SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penegakan hukum terhadap mafia minyak goreng (migor) oleh Kejaksaan Agung langsung direspon Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan kebijakan baru.

Kebijakan baru yang dikeluarkan Jokowi dimaksudkan untuk mengamankan stok migor dalam negeri, sehingga harga yang berlaku di lapangan tak lagi melonjak tinggi.

"Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4).

Jokowi menyatakan, larangan ekspor bahan baku dan termasuk minyak gorengnya diputuskan pemerintah usai menggelar rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Pada intinya, Jokowi ingin menegaskan bahwa larangan ekspor bahan baku migor berupa Crude Palm Oil (CPO) dan juga migor siap pakai akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sejak akhir tahun 2021 lalu.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," demikian Jokowi.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW.

Sementara tiga orang lainnya dari pihak swasta. Di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. (rmol)

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk memeriksa dua orang yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kedua orang tersebut diduga dekat dengan mafia Migor.

Salah satu tersangka yang menjadi sorotan adalah, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT). Dia disoroti karena terungkap di publik bahwa Wilmar menjadi salah satu sponsor klub sepak bola Persis Solo yang Direktur Utamanya adalah anaknya Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Meskipun setelah terbongkar, Kaesang akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan Wilmar.

"Sudah terbongkar baru putuskan hubungan. Kalau tidak terbongkar jalan terus," ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Jumat (22/4/2022).

Menurut Muslim, Kaesang dan pengurus Persis Solo perlu dilakukan pemeriksaan dan uangnya dibekukan karena diduga dicurigai Persis Solo dibiayai oleh Wilmar dari dana KKN.

"Ini bukti jelas KKN dalam kasus Kaesang. Kejagung segera panggil Kaesang dan bekukan Persisi Solo. Karena ini sudah jelas bukti KKN," kata Muslim.

Selain Kaesang, Muslim juga meminta kepada Kejagung untuk segera memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, karena fotonya bersama dengan Master Parulian beredar di media sosial.

"Apakah dalam hal ini Luhut karena kedekatannya dengan Komisaris PT Wilmar dan PT Wilmar sponsor Persis Solo tidak punya peran? Kenapa setelah terbongkar kasus minyak goreng, baru Kaesang Pangarep putuskan hubungan dengan sponsor dengan PT Wilmar? Tidak kah ini dapat diduga sebagai bukti kuat persoalan KKN itu antara anak-anak Jokowi, Luhut, dan kalangan swasta (PT Wilmar Nabati Indonesia)," katanya.

"Kejagung harus segera bertindak secara profesional dan junjung tinggi penegakkan hukum tanpa pandang bulu," tutup Muslim. (lawjustice)

SANCAnews.id – Pertemuan aktivis 98' patut disambut baik oleh semua pihak. Pasalnya, perjuangan Indonesia baru tanpa orde baru (orba) masih harus terus diperjuangkan.

Itu lantaran hingga kini Orba masih bercokol di negeri ini. Setidaknya, itu dapat diidentifikasi dengan adanya gejala otoritarianisme gaya baru melalui wacana penundaan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Aktivis Senior Syahganda Nainggolan dalam acara bertajuk "Bergerak Bersama Membangun Negeri" di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).

"Saya berbahagia hari ini karena teman-teman 98' ini reclaim atas politik perjuangan mereka yang hampir hilang. Pada saat ini saya baru membicarakan seluruh rakyat Indonesia bernyanyi "hari-hari esok adalah milik kita dan Indonesia tanpa Orba"," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, rekan-rekan aktivis 98' yang turut hadir dalam pertemuan kali ini dulu turut andil memperjuangkan reformasi. Sehingga, spirit perjuangan itu tetap harus diwujudkan.

"Yang diinginkan Indonesia tanpa orba. Gerakan teman-teman berhasil menurunkan Soeharto, saya bilang ke Masinton, Ton, sekarang itu yang kuasai masih Orba, yang sekarang justru dijawab oleh Masinton (melalaui kritik terhadap Luhut)," tegasnya.

Atas dasar itu, Syahganda menilai pertemuan aktivis 98' pada kesempatan ini adalah pertemuan penting. Sebab aktivis 98' saat ini sudah berdiaspora di berbagai lini ruang publik. Terlebih, Orba masih terus menghantui dan membayangi kekuasaan Indonesia.

"Teman-teman yang ingin saya sampaikan hari ini pertemuan ini adalah pertemuan penting, karena saya lihat tokoh-tokoh 98' ini sudah menguasai ruang publik. Ray Rangkuti, Arif Poyuono, Masinton, Faizal Assegaf, dll semua ruang publik ini dikuasai. Cerita teman-teman 98' bagaimana kita kembali perjuangkan bersama-sama supaya kita ini betul-betul Indonesia tanpa Orba," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang membahas mengenai kasus penganiayaan Ade Armando memicu spekulasi politik dan bisa berkembang liar.

