SANCAnews.id

SANCAnews.id – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mendesak Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mundur dari jabatannya. Masinton menilai Luhut membikin keruh situasi kebangsaan dengan melempar isu penundaan pemilu hingga big data.

Diketahui, Luhut sempat menyebut ada 110 juta masyarakat yang meminta penundaan pemilu yang terangkum dalam big data. Banyak yang meragukan kesahihan data tersebut. Saat dicecar BEM Universitas Indonesia (UI) beberapa hari lalu, Luhut pun enggan membuka big data yang menjadi ujung pangkal kekisruhan.

Hal ini membuat Masinton Pasaribu geram dan menilai Luhut telah melakukan kebohongan dengan big datanya. Secara tegas, Masinton meminta Luhut mundur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Pertanyaannya adalah, ke mana tuh Menko yang bukan membidangi bidang politik, [tapi] mewacanakan perpanjangan jabatan persiden, bikin hoax melalui big data. Ke mana itu orang, kenapa bukan beliau [Luhut] yang menyampaikan bahwa itu gagasan dirinya. Kenapa presiden [yang harus menerima konsekuensi]? Harusnya Menko bersikap ksatria, mundur dari seluruh jabatannya. Harusnya seperti itu sikap pemimpin,” ujar Masinton dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Rabu (13/4/2022).

Masinton memuji sikap ksatria Presiden Jokowi yang akhirnya berani menolak ide penundaan pemilu dengan memastikan pemilu tetap digelar sesuai jadwal tahun 2024. Dia menyebut sikap Jokowi menjadi wujud tanggung jawab pemimpin yang meredakan kekacauan yang dibikin para pembantunya.

“Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden, akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” kata Masinton dalam keterangannya.

Pengamat politik, Rocky Gerung, juga sempat mengkritik keras Luhut yang dinilainya tidak transparan sebagai pejabat publik. Dia menyayangkan Luhut enggan membuka big data saat diminta BEM UI yang notabene akademisi.

“Pak Luhut sedikit gugup sebetulnya. Ia tidak menyangka akan ada pertanyaan dan argumen seperti itu. Lalu ngeles-ngeles, ‘ya itu adalah hipotesis’. Ya apa hipotesisnya kan anda udah ucapin kok [soal penundaan pemilu],” ujar Rocky.

Filsuf jebolan UI itu memahami apabila Luhut enggan membuka big data pada publik, termasuk mahasiswa. Namun Rocky menilai Luhut harus menerima konsekuensi dengan sikapnya itu. Menurut Rocky, Luhut bisa dibilang pembohong besar.

“Kalau gitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Akhirnya ya mahasiswa mengerti bahwa ini pembohong juga. Mahasiswa UI selalu punya kemampuan untuk menahan diri saat pertanyaan tidak dijawab,” ujar Rocky Gerung. (suara)

SANCAnews.id – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pantas untuk dipenjara dengan dugaan menyebarkan hoaks dan membuat keonaran.

Pasalnya, kata Refly Harun, Luhut belum bisa membuktikan penyataan terkait 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda dalam Big Data.

Oleh sebab itu, Refly pun meminta agar para pengkritik pemerintahan yang terjerat pasal tentang penyebaran berita bohong dan membuat keonaran dibebaskan.

“Sebenarnya (pengkritik pemerintah) tidak lebih berat kasusnya dibandingkan Luhut. Jadi, bebaskan orang-orang yang terkena pasal tentang berita bohong,” ujar Refly dikutip dari GenPI.co, Kamis (14/4/2022).

Menurut Refly, apa yang disampaikan Luhut justru memunculkan keonaran yang lebih luas daripada para pengkritik pemeritahan.

Ada pun pengkritik yang dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, menurut Refly, yakni Habib Rizieq, Habib Bahar, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

“Coba bandingkan dengan kasus berita bohong yang dikenakan kepada mereka, tidak ada apa-apanya dibandingkan Luhut. Dia (Luhut, red) lebih layak untuk dipenjarakan, kalau mereka saja dipenjara,” katanya.

Meski demikian, Refly mengaku tidak suka menggunakan hukum untuk memidanakan orang yang memiliki pendapat berbeda.

Menurut Refly, para pengkritik pemerintah yang berbeda pendapat dan terjerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 harus dibebaskan.

“Jangan biasakan menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang berbeda pandangan atau yang kritis dengan pemerintahan,” ujar Refly. (populis)

SANCAnews.id – Ribuan mahasiswa Bandung dari lintas kampus kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, hari ini, Kamis (14/4/2022).

Menjelang magrib, sekitar pukul 17.30 WIB aksi mulai memanas. Kawat berduri yang semula melingkari area gerbang berhasil dicopot massa aksi.

"Mungkin kami bakal dicap perusuh, tapi sejatinya ini karena aparat yang kerap tidak humanis. Mungkin kami dicap provokator tapi pemasangan kawat berduri ini yang akan meprovokasi kami. Memang siapa kami sehingga rumah rakyat ini dipasangi kawat berduri," teriak seorang orator.

