SANCAnews.id

SANCAnews.id – Hidup dan kehidupan warga negara Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dirasa sudah terhambat alias mandek, baik dari segi berdemokrasi maupun pemenuhan ekonomi.

Begitu analisis mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, yang disampaikan dalam siaran kanal Youtube Bravos Radio Indonesia pada Jumat (8/4).

Dalam penjelasannya, RR biasa Rizal Ramli disapa, menyatakan bahwa negara demokrasi yang normal memiliki prinsip trias politika. Di mana lembaga eksekutif diawasi oleh legislatif maupun oleh yudikatif.

"Tapi ketika trias politika tidak berfungsi, aspirasi masyarakat itu mandek karena eksekutif legislatif dan yudikatif ada dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian kalau pintu-pintu demokrasi mandek," ujar RR.

Di samping demokrasi yang sudah semakin turun indeksnya di mata masyarakat nasional maupun dunia, capaian ekonomi yang dikerjakan pemerintahan Jokowi tak cukup mengubah kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi ekonomi kita hari ini buat rakyat biasa sangat sulit. Bahkan, maaf. Kalau saya bandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat pada Maret 98 sampai April 98, kondisi hari ini 3 sampai 4 kali lebih jelek," tuturnya.

Sebagai contoh, begawan ekonomi ini menyebutkan jumlah orang yang menganggur masih cukup banyak. Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,49 persen pada tahun 2021 kemarin.

"Pendapatan tidak ada, pengangguran lebih banyak dan ditambah harga-harga naiknya luar biasa. Jadi tidak aneh rakyat sudah gelisah, dan seolah-olah tidak ada harapan," imbuhnya.

Yang disayangkan RR, dalam suasana seperti ini DPR RI tidak menjalankan fungsi legislatifnya maupun kekuatan-kekuatan politik formal, tetapi malah menjadi hamba dari kekuasaan, sehingga tidak menjelaskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi, dan membawakan suara rakyat agar kenaikan harga-harga ini jangan terlalu memukul rakyat," demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Rencana unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) pada 11 April mendatang di Istana Negara akan dibubarkan polisi jika tidak melayangkan surat pemberitahuan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, hingga Jumat ini (8/4), pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi sesuai dengan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Perlu saya sampaikan, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," kata Kombes Zulpan diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, surat pemberitahuan aksi harus diserahkan kepada kepolisian setidaknya dalam waktu 3x24 jam sebelum aksi digelar.

"Sampai saat ini kita tidak terima permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum," jelas Zulpan.

Zulpan mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan ajakan aksi demo pada 11 April, karena pihaknya memantau banyak selebaran atau flyer di media sosial yang berisi ajakan dari kelompok masyarakat yang turun dalam aksi demo tersebut.

"Polda Metro ingin sampaikan agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," kata Zulpan.

Di sisi lain ia berharap semua pihak untuk lebih banyak melakukan kegiatan beribadah ketimbang melakukan unjuk rasa di bulan Ramadhan ini.

BEM-SI berencana menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April mendatang. Diperkirakan, sekitar 1.000 lebih mahasiswa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi ini. 

Mereka berunjuk rasa untuk menyikapi persoalan bangsa ini yang dipicu oleh pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tak hanya kontroversial, namun juga menyusahkan masyatakat.

Di antaranya soal munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. ***

SANCAnews.id – Sekelompok mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus berunjuk rasa menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jambi, Kamis (7/4/2022).

Mahasiswa berunjuk rasa di sekitar Lapangan Banteng, Jalan Sultan Agung Kota Jambi, yang menjadi salah satu tempat berkunjung Jokowi di sana.

Dalam aksi itu, mahasiswa melayangkan protes terkait persoalan minyak goreng, kenaikan harga BBM serta kondisi ekonomi masyarakat yang makin sulit.

"Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita disini, kita ingin menunjukan bahwa sulitnya kondisi saat ini," orasi salah seorang mahasiswa.

Aksi unjuk rasa mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat. Bahkan, polisi dan mahasiswa terlibat aksi saling dorong.

Mahasiswa mendesak ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Namun, mereka tak bisa menembus barikade aparat yang menghalangi mereka.

Sejam berorasi dan saling dorong dengan aparat di lokasi itu, mahasiswa bergerak menuju Pasar Angsa Duo. Pasar itu menjadi lokasi pertama yang didatangai Jokowi.

Hanya saja, aksi mahasiswa itu dinilai sia-sia lantaran lokasi pasar sudah sepi. Jokowi dikabarkan sudah beranjak dari sana.

Presiden Jokowi memang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Jambi. Presiden akan mengecek harga pangan di pasar itu, kemudian membagi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada warga.

