SANCAnews.id

SANCAnews.id – Narasi yang diungkap oleh penyidik Datasemen Khusus (Densus) 88 antiteror Polri soal jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat yang berniat menggulingkan pemerintah yang sah hanya dengan bermodal golok dinilai sangat ganjil.

Menurut keterangan Densus 88 pada Senin, 18 April 2022, jaringan NII yang ditemukan di Sumatera Barat tersebut berencana untuk menggulingkan pemerintah sebelum pemilu 2024.

Tudingan ini menurut densus 88 dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa dokumen yang berisi visi misi mirip dengan pemberontakan NII era Kartosuwiryo dan juga sejumlah golok.

“Temuan alat bukti arahan persiapan tersebut singkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang milik salah satu tersangka,” ucap Kombes Aswin Siregar, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagpanops) Densus 88 seperti dikutip Hops.ID dari laman Pikiran Rakyat pada Selasa, 19 April 2022

Narasi Densus yang menjadikan golok sebagai alat bukti tuduhan NII akan menggulingkan pemerintah justru mendapat berbagai komentar dari publik. Mulai dari menjadi bahan lelucon hingga beberapa warganet juga menyinggung soal KKB yang dinilai lebih canggih dan berbahaya.

“73 tahun yang silam, NII nya Kartosuwiryo aja dah pake senjata api, masa NII jaman sekarang mau memberontak pakai golok doang,” tulis pemilik akun twitter @BossTemlen.

Hal ini juga turut dikomentari sederat tokoh, misalnya Muhammad Said Didu yang merupakan mantan Sekertaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Waduh, semua laki-laki bugis punya golok. Di rumah saya juga banyak golok," tulis Said Didu melalui akun twitter pribadinya @msaid_didu.

Menanggapi cuitan mantan sekertaris BUMN tersebut, warganet menimpali dengan berbagai komentar.

Beberapa justru menjadikan hal ini sebagai lelucon, sebab seperti sebagaimana fungsinya,  golok dinilai merupakan alat bekerja. Lalu muncul juga cuitan yang menyinggung jika golok digunakan sebagai barang bukti untuk membenarkan tuduhan pemberontakan, lalu bagaimana nasib para petani.

Warganet yang lain juga menyinggung soal KKB yang dinilai lebih pantas disebut teroris dan dianggap lebih berbahaya dengan senjata yang slebih canggih.

“Temuan barang bukti golok, dicap teroris dan akan menggulingkan pemerintah? Densus sehat? Tuh KKB pake senpi bunuh TNI bagaimana? Kenapa islam yang diobok-obok terus,” ucap pemilik akun twitter @cakar03

NII atau Negara Islam Indonsia menurut laman resmi Kemenag Sulut sebenarnya bermula dengan nama Darul Islam yang merupakan gerakan politik gagasan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tahun 1949.

NII diketahui memang bertujuan mengganti dasar negara Indonesia yang merupakan pancasila menjadi agama islam. Setelah tertangkapnya Kartosoewirjo di tahun 1962, gerakan ini kemudian terpecah dan menyebar ke seluruh Indonesia dan eksis secara diam-diam sebab dianggap ilegal oleh pemerintah.***

SANCAnews.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyayangkan adanya informasi yang mengatakan adanya ribuan teroris Negara Islam Indonesia ( NII ) di Sumbar. Menurutnya, informasi tersebut butuh penjelasan agar tidak bias di masyarakat.

“Terkait informasi itu, kan informasinya dari Kepolisian. Biarkan (polisi) menjelaskan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul pendapat bias,” sebut Mahyeldi menyikapi informasi ribuan teroris NII berada di Sumbar, Selasa (19/4).

Dikatakannya, Negara Islam Indonesia pusatnya bukan di Sumbar. Kenapa pula beredar isu kalau di Sumbar ada ribuan teroris NII. Untuk itu, menjadi pertanyaan, kenapa informasi itu muncul setiap tahun dan diarahkan ke Sumbar.

