SANCAnews.id

SANCAnews.id – Permintaan agar Presiden Joko Widodo segera menyatakan pengunduran diri disuarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi. Permohonan itu termaktub dalam pernyataan sikap bersama yang dibuat pada Kamis (14/4).

Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M. Rasyid mengurai alasan di balik desakan tersebut. Pertama karena masalah yang dihadapi oleh negara saat ini terlampau berat, sementara pengelolaan negara sudah amburadul.

“APBN makin jebol, utang pemerintah mencapai Rp 7.000 triliun lebih, dan menanggung beban bunga sekitar Rp 400 triliun setahun,” urainya dalam membacakan pernyataan KAMI Lintas Provinsi tersebut kepada redaksi, Jumat (15/4).

Daniel mengurai, pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing-masing sekitar Rp 100 triliun, kedua BUMN strategis tersebut juga mengalami kesulitan utang yang akan jatuh tempo.

Di era Pemerintahan Jokowi tidak sedikit perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN), supaya BUMN  bisa bertahan hidup. Karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina.

Kedua, Jokowi dinilai telah keliru dalam mengelola ekonomi negara. Dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen dan enaikkan BBM, termasuk gas dan listrik.

Usaha ini akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi, karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi karena pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis.

Ketiga, ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke BI dalam jumlah besar ini sebagai pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah.

“Selama ini pemerintah ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng,” terangnya.

Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki, serta ketergantungan pemerintah terhadap China (RRC).

Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan pemilu dan 3 periode, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi. Termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota.

“Dari sejumlah tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan dan memohon agar Presiden Jokowi segera menyatakan mundur secara baik-baik atas kemauannya sendiri. Jangan sampai mundur karena dipaksa oleh rakyat dan berisiko akan terjadi jatuhnya korban yang tidak kita inginkan bersama,” tutupnya.

Selain Daniel M. Rasyid, pernyataan sikap ini turut ditandatangani oleh Presidium KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY, Syukri Fadholi; KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; KAMI Riau, Muhammad Herwan; KAMI Kalimantan Barat, H. Mulyadi; KAMI Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam, S.Ag; KAMI Sulawesi Selatan, Geralz Geerhan; KAMI Kepri, Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd, dan KAMI Jambi, H. Suryadi. (***)

SANCAnews.id – Ketergantungan Presiden Joko Widodo terhadap Luhut Binsar Pandjaitan makin terlihat dengan setumpuk jabatan yang diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

Meski telah diberi setumpuk tugas, mulai dari penanganan pandemi Covid-19 hingga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Luhut baru-baru ini diberi jabatan Ketua Dewan SDA Nasional.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, ketergantungan Jokowi terhadap Luhut terlihat begitu besar di mana Luhut saat ini mengemban sedikitnya 10 jabatan.

"Bisa jadi tanpa Luhut, Jokowi bukan siapa-siapa," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/4).

Kepercayaan Jokowi terhadap menterinya ini pun dinilai kontras dengan pernyataan sang presiden belum lama ini yang merasa tertampar dengan lingkarannya saat menggaungkan presiden tiga periode dan perpanjangan jabatan.

Soal isu tersebut, Luhut adalah salah satu menteri yang disebut mendukung perpanjangan jabatan presiden.

Namun apa yang diucapkan Jokowi tidak sejalan dengan kebijakan dan tindakannya terhadap anak buah, termasuk kepada Luhut.

"Jokowi akan pasang muka tembok, tanpa risih dan rasa malu lagi. Padahal akibatnya, Jokowi semakin hilang legitimasi dan tidak berwibawa di mata publik, juga di mata diplomat asing," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mendesak Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mundur dari jabatannya. Masinton menilai Luhut membikin keruh situasi kebangsaan dengan melempar isu penundaan pemilu hingga big data.

Diketahui, Luhut sempat menyebut ada 110 juta masyarakat yang meminta penundaan pemilu yang terangkum dalam big data. Banyak yang meragukan kesahihan data tersebut. Saat dicecar BEM Universitas Indonesia (UI) beberapa hari lalu, Luhut pun enggan membuka big data yang menjadi ujung pangkal kekisruhan.

Hal ini membuat Masinton Pasaribu geram dan menilai Luhut telah melakukan kebohongan dengan big datanya. Secara tegas, Masinton meminta Luhut mundur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pertanyaannya adalah, ke mana tuh Menko yang bukan membidangi bidang politik, [tapi] mewacanakan perpanjangan jabatan persiden, bikin hoax melalui big data. Ke mana itu orang, kenapa bukan beliau [Luhut] yang menyampaikan bahwa itu gagasan dirinya. Kenapa presiden [yang harus menerima konsekuensi]? Harusnya Menko bersikap ksatria, mundur dari seluruh jabatannya. Harusnya seperti itu sikap pemimpin,” ujar Masinton dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Rabu (13/4/2022).

Masinton memuji sikap ksatria Presiden Jokowi yang akhirnya berani menolak ide penundaan pemilu dengan memastikan pemilu tetap digelar sesuai jadwal tahun 2024. Dia menyebut sikap Jokowi menjadi wujud tanggung jawab pemimpin yang meredakan kekacauan yang dibikin para pembantunya.

“Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden, akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” kata Masinton dalam keterangannya.

Pengamat politik, Rocky Gerung, juga sempat mengkritik keras Luhut yang dinilainya tidak transparan sebagai pejabat publik. Dia menyayangkan Luhut enggan membuka big data saat diminta BEM UI yang notabene akademisi.

“Pak Luhut sedikit gugup sebetulnya. Ia tidak menyangka akan ada pertanyaan dan argumen seperti itu. Lalu ngeles-ngeles, ‘ya itu adalah hipotesis’. Ya apa hipotesisnya kan anda udah ucapin kok [soal penundaan pemilu],” ujar Rocky.

Filsuf jebolan UI itu memahami apabila Luhut enggan membuka big data pada publik, termasuk mahasiswa. Namun Rocky menilai Luhut harus menerima konsekuensi dengan sikapnya itu. Menurut Rocky, Luhut bisa dibilang pembohong besar.

“Kalau gitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Akhirnya ya mahasiswa mengerti bahwa ini pembohong juga. Mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri saat pertanyaan tidak dijawab,” ujar Rocky Gerung. (suara)

SANCAnews.id – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pantas untuk dipenjara dengan dugaan menyebarkan hoaks dan membuat keonaran.

Pasalnya, kata Refly Harun, Luhut belum bisa membuktikan penyataan terkait 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda dalam Big Data.

Oleh sebab itu, Refly pun meminta agar para pengkritik pemerintahan yang terjerat pasal tentang penyebaran berita bohong dan membuat keonaran dibebaskan.

“Sebenarnya (pengkritik pemerintah) tidak lebih berat kasusnya dibandingkan Luhut. Jadi, bebaskan orang-orang yang terkena pasal tentang berita bohong,” ujar Refly dikutip dari GenPI.co, Kamis (14/4/2022).

Menurut Refly, apa yang disampaikan Luhut justru memunculkan keonaran yang lebih luas daripada para pengkritik pemeritahan.

Ada pun pengkritik yang dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, menurut Refly, yakni Habib Rizieq, Habib Bahar, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

“Coba bandingkan dengan kasus berita bohong yang dikenakan kepada mereka, tidak ada apa-apanya dibandingkan Luhut. Dia (Luhut, red) lebih layak untuk dipenjarakan, kalau mereka saja dipenjara,” katanya.

Meski demikian, Refly mengaku tidak suka menggunakan hukum untuk memidanakan orang yang memiliki pendapat berbeda.

Menurut Refly, para pengkritik pemerintah yang berbeda pendapat dan terjerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 harus dibebaskan.

“Jangan biasakan menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang berbeda pandangan atau yang kritis dengan pemerintahan,” ujar Refly. (populis)

SANCAnews.id – Ribuan mahasiswa Bandung dari lintas kampus kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, hari ini, Kamis (14/4/2022).

Menjelang magrib, sekitar pukul 17.30 WIB aksi mulai memanas. Kawat berduri yang semula melingkari area gerbang berhasil dicopot massa aksi.

"Mungkin kami bakal dicap perusuh, tapi sejatinya ini karena aparat yang kerap tidak humanis. Mungkin kami dicap provokator tapi pemasangan kawat berduri ini yang akan meprovokasi kami. Memang siapa kami sehingga rumah rakyat ini dipasangi kawat berduri," teriak seorang orator.

Diketahui, demo ini masih menuntut sejumlah isu yang sama dengan beberapa aksi sebelumnya yang digelar di Kota Bandung. Yang paling santer adalah menolak kenaikan BBM dan kelangkaan minyak goreng.

Pantauan Suara.com, demonstrans mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 13.00 WIB. Sebagian massa aksi juga ada yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro.

Sebagian massa itu kemudian bergabung di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sejumlah perwakilan bergantian menyampaikan orasinya.

Selain itu, mahasiswa juga membakar ban sebagai ekspresi kekecewaan. Suasana pun mulai memanas menjelang Magrib. Sebagain massa aksi membongkar kawat berduri dan merangsek ke depan gerbang.

Hingga pukul 18.20 ini, massa aksi masih bertahan di titik aksi. Mereka pun sempat menggelar salat Magrib berjamaah. Sementara itu, barisan aparat kepolisian yang semula tak terlihat, kini mulai bersiaga di area halaman dalam DPRD Provinsi Jabar.

Menurut beberapa perwakilan mahasiswa, massa yang turut demo kali ini tidak hanya dari Bandung, ada pula yang berasal dari sejumlah daerah lain seperti Karawang, Kuningan, Sukabumi dan lainnya.

Diketahui, di antara mereka menilai bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagai isu elitis. Meski hal itu tetap patut dikritisi, tapi mahasiswa tak mau terjebak hanya pada isu tersebut.

Ada kekhwatiran, gerakan massa hari ini dan keresahan publik yang terbangun hanya berkutat pada isu elitis tersebut dan mengesampingkan isu-isu kerakyatan.

Adapun, isu kerakyatan yang mereka anggap tak kalah mendesak untuk disuarakan, di antaranya soal kenaikan harga BBM, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, masalah agraria, perampasan lahan, monopoli ekonomi oleh oligarki, represifitas aparat, kemiskinan, dan sejumlah persoalan lainnya. (suara)