SANCAnews.id

SANCAnews.id – Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengendus adanya dugaan penggalangan dana untuk penundaan pemiliham umum (Pemilu) 2024 dalam kasus minyak goreng.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat , jika benar hal itu terjadi, maka tindakan tersebut juga bernuansa politis.

Bacaan Jamiludin, terkesan politis karena dugaan penggalangan dana dalam kasus mafia minyak goreng diperuntukkan untuk upaya penundaan Pemilu.

"Hal tersebut kalau terbukti sudah dapat disebut perbuatan makar konstitusi. Sebab, mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini mengatakan, Masinton perlu bersuara lantang tentang apa yang dilontarkannya itu. Masinton kata Jamiludin, harus mengklarifikasi dengan tegas agar kasus Migor yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dapat diproses secara jernih.

"Agar hal tersebut menjadi terang benderang, maka klarifiksi sinyalemen Masinton harus secepatnya diklarifikasi. Hanya dengan begitu, kasus tersebut dapat ditangani secara jernih dan objektif, sehingga semua yang terlibat diproses dengan semestinya,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Anggota DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menduga uang hasil korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) digunakan untuk ongkos penundaan Pemilu 2024.

Oleh karena itu, Masinton meminta agar penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan tersebut.

"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund rising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata anggota Komisi XI DPR tersebut kepada wartawan, Sabtu 23 April 2022.

Kendati demikian, Masinton tak membeberkan dari mana informasi tersebut berasal. Pasalnya, saat ini dirinya masih menyelidiki kebenaran kabar tersebut.

Menurutnya, pengungkapan kasus mafia minyak goreng tidak boleh setengah-setengah harus sampai ke akarnya.

"Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut," ucapnya.

Dugaan tersebut juga dikaitkan adanya deklarasi dari sejumlah petani plasma yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal. Ya ini kan dimanfaatkan betul, satu situasi di Internasional sedang tinggi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negerinya kenapa enggak dipenuhi, kan ada indikasinya ke situ," pungkasnya.

Kejaksaan Agung RI telah menetapakan empat tersangka kasus korupsi minyak goreng. Para tersangka diantaranya adalah Direktur Jendral Kementerian Dagang RI, serta tiga orang komisaris perusahaan pengekspor Crude Palm Oil (CPO).

Kepala Jaksa Agung (Kejagung) RI Burhanuddin dalam mengungkapkan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 4 orang Tersangka.

Empat orang tersangka yang ditetapkan yakni, IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, MPT selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG), dan PTS selaku General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas. (poskota)

SANCAnews.id – Gelombang kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk minyak goreng mulai tanggal 28 April 2022 terus berdatangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan bahwa keputusan Jokowi itu merupakan kebijakan terburuk dalam sejarah kepemimpinannya.

Meski keinginan untuk memastikan kebutuhan dalam negeri itu baik, menurut Suhardi apa yang dilakukan Jokowi tidak tepat. Sebab, masalah minyak goreng ada pada alur distribusi. Secara teknis, kata Suhardi, ada dugaan keterkaitan antara  mafia dan pejabat pemerintahan.

Dalam pandangan politisi senior asal Sulawesi barat ini, Jokowi seharusnya menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia, bukan dengan melarang ekspor hasil sawit.

“Persoalannya ada mafia dan ada pejabat yang bisa dibeli, jadinya amburadul semua,” demikian penjelasan Suharid kepada Kantor Berita Politik RMOL," Minggu malam (24/4).

Wakil Rakyat yang menangani bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan ini berpendapat, dengan keputusan Jokowi ini akan mengganggu pasokan kebutuhan CPO global. Sebab, Indonesia yang memproduksi CPO sekitar 47 sampai 50 juta ton setiap tahunnya, sebagian besar justru di ekspor ke luar negeri.

Kata Suhardi, dengan menghentikan ekspor, maka pasokan dunia terganggu dan harga CPO akan melambung tinggi. Pada kondisi itulah, yang diuntungkan justru negara lain seperti Malaysia,

"Dinikmati oleh negara tetangga. Indonesia kehilangan devisa ratusan triliun rupiah dan petani sawit menjadi miskin,” ucap Suhardi Duka.

Ia menilai, kebijakan Jokowi berat sebelah. Sebagai pemimpin Jokowi tidak memikirkan nasib jutaan petani sawit di Indonesia.

Dari sekitar 2,6 juta petani sawit, setidaknya ada 12 juta jiwa yang saat ini menggantungkan hidupnya pada hasil sawit dan ada dalam keadaan ekonomi kategori pra sejahtera.

Dengan demikian, Suhardi mengatakan apa yang dilakukan Jokowi justru  memperburuk keadaan petani sawit.

“Menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang paling buruk yang pernah diambil presiden dalam sejarah bangsa,” pungkas Suhardi. (*)

SANCAnews.id – Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer.

“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal pada Sabtu, 23 April 2022.

Selain Rizal Ramli, peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, di antaranya Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat bahkan Malaysia.

Dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun.

Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng. (tempo)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan banhwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

“Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya. (tempo)

SANCAnews.id – Gerombolan Kelompok Separatis Teroris (KST) menyerang dan menembak Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar, bertempat di Kalikote, Kabupaten Nduga, Jumat, 22 April 2022 pukul 17.00 WIT.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman mengatakan bahwa akibat serangan dan tembakan gerombolan KST tersebut, satu orang anggota marinir meninggal atas nama Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar. Satu orang prajurit lainnya terluka atas nama Mayor Mar Lilik Cahyanto terkena recolset bagian bahu.

"Kondisi di Pos Kalikote ini tidak ada jaringan signal telepone, sehingga diketahui setelah ada laporan dari Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar Kalikote pada pagi hari Sabtu (23/4)," kata Kapendam XVII/Cenderawasih dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 April 2022.

Evakuasi korban Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar dari Kotis Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga menggunakan Heli Caracal sudah dilakukan. Selanjutnya dibawa ke RSUD Mimika.

"Pada pukul. 11.15 Wit Heli Carakal tiba di Bandara Mimika, selanjutnya jenazah Alm Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran jenazah," katanya.

Lebih lanjut, direncanakan jenazah Pratu Mar Dwi akan dibawa ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu, 24 April 2022.

Terkait kondisi saat ini, Kapendam XVII/Cenderawasih mengatakan bahwa aparat TNI di wilayah Nduga, khususnya di lokasi penembakan melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan tembakan susulan dari gerombolan KST.

"Kami mohon doanya, semoga Prajurit TNI yang bertugas mengemban tugas negara di Papua selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya. (viva)