“Sepengetahuan saya, NII tidak di Sumbar. Pusatnya bukan disini, daerah lain. Kenapa pula dikatakan pusatnya disini? Banyak yang bias, dengan adanya informasi itu. Perlu kejelasan. Apalagi ada yang mengatakan mereka akan menggulingkan pemerintah,” jelas Mahyeldi heran.

Untuk itu, Mahyeldi minta kepada yang berkepentingan bisa menjelaskan informasi tersebut. Sehingga tidak menumbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat.

Alasannya, tudingan itu sangat jauh berbeda dengan kondisi Sumbar dari yang diinformasikan. Sejumlah pendiri bangsa berasal dari Sumbar.

Menurutnya, setiap tahun Sumbar memang diposisikan seperti itu. Bahkan, bukan hanya kali ini saja Sumbar mendapatkan tuduhan yang bernada miring.

“Sebelumnya kan muncul, daerah-daerah di Sumbar dikatakan intoleran. Seperti Padang Panjang, Padang Pariaman dan Kota Padang daerah intoleran. Kemudian muncul ribuan teroris, kan beriringan,” ujarnya,

Untuk informasi intoleran, Mahyeldi meminta pemerintah untuk menertibkan NGO yang menyebarkannya. Karena informasi tersebut juga meresahkan masyaraat.

“Ini setiap tahun ada. Masa Padang Panjang, Padang Pariaman ada intoleran, NGO seperti ini tidak hanya merusak. Dulu mengatakan tidak islami. Kemudian ada indek demokrasi, intoleran,” terang Mahyeldi.

Diharapkannya, lembaga yang tidak dimiliki pemerintah, tapi bebas menyebarkan pendapat mereka. Lembaga seperti tidak dibiarkan demikian saja, tidak memicu bias, dan pendapat yang lain juga bias.

Sebelumnya, diinformasikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), menyebut ada sebanyak 1.125 orang teroris kelompok Negara Islam Nusantara (NII) berdiam di Sumbar. Mereka tersebar di Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya.

Dari 1.125 tersebut, sebanyak 400 orang di antaranya diketahui berstatus sebagai personel aktif. Sisanya sudah dibaiat yang siap diaktifkan kapan saja.

“Dengan anggota mencapai 1.125 anggota. Di mana sekitar 400 orang di antaranya merupakan personel aktif. Dan, selebihnya nonaktif atau sudah berbaiat, namun belum aktif dalam kegiatan NII, yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali apabila perlu,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Ramadhan merinci, dari 1.125 anggota NII itu sebanyak 833 orang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sisanya 292 anggota berada di Kabupaten Tanah Datar.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan jaringan NII sudah tersebar luas di Indonesia. Sebab, anggota NII ini tidak hanya ada di Sumbar, tapi juga di DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, hingga Maluku.

Hingga saat ini ada 16 tersangka teroris jaringan NII yang ditangkap di Sumbar. Densus 88 turut mengamankan sejumlah barang bukti dari penangkapan tersebut. (hrs)

SANCAnews.id – Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka ekspor minyak goreng.

Berapa harta kekayaan Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana? 

Indrasari Wisnu Wardana diduga melawan hukum karena menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas.

Aksinya tersebut membuat publik penasaran dengan harta kekayaan Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Ia dijadikan tersangka atas perbuatan melawan hukum dengan 2 alat bukti yaitu adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor.

Indrasari Wisnu Wardhana diangkat menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sejak 20 Desember 2021.

Sebelumnya, dia menjabat Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Lalu Berapa harta kekayaan Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana?

Harta Kekayaan Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana 

Penjabat Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III ini terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 19 Maret 2021 untuk periodik 2020.

Menurut laman e-LHKPN KPK, kala itu, ia masih menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga di Kementerian Perdagangan.

