SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek kembali turun ke jalan kemarin (21/4). Demonstrasi bertajuk aksi 21 April itu dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul.

Total ada tujuh tuntutan yang disampaikan. Antara lain tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi, serta hentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.

Kemudian, mereka menuntut wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis; sahkan RUU yang prorakyat dan tolak RUU prooligarki; wujudkan reforma agraria sejati; serta tuntaskan penindakan seluruh pelanggaran HAM.

Sementara itu, aktivis hukum dan hak asasi manusia (HAM) Asfinawati meminta aparat penegak hukum segera mengusut tindakan peretasan akun media sosial (medsos) sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil.

Salah satunya pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti. ”Harus diusut, ini bukan delik aduan,” tegasnya. Bivitri mengalami peretasan pada Rabu (20/4) lalu.

WhatsApp pakar hukum tata negara itu diretas pihak tidak bertanggung jawab. Begitu pula akun Instagram milik Bivitri. Bahkan, Instagram Bivitri sempat diambil alih dan mengunggah kiriman palsu. Pembajakan akun itu terjadi bersamaan dengan peretasan yang dialami sejumlah mahasiswa.

Asfin (sapaan Asfinawati) mengungkapkan, selama ini pelaku pembajakan akun medsos itu tidak pernah diusut. Apalagi ditangkap. Padahal, perbuatan peretasan sudah jelas melanggar hukum.

”Kalau dilihat dari target, pelaku menyasar orang-orang yang sedang atau setelah merespons sebuah isu. Jelas ini menyasar orang yang kritis kepada kebijakan ngawur pemerintah atau negara,” paparnya.

Pola peretasan tersebut hampir sama dengan yang dialami pada 2019 dan 2020. Saat itu para aktivis mengkritik kebijakan pemerintah terkait revisi UU KPK dan Omnibus Law. ”Polanya (peretasan, Red) berulang sejak 2019,” imbuh mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu. (jawapos)

SANCAnews.id – Ratusan mahasiswa mulai berdatangan menyusul buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang lebih dulu tiba di gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis (21/4).

Ratusan mahasiswa yang didominasi berlamamater biru ini tergabung dalam KRPI Jakarta Selatan.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa aksi masih terus berdatangan ke depan Gedung DPR RI.

Mereka datang dengan turut membawa sejumlah atribut, salah satunya spandukng yang dibentangkan bertuliskan "Sidang Rakyat" "Rezim Jokowi-MA Gagal Sejahterakan Rakyat".

Sementara, massa dari buruh KASBI dan mahasiswa KRPI masih terus berorasi menyampaikan aspirasinya, mulai dari penolakan revisi UU 21/2000 tentang serikat pekerja, tuntutan penurunan harga BBM, minyak goreng, tol, dan beberapa lainnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ratusan mahasiswa masih terus berdatangan menyusul buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan KRPI yang lebih dulu tiba di gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Kamis (21/4).

Ratusan mahasiswa yang didominasi beralmamater warna hijau ini bergabung dalam aksi buruh di depan Gedung DPR RI.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 15.20 WIB, mahasiswa dari Universitas Prof Dr Hamka ini membentangkan spanduk  bertuliskan "Jokowi-DPR Pengkhianat Rakyat", hingga "Turunkan Harga Bahan Pokok, BBM".

Dalam aksi kali ini tersebut, massa buruh KASBI dan mahasiswa membawa sejumlah tuntutan aksi sebagai berikut:

1. Hentikan Pembahasan UU 11/2020 Tentang Ciptaker Inkonstitusional di DPR ( Tolak Revisi UU 12/2011 Tentang P3)

2. Tolak Revisi UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja

3. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gerakan Rakyat Dan Tuntaskan Pelanggaran HAM Sekang Juga

4. Turunkan Harga! (Bbm, Minyak Goreng, Pdam, Listik, Tol, Dan Ppn)

5. Negara Harus Tegas Terhadap Koruptor (Tangkap, Adili Dan Sita Harta Koruptor)

6. Redistribusi Kekayaan Nasional (Berikan Jaminan Sosial Atas Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Fasilitas Publik, Dan Makan) Secara Gratis Untuk Rakyat.

7. Tolak Penundaan Pemilu Dan Masa Perpanjangan Jabatan Presiden (Presiden Harus Bertindak Tegas Terhadap Para Menteri Yang Memberikan

Statement Tiga Periode)

8. Sahkan UU PRT Dan Berikan Perlindungan Terhadap Buruh Migran

9. Wujudkan Reforma Agraria Sejati (Tanah, Alat Dan Teknologi Untuk Kaum Tani)

10. Berikan Akses Partisipasi Publik Seluas-luasnya Dalam Rencana Revisi UU SISDIKNAS. (rmol)

SANCAnews.id – Demo 21 April 2022 mahasiswa di Istana Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam Cipayung Plus berujung ricuh, usai mahasiswa merusak kawat berduri.

Pantauan Suarabogor.id dilapangan, sebanyak delapan organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus Bogor lakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor.

Terlihat massa aksi saling dorong dengan polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor.

Sekitar pukul 16.40 WIB barikade kawat berduri berhasil dihancurkan dan mahasiswa saat maju mendekati para petugas kepolisian yang berjaga.

Pada pukul 16.50 terjadi bentrok antara masa yang unjuk rasa dengan aparat polisi yang berjaga setelah salah satu dari masa menyuarakan kalimat yang tidak pantas.

Tidak lama setelahnya keadaan kembali membalik dan kondusif pihak kepolisian dan masa pendemo mundur beberapa langkah dari barisan demo.

Sebab, massa aksi terus memaksa masuk untuk berorasi di depan Istana Bogor.

"Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Kita ingin ngomong dengan baik. Tolong bukakan barisan untuk kami bersuara di depan Istana Bogor," ujar salah satu orator.

Kembali orasi-orasi dari mahasiswa terus lantang bersuara dengan tuntutan-tuntutan yang ditunjukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (suara)

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi demo dan orasi di Jakarta pada Kamis (21/4/2022). Mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Demi mengamankan aksi orasi mahasiswa, Polri mengerahkan sebanyak 9.915 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan dibantu oleh Satpol PP.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihak kepolisian mengawal jalannya aksi tersebut. Aparat kepolisian juga bertindak humanis dan dan mencegah terjadinya penyusupan yang disertai aksi-aksi anarkis.

Berikut tujuh tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa kepada Jokowi.

1. Tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden

Dalam orasi, mahasiswa mendesak pemerintah agar menindak tegas penjahat konstitusi dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi

Tuntutan kedua yaitu mahasiswa mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, serta mengatasi ketimpangan ekonomi.

3. Tidak represif terhadap masyarakat sipil

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil, dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.

4. Wujudkan pendidikan ilmiah yang gratis dan demokratis

Tuntutan selanjutnya adalah mahasiswa mendesak pemerintah untuk mewujudkan pendidikan ilmiah yang gratis dan demokratis.

5. Menolak RUU yang mendukung oligarki

Mahasiswa mendesak pemerintah agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pro-rakyat, dan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mendukung para oligarki

6. Wujudkan reforma agraria

Dalam tuntutan keenam, mahasiswa mendesak pemerintah agar mewujudkan reforma agraria sejati.

7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM

Terakhir, mahasiswa juga menuntut pemerintah agar menuntaskan seluruh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air. (suara)