SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menjadi aplikasi pesan instan yang banyak diminati masyarakat membuat WhatsApp juga rentan dengan ancaman kejahatan penyadapan. Hal ini jelas mengusik privasi serta mengancam keamanan.

Untuk itu, pengguna perlu berhati-hati dalam melakukan aktivitas chat. Pengguna bisa mengetahui apakah WA sedang disadap orang lain atau tidak. Caranya pun cukup mudah dan tidak rumit. Berikut cara mengetahui akun WhatsApp disadap:

1. Periksa Aktivitas WhatsApp 

Saat membuka aplikasi, kamu akan melihat daftar pesan lebih dulu. Lihat daftar ini untuk pesan apapun yang tidak dikirim dan terima dari orang yang tidak dikenal.

2. Periksa Informasi Kontak 

Para pelaku kejahatan yang mencoba membajak akun, akan mencoba mulai mengubah informasi kontak. Kamu bisa melihatnya dengan menekan tanda titik tiga di bagian sudut kanan atas, lalu ketuk pengaturan dan lanjutkan dengan masuk ke menu profil. Jika ada yang berubah maka amankan segera dengan menggunakan verifikasi dua langkah (two-step verification).

3. Cek Pesan dari WhatsApp 

Cari pesan dengan mengetik WhatsApp di bagian pencarian. Di sana cari pesan soal perubahan atau akses akun.

4. Cek Daftar Teman 

Lakukan pengecekan pada kontak WhatsApp. Caranya dengan membuka aplikasi dan mengetuk ikon chat di bagian bawah. Cek apakah ada teman baru yang tidak dikenal muncul dalam daftar tersebut.

5. Periksa Sesi Chat Terbaru 

Cek sesi terakhir dengan mengetuk tanda titik tiga lalu pilih Linked Device. Lihat daftar "Last active..."apakah ada perangkat yang tidak dikenal. Jika ada, langsung pilih opsi log out. (justice)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial ZA Effendy menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko soal keberadaan Negara Islam Indonesia (NII) yang masih aktif di Indonesia. Ia mempertanyakan alasan Moeldoko mengangkat isu tersebut.

“Semakin sering/terus berjatuhan korban jiwa TNI/Sipil oleh KKB Papua bersenjata api, tapi yang heboh diangkat isu NII bergolok di Sumbar?,” tulis Effendy di akun Twitter @ZAEffendy, Minggu (24/4/2022).

Sebelumnya ZA Effendy juga menduga Moeldoko sengaja membuat pernyataan soal NII untuk mengalihkan isu lainnya. Cuitannya ini mengomentari sebuah berita berjudul “Kejagung Didesak Usut Aliran Duit ke Pejabat Istana, Ada Nama Moeldoko”.

“Pantaslah yang bersangkutan heboh dengan isu NII dan diramaikan pasukan hashtag...ada pengalihan fokus rupanya? #Nalar!,” ujarnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengingatkan seluruh pihak agar mewaspadai keberadaan Negara Islam Indonesia (NII). Ia beranggapan NII masih eksis di Tanah Air.

"Ternyata NII ini tidak mati dalam melanjutkan garis perjuangannya. Selalu tumbuh hidup untuk memertahankan tujuan ideologisnya yaitu menuju negara Islam Indonesia," kata Moeldoko.

Tak hanya itu, Moeldoko juga menyebut bahwa hampir seluruh gerakan terorisme di Tanah Air melibatkan NII. Salah satunya ialah peristiwa bom Bali 2000, bom di Kedutaan Besar Amerika hingga bom buku pada 2011.

"Ternyata di balik itu semua ada latar belakang NII," ucapnya. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Klaim kepemilikan big data berisi aspirasi rakyat agar pemilu ditunda kini membuat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke polisi.

Dalam laporan masyarakat kepada Polda Sultra, Luhut dituding melakukan pembohongan publik. Selain dituding hoax, klaim kepemilikan big data juga diragukan lantaran hingga kini Luhut enggan membuka data tersebut.

Merespons hal itu, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule tak heran dengan anggapan hoax yang dilayangkan kepada Luhut.

Jika big data benar-benar dimiliki Luhut, kata dia, sosok yang dijuluki 'menteri segala bidang' bisa dengan mudah menggiring sikap Presiden Joko Widodo untuk mengikuti ambisi penundaan Pemilu 2024.

"Dengan big data yang dimiliki, mestinya Luhut bisa yakinkan Presiden Jokowi agar punya keberanian tunda Pemilu 2024. Soalnya, big data Luhut menyatakan rakyat ingin pemilu ditunda, jumlahnya pun fantastis, 110 juta rakyat," kata Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).

Namun sayang, hingga kini Presiden Joko Widodo masih bersikukuh untuk tetap taat konstitusi dan menjalankan Pemilu di tahun 2024 sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini pula yang membuat publik menduga Luhut cuma sekadar klaim tanpa bukti.

"Meyakinkan Presiden Jokowi terkait big data juga sebenarnya agar Luhut tak disebut buat hoax dan big data abal-abal," sambungnya.

