SANCAnews.id

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Awalnya, BEM SI akan berdemonstrasi di Istana Negara menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Aksi besok di Gedung DPR RI jam 10.00 WIB, estimasi massa 1000 orang," kata Koordinator Media BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (11/4).

Luthfi mengurai alasan kenapa pihaknya beralih menggeruduk DPR. Menurutnya, Presiden Joko Widodo baru saja menggelar Rapat Terbatas bersama para Menteri di Istana Negara dan menegaskan bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2022.

"Iya makannya kami kan mau mengamankan konstitusi, jadi ke DPR," tuturnya.

Luthfi menambahkan, massa aksi yang akan berdemonstrasi besok juga akan diramaikan oleh mahasiswa sejumlah kampus dari berbagai daerah yang datang ke Jakarta.

"Dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah (Jateng), DIY dan NTB," katanya.

Dalam aksinya besok nanti, BEM SI membawa sejumlah tuntutan antara lain sebagai berikut;

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. (rmol)

SANCAnews.id – Gerakan mahasiswa yang mulai ramai mengoreksi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan wujud tatanan demokrasi yang baik. Namun, mahasiswa patut waspada atas oknum penunggang aksi.

"Gerakan mahasiswa untuk mengoreksi pemerintahan demi kepentingan rakyat perlu didukung. Namun harus menolak setiap gerakan penurunan Presiden Jokowi yang membonceng gerakan mahasiswa," kata Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/4).

Mantan Ketum LMND ini juga menyingung beberapa menteri di lingkaran presiden, seperti Menko Marinvest Luhut Pandjaitan, Menteri BPKM Bahlil Lahadalia, dan Mendagri Tito Karnavian yang tercium kental bermanuver terkait perpanjangan jabatan presiden dan 3 periode.

Padahal, masih banyak persoalan bangsa yang belum teratasi dan tidak berpihak kepada rakyat.

Jaman sendiri merasa prihatin dengan sikap Jokowi yang terkesan melakukan pembiaran atas manuver-manuver para pembantunya di kabinet.

"Seharusnya Pak Presiden lebih banyak menerima masukan dari banyak pihak, tidak hanya masukan dari pembantunya yang ternyata sembrono mengambil kebijakan," kata Iwan.

Ia lantas mencontohkan beberapa kebijakan pemerintah justru tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, seperti kenaikan BBM, hingga minyak goreng.

Sejumlah kementerian juga terkesan tak bisa berbuat banyak atas kebijakan perusahaan plat merah yang justru memberatkan rakyat. 

"Menteri ESDM diam saja terkait Pertamax, Pertamina Dex, Solar dan Pertalite plus LPG. Padahal ini kementerian teknis terkait energi dan sumber daya mineral. Menteri BUMN kurang menjelaskan terkait BBM yang di bawah kendalinya, yaitu Pertamina," tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Seruan demo 11 April 2022 kian menggema. Bahkan berbagai flyer yang mengajak aksi unjuk rasa tersebut saat ini menjadi viral di media sosial.

Dalam aksi demo yang akan berlangsung pada Senin, 11 April 2022 itu, para mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) menargetkan adanya 1.000 massa aksi yang berasal dari 18 kampus seluruh Indonesia.

Terkait rencana demo tersebut, polisi mengklaim belum menerima informasi dari massa aksi. Polisi menyampaikan pemberitahuan terkait aksi seharusnya disampaikan pada H-3.

Jika demo tetap digelar tanpa mengantongi perizinan, polisi akan melakukan tindakan tegas.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pembubaran unjuk rasa itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 terkait Demonstrasi atau Unjuk Rasa.

"Tentunya, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 terkait Demonstrasi atau Unjuk Rasa yang tidak mendapatkan izin atau laporan kepolisian itu dapat dibubarkan," ujar Zulpan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News pada Sabtu, 9 April 2022.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyinggung apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian terkait rencana demo 11 April nanti.

Refly Harun terheran dengan sikap yang akan dilakukan oleh polisi, dengan berniat untuk membubarkan demo karena tidak ada izin yang diterima oleh pihak kepolisian.

"Polisi mengatakan akan membubarkan demo karena tidak ada izin. Lagi-lagi polisi offside. Demo itu gak perlu izin, karena demo itu aspirasi konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi kita," kata Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.

Menurutnya, yang terpenting dalam pelaksanaan demo tersebut jangan sampai ada perbuatan anarkis atau perusakan fasilitas publik.

