SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kenaikan BBM jenis Pertamax dikeluhkan banyak masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tak cuma itu, kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga beberapa bahan pokok seperti kedelai sempat bikin banyak warga pusing.

Uniknya, partai yang berkuasa dua periode saat ini, PDI Perjuangan (PDIP) tampak rileks menyikapi fenomena yang bikin dahi mengkerut itu.

Dulu, pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia dua periode, Megawati Soekarnoputri dkk, tampak trengginas menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat yang menderita.

Tak tanggung-tanggung, kader 'banteng bermoncong putih' turun ke jalan bergabung bersama masyarakat untuk berdemo menolak kenaikan harga BBM.

Pada tanggal 27 Mei 2008 silam pula, saat Rakernas PDIP di Makassar, hadir Megawati. Saat ia berpidato, anak dari Presiden Soekarno itu menyanyikan lagu 'Galang Rambu Anarki' milik Iwan Fals. Semua tamu tertawa.

Disinggung mengenai betapa mengerikannya kekuatan PDIP saat itu, semasa menjadi oposan, Ketua DPC PDIP Kota Makassar Andi Suhada Sappaile, ogah kembali ke masa lalu.

Kepada ERA, ia bilang mereka tidak akan menggelar aksi. "Sampai saat ini tidak ada sikap dari PDIP Makassar untuk gelar aksi," singkatnya, Selasa (5/4/2022).

Walaupun zaman berubah dan PDIP lebih rileks, menurut perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini, ia turut merasakan dampak kenaikan beberapa barang.

Katanya, kenaikan harga beberapa produk disebabkan efek politik luar negeri yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia.

"Kita terbebani dengan beberapa barang yang naik dan bahkan langka didapat di pasaran saat ini, tapi kan semua itu impact dari kondisi dunia saat ini. Contoh komoditi kelapa sawit naik, yang menyebabkan harga minyak goreng naik dan bahkan langka," kata Suhada sapaan akrabnya.

Tapi saat ini, menurutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tinggal diam melihat masyarakat Indonesia menderita dan kesulitan.

Sebab, ia telah terbukti melakukan beberapa program unggulan. "Pemerintah Jokowi tidak tinggal diam, karena beberapa langkah strategis diambil dengan membagikan BLT bagi masyarakat yang tidak mampu dan sudah terdafar namanya," demikian Suhada. ***

SANCAnews.id – Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera tetap mengkritisi Presiden Jokowi seirirng orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran menteri tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Mardani seharusnya penegasan itu datang dari Jokowi sendiri selaku presiden. Sebab kata Mardani penegasan yang ditunggu adalah penegasan soal sikap Jokowi itu sendiri.

"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan. Karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa Pemilu dilaksanakan 14 April 2024," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022)

Karena itu Mardani mendesak Jokowi untuk menegaskan kembali mengatasnamakan dirinya menyoal dua wacana yang berhembus di publik tersebut.

"Ayo Pak Jokowi bicara segera. Rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi," ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global. (suara)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan sikap politik jelas terkait bergulirnya wacana penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Saat menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi menegaskan kepada jajaran menterinya agar tidak lagi ada yang menyuarakan isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Di hadapan para menterinya, Jokowi memerintahkan anggota kabinetnya tidak menimbulkan polemik di masyarakat dengan wacana Penundaan Pemilu.

Kata Presiden dua periode ini, para menteri harus fokus bekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan penundaan (Pemilu) perpanjangan (masa jabatan presiden). Sudah," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/4).

Dalam kondisi sekarang ini, Jokowi menyatakan bahwa situasi dan kondisi global yang tidak menentu membuat ekonomi sejumlah negara goyang.

"Saya kira baik sisi fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang tengah bergejolak, utamanya yang terkait dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara," kata Jokowi.

Maka dari itu, mantan Walikota Solo ini mewanti-wanti kepada jajaran menterinya dan juga kepala-kepala lembaga agar fokus bekerja menjaga kondisi ekonomi nasional.

