SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mahasiswa dari BEM UI dan sejumlah universitas lainnya sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk menggelar unjuk rasa.

Mereka berniat menuju depan Istana Negara. Namun, para mahasiswa yang membawa mobil komando ini tak bisa bergerak karena diadang kawat berduri dan penjagaan barisan aparat kepolisian di balik kawat tersebut.

Di Jalan Medan Merdeka Barat, depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mahasiswa mendesak kepolisian untuk membuka kawat berduri sebagai akses ke Istana.

"Tolong jangan batasi pergerakan kami. Kami membawa tuntutan dari rakyat, kami juga bagian dari rakyat," tutur salah satu orator aksi di lokasi, Kamis, 21 April.

Mendengar hal tersebut, aparat polisi tak bergeming. Mahasiswa pun menyoraki deretan polisi yang berjaga di depan mereka.

"Justru dengan seperti ini bukan tindakan pengamanan tapi pembatasan," seru orator disambut sorakan peserta aksi.

Mahasiswa akan menyuarakan tujuh tuntutan dalam aksi hari ini yakni:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.

3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.

4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.

5. Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.

6. Wujudkan reforma agraria sejati.

7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. (voi)

SANCAnews.id – Sekelompok massa yang beratribut FSP LEM SPSI mendatangi gedung DPR RI, pada Kamis siang (21/4). Kedatangan mereka tak lain untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi yang terjadi belakangan ini.

Setibanya di depan pintu gerbang DPR RI sekitar pukul 13.40 WIB, seratusan massa yang didominasi emak-emak ini langsung berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk, seperti "Jokowi Mundur", "Turunkan Sembako", "Pecat Mendag", hingga "Turunkan Minyak Goreng Atau Revolusi".

"Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur," teriak orator dari atas mobil komando.

Dalam aksinya massa juga meneriakkan tolak kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Sebelumnya, ribuan elemen buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama mahasiswa, rakyat miskin kota, dan elemen masyarakat sipil lainnya berencana untuk berdemonstrasi pada hari ini, Kamis (21/4).

Sebab, pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, massa yang membentangkan spanduk "Jokowi Mundur" itu tidak ada yang mengenakan atribut KASBI dan jas almamater mahasiswa.

Massa yang didominasi emak-emak dan beberapa lainnya mengenakan baju FSP LEM SPSI inilah yang lebih dulu berorasi dan menyanyikan lagu kebangsaan di lokasi unjuk rasa. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dan Agus Joko Pramono mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Berdasarkan keterangan BPK, pengucapan sumpah jabatan ini dipandu oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pasal tersebut, Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua MA.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua ini dilakukan oleh seluruh anggota BPK sesuai pasal 15 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota dalam sidang anggota BPK.

Sidang tersebut juga memutuskan pembagian tugas dan wewenang anggota yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan

Negara I dan Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II.

Kemudian, Achsanul Qosasi sebagai Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III dan Haerul Saleh sebagai Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV.

Selanjutnya, Pius Lustrilanang sebagai Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, dan Hendra Susanto sebagai Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII.

Sebelumnya, Isma Yatun kembali terpilih sebagai anggota periode 2022-2027 setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 Maret 2022.

Isma Yatun, yang menggantikan Agung Firman Sampurna sebagai Ketua BPK, lahir pada 1965, serta merupakan lulusan S1 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan S2 Teknik Kimia Universitas Indonesia.

Sejak tahun 2006 hingga 2017, Isma Yatun tercatat sebagai anggota DPR, dan terpilih sebagai salah satu anggota BPK sejak 2017. (tvOne)

SANCAnews.id – Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri kembali perbincangan publik. Setelah pidato pada saat pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang meminta agar tidak cengeng menghadapi kenaikan harga saat ini, membuat netizen beraksi.

Netizen kemudian membagikan momen Megawati yang menangis mengkritik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Momen pidato Megawati ini memingatkan agar menghadapi kenaikan harga tidak disikapi hanya dengan sikap cengeng. Megawati yang menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan sambutan yang mengharapkan agar kepala daerah lebih kreatif.