Jokowi juga akan mengunjungi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi serta pabrik pengolahan pinang di sana.

Pengamanan kedatangan Jokowi kesana mendapat pengawalan ketat aparat. Sedikitnya 2.000 aparat gabungan diterjunkan untuk operasi pengamanan. (detik)

SANCAnews.id – Mahasiswa yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumsel berdemonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan sekaligus penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Dalam aksinya yang berlangsung di DPRD Sumatera Selatan, mahasiswa yang tergabung dari sejumlah BEM ini mengusung tagline #MasyarakatSudahOgahSiPakdeMauNambah.

Aksi diawali dengan berkumpul di simpang lampu merah Jalan Angkatan 45 pada pukul 13.00 WIB. "Kami telah menunggu dengan sabar, apakah ini salah satu cara kalian menunda gerakan kami. Lebih dari setengah jam tapi ini tidak dibuka," ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas PGRI, Ade Syawal, Kamis (7/4/2022).

Tak hanya pada penolakan masa jabatan yang diperpanjang, mereka pun mempertanyakan harga bahan pokok yang naik sehingga membuat rakyat menjerit.

"Kita menolak tiga periode, itu harga mati. Salah satu yang menyakiti hati rakyat langkanya minyak goreng dan mahal," ucap salah satu Koordinator Aksi, Ruben saat menyampaikan orasi di atas mobil komando.

Para orator masih terus membujuk untuk dibukanya pagar pembatas dan melakukan negosiasi dengan pihak DPRD Sumsel. Salah satu anggota dewan unjuk bicara dan menyetujui pukul negosiasi pagar pembatas untuk dibuka dengan jaminan aksi bisa tenang dan tidak ada anarki.

"Kita sudah menunggu, pihak anggota dewan sudah membolehkan tetapi kepolisian tidak mau membuka pagar. Kita blokir jalan," sampai Ade.

Dia memerintahkan peserta aksi untuk memblokir jalan simpang lampu merah DPRD Sumsel. "Silahkan Blokir jalan kawan-kawan, karena kita tidak dipersilahkan masuk, kita orasi di jalan," pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat, pihak kordinator aksi masih berdiskusi untuk solusi aksi hari ini. Sebagian massa aksi berada di simpang lampu merah DPRD Sumsel, sementara sebagian lagi tetap bertahan di depan pagar kawat hingga dibuka. (suara)

SANCAnews.id – Alasan ketidakhadiran mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, dalam sidang perkara suap izin lahan tambang di Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan (Kalsel), yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dipertanyakan.

Mardani beralasan sakit hingga tak bisa menghadiri sidang yang digelar Senin kemarin (4/4). Namun belakangan, Mardani diketahui ikut rombongan PBNU untuk menemui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Lewat akun instagram @bumegabercerita terungkap adanya kunjungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Mardani yang kini menjabat Bendahara Umum (Bendum) PBNU itu, juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dilaporkan Kantor Berita RMOLJakarta, Mardani yang mengenakan baju putih lengan panjang serta berkopiah, duduk tepat berhadapan dengan Megawati. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu kemarin (6/4).

Padahal dua hari sebelumnya, Senin (4/4), Maming mangkir dari panggilan PN Tipikor Banjarmasin. Tercatat, Mardani yang juga pernah menjabat Ketum BPP Hipmi ini, sudah dua kali mangkir dari persidangan. Mangkir pertama dilakukannya pada tanggal 28 Maret 2022.

Menariknya, saat mangkir kedua, Mardani beralasan sakit. Bermodalkan surat keterangan dari Amore Medika Klinik Umum dan Bersalin yang beralamat di Jl Raya Kelapa Dua No 08, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Maming dinyatakan sakit oleh dr Cynthia Christine Jonachan.

Dalam surat keterangan sakit tertanggal 2 April 2022, dr Cynthia menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Mardani H Maming perlu istirahat. Namun, dr Cynthia yang ternyata menantu dari pemilik Amore Medika Klinik itu, tak menyebutkan secara spesifik kenapa Mardani perlu istirahat.

Sejatinya, kehadiran Mardani cukup penting untuk mengungkap perkara suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Dalam perkara ini, Mardani menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.

Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Banjarmasin, Yusriansyah meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kembali melakukan panggilan kepada Mardani H Maming dalam persidangan selanjutnya yang digelar Senin depan (11/4).

Permintaan Yusriansyah didasari penjelasan Tim JPU Abdul Salam Ntani. Ia mengatakan, Mardani H Maming bersama enam saksi lainya tidak hadir dalam persidangan.

“Ada satu yang menyampaikan surat, saudara Mardani H Maming ada surat sakitnya. Yang lain belum ada keterangan,” ujar Tim JPU. (*)