SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tsamara Amany berang saat mendapat serangan berupa komentar dari sebuah akun di Instagram usai dirinya mengumumkan hengkang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tsamara disebut-sebut `kadrun` terkait keputusannya tersebut.

Hal itu kemudian mendapat banyak respons. Termasuk Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang memberikan wejangan khusus kepada Tsamara. Susi mengirimkan dukungan moral kepada Tsamara atas serangan tersebut.

Dilihat di akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Minggu (24/4/2022), Susi meminta Tsamara tetap kuat dan semangat.

"Stay strong, positif and happy. Don`t waste your energy to fight stupidity. Continue spread your positif energy to educate and share all the good things you have in mind. The country need more from you, @TsamaraDKI," cuit Susi, dilihat Sabtu (24/4/2022)

Tsamara pun membalas cuitan Susi. Tsamara berterima kasih kepada Susi atas wejangan tersebut.

"Thank you, Ibu," cuit Tsamara.

Sebelumnya, Tsamara begitu berang atas komentar yang dia terima. Mantan Ketua DPP PSI itu mengunggah tangkapan layar (screenshot) komentar dimaksud di Twitter.

Screenshot komentar itu diunggah melalui akun Twitter pribadi Tsamara @TsamaraDKI, seperti dilihat, Sabtu (24/04/2022).

Dalam cuitan, Tsamara menganggap komentar tersebut menunjukkan fasisme.

Dalam cuitannya, Tsamara juga me-mention akun Divisi Humas Polri. Dia menganggap komentar dimaksud sudah keterlaluan.

"Halo, tolong @DivHumas_Polri. Ini keterlaluan. Bukan nasionalisme. Jelas fasisme," cuit Tsamara. Cuitan Tsamara telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku.

Berikut ini bunyi komentar (ejaan sudah disesuaikan) yang diunggah Tsamara:

Dia kan genetikanya ada bau-bau gurun pasir jadi tidak betah dengan hal-hal yang berbau nasionalis jadi dia kembali ke habitat aslinya yaitu kadrun. Jika saya yang memegang otoritas tertinggi di Indonesia saya akan mengeluarkan dekrit untuk memerintah angkatan bersenjata kita untuk mengirim seluruh para keturunan imigran Arab Yaman tanpa reserve yang ada di Indonesia untuk dikirim ke camp solusi final akhir dan saya pastikan akan jauh ekstrem apa yang pernah dilakukan Nazi Jerman terhadap orang Yahudi. (lawjustice)

SANCAnews.id – Dalam puncak perayaan hari lahir Gerakan Pemuda Ansor, sang Ketua Umum Yaqut Cholil Qoumas memberikan sinyal siap menyukseskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi calon presiden (Capres) di tahun 2024 mendatang.

Sinyal dukungan itu disampaikan oleh pria yang saat ini menjabat Menteri Agama RI saat pidato di Tasyakuran Harlah ke-88 GP Ansor, secara hybrid, Minggu (24/4).

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini semula memuji Erick Thohir yang mengangkat mantan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj menjadi komisaris utama PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menurutnya ada korelasi antara GP Ansor dengan kereta api sebagai salah satu filosofi pergerakannya yakni berjalan tepat waktu. Selain itu, dijelaskan Gus Yaqut, mengibaratkan Ansor sama dengan kereta api, akan menabrak jika ada yang menghadang di depannya, dan membawa penumpang sampai tujuan.

Dari sana, Gus Yaqut menegaskan bahwa tujuan GP Ansor tidak berubah dengan yakni menjaga marwah para kiai, ulama dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Wasilahnya macam-macam perantaranya macam-macam salah satu perantaranya adalah bagaimana kita mampu mendudukkan kader terbaik kita menjadi pemimpin negeri yang kita cintai ini.  Kita semua berkewajiban dan saya siap memberikan komando, sampai tujuan,” demikian kata Gus Yaqut.

Politisi dari PKB ini mengatakan, Erick Thohir merupakan kader Ansor terbaik, dan Ansor siap untuk mendukung Erick mencapai tujuannya.

"Hari ini kita bangga salah satu kader terbaik kita sekaligus salah satu menteri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sahabat ET (Erick Thohir) sedang meniti perjuangan menuju puncak pengabdiannya, artinya apa silahkan dimaknai sendiri,” katanya.

