SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kunjungan silaturahim Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disambut penuh kehangatan. Bahkan, kedua anak Megawati, Puan Maharani dengan Prananda Prabowo pun duduk satu meja saat santap makan bersama politisi yang saat ini menjabat Menhan Kabinet Presiden Joko Widodo itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan bahwa Prabowo disuguhi makanan spesial yakni opor yang biasanya selalu hadir dalam momen lebaran.

“Ibu Ketum masaknya kan luar biasa, mulai dari opor. Nasi goreng tidak ada tadi, kalau lebaran harus lebih istimewa, kalau lebaran itu opor,” kata Eriko kepada wartawan di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Selain Puan dan Prananda, kata Eriko, keluarga besar Megawati dan PDIP pun turut hadir dalam pertemuan silaturahim lebaran dengan Prabowo Subianto tersebut.

“Jadi kami pada saat bersilaturahmi dengan Ketum Ibu Megawati, ada Puan ada Mas Prananda beserta seluruh keluarga semua. Ada Pak Sekjen (Hasto), Tjahjo Kumolo kemudian ada beberapa DPP PDIP yang hadir,” tuturnya.

Eriko menambahkan, pertemuan tersebut berlangsung penuh dengan nuansa kekeluargaan. Khususnya kedekatan antara Megawati dan Prabowo Subianto.

“Jadi kami melihat sendiri persaudaraan yang begitu hangat antar beliau berdua,” kata Eriko.

Namun demikian, Eriko membantah pertemuan tersebut membahas politik dan Pilpres 2024. Menurutnya, pertemuan tadi membahas hal-hal yang ringan dan cerita humor di masa lalu.

“Tidak ada, tadi kami mendengar langsung tidak ada pembicaraan yang mengarah pada politik, bahkan cerita mengenai lucu-lucu, ada yang pangkatnya sudah Mayor turun lagi jadi kapten pada zaman-zaman perjuangan dulu seperti itu,” selorohnya.

“Jadi, tadi itu lebih banyak cerita lucu-lucu menarik dari peristiwa dulu dan tertawa, kita yang mendengar juga tertawa, dan memang kita tak heran Prabowo dan Mega sangat humoris, itu yang tadi membuat kita senang berada di dalam. Sehingga tidak ada sedikitpun yang mau bubar,” demikian Eriko.

Dalam silaturahim tersebut, Prabowo didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan rombongan dari Kemenhan serta Partai Gerindra. (rmol)

SANCAnews.id – Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan digelar secara hybrid. Sidang ini juga dihadiri perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam serta Duta Besar (Dubes) negara sahabat.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan persnya mengatakan sidang Isbat memutuskan hari raya Idul Fitri jatuh pada Senin 2 Mei 2022. Lantas mengapa pemerintah terkesan lambat memutuskan hasil sidang isbat? Padahal ketinggian hilal sudah lebih 3 derajat.

Meski ketinggian hilal di Indonesia sudah lebih 3 derajat, Pemerintah Indonesia tetap menunggu hasil pengamatan langsung atau rukyatul hilal.

Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama menyampaikan bahwa secara hisab, hilal awal Syawal 1443 Hijriyah di Indonesia dimungkinkan berhasil dirukyat pada hari ini, Minggu (1/5/2022).

Hal ini disebabkan, berdasarkan perhitungan, posisi bulan pada hari ini yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1443 Hijriyah. Sudah berada dalam Kriteria Baru MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapore).

Penjelasan ini disampaikan Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag Cecep Nurwendaya saat memaparkan posisi hilal secara astronomis (hisab) dalam Seminar Posisi Hilal Penentu Awal Syawal 1443 H di Jakarta.

"Berdasar hisab Kriteria Baru MABIMS (3-6,4), baik menggunakan elongasi toposentrik maupun geosentrik di Indonesia sudah memenuhi syarat kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat," ungkap Cecep.

