SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo disinyalir memiliki tujuan sistematis untuk mengademkan amarah rakyat atas kenaikan berbagai kebutuhan pokok.

Dikatakan pengama politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kebijakan BLT sudah sering dilakukan kepala negara, bahkan presiden sebelum era Joko Widodo.

Namun untuk BLT yang kini dikeluarkan Presiden Jokowi terkesan sebagai kompensasi pemerintah kepada rakyat agar tidak marah karena minyak goreng langka dan mahal.

"Kelihatannya Jokowi ikuti kebijakan BLT sebagai kompensasi agar rakyat tak marah atas naiknya minyak goreng, kebutuhan bahan pokok dan lain-lain,” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).

Yang menarik, BLT ini menunjukkan inkonsistensi Joko Widodo dan terkesan menjilat ludah sendiri. Sebab saat masih menjadi Gubernur Jakarta, Jokowi tegas menolak kebijakan penyaluran BLT.

"Persoalannya Jokowi tak konsisten. Dulu tolak BLT, sekarang dia berikan BLT,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Taufik Damas, merespons perkataan Menag Yaqut Chalil yang menuding bahwa aktivis mantan HTI dan FPI masih berkeliaran.

Taufik Damas sedikit mengoreksi omongan Yaqut tersebut. Sebab menurutnya, organisasi Front Pembela Islam atau FPI bukanlah kelompok yang perlu diwaspadai karena mereka masih menyatakan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yang seharusnya diwaspadai, kata Taufik, adalah kelompok Hizbut Tahir Indonesia atau HTI. Alasannya jelas, karena ideologi mereka benar-benar bertentangan dengan Pancasila.

“Yang diwaspadai dan bertentangan ideologinya dengan Pancasila dan NKRI jelas HTI, bukan FPI. Kalau FPI itu tidak berbahaya, karena yang kita dengar FPI itu setia pada NKRI,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Benarkah FPI dan HTI Masih Bergerak di bawah Tanah?' di Perpustakaan Freedom Institute, Jakarta Selatan dikutip pada Rabu, 6 April 2022.

Respons Taufik ini juga sekaligus menanggapi anggapan Yaqut yang menilai bahwa mereka memiliki tujuan mengacaukan kebhinekaan.

Menurut Taufik, FPI justru punya kemiripan dengan NU. Meski diakui bahwa terkadang dakwah yang dilakukan kelompok tersebut kurang seperti yang diinginkan NU, yakni dengan cara lebih lembut.

“Dalam level dakwahnya ini kadang-kadang (FPI) kurang sama dengan yang diinginkan oleh orang NU yang lebih soft. Bagaimanapun, amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan dengan cara yang melahirkan kegaduhan,” jelasnya.

Taufik juga memahami apa yang dikhawatirkan dari pernyataan Yaqut terkait ideologi HTI, yakni khilafah. Pasalnya paham khilafah itu dapat merusak ajaran Islam.

“Dikhawatirkan itu memang HTI, ideologinya itu khilafah itu. Bahkan saya lebih tegas ini merusak ajaran Islam, khilafahisme. Karena khilafahisme tidak ada dalilnya dalam Islam, tidak ada kewajiban,” ucapnya.

Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas sempat meminta GP Ansor dan Banser untuk mewaspadai adanya potensi yang bisa merusak pluralisme di Tanah Air.

Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu meyakini kalau jejak-jejak aktivis mantan HTI dan eks FPI masih berkeliaran dan bertujuan mengacaukan kebhinekaan.

“Jadi, konsep kongres ke depan itu benar-benar mengantisipasi situasi kebangsaan yang semakin menurut saya tidak mudah. Tantangan kebinekaan masih saja muncul, tantangan itu masih saja muncul, kemudian kelompok-kelompok agama yang menggunakan sebagai tool atau alat untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya,” kata Yaqut saat Konferensi Besar (Konbes) XXV GP Ansor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang berlangsung pada 30 Maret-1 April 2022.

Menurutnya, meski HTI dan FPI telah dibubarkan pemerintah, tetap saja dua organisasi tersebut masih berkeliaran dan bergerak dengan cara mereka sehingga perlu diwaspadai.

“Meskipun kita mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkeliaran di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih, ini tolong dipikirkan,” tegas Yaqut. (hops)

SANCAnews.id – Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur menilai Munarman terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Sehingga menjatuhkan vonis tiga tahun kurungan penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana teroisme. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana tiga tahun penjara,” ujar Majelis Hakim dalam membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (6/4).

