SANCAnews.id

SANCAnews.id – Gelombang kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk minyak goreng mulai tanggal 28 April 2022 terus berdatangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan bahwa keputusan Jokowi itu merupakan kebijakan terburuk dalam sejarah kepemimpinannya.

Meski keinginan untuk memastikan kebutuhan dalam negeri itu baik, menurut Suhardi apa yang dilakukan Jokowi tidak tepat. Sebab, masalah minyak goreng ada pada alur distribusi. Secara teknis, kata Suhardi, ada dugaan keterkaitan antara  mafia dan pejabat pemerintahan.

Dalam pandangan politisi senior asal Sulawesi barat ini, Jokowi seharusnya menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia, bukan dengan melarang ekspor hasil sawit.

“Persoalannya ada mafia dan ada pejabat yang bisa dibeli, jadinya amburadul semua,” demikian penjelasan Suharid kepada Kantor Berita Politik RMOL," Minggu malam (24/4).

Wakil Rakyat yang menangani bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan ini berpendapat, dengan keputusan Jokowi ini akan mengganggu pasokan kebutuhan CPO global. Sebab, Indonesia yang memproduksi CPO sekitar 47 sampai 50 juta ton setiap tahunnya, sebagian besar justru di ekspor ke luar negeri.

Kata Suhardi, dengan menghentikan ekspor, maka pasokan dunia terganggu dan harga CPO akan melambung tinggi. Pada kondisi itulah, yang diuntungkan justru negara lain seperti Malaysia,

"Dinikmati oleh negara tetangga. Indonesia kehilangan devisa ratusan triliun rupiah dan petani sawit menjadi miskin,” ucap Suhardi Duka.

Ia menilai, kebijakan Jokowi berat sebelah. Sebagai pemimpin Jokowi tidak memikirkan nasib jutaan petani sawit di Indonesia.

Dari sekitar 2,6 juta petani sawit, setidaknya ada 12 juta jiwa yang saat ini menggantungkan hidupnya pada hasil sawit dan ada dalam keadaan ekonomi kategori pra sejahtera.

Dengan demikian, Suhardi mengatakan apa yang dilakukan Jokowi justru  memperburuk keadaan petani sawit.

“Menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang paling buruk yang pernah diambil presiden dalam sejarah bangsa,” pungkas Suhardi. (*)

SANCAnews.id – Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer.

“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal pada Sabtu, 23 April 2022.

Selain Rizal Ramli, peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, di antaranya Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat bahkan Malaysia.

Dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun.

Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng. (tempo)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan banhwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

“Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya. (tempo)

SANCAnews.id – Gerombolan Kelompok Separatis Teroris (KST) menyerang dan menembak Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar, bertempat di Kalikote, Kabupaten Nduga, Jumat, 22 April 2022 pukul 17.00 WIT.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman mengatakan bahwa akibat serangan dan tembakan gerombolan KST tersebut, satu orang anggota marinir meninggal atas nama Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar. Satu orang prajurit lainnya terluka atas nama Mayor Mar Lilik Cahyanto terkena recolset bagian bahu.

"Kondisi di Pos Kalikote ini tidak ada jaringan signal telepone, sehingga diketahui setelah ada laporan dari Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar Kalikote pada pagi hari Sabtu (23/4)," kata Kapendam XVII/Cenderawasih dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 April 2022.

Evakuasi korban Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar dari Kotis Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga menggunakan Heli Caracal sudah dilakukan. Selanjutnya dibawa ke RSUD Mimika.

"Pada pukul. 11.15 Wit Heli Carakal tiba di Bandara Mimika, selanjutnya jenazah Alm Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran jenazah," katanya.

Lebih lanjut, direncanakan jenazah Pratu Mar Dwi akan dibawa ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu, 24 April 2022.

Terkait kondisi saat ini, Kapendam XVII/Cenderawasih mengatakan bahwa aparat TNI di wilayah Nduga, khususnya di lokasi penembakan melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan tembakan susulan dari gerombolan KST.