Aktivis Syahganda Nainggolan secara tegas meminta Mahfud MD menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Apalagi Mahfud MD turut menyinggung pernyataan mengenai kudeta.

"Menkopolhukam Mahfud MD harus menjelaskan lebih jauh tentang isu kudeta yang dia sampaikan dalam sebuah wawancara media online terkait mengatasi krisis leadership nasional," kata Syahganda Nainggolan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4).

Menurut Syahganda, istilah urgensi pemimpin kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain sebagaimana disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut.

"Ini perlu diuraikan lebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada," sambung Syahganda.

Hal lain, publik juga dikhawatirkan menganggap Mahfud MD sudah menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal.

"Menkopolhukam sudah memproyeksikan bahwa sampai pemerintahan Jokowi ke depan, rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini?" tandas Syahganda.

Dalam pernyataan yang diunggah pada video 20Detik, Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut, perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti.

"2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan, dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, enggak kayak sekarang saling, waduh, mengerikan kalau saya lihat," jelas Mahfud MD dalam wawancara yang diunggah Detik.com

Mahfud juga menyebut, masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin.

"Memang kemudian saya berpikir, kayaknya perlu satu terobosan, kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudeta. 'Ini negara mau hancur saya ambil'," tegas Mahfud. (rmol)

SANCAnews.id – Media sosial kini dihebohkan dengan ujaran rasis dari seorang pria berpakaian Ormas Banser. Kini, pria itu menjadi trending topik dengan kata kunci 'rasis'

Pria dengan akun @GusNadjb awalnya menanggapi video saat Anies Baswedan datang ke pernikahan Tsamara Amany dan Ismail Fajrie Alatas.

Saat itu, Anies berpelukan dengan Ismail dan bersalaman dengan Tsamara. Pria yang disapa Gus Najib lalu menuliskan kalimat rasis menanggapi video itu.

Diduga, ujaran itu buntut Tsamara hengkang dari PSI.

"Sesama antek Yaman saling berpelukan. Ternyata idealisme masih kalah dengan urusan ranjang.  Mungkin lebih maksimal penetrasinya.Play dong, play," tulisnya di akun Twitternya, Jumat (22/4/2022).

Cuitan itu pun dikecam warganet, termasuk sejumlah nahdliyin yang mengaku kecewa dengan sikap Gus Najib yang diduga kader Ansor tersebut.

Warganet heran, sosok yang kerap mengaku sebagai nasionalis dan menjunjung toleransi justru bersikap seperti itu.

"1. Antek Yaman 2. Urusan ranjang 3. Maksimal penetrasinya Selain rasis, twit orang ini mengandung unsur pelecehan Liar biasa jahatnya," tulis @inisifanii

"Tsamara effect... Baru beberapa hari Tsamara Amany menyatakan mengundurkan diri dari PSI, langsung kaum nir adab menyerbu dgn derasnya, kicauan mereka luar biasa rasis dan fasis... bak bola liar menyenggol siapa saja yg didekatnya.. Jadi fakta BUZZERP itu nyata," tulis @6undul0h

Saat diingatkan, awalnya Gus Najib tak merasa bersalah dan terus menyerang siapapun yang tak sepaham dengannya. Hingga cuitan itu menjadi viral dan Gus Najib memilih untuk menutup akun.

Semenjak keluar dari PSI, Tsamara Amany secara masif mendapatkan serangan di media sosial. Ia bahkan kini disebut sebagai 'kadrun' oleh pihak-pihak yang tak senang ia keluar dari PSI.

Tsamara ungkap alasan mundur 

Diberitakan sebelumnya, melalui media sosialnya, secara resmi Tsamara mengumumkan mundur dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin (18/4).

Keputusan tersebut pertama ia sampaikan melalui media sosial, ia membuat video pengumuman tersebut dan diunggah di Youtube.

PSI pun menerima dengan positif keputusan yang diambil Tsamara Amany mundur dari PSI. Kepada Kompas TV Tsamara mengungkapkan alasan sebenarnya mundur dari PSI.

Ia mengatakan dirinya mundur dari PSI karena alasan pribadi, dan akan terlibat dalam proyek-proyek di luar partai.

“Alasannya pribadi saja. Saya lagi ingin berjuang untuk beberapa isu perempuan dengan project di luar Parpol, fokus menyuarakan isu perempuan dan membantu perempuan dan isu-isu kesehariannya,” ujar Tsamara

Ia juga menyebut tak akan jauh dari politik. Namun, dirinya memilih tidak lagi terlibat dalam politik praktis untuk memperjuangkan isu-isu yang menjadi perhatiannya.

Tsamara pun tak menutup jalan untuk kembali bergeliat di politik praktis.

“Kembali di politik praktis tentu saja selalu terbuka di masa depan. Saya juga enggak jauh-jauh kok dari politik, tetap aktif menyuarakan isu sosial politik. Hanya enggak lewat politik praktis,” tuturnya. (wartakota)