SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumliar menyerukan Pemerintah segera menertibkan para buzzerp yang dinilai sudah sangat provokatif dan memecah-belah sesama anak bangsa.

"Keberadaan para buzzerp saat ini seolah dipelihara karena sangat sulit tersentuh hukum. Tentu ini bisa merusak kepercayaan rakyat pada penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan terus kegaduhan dan perpecahan", ungkap Eka Gumilar.

"Jika ada kepentingan politik apapun dengan membiarkan buzzerp, sudah saatnya pemerintah menunjukan komitment menjaga NKRI di atas segala kepentingan apapun dengan menertibkan dan memproses hukum semua yang melakukan upaya propokasi dan melecehkan keyakinan agama", lanjutnya.

Eka Gumilar menyebut Indonesia saat ini darurat buzzerp. Sementara rakyat memendam amarah seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar Indonesia dan timbul kegaduhan.

"Rakyat melihat banyak pelecehan upaya provokatif yang seolah tidak tersentuh hukum. Sebut saja kasus hukum terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, semua mangkrak dan tidak ada kejelasan.", kata Eka.

"Sementara kita berkoar tentang keadilan dan penegakan hukum. Kasian aparat yang sudah kerja keras untuk menegakkan hukum seolah hukum sendiri dipermainkan oleh mereka."

"Siapapun yang melindungi para buzzerp,harus kt hadapi demi membuktikan kecintaaan kita pada NKRI", tegas Eka Gumilar.

Saat ini rakyat mencatat banyak kasus dari masyarakat yang mengadukan para buzzerp ke polisi, kasusnya mangkrak. "Ini sangat melecehkan upaya penegakan hukum dan keadilan", imbuhnya.

Apalagi saat sekarang suasana Idul Firtri semua yang berpotensi merusak kerukunan harus ditertibkan apalagi buzzerp pemecah belah. Harusnya bisa ditertibkan untuk menjaga Indonesia dari perpecahan.

"Masa rasacinta kita pada tanah air dan bangsa harus dikalahkan demi kepentigan politik sesaat? Memberangus buzzerp itu keharusan bagi kita yang berpikir waras, bukan soal keberpihakan kekelompok manapun"

"Kalau tidak mampu tertibkan buzzerp, kita harus malu kalau bicara soal Pancasila dan Persatuan Indonesia, apalagi bicara keadilan dalam penegajan hukum karena rakyat seolah menonton negara membiarkan para buzzerp ini dipelihara oknum-oknum yang mengorbankan wibawa hukum demi kepentingan  pribadi atau kelompoknya saja", tegas Eka.

Rekat Indonesia Raya sering mengadakan pertemuan silaturahmi para tokoh bangsa lintas suku, budaya dan agama untuk menjaga Indonesia sejuk, aman dan damai.

Upaya tersebut dirasa akan sulit jika pemerintah seakan membiarkan para buzzerp yang sangat provokatif dibiarkan.

"Pemerintah harus betul-betul serius memerangi para buzzerp penyebar hoax dan perpecahan, melanjutkan proses hukum yang ada seadil-adilnya. Mari menjaga Indonesia semakin sejuk aman dan damai."

"Darurat buzzerp tidak kalah bahaya dengan darurat narkoba, karena berpotensi merusak bangsa kita", tutup Eka Gumilar. (gelora)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Maritim Kabinet Joko Widodo periode pertama, Rizal Ramli sibuk mengomentari pemerintah yang hari ini sedang diterpa banyak masalah.

Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @RamliRizal, setelah melihat beberapa kali mimik wajah yang ditampakkan Jokowi dalam konferensi pers. Rizal memberikan sebutan yang cukup buruk kepada Jokowi.

“Sudah jadi “Sitting Duck” (Bebek Lumpuh) padahal resminya masih 2 tahun lagi,” tulis Rizal Ramli seperti dilansir Hops.ID dalam akun Twitternya pada Jumat, 29 April 2022.

Menurutnya hal itu bisa terjadi karena tatanan pemerintah yang semakin kacau menghadapi banyak masalah dengan mengambil keputusan-keputusan tanpa pertimbangan matang.

“Keputusan ngasal asal populer, tapi dampaknya negatif, bagaikan Yo-Yo pula,” imbuhnya dalam postingan itu.

Lebih lanjut lagi pada postingan lain, Rizal Ramli menyebut kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi tidak bermutu meskipun banyak memiliki pembantu dalam pengelolaan pemerintahan.

"Betul2 teka-teki : kok tidak ada saran kebijakan yg bermutu padahal ada Menko & Mentri2 Ekonomi, puluhan Staff Ahli dan Staff Khusus,” tulis Rizal.

Bahkan ia juga menuding, Staff Ahli dan Staff Khusus yan direkrut Jokowi merupakan produk pejabat hasil dari kesepakatan politik sebelumnya.

“Itulah klo staffing hanya hasil politik utang budi,” tulisnya.

Terkait konsistenti pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya persoalan minyak goreng, seorang Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah juga membenarkan kondisi tersebut .

“Inkonsistenti pemerintah dalam persoalan minyak goreng membuat publik kebingungan,” ujar Trubus seperti dilansir Hops.ID dari kanal YouTube metrotvnews pada Jumat, 29 April 2022.

Menurutnya lagi, pemerintah seperti tidak memiliki resep khusus menangani persoalan minyak goreng dari segala sisi.

