SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pertemuan aktivis 98' patut disambut baik oleh semua pihak. Pasalnya, perjuangan Indonesia baru tanpa orde baru (orba) masih harus terus diperjuangkan.

Itu lantaran hingga kini Orba masih bercokol di negeri ini. Setidaknya, itu dapat diidentifikasi dengan adanya gejala otoritarianisme gaya baru melalui wacana penundaan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Aktivis Senior Syahganda Nainggolan dalam acara bertajuk "Bergerak Bersama Membangun Negeri" di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).

"Saya berbahagia hari ini karena teman-teman 98' ini reclaim atas politik perjuangan mereka yang hampir hilang. Pada saat ini saya baru membicarakan seluruh rakyat Indonesia bernyanyi "hari-hari esok adalah milik kita dan Indonesia tanpa Orba"," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, rekan-rekan aktivis 98' yang turut hadir dalam pertemuan kali ini dulu turut andil memperjuangkan reformasi. Sehingga, spirit perjuangan itu tetap harus diwujudkan.

"Yang diinginkan Indonesia tanpa orba. Gerakan teman-teman berhasil menurunkan Soeharto, saya bilang ke Masinton, Ton, sekarang itu yang kuasai masih Orba, yang sekarang justru dijawab oleh Masinton (melalaui kritik terhadap Luhut)," tegasnya.

Atas dasar itu, Syahganda menilai pertemuan aktivis 98' pada kesempatan ini adalah pertemuan penting. Sebab aktivis 98' saat ini sudah berdiaspora di berbagai lini ruang publik. Terlebih, Orba masih terus menghantui dan membayangi kekuasaan Indonesia.

"Teman-teman yang ingin saya sampaikan hari ini pertemuan ini adalah pertemuan penting, karena saya lihat tokoh-tokoh 98' ini sudah menguasai ruang publik. Ray Rangkuti, Arif Poyuono, Masinton, Faizal Assegaf, dll semua ruang publik ini dikuasai. Cerita teman-teman 98' bagaimana kita kembali perjuangkan bersama-sama supaya kita ini betul-betul Indonesia tanpa Orba," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang membahas mengenai kasus penganiayaan Ade Armando memicu spekulasi politik dan bisa berkembang liar.

Aktivis Syahganda Nainggolan secara tegas meminta Mahfud MD menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Apalagi Mahfud MD turut menyinggung pernyataan mengenai kudeta.

"Menkopolhukam Mahfud MD harus menjelaskan lebih jauh tentang isu kudeta yang dia sampaikan dalam sebuah wawancara media online terkait mengatasi krisis leadership nasional," kata Syahganda Nainggolan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4).

Menurut Syahganda, istilah urgensi pemimpin kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain sebagaimana disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut.

"Ini perlu diuraikan lebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada," sambung Syahganda.

Hal lain, publik juga dikhawatirkan menganggap Mahfud MD sudah menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal.

"Menkopolhukam sudah memproyeksikan bahwa sampai pemerintahan Jokowi ke depan, rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini?" tandas Syahganda.

Dalam pernyataan yang diunggah pada video 20Detik, Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando. Mahfud menyebut, perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti.

"2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan, dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, enggak kayak sekarang saling, waduh, mengerikan kalau saya lihat," jelas Mahfud MD dalam wawancara yang diunggah Detik.com

Mahfud juga menyebut, masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin.

"Memang kemudian saya berpikir, kayaknya perlu satu terobosan, kalau teori klasik, kalau di Amerika Latin muncul kudeta. 'Ini negara mau hancur saya ambil'," tegas Mahfud. (rmol)

SANCAnews.id – Media sosial kini dihebohkan dengan ujaran rasis dari seorang pria berpakaian Ormas Banser. Kini, pria itu menjadi trending topik dengan kata kunci 'rasis'

Pria dengan akun @GusNadjb awalnya menanggapi video saat Anies Baswedan datang ke pernikahan Tsamara Amany dan Ismail Fajrie Alatas.

Saat itu, Anies berpelukan dengan Ismail dan bersalaman dengan Tsamara. Pria yang disapa Gus Najib lalu menuliskan kalimat rasis menanggapi video itu.

Diduga, ujaran itu buntut Tsamara hengkang dari PSI.

"Sesama antek Yaman saling berpelukan. Ternyata idealisme masih kalah dengan urusan ranjang.  Mungkin lebih maksimal penetrasinya.Play dong, play," tulisnya di akun Twitternya, Jumat (22/4/2022).

Cuitan itu pun dikecam warganet, termasuk sejumlah nahdliyin yang mengaku kecewa dengan sikap Gus Najib yang diduga kader Ansor tersebut.

Warganet heran, sosok yang kerap mengaku sebagai nasionalis dan menjunjung toleransi justru bersikap seperti itu.

"1. Antek Yaman 2. Urusan ranjang 3. Maksimal penetrasinya Selain rasis, twit orang ini mengandung unsur pelecehan Liar biasa jahatnya," tulis @inisifanii

"Tsamara effect... Baru beberapa hari Tsamara Amany menyatakan mengundurkan diri dari PSI, langsung kaum nir adab menyerbu dgn derasnya, kicauan mereka luar biasa rasis dan fasis... bak bola liar menyenggol siapa saja yg didekatnya.. Jadi fakta BUZZERP itu nyata," tulis @6undul0h

Saat diingatkan, awalnya Gus Najib tak merasa bersalah dan terus menyerang siapapun yang tak sepaham dengannya. Hingga cuitan itu menjadi viral dan Gus Najib memilih untuk menutup akun.