"Kesadaran ini harus kita miliki, dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," demikian Jokowi.

Dalam beberapa bulan ini menteri Jokowi yang kerap menyuarakan penundaan Pemilu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan sikap politik jelas terkait bergulirnya wacana penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.

Saat menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi menegaskan kepada jajaran menterinya agar tidak lagi ada yang menyuarakan isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Di hadapan para menterinya, Jokowi memerintahkan anggota kabinetnya tidak menimbulkan polemik di masyarakat dengan wacana Penundaan Pemilu.

Kata Presiden dua periode ini, para menteri harus fokus bekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan penundaan (Pemilu) perpanjangan (masa jabatan presiden). Sudah," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/4).

Dalam kondisi sekarang ini, Jokowi menyatakan bahwa situasi dan kondisi global yang tidak menentu membuat ekonomi sejumlah negara goyang.

"Saya kira baik sisi fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang tengah bergejolak, utamanya yang terkait dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara," kata Jokowi.

Maka dari itu, mantan Walikota Solo ini mewanti-wanti kepada jajaran menterinya dan juga kepala-kepala lembaga agar fokus bekerja menjaga kondisi ekonomi nasional.

"Kesadaran ini harus kita miliki, dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," demikian Jokowi.

Dalam beberapa bulan ini menteri Jokowi yang kerap menyuarakan penundaan Pemilu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (rmol)

SANCAnews.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ferdinand Hutahaean tujuh bulan penjara dalam kasus cuitan 'Allahmu Lemah'. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022) hari ini.

Pantauan di ruang sidang Sujono, majelis hakim membuka jalannya persidangan pada pukul 13.00 WIB. Eks politikus Partai Demokrat itu tampak mengenakan setelan kemeja berwarna putih dan celana jeans.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Ferdinand terbukti bersalah menyiarkan berita bohong sehingga menimbulkan kebohongan. Atas hal itu, JPU juga meminta agar Ferdinand tetap ditahan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hatahaen dengan pidana selama 7 bulan penjara dikurangi terdakwa di dalam tahanan," kata JPU.

Ferdinand diyakini jaksa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam tuntutan tersebut, Jaksa turut mengurai hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan Ferdinand menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Ferdinand juga tidak memberi contoh kepada masyarakat.

Untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai jika Ferdinand bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

Dakwaan 

Dalam dakwaan jaksa, bahwa cuitan Ferdinand Hutahaean disebut memancing keonaran di kalangan rakyat.

Terdakwa Ferdinand Hutahaean, selaku pemilik akun Twitter Ferdinand Hutahaean @FerdinandHaean3 menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," kata Jaksa Penuntut Umum Baringin Sianturi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Áda sejumlah cuitan Ferdinand di akun media sosial Twitternya itu. Namun, puncaknya, menurut jaksa, adalah kicauan Ferdinand pada pukul 10.54 WIB dengan menyebut, "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela".

"Kata-kata terdakwa tersebut jelas tidak hanya ditujukan kepada Bahar Bin Smith dan kelompoknya, tetapi yang tersakiti pada kata-kata terdakwa tersebut adalah penganut agama Islam yang ada di seluruh Indonesia; dan tidak tertutup kemungkinan juga umat Islam yang ada di dunia ini tersinggung dan marah karena kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa dalam Twitter-nya," kata Jaksa Baringin dalam pembacaan surat dakwaan beberapa waktu lalu.

Keonaran di kalangan rakyat yang diakibatkan karena cuitan Ferdinand tersebut ditunjukkan dengan adanya demonstrasi di Solo, pada 7 Januari 2022, oleh sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi Indonesia Raya. Anggota organisasi tersebut antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).

"Jadi banyak pilihan. Artinya buat apa kita membeli sesuatu yang berbahaya yang punya potensi bahaya pilihlah yang memang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM," katanya. (suara)