Meski Bukan Anggota, Jokowi undang Presiden Ukraina Volodymyr Hadiri KTT G20 (IST)

Baca Juga: Masuk lingkaran partai penguasa, Masinton Pasaribu ungkap kebebasan berpendapat ruang publik makin terbatas

"Inkonsistensi itu menunjukkan pemerintah tidak punya resep, perencanaan yang matang terhadap solusi terkait persoalan minyak goreng. Baik dari tata kelola, pengawasan, dan sebagainya," imbuhnya.

Bahkan ia tidak segan menempelkan kesalahan itu kepada para pembantu Presiden.

"Seharusnya Pak Jokowi punya Stafsus-Stafsus, ada KSP, ada Setkab, yang memberikan informasi yang akurat. Ini kesalahan tidak hanya Pak Jokowi, tapi bagaimana mekanisme prosedur itu diberikan kepada Presiden," ujarnya lagi.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Trubus Rahadiansyah malah memberatkan posisi masyarakat. Harga-harga bahan pangan naik dan masyarakat akan menghadapi lebaran. ***

SANCAnews.id – Dua hari yang lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas mudik gratis warganya di Terminal Pulo Gebang, Jakarta.

Bersamaan dengan itu, beredar juga kaos para pemudik sedang mengenakan kaos bergambar Anies Baswedan yang bertuliskan ‘Anies Baswedan Presiden Indonesia’.

Sontak, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memang selama ini selalu melemparkan komentar pedas untuk Anies langsung bereaksi negatif.

""Acara ini jelas APBD, uang masyarakat. Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Pak Gubernur Anies. Jangan sampai mudik gratis, yang didanai uang negara, dipolitisasi untuk keuntungan sendiri,” kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, seperti dilansir Hops.ID dari akun Twitter @psi_id pada Jumat, 29 April 2022.

Bahkan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo menuding Anies Baswedan telah melakukan kesalahan dalam wewenangnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp13,7 miliar. Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri,” ujar Sigit seperti dilansir Hops.ID dari akun Twitter pribadinya, pada Jumat, 29 April 2022.

Selanjutnya sigit juga menyebut kalau Anies Baswedan membagikan bingkisannya di dalam bus, seperti yang terlihat dalam video yang ia bagikan di Twitter.

“Sekarang malah beredar video Pak @aniesbaswedan membagi-bagikan kaosnya kepada para pemudik dengan menggunakan baju seragam gubernur,’’ kritik Sigit Widodo.

Namun, tudingan Sigit itu dibantah keras oleh salah satu Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Andi Angger Sutawijaya.

Ia meminta Sigit untuk meminta maaf secara langsung kepada Anies Baswedan. Menurutnya yang dibagikan Anies bukanlah kaos yang dimaksud, tapi paket kesehatan dari PMI DKI Jakarta.

“Pak Sigit, paket yang dibagikan itu adalah paket kesehatan dari @PMI_DKI_Jakarta, @pmijaktim dan @ifrc. Sebagai pengurus PMI DKI Jakarta saya tunggu permintaan maaf Bapak secara resmi. Terima kasih,” pinta Andi seperti dilansir Hops.ID dari Twitter @AndiAngger.

Di sisi lain, Pakar Telematika, Roy Suryo ikut berbicara menengenai hal ono. Ia menyebut bahwa apa yang ditudingkan PSI tersebut kepada Anies Baswedan adalah hoaks.

“He-3x, Kalau kemarin Viral Partai yg terus-menerus Memfitnah mas Anies dgn HoaX "bagi2 Kaos" (padahal itu isinya PaKes & Sudah diklarifikasi PMI langsung),” tulis Roy dalam akun Twitter pribadinya @KRMTRoySuryo2 pada Jumat, 29 April 2022.

Bahkan ia menunjukkan sebuah foto para pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memasang foto saat mengadakan mudik gratis.

“Sekarang muncul Bus bertuliskan "Tujuan MUKIDI Surakarta" & Ada Fotonya mas Ganjar. Itu juga HoaX ya, Aslinya "Mudik" AMBYAR,” tulisnya lagi.

Meski diketahui PSI bukanlah PDIP yang merupakan partai dari Ganjar, namun mereka diketahui selalu pro dengan apapun yang dilakukan PDIP tanpa kritik. ***

SANCAnews.id – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut praktik korupsi saat ini makin gila dibanding era orde baru membingungkan.

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menilai, Mahfud seakan membongkar kondisi pemerintah yang tidak bisa mengatasi problem bangsa.

Padahal, Mahfud sebagai Menko Polhukam memiliki banyak sumber dan kekuatan untuk mengatasi korupsi dan kejahatan lain.

"Saya bingung juga, beliau kan Menko Polhukam, tugasnya mengatasi problem-problem negeri ini, soal korupsi dan soal lain. Beliau bisa panggil Kapolri, Jaksa Agung. Jadi beliau kayaknya membuka kondisi negeri ini dalam keadaan parah," kata Lieus dikutip redaksi, Sabtu (30/4).

"Presidennya, bosnya Pak Mahfud MD juga kan Pak Jokowi," imbuhnya menegaskan.

Di sisi lain, Lieus khawatir kondisi Indonesia bisa semakin parah jika para pemangku kebijakannya diam. Apalagi jika praktik korupsi sebagaimana pernyataan Mahfud MD melenggang begitu saja tidak diproses.

"Yang ngeri-ngeri sedap, kalau di luar negeri biasanya dikudeta. Saya pikir janganlah Pak, jangan dibilang gitu loh. Nanti bapak dituduh memprovokasi masyarakat untuk melawan negara," tandasnya. (rmol)