Diketahui, demo ini masih menuntut sejumlah isu yang sama dengan beberapa aksi sebelumnya yang digelar di Kota Bandung. Yang paling santer adalah menolak kenaikan BBM dan kelangkaan minyak goreng.

Pantauan Suara.com, demonstrans mulai berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 13.00 WIB. Sebagian massa aksi juga ada yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro.

Sebagian massa itu kemudian bergabung di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sejumlah perwakilan bergantian menyampaikan orasinya.

Selain itu, mahasiswa juga membakar ban sebagai ekspresi kekecewaan. Suasana pun mulai memanas menjelang Magrib. Sebagain massa aksi membongkar kawat berduri dan merangsek ke depan gerbang.

Hingga pukul 18.20 ini, massa aksi masih bertahan di titik aksi. Mereka pun sempat menggelar salat Magrib berjamaah. Sementara itu, barisan aparat kepolisian yang semula tak terlihat, kini mulai bersiaga di area halaman dalam DPRD Provinsi Jabar.

Menurut beberapa perwakilan mahasiswa, massa yang turut demo kali ini tidak hanya dari Bandung, ada pula yang berasal dari sejumlah daerah lain seperti Karawang, Kuningan, Sukabumi dan lainnya.

Diketahui, di antara mereka menilai bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagai isu elitis. Meski hal itu tetap patut dikritisi, tapi mahasiswa tak mau terjebak hanya pada isu tersebut.

Ada kekhwatiran, gerakan massa hari ini dan keresahan publik yang terbangun hanya berkutat pada isu elitis tersebut dan mengesampingkan isu-isu kerakyatan.

Adapun, isu kerakyatan yang mereka anggap tak kalah mendesak untuk disuarakan, di antaranya soal kenaikan harga BBM, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, masalah agraria, perampasan lahan, monopoli ekonomi oleh oligarki, represifitas aparat, kemiskinan, dan sejumlah persoalan lainnya. (suara)

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan bakal kembali turun ke jalan menagih janji pemerintah terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo menegaskan, untuk informasi lebih lanjut mengenai kapan, di mana, serta tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah, akan dikabarkan dalam waktu dekat ini.

"Iya betul (akan aksi lagi)," kata Bayu saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (14/4).

Bayu mengatakan, BEM UI akan terlebih dahulu menggelar Kongres Rakyat pada 18 April 2022 mendatang. Selanjutnya, hasil dari kongres tersebut akan disampaikan dalam bentuk aksi demonstrasi ataupun ak dalam bentuk yang lain.

"Nanti akan saya infokan setelah kongres rakyat di tanggal 18 April 2022," tandasnya.

Sejumlah mahasiswa UI melakukan demo saat Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kuliah umum di kampus mereka, Selasa lalu (12/4).

Saat ditanya mahasiswa soal big data yang diklaim menjadi bukti keinginan masyarakat untuk menunda Pemilu 2024, Luhut enggan membeberkannya. Ia berkilah itu hak dia untuk tidak ingin menyampaikannya kepada publik. (rmol)

SANCAnews.id – Doa terbaik dipanjatkan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule untuk kesembuhan pegiat media sosial, Ade Armando yang menjadi korban pengeroyokan saat ada aksi BEM SI di depan gedung DPR, Senin (11/4). Dia bahkan menyayangkan adanya kejadian ini.

“Di berbagai WA (WhatsApp), ketika dikabarkan peristiwa yang menimpa Ade Armando, saya sampaikan, “kita menyayangkan peristiwa yang menimpa Ade Armando”,“ ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (14/4).

Tidak lupa Iwan Sumule berdoa agar Ade Armando bisa kembali ke jalan yang lurus, sehingga bisa terhindar dari berbagai marabahaya di kemudian hari.

“Saya doakan semoga diberikan kesembuhan dan mendapati sirotol mustaqim,” lanjutnya.

Kepada para pembesuk Ade Armando yang kini terbaring di rumah sakit, Iwan Sumule turut memberi apresiasi. Dia mengaku akan semakin mengapresiasi jika empati yang diberikan orang-orang dekat Ade armando itu bisa diberikan merata pada semua anak bangsa.

“Sebab pada prinsipnya, nilai-nilai kemanusiaan itu universal dan tak membedakan,” kata Iwan Sumule.

Dia lantas mengingatkan para pembesuk Ade Armando pada memori tahun 2019. Tepatnya saat mahasiswa beraksi di tanggal 24 September menentang RUU KUHP hingga RUU PKS.

Kala itu ada seorang mahasiswa dari Universitas Al Azhar bernama Faisal Amir yang menjadi korban penganiayaan. Dia mendapat luka serius hingga harus dilarikan ke RS Pelni.

Faisal mengalami pendarahan di otak dan mengalami retak tulang di bagian kepalanya. Faisal juga mengalami patah di bahu kanan, dan memar di bagian dada, tangan, dan lengan kanannya.

“Masih ingat kejadian menimpa Faisal Amir? Jauh lebih buruk dari yang dialami AA, saat demo 2019 lalu,” kata Iwan Sumule. (*)