SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dan Agus Joko Pramono mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Berdasarkan keterangan BPK, pengucapan sumpah jabatan ini dipandu oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pasal tersebut, Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua MA.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua ini dilakukan oleh seluruh anggota BPK sesuai pasal 15 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota dalam sidang anggota BPK.

Sidang tersebut juga memutuskan pembagian tugas dan wewenang anggota yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan

Negara I dan Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II.

Kemudian, Achsanul Qosasi sebagai Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III dan Haerul Saleh sebagai Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV.

Selanjutnya, Pius Lustrilanang sebagai Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, dan Hendra Susanto sebagai Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII.

Sebelumnya, Isma Yatun kembali terpilih sebagai anggota periode 2022-2027 setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 Maret 2022.

Isma Yatun, yang menggantikan Agung Firman Sampurna sebagai Ketua BPK, lahir pada 1965, serta merupakan lulusan S1 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan S2 Teknik Kimia Universitas Indonesia.

Sejak tahun 2006 hingga 2017, Isma Yatun tercatat sebagai anggota DPR, dan terpilih sebagai salah satu anggota BPK sejak 2017. (tvOne)

SANCAnews.id – Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri kembali perbincangan publik. Setelah pidato pada saat pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang meminta agar tidak cengeng menghadapi kenaikan harga saat ini, membuat netizen beraksi.

Netizen kemudian membagikan momen Megawati yang menangis mengkritik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Momen pidato Megawati ini memingatkan agar menghadapi kenaikan harga tidak disikapi hanya dengan sikap cengeng. Megawati yang menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan sambutan yang mengharapkan agar kepala daerah lebih kreatif.

Dengan membandingkan dengan dirinya yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis global pada tahun 1998, Megawati juga memijam pesan moral sang ayah, Sukarno yang memikirkan kepentingan rakyat.

Sukarno dinilai sebagai sosok yang selalu memikirkan bagaimana agar pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah daerah atau kepala daerah untuk membuat perut rakyatnya tetap kenyang.

"Beliau selalu ingin katakan apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang. Bagaimana mengandalkan perut kenyang rakyat. Jangan hanya cengeng kenaikan harga dan sebagainya," kata Megawati.

Pernyataan ini, kemudian ramai dikomentari netizen di Twiiter.

"Bu Mega bilang jangan cengeng menghadapi kenaikan harga. Tetap sabar ya kawan.. Hahahhaaaasssseeum," kata @212bowie.

"Waktu Presiden SBY berkuasa demo sampai nangis2 gak apa2 tuh. Giliran petugas partainya bu mega naikin harga2 tanpa belas kasihan, rakyat yang disalahkan. Haduuuh.," ujar netizen lainnya.

"Cengeng itu BERAT, biar Bu Mega dan @PDI_Perjuangan," tulis netizen.

"Nah.. Ini saran Bu Mega kepada yang dulu sering nangis ketika ada kenaikan BBM," tulis Maul. (suara)

SANCAnews.id – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, memprediksi rezim Joko Widodo maupun penerusnya berpotensi menjadi musuh bersama pada Pemilu 2024. Hal itu lantaran pemerintahan saat ini mempertontonkan ketidakadilan hukum hingga ekonomi secara gamblang. Kalangan opisisi didorong solid dan bersatu sehingga muncul pemerintahan yang lebih baik pada 2024.

“Kita dihadapkan permasalahan penegakan hukum dan ekonomi, akan ada arah common enemy (musuh bersama),” ujar Aziz dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (20/4/2022).

Aziz menganalisis pihak rezim tak akan tinggal diam dengan potensi menguatnya gerakan opisisi jelang 2024. Menurut dia, ada kemungkinan pemerintah akan membuat manuver untuk memperbaiki citra mereka di bidang penegakan hukum maupun ekonomi. Bahkan, dia menilai tak menutup kemungkinan manuver itu juga berdampak pada Habib Rizieq. Sebagai informasi, Habib Rizieq divonis emmpat tahun penjara atas penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab RS Ummi pada 24 Juni 2021.

“Pihak rezim pastinya tidak tinggal diam, sudah jadi perhitungan mereka. Saya yakin akan ada manuver terkait penegakan hukum yang berkeadilan, bahkan kejutan manuver bisa jadi pada Bang Rizieq sendiri (dapat keringanan hukum),” tuturnya.

Oleh karena itu, Aziz mendorong kalangan opisisi bersatu dan meninggalkan baju kelompoknya agar menjadi gerakan yang signifikan. Aziz menegaskan kebutuhan pemerintahan yang adil bukan hanya demi umat Islam semata, tapi untuk seluruh warga Indonesia.

“Keadilan bukan Cuma domain umat Islam, bukan domain pendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies (Baswedan), bukan domain pendukung Pak Jokowi, dan sebagainya. Keadilan adalah sesuatu yang dimiliki hati nurani masing-masing.”