Berkenaan dengan laporan polisi yang dilayangkan masyarakat kepada Polda Sultra atas dugaan hoax Luhut, Iwan Sumule mengingatkan bahwa konstitusi dan UUD 1945 masih ada.

Dalam Konstitusi Negara, UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

"Pasal tersebut berbeda dengan UU 2/2020 Corona Pasal 27 Ayat 1. Boleh mencuri uang negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik," tandas Iwan Sumule terkekeh. (*)

SANCAnews.id – Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim merespons terkait foto kadernya atau anggota Banser Muhammad Afifudin yang dicatut sebuah akun Twitter @GusNadjb.

Akun itu diketahui melakukan pelecehan verbal terhadap mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany. Luqman meminta pemilik akun tersebut segera mendatangi secara langsung pengurus Ansor terdekat untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf.

“Saya sarankan pemilik akun @GusNadjb untuk datang kepada pengurus Ansor terdekat secepatnya guna memberikan penjelasan dan meminta maaf telah mencatut foto kader Ansor,” Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim melalui akun Twitternya.

Akun tersebut tampak menggunakan foto pria berseragam banser. Pada Jumat (22/4) menanggapi video saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi pernikahan Tsamara dan suaminya, Ismail Fajrie Alatas pada Oktober 2019.

Anies tampak bersalaman dengan Tsamara dan berpelukan dengan suaminya. Akun @Gusnadjb tersebut lantas mentwit kalimat bernada rasialisme dan pelecehan.

“Sesama antek Yaman saling berpelukan. Ternyata idealisme masih kalah dengan urusan ranjang. Mungkin lebih maksimal penetrasinya. Play dong, play,” tulis pemilik akun itu.

Tak sedikit warganet yang geram ikut mengomentari unggahan akun tersebut.

Beberapa waktu lalu, Ketua Rijalul Ansor Singosari Malang Muhammad Afifuddin (31) atau biasa dipanggil Gus Afif mengaku cukup kaget foto dirinya digunakan sebuah akun Twitter @GusNadjb yang belakangan ini viral.

Akun tersebut membuat cuitan bernada rasialisme dan pelecehan terhadap mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany.

Gus Afif dengan tegas tidak membenarkan kalau akun itu miliknya. Cuitan tersebut disebut sebagai fitnah yang keji. Selain itu, merugikan Tsamara Amany dan dirinya selaku kader Nahdlatul Ulama (NU) Jatim.

“Fitnah iya, pencemaran nama baik iya terkait cuitan itu,” ucapnya kepada JPNN pada Sabtu (23/4).

Gus Afif mengatakan kalau dia sudah tahu tentang kabar viralnya cuitan yang mencatut dirinya itu sejak postingan itu beredar pada Jumat (22/4).

“Saya baru tahu adanya itu (postingan twitter) kemarin ini (22/4),” katanya. (jabarekspres)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyatukan antar umat beragama dan negara di 2024 mendatang.

Pasalnya menurut Mahfud MD, saat ini kondisi negara sangat mengerikan akibat pembelahan di tengah masyarakat.

Mahfud MD juga menyinggung permasalahan korupsi di Tanah Air yang menurutnya semakin tidak terkendali. Karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan perlunya pemimpin yang kuat. Ia bahkan berpikir perlu terobosan seperti kudeta untuk mengambil alih negara. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung menilai sikap Mahfud MD tidak konsisten.

"Sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat, terus lo diam aja gitu kan. Ya terus penyelesaiannya dengan wawancara apa?" kata Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, secara implisit Mahfud MD ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi beserta para menterinya sudah tidak mampu mengatasi situasi negara.

"Secara implisit, Pak Mahfud mau bilang Presiden Jokowi sudah gak mampu, itu artinya pembantu-pembantunya juga nggak mampu. Ya bubar saja kan supaya ada pengganti baru," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 23 April 2022.

Rocky Gerung pun membenarkan pernyataan Mahfud MD bahwa publik tengah mencari sosok pemimpin yang kuat karena selama ini pemerintahan Jokowi dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, keluh-kesah para pejabat negara mengindikasikan bahwa pemburukan terus berlangsung, sehingga publik akan berpikir untuk mengakhiri kekuasaan.

Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyinggung kebijakan pemerintahan Jokowi yang melarang ekspor  minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 mendatang.

Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng secara drastis, kata Rocky Gerung justru akan mengganggu sistem perekonomian di dalam negeri.

"Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukur," tuturnya.

"Bisa-bisa juga nih Pak Jokowi dikudeta oleh oligarki, oligarki sawit," katanya menambahkan.

Pendiri Setara Institute itu menduga Jokowi tengah kehilangan arah sehingga memungkinkan adanya politik mahasiswa dan buruh, serta munculnya tokoh alternatif yang disebut Mahfud MD sebagai orang kuat.

Sebelumnya, Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut, perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti.

"2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan, dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, enggak kayak sekarang saling, waduh, mengerikan kalau saya lihat," jelas Mahfud MD dalam wawancara yang diunggah detikcom.

Mahfud juga menyebut, masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin.

"Memang kemudian saya berpikir, kayaknya perlu satu terobosan, kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudeta. 'Ini negara mau hancur saya ambil'," tegas Mahfud. (gelora)