Semenjak keluar dari PSI, Tsamara Amany secara masif mendapatkan serangan di media sosial. Ia bahkan kini disebut sebagai 'kadrun' oleh pihak-pihak yang tak senang ia keluar dari PSI.

Tsamara ungkap alasan mundur 

Diberitakan sebelumnya, melalui media sosialnya, secara resmi Tsamara mengumumkan mundur dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin (18/4).

Keputusan tersebut pertama ia sampaikan melalui media sosial, ia membuat video pengumuman tersebut dan diunggah di Youtube.

PSI pun menerima dengan positif keputusan yang diambil Tsamara Amany mundur dari PSI. Kepada Kompas TV Tsamara mengungkapkan alasan sebenarnya mundur dari PSI.

Ia mengatakan dirinya mundur dari PSI karena alasan pribadi, dan akan terlibat dalam proyek-proyek di luar partai.

“Alasannya pribadi saja. Saya lagi ingin berjuang untuk beberapa isu perempuan dengan project di luar Parpol, fokus menyuarakan isu perempuan dan membantu perempuan dan isu-isu kesehariannya,” ujar Tsamara

Ia juga menyebut tak akan jauh dari politik. Namun, dirinya memilih tidak lagi terlibat dalam politik praktis untuk memperjuangkan isu-isu yang menjadi perhatiannya.

Tsamara pun tak menutup jalan untuk kembali bergeliat di politik praktis.

“Kembali di politik praktis tentu saja selalu terbuka di masa depan. Saya juga enggak jauh-jauh kok dari politik, tetap aktif menyuarakan isu sosial politik. Hanya enggak lewat politik praktis,” tuturnya. (wartakota)

SANCAnews.id – Pelaku provokator di aksi demo Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), 21 April 2022 di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, SH mengalami gangguan pendengaran karena diduga dipukul oleh Polisi.

Juru bicara dari Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen mengatakan terduga pemukulan kepada pelaku provokator, SH adalah seorang anggota Brigade Mobil (Brimob).

"Ketika di perjalanan, ada satu anggota Brimob yang memukul SH di bagian telinga. Pukulan itu membuat SH mengalami kesulitan dalam mendengar," kata Delpedro.

Namun, gangguan pendengaran yang dialami oleh pelaku provokator, SH sudah dialami saat awal penangkapan karena diduga telah mendapatkan pukulan oleh Polisi.

"Kekerasan yang dialami oleh SH pertama ketika dipiting dan dipukul di bagian dahi kemudian dibawa masuk ke mobil," ungkap Delpedro.

Blok Politik Pelajar membantah jika SH adalah pelaku provokator pada aksi demo Aliansi Mahasiswa, 21 April kemarin.

"SH bukan provokator dan penyusup, ia adalah salah satu rekan dari Blok Politik Pelajar (BPP), yang juga BPP tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia," ucap Pedro.

"Kehadiran SH dalam aksi tersebut merupakan kapasitasnya sebagai massa aksi yang tergabung dalam BPP dan AMI," tegasnya. (hops)

SANCAnews.id – Mahkamah Konstitusi kembali memberikan putusan untuk menolak gugatan presidential threshold (PT) atau yang biasa dikenal ambang batas calon presiden agar diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” putus Ketua Makamah Konstitusi, Anwar Usman pada hari Rabu, 20 April 2022.

Melihat hal tersebut, mantan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Manusia, Rizal Ramli ikut memberikan kritik atas keputusan yang dikeluarkan lembaga tinggi negara tersebut.

Menurut Rizal, keputusan yang diambil oleh MK menunjukkan bahwa lembaga tersebut makin lama makin buruk dari sisi keinerjanya. Apalagi konflik kepentingan sudah mulai masuk.

“MK makin lama kani tidak kredibel dan konflik-kepentingan,” tulis Rizal dalam akun twitter pribadinya pada hari Rabu, 20 April 2022.

Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga menyoroti posisi ketua MK yang saat ini menjadi suami adik dari presiden Jokowi.

“Wong ketua MK ipar Jokowi,, puguh aja menangkan kepentingan yang kuasa,” tulisnya.

Rizal Ramli mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan tersebut telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 di mana tidak memuat aturan tentang presidential threshold.

“Malu-maluin dan keputusannya bertentangan dengan UUD: tidak ada aturan threshold di UUD!,” pungkas Rizal dalam unggahan status twitternya itu.

Selain Rizal Ramli, mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu juga ikut menyoroti keputusan yang dibuat MK.

Dalam akun twitter pribadinya terlihat Said Didu menggunggah sebuah berita tentang keputusan ambang batas presiden oleh MK.

Said hanya menyertakan sebuah tulisan singkat dalam statusnya, “Dan yang memutuskan adalah...,” tweet Said Didu.

Seperti diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini dipimpin oleh Anwar Usman sejak tahun 2018 yang lalu.

Anwar Usman baru-baru ini diketahui telah menikahi adik dari presiden Jokowi yang bernama Idayati.

Gugatan yang diputuskan MK soal presidential threshold 

Anwar Usman dalam perannya sebagai ketua MK tentu menjadi sangat penting. Seperti dalam mengambil keputusan tentang presidential threshold.

Setidaknya ada tiga gugatan yang ditolak MK dalam perkara ini yakni gugatan dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 oleh tujuh masyarakat dari Kota Bandung. Gugatan dengan nomor 20/PUU-XX/2022 oleh empat pemohon. Gugatan dengan nomor 21/PUU-XX/2022 oleh lima orang anggota DPD RI.

Gugatan yang mereka layangkan adalah sama yakni tentang ambang batas presiden dengan uji materi pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (hops)