SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi belakangan ini dinilai tak lepas dari kemunculan sejumlah peraturan dan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan di masyarakat. Bahkan cenderung melanggar konstitusi.

“Perkembangan politik, sosial, dan ekonomi dewasa ini makin jauh dari garis konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” ujar Ketua Umum Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN), Letnan Jenderal Mar (Purn) Suharto, di Jakarta, Sabtu malam (16/4).

Oleh karena itu, Front Nasional Pancasila berkewajiban terhadap bangsa dan negara untuk mengingatkan pemerintah agar kembali taat pada konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk mencapai tujuan bernegara yang adil dan makmur.

“Pemerintah dituntut menjalankan berbagai kebijakan politik, sosial, dan ekonomi untuk membela kepentingan masyarakat luas, bukan membela kepentingan sekelompok kecil pengusaha dan oligarki kekuasaan dengan merugikan masyarakat,” tegas Suharto.

Sementara itu, salah seorang Deklarator FNPPN, Edwin H. Sukowati, meminta beberapa peraturan dan undang-undang yang sudah dinyatakan melanggar konstitusi seyogyanya dibatalkan secara keseluruhan. Antara lain, Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat tidak adil dan inkonstitusional.

Sebab, memberi fasilitas dan kenikmatan luar biasa besar kepada pengusaha di satu sisi, tetapi merugikan masyarakat pekerja dan masyarakat adat serta keuangan negara di lain sisi.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya termasuk insentif perpajakan seyogyanya dinyatakan batal karena sudah dinyatakan inkonstitusional.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pemilu 1999 ini juga menyampaikan catatan terkait bidang ideologi dan politik.

Edwin pun menyoroti adanya pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan jalannya suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdampak pada kemerosotan ekonomi masyarakat.

Untuk itu aparat penegak hukum wajib memproses dugaan pelanggaran hukum para menteri terkait wacana kudeta konstitusi melalui penundaan pemilu atau juga perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari dua periode.

“Ini sudah meneror dan bikin resah masyarakat,” tegas Edwin.

Adapun sejumlah tokoh yang hadir dan tergabung dalam Front Nasional Pancasila dalam kegiatan ini antara lain Anthoni Budiawan, Eggi Sudjana, dan Hatta Taliwang. (rmol)

SANCAnews.id – Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menanggapi kepastian duel yang ditetapkan pegiat media sosial Denny Siregar.

Setelah Novel Bamukmin menerima tantangan duel, Denny pun menetapkan lokasi dan waktu baku hantam mereka, yakni di Bali, 24 Mei mendatang.

Novel Bamukmin juga telah mengetahui tanggal itu melalui unggahan Denny Siregar pada akun @DennySiregar7 di Twitter.

Novel menyebutkan dirinya siap berduel di daerah mana saja di DKI Jakarta yang dia nilai sudah menjadi wilayah netral.

"Jakarta mana saja saya siap dan itu sudah netral. Lagian, lama banget sampai tanggal 24 Mei," ucap Novel Bamukmin kepada JPNN.com, Minggu (17/4).

Dia mengatakan Denny terlalu banyak ketentuan dan persyaratan.

"Kebanyakan bacot tuh orang, bilang saja kalau sudah tidak berani. Jangan kebanyakan syarat, tarungnya mah gampang, persyaratannya yang bikin ribet," lanjutnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar mengunggah tautan berita yang berisikan seorang warganet ingin memberikan hadiah Rp 50 juta untuk pemenang duel tersebut.

"Enggak usah pakai duit Rp 50 juta. Kalau sayembara itu minimal Rp 500 juta, biar enggak kelihatan miskinnya," tulis Denny melalui akunnya di Twitter, dikutip JPNN.com, Minggu (17/4).

"Tanggal 24 Mei oke, habis puasa. Di Bali oke, nanti gua siapkan. Kandang cebong lebih aman. Sumbunya panjang, enggak pakai keroyokan," imbuh twit itu. (*)

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais kembali mengkritik Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Dia meminta Luhut mengundurkan diri.

"Saya ingin membuat rekomendasi untuk rezim Jokowi-Luhut, pertama seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri," kata Amien Rais di acara Milad 1 Tahun Partai Ummat, yang disiarkan langsung di akun YouTube Partai Ummat, Minggu (17/4/2022).

Amien Rais mengklaim sebagian masyarakat sipil sudah tak percaya kepada Luhut. Dia lantas mengutip Masinton Pasaribu yang pernah mengkritik Luhut.

"Sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak percaya lagi dengan Pak Luhut, dan Masinton Pasaribu yang lebih tahu itu mengatakan saya bersedia ditembak daripada mencabut pernyataan saya bahwa Luhut adalah biang kerok, saya nggak tega ya tapi itu menurut Pak Masinton," ujarnya.

Oleh karena itu, Amien Rais meminta Luhut resign. Dia menilai makin cepat Luhut resign makin bagus.

"Jadi pada Pak Luhut saya mengatakan, please resign the sooner the better, jadi makin cepat makin bagus," katanya.

Amien Rais menilai Jokowi harus tegas terhadap Luhut. Dia menyebut Luhut bukan aset bangsa, melainkan beban nasional.

"Pak Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsisistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia, Luhut bukan lagi aset bangsa, tapi telah menjadi beban nasional," kata Amien Rais. (mbdaily)

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menambah utang negara kepada asing. Hal ini disampaikannya dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat.

Sebab, kata Amien Rais, jabatan Jokowi sebagai Presiden hanya tinggal 30 bulan lagi. Karenanya, ia memandang Jokowi tak perlu menambah beban utang negara yang saat ini telah mencapai ribuan triliun rupiah.

"Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan nambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," ujar Amien Rais, Minggu, 17 April.

Mengingat utang Indonesia yang telah menumpuk, Amien Rais pun menyarankan agar Jokowi menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Sebab, pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran yang sangat banyak.

"Pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat. Jangan isin mundur (malu untuk menghentikan)," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan tanggapan terkait dengan kondisi utang pemerintah yang saat ini telah menembus Rp7.014,58 triliun.

Dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bendahara negara mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan upaya penguatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus langkah pemulihan ekonomi.

“Kondisi utang Indonesia saya katakan konsolidasi fiskal terus dilakukan dalam rangka menjaga dari kesehatan APBN kita,” ujarnya pada Rabu, 13 April.

Menurut Menkeu, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup baik dalam mengelola keuangan. Kondisi ini kemudian dia sandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan yang dinilainya menghadapi situasi jauh lebih berat dibandingkan RI.

“Rasio utang kita termasuk yang relatif rendah baik diukur dari negara-negara ASEAN, negara G20 atau bahkan seluruh dunia,” pungkasnya. (voi)