Refly Harun mengungkapkan bahwa surat pemberitahuan kepada polisi dari massa aksi pun bukan yang substantif, namun lebih ke arah teknis.

"Jadi semuanya itu harus dilihat dari sisi teknis pengamanan bukan dari sisi politisnya. Kalau substansi apa yang mau disampaikan itu adalah hak para pengunjuk rasa," tutur dia.

Refly Harun menegaskan jika langkah polisi akan membubarkan demo atas dasar perizinan maka berarti polisi dianggap di atas konstitusi

"Izin itu tidak ada. Bukan izin, tapi cukup pemberitahuan. Kalau polisi meminta izin, waduh, polisi di atas konstitusi namanya, kalau dia memberikan izin atau tidak," ucapnya. (*)

SANCAnews.id – Rencana unjuk rasa berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa pada Senin 11 April 2022 mendatang adalah momentum lantunan suara rakyat yang dibombardir oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat.

Menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, mahasiswa harus memanfaatkan momentum ini dengan menyuarakan pendapatnya dengan elegan.

Disisi lain, Adib menekankan, Polri semestinya mendukung serta menjamin kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh rakyat maupun mahasiswa nantinya.

Mengingat, kata Adib, Polri sebelumnya menggelar lomba orasi, serentak di seluruh Indonesia sebagai pembuktian dari komitmennya dalam dalam sistem demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan ekspresi dan pendapatnya.

“Jangan sampai ada upaya-upaya, menghalangi aksi adik-adik ini. Sepanjang dilakukan sesuai aturan dan tertib, polisi harus mendukung gerakan ini,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu sore (9/4).

Polri, pinta Adib harus membuktikan apa yang telah dilakukan sebelumnya yakni menggelar lomba orasi dengan mensupport aksi mahasiswa dengan mengawal secara tertib. (*)

SANCAnews.id – Polda Metro Jaya mengingatkan para penyebar pamflet STM Bergerak agar tidak membuat situasi panas di bulan Ramadhan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan izin terkait aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 11 April 2022 tersebut.

"Tentunya ada undang-undang nomor 9 tahun 1998 Pasal 15 terkait demonstrasi atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan," tegas Zulpan di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).

Kata Zulpan, polisi akan melayani apabila penyampaian aksi unjuk rasa berlangsung tertib.

Maka ia mengimbau masyarakat agar bisa meredam hal-hal yang membuat situasi panas di bulan suci Ramadan.

Menurutnya, di bulan Ramadan ini jauh lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bermanfaat.

"Alangkah baiknya bulan yang penuh berkah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan keagaaman untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT," imbau Zulpan.

"Dibanding kegiatan-kegiatan yang tidak berguna apalagi kegiatan ini yang tidak mendapat izin," imbuh Zulpan.

Sampai saat ini kata Zulpan, pihaknya belum menerima surat permohonan izin terkait dengan informasi unjuk rasa yang akan diselenggarakan di depan Istana Negara.

Sebelumnya Polisi memastikan spanduk ajakan demo STM Bergerak yang beredar di media sosial belum berizin.

Demonstrasi yang akan diadakan 11 April 2022 itu rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat.

Pada flayer yang beredar aksi STM Bergerak menuntut sejumlah hal yakni salah satunya menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.

Polda Metro Jaya merespons seruan aksi itu. Rencana demonstrasi itu hingga kini diketahui belum mengantongi izin kepolisian.

"Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan dikonfirmasi Jumat (8/4/2022).

Zulpan mengingatkan bahwa setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum harus mengantongi izin.

Izin harus dikantongi dalam waktu 3x24 jam sebelum digelarnya aksi.

"Namun sampai saat ini kita tidak terima dari kelompok manapun permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum," ujar Zulpan.

Maka dari itu, Zulpan mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi terkait seruan demonstrasi serentak 11 April mendatang.

Dia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

"Terkait dengan adanya flyer-flyer yang di media sosial saat ini yang kita temui yaitu ajakan kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," pungkas Zulpan.

Mahasiswa geruduk Istana Bogor hari ini 

Seperti diketahui, Gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia untuk memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan pajak hingga menolak wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden.

Aksi puncak demonstrasi, rencananya akan digelar di Jakarta pada Senin 11 April mendatang. Namun, di sejumlah kota sudah lebih dulu menggelar demonstrasi.

Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Bogor siap geruduk Istana Bogor, Jumat (8/4/2022).

Geruduk Istana Bogor yang diiniasi oleh BEM se-Bogor kali ini membawa tagline ' Bogor Menggugat Istana'.

Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar menjelaskan, aksi kali ini akan membawa lima tuntutan utama.

Kelima tuntutan itu, sambung Rizki, nantinya bakal ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami membawa lima tuntutan utama. Pertama, Jokowi harus buka suara terkait isu tiga periode, kedua kenaikan BBM, ketiga hapus UU terkait IKN, kemudian isu pajak, dan kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan," kata Rizki dikutip dari Tribun Bogor, Jumat (8/4/2022).

Tuntutan-tuntutan itu, tegas Rizki, akan disuarakan secara lantang oleh ratusan massa aksi yang tergabung.

Bahkan, ratusan massa ini nantinya akan melakukan longmarch dari Tugu Kujang menuju Istana Presiden Bogor.

"Sesuai teklap kita bakal mulai aksi pukul 14.00 mulai dari Tugu Kujang Kota Bogor. Kemudian dilanjut menuju Istana Bogor," tegasnya.

Meski begitu, aksi yang kabarnya diikuti oleh ratusan massa aksi ini, Rizki pastikan merupakan aksi yang kondusif.

Bahkan, untuk memastikan kekondusifitasan itu, pihaknya sudah lakukan pencatatan massa aksi yang akan bergabung.

"Kita kan membawa nama Bogor. Jadi diluar mahasiswa pun boleh ikut gabung. Tapi, untuk data kali ini massa dari umum, belum ada. Jadi massa dari BEM Se-Bogor inilah yang sekira ratusan siap lakukan aksi," katanya.

"Kalaupun ada pada saat aksi nanti dari luar yang sudah kita koordinasikan. Kita pastikan tidak bisa gabung. Ditakutkannya mereka malah membawa konfrontasi dan provakasi," tandasnya

Baca juga: Jokowi Sedih Kementerian Masih Doyan Impor, Rizal Ramli: Jangan Cuma Ngedumel, Rumuskan Kebijakan

Aksi mahasiswa di Palembang 

Sementara itu, di Palembang, Sumatera Selatan, lebih dari seribu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumsel menyuarakan sejumlah tuntutan, Kamis (6/4/2022).

Massa demo protes kenaikan harga minyak goreng, harga BBM hingga tolak penundaan Pemilu

Massa menggelar aksi demontrasi di Simpang Lima DPRD Sumsel karena memang akses menuju ke gedung DPRD dipagari kawat berduri.

Para perwakilan aksi, secara bergantian menyampaikan aspirasi para mahasiswa protes kenaikan harga minyak goreng, harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Harga minyak goreng sangat menyakitkan masyarakat karena harga minta goreng mahal dan langka,"serunya.

Kemudian yang ke dua menolak wacana penundaan Pemilukada dan 3 periode jabatan Jokowi, yang disuarakan oleh petinggi negara dan lainnya.

"Ini akan merusak demokrasi dan melawan konstitusi, untuk itu kami menolak dan menolak dengan tegas,"ungkapnya.

Kemudian persoalan bangsa ini begitu banyak dan perlu dibenahi oleh Presiden mulai dari hukum,sosial, ekonomi, buruh dan lainnya.

Mahasiswa meminta kepada kepolisian untuk membuka pagar berduri, karena mahasiswa ingin melakukan orasi di depan gerbang utam halaman gedung DPRD Provinsi Sumsel.

Namun ratusan aparat Polda Sumsel dan polrestabes Palembang melakukan pengawalan langsung, termasuk mobil anti huru hara dan lainnya, sehingga mahasiswa yang melakukan aksi tetap bertahan di Jl Pom IX simpang 5 DPRD Sumsel.

Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki sendiri sempat mendatangi para mahasiswa dan mempersilakan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi Sumsel.

"Tidak ada yang melarang, silakan melakukan aksi, namun tetap tertib dan damai,"kata Mucendi yang didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli dan anggota DPRD Sumsel Alfarenzi Panggarbesi.

Anggota DPRD Sumsel Syaiful Padli menyampaikan ini adalah rumah rakyat, dan pihaknya mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi tentu dengan tetap damai.

"Tidak boleh anarkis ini bulan suci Ramadhan, kami siap menerima para adik-adik mahasiswa," ucap Syaiful. (wartakota)