Dengan membandingkan dengan dirinya yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis global pada tahun 1998, Megawati juga memijam pesan moral sang ayah, Sukarno yang memikirkan kepentingan rakyat.

Sukarno dinilai sebagai sosok yang selalu memikirkan bagaimana agar pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah daerah atau kepala daerah untuk membuat perut rakyatnya tetap kenyang.

"Beliau selalu ingin katakan apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang. Bagaimana mengandalkan perut kenyang rakyat. Jangan hanya cengeng kenaikan harga dan sebagainya," kata Megawati.

Pernyataan ini, kemudian ramai dikomentari netizen di Twiiter.

"Bu Mega bilang jangan cengeng menghadapi kenaikan harga. Tetap sabar ya kawan.. Hahahhaaaasssseeum," kata @212bowie.

"Waktu Presiden SBY berkuasa demo sampai nangis2 gak apa2 tuh. Giliran petugas partainya bu mega naikin harga2 tanpa belas kasihan, rakyat yang disalahkan. Haduuuh.," ujar netizen lainnya.

"Cengeng itu BERAT, biar Bu Mega dan @PDI_Perjuangan," tulis netizen.

"Nah.. Ini saran Bu Mega kepada yang dulu sering nangis ketika ada kenaikan BBM," tulis Maul. (suara)

SANCAnews.id – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, memprediksi rezim Joko Widodo maupun penerusnya berpotensi menjadi musuh bersama pada Pemilu 2024. Hal itu lantaran pemerintahan saat ini mempertontonkan ketidakadilan hukum hingga ekonomi secara gamblang. Kalangan opisisi didorong solid dan bersatu sehingga muncul pemerintahan yang lebih baik pada 2024.

“Kita dihadapkan permasalahan penegakan hukum dan ekonomi, akan ada arah common enemy (musuh bersama),” ujar Aziz dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (20/4/2022).

Aziz menganalisis pihak rezim tak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan opisisi jelang 2024. Menurut dia, ada kemungkinan pemerintah akan membuat manuver untuk memperbaiki citra mereka di bidang penegakan hukum maupun ekonomi. Bahkan, dia menilai tak menutup kemungkinan manuver itu juga berdampak pada Habib Rizieq. Sebagai informasi, Habib Rizieq divonis emmpat tahun penjara atas penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab RS Ummi pada 24 Juni 2021.

“Pihak rezim pastinya tidak tinggal diam, sudah jadi perhitungan mereka. Saya yakin akan ada manuver terkait penegakan hukum yang berkeadilan, bahkan kejutan manuver bisa jadi pada Bang Rizieq sendiri (dapat keringanan hukum),” tuturnya.

Oleh karena itu, Aziz mendorong kalangan opisisi bersatu dan meninggalkan baju kelompoknya agar menjadi gerakan yang signifikan. Aziz menegaskan kebutuhan pemerintahan yang adil bukan hanya demi umat Islam semata, tapi untuk seluruh warga Indonesia.

“Keadilan bukan Cuma domain umat Islam, bukan domain pendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies (Baswedan), bukan domain pendukung Pak Jokowi, dan sebagainya. Keadilan adalah sesuatu yang dimiliki hati nurani masing-masing.”

Dirinya mencontohkan ribuan umat Islam yang tetap turun mendampingi saat pembacaan vonis HRS beberapa waktu lalu. Aziz menyebut itu hanya contoh kecil semata. Menurut Aziz, sudah saatnya seluruh kalangan bersatu dan menjadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama.

“Abaikan identitas politik islam, sekuler, atau siapapun partainya nanti asal usung keadilan (harus solid). Dengan monumen HRS, posisi gaet suara akan semakin besar,” kata dia.

Aziz pun mengkritisi kegagalan partai politik Islam menjadi pemimpin bangsa saat itu. Hal tersebut, menurutnya, karena parpol maupun sistem Islam tidak dipercaya rakyat. Namun rintangan itu dinilainya dapat disingkirkan apabila semua sepakat membawa penegakan hukum dan politik etis sebagai isu besar.

“Selama ini politik Islam huru-hara, pecah. Kalau keadilan, kita punya nurani yang sama,” ujar Aziz Yanuar. (suara)