Setelah menjatuhkan vonis tersebut, Majelis Hakim pun bertanya kepada mantan kepada mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) tersebut dan kuasa hukumnya, apakah menerima vonis tersebut atau akan mengajukan banding.

“Saudara punya pilihan, menerima, pikir-pikir atau banding. Begitu juga dengan penuntut umum,” tanya majelis hakim.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Munarman, yakni Ahmad Michdan memutuskan kliennya akan mengajukan banding terhadap vonis tiga tahun kurungan bui tersebut.

“Baik majelis hakim, setelah kami rapat dengan terdakwa, kami menyatakan banding atas putusan ini,” kata Ahmad Michdan.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman divonis tiga tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme.

Putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuntut Munarman dihukum kurungan penjara selama dalapan tahun.

Majelis Hakim menilai, Munarman terbukti melanggar Pasal 13 Juncto Pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Diketahui, dalam perkara ini mantan Sekretaris Umum FPI Munarman didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan terorisme menggunakan ancaman kekerasan, yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas.

Termasuk juga perbuatannya bertujuan menyebar rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas, serta mengarah pada perusakan fasilitas publik.

Adapun, Munarman diketahui menghadiri agenda acara baiat atau pernyataan sumpah setia kepada ISIS dan Abu Bakar Al Baghdadi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tengerang, Selatan, Banten pada 6 Juli 2014 silam.

Selain itu, Munarman juga hadir di acara baiat kepada ISIS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. (jawapos)

SANCAnews.id – Kenaikan BBM jenis Pertamax dikeluhkan banyak masyarakat Indonesia, khususnya Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tak cuma itu, kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga beberapa bahan pokok seperti kedelai sempat bikin banyak warga pusing.

Uniknya, partai yang berkuasa dua periode saat ini, PDI Perjuangan (PDIP) tampak rileks menyikapi fenomena yang bikin dahi mengkerut itu.

Dulu, pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia dua periode, Megawati Soekarnoputri dkk, tampak trengginas menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat yang menderita.

Tak tanggung-tanggung, kader 'banteng bermoncong putih' turun ke jalan bergabung bersama masyarakat untuk berdemo menolak kenaikan harga BBM.

Pada tanggal 27 Mei 2008 silam pula, saat Rakernas PDIP di Makassar, hadir Megawati. Saat ia berpidato, anak dari Presiden Soekarno itu menyanyikan lagu 'Galang Rambu Anarki' milik Iwan Fals. Semua tamu tertawa.

Disinggung mengenai betapa mengerikannya kekuatan PDIP saat itu, semasa menjadi oposan, Ketua DPC PDIP Kota Makassar Andi Suhada Sappaile, ogah kembali ke masa lalu.

Kepada ERA, ia bilang mereka tidak akan menggelar aksi. "Sampai saat ini tidak ada sikap dari PDIP Makassar untuk gelar aksi," singkatnya, Selasa (5/4/2022).

Walaupun zaman berubah dan PDIP lebih rileks, menurut perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini, ia turut merasakan dampak kenaikan beberapa barang.

Katanya, kenaikan harga beberapa produk disebabkan efek politik luar negeri yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia.

"Kita terbebani dengan beberapa barang yang naik dan bahkan langka didapat di pasaran saat ini, tapi kan semua itu impact dari kondisi dunia saat ini. Contoh komoditi kelapa sawit naik, yang menyebabkan harga minyak goreng naik dan bahkan langka," kata Suhada sapaan akrabnya.

Tapi saat ini, menurutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tinggal diam melihat masyarakat Indonesia menderita dan kesulitan.

Sebab, ia telah terbukti melakukan beberapa program unggulan. "Pemerintah Jokowi tidak tinggal diam, karena beberapa langkah strategis diambil dengan membagikan BLT bagi masyarakat yang tidak mampu dan sudah terdafar namanya," demikian Suhada. ***

SANCAnews.id – Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera tetap mengkritisi Presiden Jokowi seirirng orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran menteri tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Mardani seharusnya penegasan itu datang dari Jokowi sendiri selaku presiden. Sebab kata Mardani penegasan yang ditunggu adalah penegasan soal sikap Jokowi itu sendiri.

"Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan. Karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi bahwa Pemilu dilaksanakan 14 April 2024," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4/2022)

Karena itu Mardani mendesak Jokowi untuk menegaskan kembali mengatasnamakan dirinya menyoal dua wacana yang berhembus di publik tersebut.

"Ayo Pak Jokowi bicara segera. Rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi," ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global. (suara)