SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma kerap menyuarakan pendapat dan kritikannya terhadap kebijakan yang dibuat penguasa apabila kedapatan tak berpihak pada rakyat.

Sebagai tokoh publik, Lieus Sungkharisma mengaku lebih menyukai suarakan pendapat terhadap segala sesuatu yang tengah dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.

Lieus Sungkharisma memiliki prinsip hidup berani bergerak dan melawan terhadap suatu penindasan serta ketidakadilan yang berdampak bagi seluruh kalangan rakyat Indonesia.

“Jadi saya lebih seneng apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kita suarakan, ada ketidakadilan kita bunyi, ada penindasan kita lawan,” kata Lieus, dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 29 April 2022.

Sering menjadi pengkritik tajam di era Pemerintahan Jokowi, Lieus Sungkharisma justru enggan menyatukan dirinya ke dalam dunia politik untuk menjabat sebagai pejabat negara.

Padahal, Lieus Sungkharisma dikenal sebagai konglomerat turunan di negeri sendiri namun diakuinya hingga kini tak pernah memiliki impian untuk menjadi seorang pejabat negara.

Kenikmatan serta kekayaan hidup yang selama ini dirasakannya membuat Lieus Sungkharisma berani berbuat kebaikan membela kepentingan rakyat tanpa harus menjadi pejabat.

“Jadi saya pikir Tuhan berikan ini kita harus berbuat sesuatu membantu banyak orang tanpa harus kita jadi pejabat, karena memang nggak ada dreams jadi pejabat,” pungkas Lieus.

Relfy Harun menyoroti sosok Lieus sembari berikan pertanyaan terkait alasan Lieus Sungkharisma selalu mengkritik keras rezim Jokowi dan tak pernah berikan kritikan justru malah memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Persoalannya kenapa sih, kepada pemerintahan Jokowi, abang kuat kritiknya sampai sekarang, tetapi Gubernur Anies Baswedan abang sepertinya memuji” tanya Refly Harun.

Kerap memuji kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan, Lieus Sungkharisma mengatakan bahwa selama ini pihaknya belum melihat kekeluaran fatal yang dibuat oleh Anies.

“Ya karena saya sampai hari ini belum melihat kekeliruan yang fatal dari Anies,” ungkap Lieus menjelaskan.

Berbeda dari itu, kerap berikan kritik atas kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, Lieus Sungkharisma membantah bahwa ia bermusuhan dengan Jokowi, lantaran Lieus pernah menjadi pendukung Jokowi saat naik ke Gubernur Jakarta.

“Kalau pak Jokowi sebetulnya saya juga nggak pernah musuhan sama pak Jokowi, wong saya yang dukung kok dari Jakarta,” jelas Lieus.

“Cuma saya katakan kamsiya (Terima kasih) cukup satu periode saja,” sambungnya. ***

SANCAnews.id – Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng terbilang membingungkan. Pasalnya, kali pertama dikeluarkan kebijakan ini terkesan ngambang. Lantas ada penjelasan dari pihak kementerian terkait, sebelum akhirnya diluruskan lagi oleh Presiden Joko Widodo.

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat memberi penjelasan terakhir tentang larangan ekspor total minyak goreng ini menjadi sorotan publik.

Bahkan ada yang mengartikan ekspresi Jokowi itu sebagai tanda bahwa mantan walikota Solo tersebut sedang kesepian.

Tokoh senior DR. Rizal Ramli turut mengomentari pendapat itu. Menurutnya, Jokowi sudah menjadi bebek lumpuh. Artinya, sudah tidak lagi diikuti saat berjalan.

“Sudah jadi “sitting duck” (bebek lumpuh) padahal resminya masih 2 tahun lagi. Keputusan ngasal, asal populer, tapi dampaknya negatif. Bagaikan Yo-Yo pula,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (29/4).

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini bahkan tidak habis pikir dengan kondisi yang terjadi pada Jokowi. Sebab dalam menangani sawit saja tidak ada saran kebijakan yang bermutu kepada Jokowi. Padahal ada menko, menteri-menteri ekonomi, dan puluhan staf ahli dan staf khusus.

Simpulan Rizal Ramli, semua itu terjadi karena adanya politik utang budi pada Pilpres 2019 lalu. Sehingga pemilihan anggota kabinet tidak didasarkan pada profesionalisme, “Itulah kalau staffing hanya hasil politik utang budi,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pemberlakuan larangan ekspor minyak goreng (Migor) dan seluruh bahan baku migor akan memberikan dampak pada nilai tukar rupiah.

Hal itu disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/4).

Bhima menjelaskan, pelemahan rupiah akibat kebijakan larangan ekspor Migor dan bahan bakunya dipicu oleh menurunnya pendapatan negara dari nilai ekspor crude palm oil (CPO).

Bhima mengkalkulasi, penurunan nilai ekspor CPO Indonesia dengan melihat data neraca dagang per Maret 2022. Di mana nilai ekspor CPO mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 43 triliun per bulan.

