SANCAnews.id

SANCAnews.id – Setelah membandingkan dengan rezim pemerintahan lain di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain era pemerintahan Joko Widodo.

Pandangan ini disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3.4).

Dedi kemudian mencontohkan kenaikan harga brutal yang dimaksudkan. Yakni, saat awal bulan ramadhan harga minyak goreng, akses tol, BBM Pertamax hampir bersamaan dinaikkan.

"Tidak ada rezim yang lebih brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik selain Jokowi. Kita bisa saksikan awal ramadhan ini, mulai dari minyak goreng, pajak, akses toll, Pertamax dan lainnya," demikian kata Dedi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini kemudian menjelaskan bahwa di setiap rezim pasti kenaikan harga terjadi. Meski demikian, ia menilai tidak sebrutal era Jokowi

Saat redaksi bertanya kasus kenaikan harga era Presiden Soeharto, Dedi menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa disamakan. Sebab, era Soeharto saat ini Indonesia menghadapi situasi krisis global yang tidak bisa dihindari.

"Rezim lainnya tetap punya sejarah menaikkan harga kebutuhan publik, tetapi tidak sporadis dalam hitungan yang dapat diterima," demikian kata Dedi. ***

SANCAnews.id – Kehadiran Sriyatin Siddiq ditegaskan tidak mewakili Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam menentukan awal 1 Ramadhan 1443 H.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi kehadiran Sriyatin di acara Sidang Isbat yang diselenggarakan Kemenag pada Jumat (1/4).

"Tidak ada surat dari Kemenag kepada PP Muhammadiyah dan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah untuk menghadiri Sidang Isbat," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu petang (3/4).

Karena kata Abdul, prosedur di Muhammadiyah, untuk tertib organisasi, semua yang mewakili PP Muhammadiyah di forum resmi harus membawa surat tugas resmi dari PP Muhammadiyah atau Majelis sesuai surat undangan.

"Karena tidak ada undangan dan tidak ada Surat Tugas, keikutsertaan Dr. Sriyatin tidak mewakili dan tidak merupakan representasi resmi PP Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti mengaku, mendapatkan info bahwa surat Kemenag kepada Kepala Pengadilan Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Maret agar menugaskan Dr. Sriyatin untuk menghadiri Sidang Isbat.

"Jadi kehadiran beliau dalam Sidang Isbat tidak mewakili PP Muhammadiyah," pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Berbeda dengan di Indonesia yang menetapkan 1 Ramadan 1443 H pada 3 April 2022, Arab Saudi menetapkan awal Ramadan tahun ini pada Sabtu 2 April 2022.

Melansir deskjabar.pikiran-rakyat.com, dengan penetapan 1 Ramadan 2022 pada Sabtu 2 April 2022, tercatat sebanyak 45 negara mengikuti jejak penetapan Arab Saudi.

Penetapan 1 Ramadan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut disampaikan anggota Ilmu Astronomi dan Luar Angkasa Serikat Arab, Ibrahimi Al-Jarwan.

Menurut Ibrahimi Al-Jarwan, sebagian besar negara-negara Arab akan memulai Ramadan pada hari-hari berikutnya.

Ramadan 2022 atau 1433 Hijriah di Arab Saudi, akan berlangsung selama 30 hari atau bertahannya sampai awal Mei 2022. Sehingga, Idul Fitri akan jatuh pada Senin, 2 Mei 2022.

Untuk penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah, ditentukan oleh penampakan hilal. Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya mengandalkan membuktikan para pengamat hilal.

Hilal tanda dimulainya 1 Ramadan 1443 Hijriah yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sering jadi penetapan sejumlah negara.

Sebuah tim pengamat astronomi di Hautat Sudair Arab Saudi, sebuah desa yang terletak di perempatan antara Riyadh, Sudair, dan Qassim, akan mengamati penampakan hilal.

Desa tersebut berada di pegunungan terpencil, terletak di barat daya kota, jauh dari polusi industri dan terletak 780 hingga 930 meter di atas permukaan laut.

