SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengawal unjuk rasa mahasiswa 11 April 2022 dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Perintah Kapolri ini diberikan usai menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres jajaran.

"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," kata Sigit, Minggu (10/4).

Sigit memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Sigit, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang Undang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.

Sigit juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab itu, Sigit berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan.

"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ujar Sigit.

Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Sigit mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.

Menurut Sigit, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi.

Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Sigit meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan. Sebagai kaum intelektual, Sigit juga meyakini bahwa, mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Sigit.

Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Sigit menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok.

"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tutur Sigit.

"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," tambah Sigit sekaligus mengakhiri. (rmol)

SANCAnews.id – Aksi 11 April yang akan dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan digelar di depan Gedung DPR RI Jakarta. Beralihnya sasaran aksi itu dikarenakan Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan turun menemui massa aksi unjuk rasa.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin saat dikonfirmasi mengenai alasan aksi pada Senin (11/4) dilakukan di DPR RI, bukan di sekitaran Istana Negara.

"Ini kita sepakatin dikonsolidasi bersama kawan-kawan BEM SI, kita memiliki analisa bahwa kalau titik aksinya di Istana, goalnya adalah Presiden Jokowi turun untuk menjumpai massa aksi, namun itu tidak akan mungkin dengan kondisi yang saat ini," ujar Kaharuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (10/4).

Kondisi yang dimaksud Kaharuddin adalah, adanya banyak kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa.

"Dan juga salah satu kunci untuk menutup kran amandemen ini adalah pada wakil rakyat, agar tidak mengkhianati konstitusi negara dengan tidak melakukan amandemen," kata Kaharuddin.

Selain itu kata Kaharuddin, aksi yang dilakukan dengan menggeruduk DPR RI juga bertujuan untuk menyambut aspirasi dari massa aksi yang datang dari berbagai daerah melalui DPR.

"Serta kawan-kawan daerah perlu disambut juga aspirasi nya dari daerah oleh karena itu perlu wakil rakyat di DPR RI untuk menjemput aspirasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Kaharuddin memberikan informasi bahwa aksi esok hari akan diselenggarakan di DPR RI sejak pukul 10.00 hingga menang.

Dalam aksi nantinya, BEM SI akan menyampaikan empat tuntutan, yaitu mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Selanjutnya, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Kemudian, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. (*)

SANCAnews.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) hingga KontraS membuka posko pengaduan untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang mendapatkan perlakuan represif saat demonstrasi 11 April 2022 besok.

Posko bertempat di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"LBH, YLBHI, jika ada penangkapan mereka meminta bantuan hukum, kami akan mendampingi," kata Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, kepada wartawan di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu petang (9/4).

"Datang ke LBH hot kit ada Tim Advokasi. Ada LBH, ada KontraS, ada LBH Pers, ada berbagai lembaga yang sama-sama mendampingi," imbuhnya. 

Di sisi lain, Isnur meminta aparat kepolisian diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam mengamankan jalannya aksi demonstrasi besar-besaran dari sejumlah mahasiswa pada 11 April 2022 itu.

Sebab, demonstrasi merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan panggilan UUD 1945 dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta menyatakan ekspresinya.

Sebab, lanjut Isnur, pihaknya melihat ada kecenderungan dari aparat kepolisian yang menganggap bahwa demonstrasi harus dilibas habis. Menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mencegah itu terjadi.

"Kami memperingatkan Listyo (Kapolri, red) dengan semangatnya, dengan janjinya untuk berkeadilan," harapnya. 

"Jadi, kita akan lihat besok, kita akan pelototi bagaimana negara ini memperlakukan warga negaranya yang melakukan tugas-tugas yang dijaminan konstitusi," tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Rencananya mahasiswa dan masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa secara nasional Senin 11 April 2022 besok. Di Jawa Tengah, diperkirakan unjuk rasa ini berpusat di kota Semarang dengan prediksi seribu lebih peserta.

Terkait hal tersebut, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan personel untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan, Polda Jateng telah menyiapkan petugas dari berbagai fungsi kepolisian. Di antaranya menurunkan tim negosiator dari unsur polwan.

"Kami tetap mengedepankan pengamanan dan bertindak sesuai SOP yang ada. Polda Jateng akan mengamankan secara soft dan humanis. Untuk itu kami mohon kerjasama para peserta untuk tertib, tidak anarkis," kata Iqbal, Minggu 10 April 2022.

Ia mengimbau para peserta unjuk rasa tetap mematuhi aturan hukum, bersikap tertib dan menghormati nuansa bulan Ramadhan sebagai bulan ibadah.

"Unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi dan dijamin oleh undang-undang. Untuk itu kami siap melakukan pengawalan dan pengamanan agar kegiatan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lain," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar peserta mematuhi batas jam pelaksanaan kegiatan Unras karena berlangsung pada bulan Ramadhan.

"Hal penting, peserta agar menghormati masyarakat lain yang melaksanakan aktivitas dan ikut menjaga kekhusyukan bulan Ramadhan,"kata dia.(viva)

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Awalnya, BEM SI akan berdemonstrasi di Istana Negara menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Aksi besok di Gedung DPR RI jam 10.00 WIB, estimasi massa 1000 orang," kata Koordinator Media BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (11/4).

Luthfi mengurai alasan kenapa pihaknya beralih menggeruduk DPR. Menurutnya, Presiden Joko Widodo baru saja menggelar Rapat Terbatas bersama para Menteri di Istana Negara dan menegaskan bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2022.

"Iya makannya kami kan mau mengamankan konstitusi, jadi ke DPR," tuturnya.

Luthfi menambahkan, massa aksi yang akan berdemonstrasi besok juga akan diramaikan oleh mahasiswa sejumlah kampus dari berbagai daerah yang datang ke Jakarta.

"Dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah (Jateng), DIY dan NTB," katanya.

Dalam aksinya besok nanti, BEM SI membawa sejumlah tuntutan antara lain sebagai berikut;

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. (rmol)