"Jika pelarangan ekspor dilakukan sebulan penuh Rp 43 triliun niscaya akan hilang. Tentu berimbas ke pelemahan nilai tukar rupiah, karena 12 persen dari total ekspor non-migas bersumber dari CPO," papar Bhima.

Lebih dari itu, devisa yang hilang itu diprediksi Bhima justru akan mengalir ke pemain minyak nabati pesaing Indonesia. Misalnya Malaysia atau negara lain yang menikmati limpahan permintaan atau memang merupakan pemain soybean oil dan sunflower oil.

"Dampak ke keuangan negara bisa turunkan pendapatan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima menuturkan bahwa hingga Maret tahun ini penerimaan negara didominasi oleh booming harga komoditas, salah satunya CPO. Sehingga jika larangan ekspor migor dan bahan bakunya berlaku dalam waktu yang lama imbasnya ke pertumbuhan ekonomi juga.

"Kalau ekspor dilarang total, maka penerimaan negara bisa tergerus dan target defisit dibawah 3 persen pada 2023 sulit tercapai," demikian Bhima. (rmol)

SANCAnews.id – TNI Angkatan Laut melalui Komand Armada I (Koarmada I) mengamankan dua kapal tanker bermuatan minyak sawit di lokasi berbeda.

Penangkapan pertama, TNI AL melalui KRI Beladau-643 mengamankan kapal tanker MT World Progress yang tengah melakukan pelayaran dari Dumai menuju India di Selat Malaka, Rabu (27/4/2022).

“KRI Beladau-643 menangkap kapal tanker MT World Progress yang mengangkut palm olein 34.854,3 metrik ton di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia,” kata Panglima Koarmada I Laksamana M dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2022).

Arsyad menjelaskan, MT World Progress merupakan kapal tanker berbendera Liberia yang dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah anak buah kapal (ABK) 22 orang dengan rincian 7 warga Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India.

Kapal tanker ini diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi gross tonnage (GT) kapal yang tertera pada salah satu dokumen berbeda dengan dokumen yang lain.

Selain itu, spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera pada salah satu dokumen berbeda dengan dokumen yang lain.

Dengan demikian, kapal tanker in melanggar Pasal 302 ayat (2) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Di tempat berbeda, KRI Siribua-859 juga menangkap kapal tangker MT Annabelle yang mengangkut Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebanyak 13.357,425 metrik ton di perairan barat Kalimantan, Kamis.

Kapal ini juga memuat metanol sebanyak 98 drum dengan rincian 5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai.

Adapun kapal tanker ini berasal dari Kepulauan Marshall yang dinakhodai Zhao Junfeng warga China dengan jumlah ABK 24 orang.

Kapal tanker ini diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan penangkapan dua kapal ini, Koarmada I kini telah mengamankan lima kapal yang membawa minyak sawit ilegal dalam dua pekan terakhir.

“Dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap lima kapal yang membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat sedang dalam proses penyelidikan,” imbuh dia. (kompas)

SANCAnews.id – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo menurun drastis seiring adanya kelangkaan minyak goreng dua bulan terakhir.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara virtual, Kamis (28/4).

“Pada survei nasional tatap muka yang diadakan sebelum Kejaksaan Agung mengumumkan tersangka kasus ekspor minyak goreng, kepuasan terhadap Presiden Jokowi hanya mencapai 59,9 persen pada 14-19 April 2022,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan tren kepuasan terhadap Presiden masih menurun dibanding survei awal Januari 2022 mencapai 75 persen.

Burhanudin mengatakan, tren kepuasan kembali melorot seiring dengan mulai langkanya minyak goreng. Pada Februari 2022, kepuasan Presiden menjadi 71 persen merosot menjadi 64,6 persen menurut SMRC pada Maret 2022.

Dengan demikian, kata Burhanuddin, dalam empat survei terakhir kepuasan Presiden terus merosot hingga di bawah 60persen pada pertengahan April 2022.

“Namun uniknya, pada survei kedua yang kami lakukan pada 20-25 April 2022, approval rating Presiden Jokowi justru meningkat cukup lumayan dari 59 persen menjadi 64,1 persen,” katanya.

"Pengalaman selama ini responden survei telepon cenderung lebih kritis dibanding warga secara umum. Pada survei-survei telepon sebelumnya, approval Presiden biasanya lebih rendah dibanding survei tatap muka. Kali ini justru Indikator menemukan sebaliknya,” tutupnya.

Indikator Politik melakukan dua survei nasional secara representatif pada dua minggu terakhir. Survei pertama dilakukan secara tatap muka dengan sampel 1220 pada 14-19 April 2022.

Sementara survei nasional kedua dilakukan pada 20-25 April 2022 dengan populasi pengguna telepon (83 persen dari total populasi nasional).

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. (rmol)