SANCAnews.id

SANCAnews.id – Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur menilai Munarman terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Sehingga menjatuhkan vonis tiga tahun kurungan penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana teroisme. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana tiga tahun penjara,” ujar Majelis Hakim dalam membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (6/4).

Setelah menjatuhkan vonis tersebut, Majelis Hakim pun bertanya kepada mantan kepada mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) tersebut dan kuasa hukumnya, apakah menerima vonis tersebut atau akan mengajukan banding.

“Saudara punya pilihan, menerima, pikir-pikir atau banding. Begitu juga dengan penuntut umum,” tanya majelis hakim.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Munarman, yakni Ahmad Michdan memutuskan kliennya akan mengajukan banding terhadap vonis tiga tahun kurungan bui tersebut.

“Baik majelis hakim, setelah kami rapat dengan terdakwa, kami menyatakan banding atas putusan ini,” kata Ahmad Michdan.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman divonis tiga tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme.

Putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuntut Munarman dihukum kurungan penjara selama dalapan tahun.

Majelis Hakim menilai, Munarman terbukti melanggar Pasal 13 Juncto Pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Diketahui, dalam perkara ini mantan Sekretaris Umum FPI Munarman didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan terorisme menggunakan ancaman kekerasan, yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas.

Termasuk juga perbuatannya bertujuan menyebar rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas, serta mengarah pada perusakan fasilitas publik.

Adapun, Munarman diketahui menghadiri agenda acara baiat atau pernyataan sumpah setia kepada ISIS dan Abu Bakar Al Baghdadi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tengerang, Selatan, Banten pada 6 Juli 2014 silam.

Selain itu, Munarman juga hadir di acara baiat kepada ISIS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. (jawapos)

SANCAnews.id – Kenaikan BBM jenis Pertamax dikeluhkan banyak masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tak cuma itu, kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga beberapa bahan pokok seperti kedelai sempat bikin banyak warga pusing.

Uniknya, partai yang berkuasa dua periode saat ini, PDI Perjuangan (PDIP) tampak rileks menyikapi fenomena yang bikin dahi mengkerut itu.

Dulu, pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia dua periode, Megawati Soekarnoputri dkk, tampak trengginas menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat yang menderita.

Tak tanggung-tanggung, kader 'banteng bermoncong putih' turun ke jalan bergabung bersama masyarakat untuk berdemo menolak kenaikan harga BBM.

Pada tanggal 27 Mei 2008 silam pula, saat Rakernas PDIP di Makassar, hadir Megawati. Saat ia berpidato, anak dari Presiden Soekarno itu menyanyikan lagu 'Galang Rambu Anarki' milik Iwan Fals. Semua tamu tertawa.

Disinggung mengenai betapa mengerikannya kekuatan PDIP saat itu, semasa menjadi oposan, Ketua DPC PDIP Kota Makassar Andi Suhada Sappaile, ogah kembali ke masa lalu.

Kepada ERA, ia bilang mereka tidak akan menggelar aksi. "Sampai saat ini tidak ada sikap dari PDIP Makassar untuk gelar aksi," singkatnya, Selasa (5/4/2022).

Walaupun zaman berubah dan PDIP lebih rileks, menurut perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini, ia turut merasakan dampak kenaikan beberapa barang.

Katanya, kenaikan harga beberapa produk disebabkan efek politik luar negeri yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia.

"Kita terbebani dengan beberapa barang yang naik dan bahkan langka didapat di pasaran saat ini, tapi kan semua itu impact dari kondisi dunia saat ini. Contoh komoditi kelapa sawit naik, yang menyebabkan harga minyak goreng naik dan bahkan langka," kata Suhada sapaan akrabnya.

Tapi saat ini, menurutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tinggal diam melihat masyarakat Indonesia menderita dan kesulitan.

Sebab, ia telah terbukti melakukan beberapa program unggulan. "Pemerintah Jokowi tidak tinggal diam, karena beberapa langkah strategis diambil dengan membagikan BLT bagi masyarakat yang tidak mampu dan sudah terdafar namanya," demikian Suhada. ***

SANCAnews.id – Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera tetap mengkritisi Presiden Jokowi seirirng orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran menteri tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Mardani seharusnya penegasan itu datang dari Jokowi sendiri selaku presiden. Sebab kata Mardani penegasan yang ditunggu adalah penegasan soal sikap Jokowi itu sendiri.

"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan. Karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa Pemilu dilaksanakan 14 April 2024," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022)

Karena itu Mardani mendesak Jokowi untuk menegaskan kembali mengatasnamakan dirinya menyoal dua wacana yang berhembus di publik tersebut.

"Ayo Pak Jokowi bicara segera. Rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi," ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan sikap politik jelas terkait bergulirnya wacana penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Saat menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi menegaskan kepada jajaran menterinya agar tidak lagi ada yang menyuarakan isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Di hadapan para menterinya, Jokowi memerintahkan anggota kabinetnya tidak menimbulkan polemik di masyarakat dengan wacana Penundaan Pemilu.

Kata Presiden dua periode ini, para menteri harus fokus bekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan penundaan (Pemilu) perpanjangan (masa jabatan presiden). Sudah," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/4).

Dalam kondisi sekarang ini, Jokowi menyatakan bahwa situasi dan kondisi global yang tidak menentu membuat ekonomi sejumlah negara goyang.

"Saya kira baik sisi fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang tengah bergejolak, utamanya yang terkait dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara," kata Jokowi.

Maka dari itu, mantan Walikota Solo ini mewanti-wanti kepada jajaran menterinya dan juga kepala-kepala lembaga agar fokus bekerja menjaga kondisi ekonomi nasional.

"Kesadaran ini harus kita miliki, dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," demikian Jokowi.

Dalam beberapa bulan ini menteri Jokowi yang kerap menyuarakan penundaan Pemilu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan sikap politik jelas terkait bergulirnya wacana penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Saat menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi menegaskan kepada jajaran menterinya agar tidak lagi ada yang menyuarakan isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Di hadapan para menterinya, Jokowi memerintahkan anggota kabinetnya tidak menimbulkan polemik di masyarakat dengan wacana Penundaan Pemilu.

Kata Presiden dua periode ini, para menteri harus fokus bekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan penundaan (Pemilu) perpanjangan (masa jabatan presiden). Sudah," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/4).

Dalam kondisi sekarang ini, Jokowi menyatakan bahwa situasi dan kondisi global yang tidak menentu membuat ekonomi sejumlah negara goyang.

"Saya kira baik sisi fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang tengah bergejolak, utamanya yang terkait dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara," kata Jokowi.

Maka dari itu, mantan Walikota Solo ini mewanti-wanti kepada jajaran menterinya dan juga kepala-kepala lembaga agar fokus bekerja menjaga kondisi ekonomi nasional.

"Kesadaran ini harus kita miliki, dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," demikian Jokowi.

Dalam beberapa bulan ini menteri Jokowi yang kerap menyuarakan penundaan Pemilu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (rmol)