SANCAnews.id

SANCAnews.id – Putri Kus Wisnu Wardani, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sedang menjadi buah bibir setelah menjenguk aktivis media sosial Ade Armando usai menjdai korban pengeroyokan.

Postingan Putri Wardani di akun Twitter, yang merekam momen saat menjenguk Ade Armando di rumah Sakit Siloam, Jakarta, ramai diperbincangkan. Walaupun, pada akhirnya tweet tersebut dihapus.

Diketahui, ketika dilantik sebagai anggota Wantimpres, Putri Wardani sudah menjabat sebagai komisaris utama perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia, yaitu PT Mustika Ratu Tbk.

Buntut postingan dari Putri Wardani yang menjenguk Ade Armando memantik berbagai respons dari warganet. Bahkan di twitter, #BoikotMustikaRatu menjadi trending topic.

Melalui tagar tersebut, warganet menyerukan untuk memboikot produk alat kecantikan dari merek Mustika Ratu tersebut.

Bahkan pakar telematika Roy Suryo pun ikut mengomentari trendingnya tagar tersebut. Menurutnya, aksi ajakan boikot itu merupakan sebab akibat dari keberpihakan Putri Mardani dengan menjenguk Ade Armando.

"Viral Tagar #BoikotMustikaRatu. Sebenarnya tidak ada yang salah kosmetika yang dulu dirintis Bu Mooryati Soedibyo tersebut," tulis Roy Suryo, Sabtu (16/4).

"Namun karena 'keberpihakan' Putri Kus Wisnu Wardani saat menjenguk AA (yang menggunakan Akun Wantimpres, meski sekarang sudah dihapus) itulah yang menuai sebab-akibat," imbuhnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten.

Kunjungan Putri Wardani untuk Ade Armando sebelumnya juga membuat Wantimpres menjadi perbincangan publik karena dinilai pemerintah membela dan melindungi Ade Armando yang buat sebagian orang merupakan orang yang sering dianggap menistakan agama Islam.

Wantimpres juga dinilai telah melakukan kesalahan sendiri dengan mengunggah foto tersebut. (*)

SANCAnews.id – Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus mencuat di ruang publik.

Wacana tersebut menimbulkan pro kontra dan ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.

Sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.

Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.

Dan baru-baru ini, LSM KontraS, melalui akun twitternya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu.

Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.

“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).

Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.

Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan petinggi partai politik. Dan berikut adalah ke tujuh nama tersebut.

1. Luhut Binsar Pandjaitan 

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.

Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.

2. Tito Karnavian 

Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.

3. Bahlil Lahadalia 

Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.

4. Dea Tunggaesti 

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.

5. Airlangga Hartarto 

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.

6. Muhaimin Iskandar 

Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.

7. Zulkifli Hasan 

Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.

Reaksi Warganet 

Hingga Jumat (15/4/2022), postingan @kontraS tersebut telat disukai sebanyak 7.577 kali, dikutip sebanyak 257 kali dan di-Retweet sebanyak 3.168 kali.

Daftar tujuh politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun twtter @KontraS tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet.

Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap KontraS berlebihan dengan menyematkan label “Penjahat Demokrasi”.

“Cuma khayalan aja ampe diseriusin, pake label penjahat segala, lu pikir mak banteng bakal rela tuan putri gak jadi wapres 2024,” cuit akun twitter @do****.

“Apakah masih sebatas wacana, sudah masuk kategori penjahat? izin bertanya,” tanya akun twitter @tig****.

"Semua isu hanya tertuju pada 3 periode aja. Padahal fakta-fakta dimasyarakat udah bukan sekedar isu lagi tapi fakta! minyak mahal, konflik agraria, PPN, biaya rumah sakit dsb. ga pernah jadi Grand Isu!" timpal akun @ins****. (suara)

SANCAnews.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut kesalahan Polda Metro Jaya dalam menetapkan Abdul Manaf sebagai tersangka berdasarkan face recognition terkait pengeroyokan terhadap Ade Armando, tidak dapat hanya diselesaikan dengan permohonan maaf. Sebagai pihak yang dirugikan, Abdul Manaf berhak melakukan tuntutan secara hukum.

"Atas kekeliruan yang sangat fatal tersebut, seseorang yang merasa dirugikan atas tindakan kepolisian itu memilki hak hukum untuk menuntut kepolisian guna memulihkan nama baiknya," kata Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/4/2022).

Dia mengatakan dalam menetapkan tersangka setidaknya polisi harus memiliki dua alat bukti yang cukup.

"Disertai dengan pemeriksaan orang yang disangkakan dan tidak bisa hanya berpegang pada face recognition semata," ujarnya.

Kesalahan tersebut kata Andi, menunjukkan ketidakcermatan Polda Metro Jaya dan tergolong persoalan yang serius.

"Persoalan yang sangat serius oleh karena polisi tidak cermat dan teliti atas penyidikan yang dilakukan, sehingga telah salah menetapkan seseorang sebagai tersangka," ujarnya.

Kepada anggota Polda Metro Jaya yang melakukan kesalahan harus diberikan sanksi tegas. Agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

"Tidak hanya itu, agar hal-hal semacam ini tidak terulang kembali harusnya anggota polisi yang melakukan kesalahan dapat ditindak secara tegas. Jadi tidak cukup hanya dengan meminta maaf," tegas Andi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut penyidik awalnya telah menemukan keberadaan Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat.

"Setelah kita lakukan pencocokan pemeriksaan awal ternyata Abdul Manaf itu tidak terlibat. Yang kita duga terlibat tidak terlibat. Jadi itu orangnya berbeda, sedang kita cari," kata Zulpan kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).