"Kami mohon doanya, semoga Prajurit TNI yang bertugas mengemban tugas negara di Papua selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya. (viva)

SANCAnews.id – Menjadi aplikasi pesan instan yang banyak diminati masyarakat membuat WhatsApp juga rentan dengan ancaman kejahatan penyadapan. Hal ini jelas mengusik privasi serta mengancam keamanan.

Untuk itu, pengguna perlu berhati-hati dalam melakukan aktivitas chat. Pengguna bisa mengetahui apakah WA sedang disadap orang lain atau tidak. Caranya pun cukup mudah dan tidak rumit. Berikut cara mengetahui akun WhatsApp disadap:

1. Periksa Aktivitas WhatsApp 

Saat membuka aplikasi, kamu akan melihat daftar pesan lebih dulu. Lihat daftar ini untuk pesan apapun yang tidak dikirim dan terima dari orang yang tidak dikenal.

2. Periksa Informasi Kontak 

Para pelaku kejahatan yang mencoba membajak akun, akan mencoba mulai mengubah informasi kontak. Kamu bisa melihatnya dengan menekan tanda titik tiga di bagian sudut kanan atas, lalu ketuk pengaturan dan lanjutkan dengan masuk ke menu profil. Jika ada yang berubah maka amankan segera dengan menggunakan verifikasi dua langkah (two-step verification).

3. Cek Pesan dari WhatsApp 

Cari pesan dengan mengetik WhatsApp di bagian pencarian. Di sana cari pesan soal perubahan atau akses akun.

4. Cek Daftar Teman 

Lakukan pengecekan pada kontak WhatsApp. Caranya dengan membuka aplikasi dan mengetuk ikon chat di bagian bawah. Cek apakah ada teman baru yang tidak dikenal muncul dalam daftar tersebut.

5. Periksa Sesi Chat Terbaru 

Cek sesi terakhir dengan mengetuk tanda titik tiga lalu pilih Linked Device. Lihat daftar "Last active..."apakah ada perangkat yang tidak dikenal. Jika ada, langsung pilih opsi log out. (justice)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial ZA Effendy menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko soal keberadaan Negara Islam Indonesia (NII) yang masih aktif di Indonesia. Ia mempertanyakan alasan Moeldoko mengangkat isu tersebut.

“Semakin sering/terus berjatuhan korban jiwa TNI/Sipil oleh KKB Papua bersenjata api, tapi yang heboh diangkat isu NII bergolok di Sumbar?,” tulis Effendy di akun Twitter @ZAEffendy, Minggu (24/4/2022).

Sebelumnya ZA Effendy juga menduga Moeldoko sengaja membuat pernyataan soal NII untuk mengalihkan isu lainnya. Cuitannya ini mengomentari sebuah berita berjudul “Kejagung Didesak Usut Aliran Duit ke Pejabat Istana, Ada Nama Moeldoko”.

“Pantaslah yang bersangkutan heboh dengan isu NII dan diramaikan pasukan hashtag...ada pengalihan fokus rupanya? #Nalar!,” ujarnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengingatkan seluruh pihak agar mewaspadai keberadaan Negara Islam Indonesia (NII). Ia beranggapan NII masih eksis di Tanah Air.

"Ternyata NII ini tidak mati dalam melanjutkan garis perjuangannya. Selalu tumbuh hidup untuk memertahankan tujuan ideologisnya yaitu menuju negara Islam Indonesia," kata Moeldoko.

Tak hanya itu, Moeldoko juga menyebut bahwa hampir seluruh gerakan terorisme di Tanah Air melibatkan NII. Salah satunya ialah peristiwa bom Bali 2000, bom di Kedutaan Besar Amerika hingga bom buku pada 2011.

"Ternyata di balik itu semua ada latar belakang NII," ucapnya. (wartaekonomi)