"Itu artinya apa? Sebagai ketua umum, saya memerintahkan kepada seluruh kader GP Ansor, dan barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk menyerahkan punggungnya, memberikan pundaknya sebagai panjatan untuk mengangkat kader terbaik kita , agar ketika di atas sebagai yang terbaik kita ini mampu mengangkat sahabat-sahabat yang lain yang masih di bawah,” ucapnya.

Dia menambahkan, para kader Ansor selalu taat kalau diperintah, dan diinstruksikan oleh pimpinannya. Dengan demikiaan, secara politik jika kader tidak taat dengan apa yang diperintahkan pimpinan Ansor akan siap didepak dari barisan Ansor.

Adik kandung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu juga menjelaskan bahwa Banser sebagai sebuah barisan. Ia menegaskan bahwa sebuah barisan kalau di depan melangkahkan kaki ke kanan maka yang di belakangnya  juga harus melangkah kaki kanan.

Selain itu, jika kader yang di depan ke kiri, maka secara otomatis yang di belakangnya juga akan melangkahkan kaki ke kiri.

"Kalau di depan kaki kanan, belakang kaki kiri ingatkan sekali dua kali boleh diingatkan, ketiga kali sudah dingatkan yang di depan sudah jalan kaki kanan yang di bekakang masih tetap melanhkahkan kaki kirinya tidak ada pilihan lain keluarkan dari barisan,” ucapnya.

"Dan ini berlaku untuk semua struktur Pemuda Ansor dan barisan Ansor Serbaguna, baik pimpinan pusat pimpinan wilayah, pimpinan cabang, anak cabang sampai ranting dan ketika sudah menjadi barisan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Foto Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama salah seorang tersangka kasus pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, beredar di media sosial. Terkait hal itu Moeldoko mengaku kenal dengan Tumanggor.

"Sekadar kenal saja, mulai saat itu sampai sekarang nggak pernah ketemu dan itu kan dalam sebuah acara sehingga siapa pun bisa foto berdekatan," kata Moeldoko dalam pesan singkat, Minggu (24/4).

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrashari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, ketiganya tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrashari agar mengantongi izin ekspor CPO.

"Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan ekspor," jelas dia. (merdeka)

SANCAnews.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan hasil sawit akan berdampak bagi para petani sawit. Karena, hanya sebagian kecil hasil sawit diproduksi menjadi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, berbagai macam pola yang digunakan pemerintah dalam upaya menurunkan harga minyak goreng.

Namun demikian, banyak menuai kendala menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah di atas pengusaha minyak goreng yang seolah tidak tunduk terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara.

"Tentu persoalan tersebut menjadi hal yang sangat serius bagi persoalan bangsa saat ini," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).

Karena kata Saiful, dengan adanya kebijakan larangan ekspor sawit tapi harga minyak goreng masih mahal, maka sama saja pemerintah tidak berdaya dihadapkan pada pengusaha minyak goreng.

"Kebijakan pelarangan ekspor sawit akan berdampak kepada tertimbunnya kelapa sawit, sehingga bukan tidak mungkin petani kelapa sawit akan semakin merugi karena harga sawit semakin murah, sehingga kebijakan tersebut tentu akan banyak ditentang oleh petani kelapa sawit," kata Saiful.

Lebih dari itu kata Saiful, bisa jadi pelarangan ekspor justru tidak berpengaruh terhadap harga minyak goreng, sehingga kebijakan tersebut dapat dinilai tidak berhasil di lapangan.

Ia heran mengapa yang ditekan pemerintah justru kebijakan larangan ekspor hasil sawit. Seharusnya, kata Saiful, pengusaha minyak goreng yang ditekan. Dengan demikian, harga akan lebih stabil.

Ia berpendapat, kebijakan larangan itu bentuk kebingungan pemerintah. Sebab, bisa jadi petani sawit teriak kalau hasil taninya dilarang ekspor.

"Melarang ekspor sawit yang akan berpengaruh kepada turunnya harga sawit dan sangat merugikan petani, bukan tidak mungkin pemerintah dan Jokowi akan digeruduk oleh petani sawit seluruh Indonesia," sambung Saiful menutup. (*)