Berdasar hasil pemeriksaan terhadap Abdul Manaf dan saksi-saksi terungkap bahwa yang bersangkutan ternyata tidak berada di DPR RI saat peristiwa pengeroyokan Ade Armando terjadi.

"Kita lakukan pemeriksaan terhadap alibi-alibi Abdul Manaf dan orang di sekitarnya pada tanggal tersebut dan jam terjadinya pemukulan di depan DPR-MPR RI itu Abdul Manaf berada di Karawang. Jadi dia tidak melakukan kegiatan itu," ungkap Zulpan.

Zulpan lantas mengklaim proses identifikasi terhadap pelaku yang merujuk pada Abdul Manaf awalnya menggunakan teknologi face recognition.

Dia tak memungkiri akurasi daripada proses identifikasi tersebut memang tak mencapai 100 persen akurat.

"Karena orang yang kita duga pelaku itu menggunakan topi sehingga begitu topinya dibuka tingkat akurasinya tidak 100 persen," katanya. ***

SANCAnews.id – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai sosok Ade Armando menjadi tokoh utama peristiwa besar demo 11 April 2022 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

"Justru tidak satu pun nama tokoh mahasiswa yang mengorbit," demikian dikutip dari tulisan Dahlan Iskan berjudul Demo Ade Armando yang tayang di laman disway.id, termasuk JPNN.com, Kamis (14/4).

Dahlan juga menilai sosok pegiat media sosial sekaligus dosen di Universitas Indonesia (UI) itu menjadi pusat pemberitaan dan opini di jagat medsos.

"Kasus Ade telah menenggelamkan isu utama yang diperjuangkan mahasiswa: anti-tiga periode dan turunkan harga-harga. Tidak ada lagi orang bicara dua isu itu," ucap Dahlan.

Diketahui, Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat demo mahasiswa itu berlangsung di depan gerbang utama DPR/MPR, Senin lalu.

Ade babak belur dikeroyok oleh sekelompok orang yang bergabung ke dalam aksi demo BEM SI tersebut.

"Peristiwa besar melahirkan tokoh besar dan itu Ade Armando. Bukan perancang dan penggagas gerakan itu," lanjut Dahlan Iskan dalam tulisannya.

Menurut Dahlan, tingginya popularitas Ade Armando sekarang ini tidak mustahil membuatnya sebagai tokoh politik tidak lama lagi.

Terlebih lagi, Ade menurutnya sudah punya bendera sendiri, PIS (Pergerakan Indonesia untuk Semua).

"Siapa tahu kelak PIS –baca peace– jadi partai politik. Setidaknya bisa jadi ormas untuk mendukung satu partai politik," ujar Dahlan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap tujuh orang terduga pengeroyok Ade Armando.

Ketujuh orang itu masing-masing bernama Muhammad Bagja, Komarudin, Dhia Ul Haq, Abdul Latif, Arif Pardhiani, Markos Iswan, dan Alfikri Hidayatullah.

"Mereka ditetapkan sebagai tersangka aksi kekerasan ini," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Kamis (14/4).

Dua nama terakhir yang ditangkap polisi terkait kasus pengeroyokan Ade Armando ialah Markos Iswan dan Alfikri Hidayatullah.

Markos Iswan ditangkap petugas di Sawangan, Depok, Jawa Barat, sedangkan Alfikri diringkus di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari.

Kombes Zulpan menyebut Markos Iswan dan Alfikri Hidayatullah ikut memukul Ade Armando.

Selain ketujuh orang itu, polisi masih memburu satu orang lainnya bernama Ade Purnama. Pria yang diketahui mengenakan topi itu terekam ikut memukul Ade Armando. (jpnn)

SANCAnews.id – Polda Metro Jaya belum menanggapi lebih jauh desakan warganet yang meminta polisi adil untuk menangkap eks politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Habib Husin Shihab.

Dorongan itu muncul karena Husin dianggap melakukan doxing foto dan alamat terduga pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial (medsos) Ade Armando.

Sayangnya, data warga yang bersifat privasi, yang disebar Husin ternyata salah. Warganet pun juga mempertanyakan mengapa Husin bisa mendapatkan akses data pribadi secara cepat. Hal itu lantaran Husin menyebarkan data daftar orang yang disebut sebagai pelaku penganiayaan Ade, tidak lama setelah peristiwa terjadi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, penyidik saat ini masih fokus untuk mengusut kasus pengeroyokan dan pemukulan terhadap Ade. Adapun dosen Universitas Indonesia tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi.

Atas dasar itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah penyidik juga bakal mengusut kasus dugaan doxing yang dilakukan oleh Husin.

"Ini kami masih fokus pada perkara (pengeroyokan) ini," ucap Zulpan saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2022).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap tiga dari enam terduga pelaku pengeroyokan terhadap Ade saat demo mahasiswa di depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022). Keenam pelaku tersebut menyamar sebagai mahasiswa dan menyusup ke dalam aksi.

"Polda Metro Jaya berhasil melakukan identifikasi pada pelaku pemukulan Ade Armando. Ada enam orang yang kami jadikan tersangka," kata Zulpan.

Menurut Zulpan, kelima pelaku masing-masing bernama Muhammad Bagja, Komar, Diah Ulhaq, Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. Dari enam tersangka tersebut di antaranya, Muhammad Bagja dan Komar telah ditangkap pada Selasa (12/4/2022) di tempat yang berbeda.

Kemudian tersangka, Muhammad Bagja diamankan di Jakarta, Komar diamankan di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Diah Ulhaq ditangkap di sebuah Yayasan Al Madad, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (13/4). (wartaekonomi)