Dalam seminar yang digelar jelang Sidang Isbat (penetapan) Awal Syawal 1443 Hijriah, pakar astronomi ini menjelaskan, 3-6,4 adalah rumusan kriteria baru MABIMS dalam masalah penentuan awal bulan kamariah. Kriteria ini diputuskan pada 8 Desember 2021 dan telah diterapkan pada awal Ramadan 1443 H/2022 M.

Kriteria tersebut menetapkan bahwa awal bulan kamariah dinyatakan masuk dan tiba bila memenuhi parameter ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, disingkat 3-6,4.

Cecep menambahkan, posisi hilal ini dilihat dari sudut terjauh bulan (elongasi) diukur dari pusat inti bumi (geosentrik) dan diukur dari permukaan bumi (toposentrik).

Dalam paparannya, Cecep mengungkapkan, pada 29 Ramadan 1443 H yang bertepatan pada 1 Mei 2022, ketinggian hilal di Indonesia berada pada rentang 3,79 derajat sampai 5,56 derajat.

"Ini menunjukkan semua daerah telah memenuhi tinggi Kriteria Baru MABIMS," ungkap Cecep.

Sementara, rentang elongasi geosentrik berkisar antara 5,2 derajat sampai dengan 7,2 derajat.

"Artinya, sebagian daerah telah memenuhi Kriteria Baru MABIMS. Karena menggunakan konsep wilayatul hukmi, maka bisa dikatakan, di Indonesia sudah memenuhi kriteria," papar Cecep.

Hal ini juga diperkuat dengan rentang elongasi toposentris yang berada pada kisaran 4,9 derajat sampai dengan 6,4 derajat.

"Pulau Breuh di Provinsi Aceh sudah memenuhi kriteria," terang Cecep.

Namun demikian, Cecep menjelaskan, sebelum memberikan keputusan tanggal 1 Syawal, pemerintah perlu melihat hasil pengamatan langsung (rukyatul hilal) untuk melengkapi hasil hisab yang telah dipaparkan.

"Untuk tujuan kemaslahatan umat, rukyat di Indonesia dilakukan sebagai konfirmasi dari hisab," ungkapnya.

Dengan menggunakan pedoman rambu-rambu batas elongasi geosentrik minimal 6,4 derajat, diprediksi sebagian besar wilayah Indonesia (sebagian wilayah tengah dan seluruh wilayah barat) dimungkinkan berhasil merukyat hilal.

Tahun ini, Kemenag telah menetapkan 99 titik rukyatul hilal awal Syawal 1443 Hijriyah. (suara)

SANCAnews.id – Gelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya menuntut agar pelaksanaan pemilu berjalan jujur dan adil, serta menolak politik uang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Buruh, Said Iqbal saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang (1/5).

Said mengatakan, pelaksanaan Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal sebagai May Day tahun pada 1 Mei kali ini dilakukan demonstrasi dengan jumlah yang terbatas karena menjelang perayaan Idulfitri.

"Oleh karena itu, sekitar 200 hingga 300 orang dari Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang sebagian juga dari Bekasi hadir pada hari ini. May Day pada hari ini diorganisir oleh Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia," ujar Said kepada wartawan, Minggu siang (1/5).

Said menjelaskan, perayaan May Day tahun ini sengaja dilakukan di depan Gedung KPU RI. Karena menurutnya, bagi buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan lainnya, pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 menjadi penting.

"Kami kaum buruh klas pekerja, petani, nelayan dsb ingin memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih di dalam Pemilu 2024 nanti baik legislatif, maupun eksekutif, terutama presiden, adalah orang-orang yang punya keberpihakan kepada klas pekerja atau kaum buruh," kata Said.

Oleh karena itu, pada kesempatan May Day ini, Partai Buruh mendesak KPU untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil).

