SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedianya terus melakukan upaya perbaikan kinerja dalam menjalankan pemerintahannya agar publik merasakan manfaat dari pemerintah.

Itu antara lain untuk menyikapi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi yang terus mengalami penurunan sebagaimana rilis survei Charta Politica.

"Ini saya kira instrospeksi bagi pemerintah, tentu kita juga berharap di pemerintah secara optimal melakukan langkah-langkah sehingga berbagai permasalahan di masyarakat bisa terselesaikan secara keseluruhan," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (28/4).

Syaikhu menilai wajar apabila dalam sebuah survei nasional tingkat kepercayaan publik bersifat fluktuatif seiring kebijakan yang diberlakukan. Namun begitu, pemerintah harus tetap melakukan upaya koreksi agar terus mengalami perbaikan. 

"Jadi survei memang naik turun biasa. Ini juga menjadi sebuah cerminan masalah apa yang diungkap dirilis oleh survei menjadi bahan instrospeksi bagi kita semuanya," tuturnya.

"Survei itu turun mestinya harus ada upaya-upaya ke depan untuk melakukan perbaikan," demikian Syaikhu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi terus mengalami penurunan.

Itu setidaknya terlihat pada April 2022 hanya 62,9 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Sementara pada Januari dan Februari 2022, angkanya secara berurutan mencapai 71,7 persen dan 65,3 persen.

"Mayoritas responden masih menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan tetapi tingkat kepuasan ini mengalami penurunan cukup jauh sejak Januari 2022," kata Yunarto dalam keterangan tertulis, Senin lalu (25/4). (rmol)

SANCAnews.id – Gelombang protes terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama beberapa bulan belakangan ini tak hanya berasal dari masyarakat umum dan kalangan oposisi, melainkan juga barisan aktivis 98 yang sempat mendukung Jokowi.

Hal itu ditemukan aktivis Syahganda Nainggolan saat bertemu dengan sejumlah aktivis 98 dalam acara buka bersama beberapa waktu lalu.

"Ternyata mereka yang dulu pro Jokowi lebih keras membenci Jokowi daripada saya sekarang, bahkan terang-terangan meminta turunkan Jokowi," ujar Syahganda dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/4).

Syahganda menerangkan, situasi global yang berkecamuk juga berpotensi memperparah situasi dan kondisi politik nasional. Karena hingga saat ini pemerintah tak kunjung menentukan sikapnya menolak perang Rusia dan Ukraina.

"Kita enggak tahu apakah situasi ini menghantarkan perubahan besar-besaran dalam waktu pendek. Dan kalau Amerika menarik grand-nya 60 miliar dolar AS yang jadi cadangan uangnya di BI, kalau Amerika tersinggung dalam situasi begini masih menunjukkan netralitas di posisi internasional," tuturnya.

Lebih dari itu, Syahganda juga telah mendengar penilaian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terhadap kepemimpinan di masa pemerintahan saat ini.

Di mana, Mahfud menyebut situasi di dalam negeri sudah kacau balau, karena tidak ada ketegasan dari pemimpin yakni Jokowi.

"Jadi Mahfud MD mengatakan pemimpin Indonesia sekarang adalah pemimpin yang lemah sampai 2024. Sehingga dibutuhkan pemimpin yang kuat. Kalau kata Mahfud MD di Amerika Latin posisi sekarang sudah ada kudeta," demikian Syahganda. (rmol)

SANCAnews.id – Kepastian adanya stok minyak goreng di dalam negeri menjadi alasan mengapa kemudian Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Presiden Jokowi mengatakan, sangat ironi ketika Indonesia yang berlabel sebagai pengasil minyak sawit terbesar di dunia, justru masyarakatnya sulit mendapatkan minyak goreng.

"Sebagai produsen minyak sawit di dunia, ironis kita kelulitan mendapatkan minyak goreng," ujar Jokowi dalam pernyataan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu malam (27/4).

Jokowi menegaskan, larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.

Pada sisi lain, kepala negara menyadari larangan itu menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, dan hasil panen petani yang tak terserap.

"Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," ujar Jokowi.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena mahalnya harga bahan pokok. Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui kalau kondisi yang dijalankan saat ini tidaklah mudah.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan bahwa tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas. Ia menyebut pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang.

"Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditi," kata Juri di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Kendati demikian, Juri menyampaikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial. Skema bantuan sosial tersebut mulai dari bantuan sembako, BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM.

“Di saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juri juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja," ucap Juri.

Lembaga survei IPI kembali merilis hasil surveinya pada Selasa (26/4/2022). Hasil survei yang dilakukan pada 14-19 April tersebut, menunjukkan tren penurunan pada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Jika pada awal Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menyentuh angka 75,3 persen, kali ini turun di angka 59,9 persen.

IPI menyebut, menurunnya kepuasan masyarakat karena mahalnya harga bahan pokok. Dalam survei disebutkan, 36,6 persen masyarakat meminta Jokowi menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng dan BBM. (suara)

SANCAnews.id – Mahkamah Agung (MA) memotong masa tahanan terpidana atas nama Prasetijo Utomo. Prasetijo Utomo merupakan polisi yang dihukum selama tiga tahun penjara oleh pengadilan akibat membantu koruptor buron Djoko Tjandra untuk bisa ke Indonesia.

"Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro saat membenarkan pemotongan hukuman, Senin (25/4/2022).

Dengan putusan tersebut, masa hukuman Brigjen Prasetijo berkurang 6 bulan. Berdasarkan situs Mahkamah Agung, sunat ini diberikan atas peninjauan kembali (PK) yang dilakukan tim kuasa hukum terpidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Februari 2022 atas jenis perkara pemalsuan surat dan diputus majelis hakmi MA pada 12 April 2022.

Bertindak sebagai pengadil dalam sunat hukuman kali ini adalah Eddy Army, Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi. Sedangkan panitera pengganti diisi oleh Emmy Evalina Marpaung.

"Amar putusan: Kabul," bunyi dari kutipan situs informasi perkara MA yang dilihat Liputan6.com.

Sebagai informasi, hukuman yang disunat terhadap Prasetijo ada dalam kasus surat palsu. Prasetijo turut mengkondisikan sejumlah surat palsu untuk Djoko Tjandra, seperti surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Sedangkan untuk hukuman atas kasus yang senada dengan sangkaan rasuah, Prasetijo menerima vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. (liputan6)