Dirinya mencontohkan ribuan umat Islam yang tetap turun mendampingi saat pembacaan vonis HRS beberapa waktu lalu. Aziz menyebut itu hanya contoh kecil semata. Menurut Aziz, sudah saatnya seluruh kalangan bersatu dan menjadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama.

“Abaikan identitas politik islam, sekuler, atau siapapun partainya nanti asal usung keadilan (harus solid). Dengan monumen HRS, posisi gaet suara akan semakin besar,” kata dia.

Aziz pun mengkritisi kegagalan partai politik Islam menjadi pemimpin bangsa saat itu. Hal tersebut, menurutnya, karena parpol maupun sistem Islam tidak dipercaya rakyat. Namun rintangan itu dinilainya dapat disingkirkan apabila semua sepakat membawa penegakan hukum dan politik etis sebagai isu besar.

“Selama ini politik Islam huru-hara, pecah. Kalau keadilan, kita punya nurani yang sama,” ujar Aziz Yanuar. (suara)

SANCAnews.id – Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri mengkritik kondisi masyarakat yang dinilai hanya bisa merengek ketika terjadi kenaikan harga.

Megawati mengatakan dengan meminjam pesan perjuangan Bung Karno, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membuat perut rakyatnya tetap kenyang.

Megawati menekankan bahwa Sukarno selama menjabat sebagai presiden kerap memikirkan masyarakat Indonesia. Bahkan, ayahnya kerap memikirkan bagaimana perut masyarakat bisa kenyang dan hidup dengan layak.

"Beliau selalu ingin katakan apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang. Bagaimana mengandalkan perut kenyang rakyat. Jangan hanya cengeng kenaikan harga dan sebagainya," kata Megawati dalam acara 'Kick Off Pembentukan BRIDA', Rabu (20/4).

Melanjutkan pesan tersebut, Megawati meminta kepada kepala daerah untuk membuat perencanaan matang. Hal itu semata agar kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi.

Guna mendukung langkah itu, Megawati mengatakan kepala daerah bisa bersinergi dengan BRIN. Bahkan, kini akan dibuat Badan Riset Daerah (BRIDA) di daerah-daerah guna menopang kesejahteraan masyarakat berbasis riset.

"Dan minta segala hormat saya minta kepada Mendagri untuk mempercepat pembentukan BRIDA ini. Nanti kita hanya sodorkan ini sebaiknya dilaksanakan seperti ini, monggo kepala pemerintahannya mau jalankan atau tidak," kata dia. (cnni)

SANCAnews.id – Anggota DPR RI asal Sumbar H Andre Rosiade tidak percaya dengan informasi adanya kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar yang disebut berencana melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Pemilu 2024. Andre menegaskan warga Sumbar cinta NKRI.

“Kami warga Minangkabau cinta NKRI. Orang Minang pejuang kemerdekaan. Tidak mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah,” kata Andre dalam keterangannya kepada wartawan.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini menegaskan warga Minang tidak mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah. Andre menyebut warga Sumbar “pemegang saham”sah kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga mustahil bila warga Minang tidak cinta NKRI.

“Mungkin ada yang berbeda pandangan dan kritis terhadap pemerintah, itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau menggulingkan pemerintah itu tidak mungkin, karena kami warga Minang adalah warga yang cinta NKRI, warga Minang taat konstitusi, dan kami tidak mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre mengaku sudah mendengar kabar yang menyebut ada seribuan orang yang tergabung NII di Sumatera Barat. Terkait hal itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wali Kota segera melakukan koordinasi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengantisipasi paham NII.

“Kita meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada warganya yang terindikasi terlibat NII segera berkomunikasi dengan BNPT, Mabes Polri, dan Polda Sumbar dengan melibatkan MUI serta LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) untuk melakukan pendataan, dan kalau memang ada ya segera dilakukan program deradikalisasi untuk mengantisipasi adanya paham NII,” kata Andre.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap 16 orang terduga teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Polisi menduga NII Sumbar memiliki rencana untuk melengserkan pemerintah sebelum Pemilu 2024.

“Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024,” kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Aswin mengatakan pihaknya juga menemukan barang bukti lain berupa dokumen. Dia menduga NII Sumbar memiliki rencana mengganti ideologi Pancasila seperti NII Kartosuwiryo.

“Sejumlah barang bukti yang ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis menunjukkan bahwa jaringan NII di Sumatra Barat memiliki visi-misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo, yakni mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam,” katanya.

Aswin menyebut NII Sumbar juga memiliki potensi ancaman dengan senjata tajam golok. Polisi pun menemukan barang bukti berupa golok panjang dari salah satu tersangka. (padek)