"Pemilu yang tidak jujur dan adil akan menghasilkan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD yang tidak akan berpihak kepada kaum-kaum yang terpinggirkan atau kaum buruh klas pekerja. Oleh karena itu dibutuhkan pemilu yang jujur dan adil," terang Said.

Selain itu, Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya mendesak KPU untuk menolak politik uang. Said mengaku, tidak setuju dengan slogan "ambil uangnya, jangan pilih orangnya".

"Itu adalah mendidik korupsi, sifat koruptif kepada rakyat dan kaum buruh. Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan mengkampanyekan tolak politik uang," tegas Said.

KPU pun diminta untuk berani mendiskualifikasi bila ditemui politik uang di dalam pemilu nantinya. Karena, pemilu yang curang, menggunakan politik uang, akan menghasilkan anggota legislatif, pemerintahan atau presiden yang koruptif.

"Maka akan muncul produk-produk UU yang koruptif, yang hanya mementingkan kepentingan pemilik modal, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah satu produk yang menurut kami adalah produk yang penuh dengan koruptif, sehingga merugikan buruh," jelas Said. (rmol)

SANCAnews.id – Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tidak ada pergeseran pelaksanaan Pemilu 2024.

Desakan itu merupakan salah satu tuntutan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dilaksanakan dengan demonstrasi di depan Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang (1/5).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, massa aksi sengaja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU untuk memastikan dan meminta KPU agar tidak menggeser pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

"Kedatangan Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh justru ingin mendukung KPU, mendukung para komisioner KPU harus berani, tidak boleh berada dalam tekanan ketika mengambil keputusan untuk melaksanakan pemilu yang jurdil," ujar Said kepada wartawan di depan gedung KPU RI, Minggu siang (1/5).

Selain itu, buruh juga meminta agar Komisioner KPU tidak takut mengambil keputusan untuk melawan politik uang dan mendiskualifikasi partai politik yang bermain politik uang.

"Dan juga untuk tetap tidak menggeser pelaksanaan pemilu," tegas Said.

Sejak pukul 10.30 hingga 12.00 saat ini, massa aksi terus bertahan di lokasi aksi unjuk rasa dengan mendengarkan para orator menyampaikan orasinya.

Ratusan petugas kepolisian pun masih melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa. Untuk kondisi lalu lintas di sekitar aksi terlihat ramai lancar. (rmol)

SANCAnews.id – Peluang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut jika maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 baru-baru ini diungkap oleh pengamat. Hasilnya cukup mengejutkan.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pengamat politik Arman Salam menilai Yaqut Cholil tidak masuk dalam jajaran tokoh potensial untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Sosok Yaqut rupanya masih jauh dari potensial jika dibandingkan dengan figur lain.

“Jika dijajarkan dengan figur lain yang potensial maju sebagai Capres, nama Yaqut masih jauh dari kata potensial,” kata Arman, Jumat (29/4/2022).

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) ini pun mengungkap peluang Yaqut jika memaksa mengikuti Pilpres 2024. Menurutnya, Yaqut dipastikan hanya bisa menjadi penari latar saja jika tetap memaksa.

"Jika Yaqut memaksakan diri maju sebagai capres atau cawapres bisa dipastikan hanya sebagai penari latar saja,” ujar Arman.

Apalagi, sosok Yaqut baru-baru ini dinilai membuat gaduh masyarakat karena pernyataannya yang blunder. Meski demikian, Arman menyebut gelaran Pilpres 2024 masih jauh sehingga apapun bisa terjadi.

“Namun, dalam hitungan tarik menarik dukungan dan sosialisasi suhu politik mulai memanas,” jelasnya.

Sebagai informasi, sejumlah tokoh memang diketahui mulai mendekati masyarakat. Tak sedikit pula yang memasang baliho atau melakukan pencitraan di media sosial.

Selain itu, para elite juga terlihat mulai mencari hingga mendukung sosok potensial untuk menjadi Capres atau Cawapres di Pemilu 2024. (suara)