Tempat ini dipilih oleh tim astronom khusus selama enam bulan.

Komite Penampakan Bulan di Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan tanggal resmi Ramadan.

Mahkamah Agung Kerajaan sering meminta warga Saudi untuk bergabung dalam upaya melihat bulan sabit.

Mengutip dari laman Aljazeera, negara-negara Islam yang mengacu pada penentuan hilal 1 Ramadan yang dilakukan Arab Saudi adalah Bahrain, Mesir, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Sementara itu juga tercatat 45 negara dunia mengikuti jejak Arab Saudi menetapkan 1 Ramadan pada 2 April 2022.

Adapun ke-45 negara yang mengikuti jejak Arab Saudi adalah Afghanistan, Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrian, Belgia, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Chechnia, Denmark, Finlandia, Georgia, Hongaria, Islandia, Irak (Sunni mengikuti Saudi).

Kemudian negara lainnya adalah, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kirgizstan, Lebanon, Mauritania, Belanda, Palestina, Qatar, Rumania, Rusia, Singapura, Sudan, Swedia, Swiss, Suriah, Taiwan, Tajikistan, Tatarstan , Togo, Turkmenistan, UEA, Inggris, Uzbekistan, dan Yaman. (telisik)

SANCAnews.id – Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pihaknya tidak menerima undangan untuk menghadiri Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah.

"Informasi dari sekretariat PP. Muhammadiyah Jogja dan Jakarta, tidak ada undangan kepada PP. Muhammadiyah untuk menghadiri Sidang Isbat," kata Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (2/4/2022).

Diketahui sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriyah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan hilal tak terlihat di 101 titik pengamatan, pada Jumat (1/4/2022) sore.

"Secara mufakat 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 M," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat jumpa pers hasil Sidang Isbat.

Menurut Yaqut, Kemenag selalu gunakan dua metode yaitu hisab atau perhitungan dengan metode kedua rukyat atau melihat langsung keberadaan hilal. Dua metode ini, bukan dua metode yang dipertentangkan tapi saling melengkapi.

"Kedua metode ini penting saling melengkapi satu sama lain," katanya.

Kemenag menggunakan kriteria baru untuk penentuan awal bulan Hijriyah mengacu pada kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesi, Malaysia dan Singapura (MABIMS) pada 2021.

Di mana, MABIMS sepakat kriteria hilal menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dalam pemaparan hilal, Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag, Thomas Djamaluddin mengungkapkan, secara astronomis, posisi hilal di Indonesia pada saat Maghrib 1 April 2022 masih berada di bawah kriteria baru MABIMS yang ditetapkan pada 2021. Sehingga, kemungkinan hilal tidak dapat teramati.

"Di Indonesia, posisi hilal awal Ramadan 1443 H terlalu rendah sehingga hilal yang sangat tipis tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (senja), sehingga kemungkinan tidak terlihat," ujar Thomas. (okezone)

SANCAnews.id – Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 5 persen warga Indonesia yang mendukung isu jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Hasil survei yang bertajuk ‘Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu’ itu, disampaikan oleh Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4/2022).

Deni menyebut, mayoritas warga (73 persen) menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.

"Hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah," kata Deni.

Dari 15 persen yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, sebanyak 61 persen (atau sekitar 9 persen dari total populasi) ingin masa jabatan presiden hanya satu kali (untuk 5, 8, atau 10 tahun).

Sementara itu, yang ingin lebih dari dua kali (masing-masing 5 tahun) hanya 35 persen atau hanya sekitar 5 persen dari total populasi.

Deni menambahkan pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten dalam 3 kali survei, yakni pada bulan Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022.

"Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat. Hanya sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja," kata Deni.

Survei ini terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebanyak 1.027 atau 84 persen.

Sementara margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara tatap muka dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Maret 2022.

Selain itu, survei SMRC menunjukan bahwa kinerja Presiden RI dinilai anjlok menyusul wacana presiden Jokowi tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah pihak. (poskota)