Adapun harta kekayaan yang ia laporkan senilai Rp 4,4 miliar dengan rincian tiga tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dan Bogor yang tercatat sebagai hasil sendiri.

Harta lainnya yang dilaporkan adalah satu unit motor merek Honda Scoopy keluaran tahun 2016 senilai Rp 10,5 juta, mobil Honda Civic 2017 senilai Rp 435 juta. Semua kendaraan itu memiliki nilai Rp 445 juta.

Harta bergerak Indrasari yang lain adalah memiliki nilai sekitar Rp 68,2 juta. Ia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 872 juta. Sedangkan utang Indrasari berjumlah Rp 248 juta.

Keseluruhan harta kekayaan Indrasari Wisnu Wardhana pada tahun 2020 mencapai Rp 4.487.912.637 atau jika dibulatkan mencapai Rp4,4 miliar.

Sementara itu harta kekayaannya pada bulan Desember 2019 tercatat Rp 4.195.932.190 sehingga kenaikan kekayaannya dalam kurun waktu setahun naik senilai Rp 291.980.447.

Sedangkan utang pada tahun 2019 sebesar Rp 370.070.378, berkurang Rp 121.322.406 pada tahun ini yang tercatat hanya memiliki utang Rp 248.747.972. (suara)

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung telah menetapkan seorang tersangka terkait kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka korupsi minyak goreng.

Salah satunya adalah pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa penetapan tersangka telah dibuktikan dengan dua alat bukti, termasuk pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk persetujuan ekspor.

Reaksi keras langsung disampaikan warganet menanggapi pemberitaan tersebut. Meski ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, kecaman paling banyak ditujukan kepada Indrasari Wisnu Wardhana yang notabene merupakan pejabat di kementerian yang berurusan langsung dengan kelangkaan minyak goreng.

"Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka KORUPSI MINYAK GORENG yang bikin harga minyak goreng mahal dan langka," tulis akun Twitter @catchmeupid yang kemudian diunggah ulang di @AREAJULID.

"Remember. His. Face," imbuhnya, seperti dikutip Suara.com pada Selasa (19/4/2022). "Inget-inget ya guys, orang ini!"

Dipantau di kolom komentar, warganet rupanya menyalurkan amarah mereka lewat berbagai spekulasi soal azab yang bisa diterima Indrasari Wisnu Wardhana.

Mulai dari digoreng sampai krispi di neraka, hingga dikumpulkan di Padang Mahsyar sebagai nugget rebus, merujuk pada saran Megawati Soekarnoputri agar masyarakat Indonesia mengurangi menu goreng-gorengan.

"Lihat saja. Kelak dia akan digoreng di neraka. Sampai krispi. Jadilah wisnu krispi," kata warganet.

"Kalau ketemu boleh lempar telor gak? Bilang aja 'maaf telor nya gak bisa dikonsumsi, minyak goreng mahal. Mau direbus gasuka. Jadi saya kasih bapak aja'," komentar warganet.

Kelak nanti ketika semua orang berkumpul di padang mahsyar semua berwujud manusia kecuali dia, berwujud nugget rebus," imbuh warganet lain.

"Emak gua udah nandain !!" ancam warganet.

"Liat aja lu pak di padang mahsyar bentukan lu tempe bacem rebus.. Bisa bisanya seenaknya lu korup tu minyak goreng sedangkan mak gua ngos-ngosan kek orang gak pernah berenti lari gegara minyak mahal," timpal yang lainnya.

Sementara itu, beberapa warganet juga mengenang kembali pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina sebagai penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Namun nyatanya kini terungkap pejabat dari dalam Kemendag juga yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Mengenai penetapan salah satu Dirjen-nya menjadi tersangka korupsi minyak goreng, Lutfi mengaku selalu mendukung semua proses hukum yang berlangsung.

"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum," tegas Lutfi di Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Sementara keempat tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung meliputi Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. (suara)