SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kehadiran Sriyatin Siddiq ditegaskan tidak mewakili Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam menentukan awal 1 Ramadhan 1443 H.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi kehadiran Sriyatin di acara Sidang Isbat yang diselenggarakan Kemenag pada Jumat (1/4).

"Tidak ada surat dari Kemenag kepada PP Muhammadiyah dan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah untuk menghadiri Sidang Isbat," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu petang (3/4).

Karena kata Abdul, prosedur di Muhammadiyah, untuk tertib organisasi, semua yang mewakili PP Muhammadiyah di forum resmi harus membawa surat tugas resmi dari PP Muhammadiyah atau Majelis sesuai surat undangan.

"Karena tidak ada undangan dan tidak ada Surat Tugas, keikutsertaan Dr. Sriyatin tidak mewakili dan tidak merupakan representasi resmi PP Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti mengaku, mendapatkan info bahwa surat Kemenag kepada Kepala Pengadilan Agama Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Maret agar menugaskan Dr. Sriyatin untuk menghadiri Sidang Isbat.

"Jadi kehadiran beliau dalam Sidang Isbat tidak mewakili PP Muhammadiyah," pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Berbeda dengan di Indonesia yang menetapkan 1 Ramadan 1443 H pada 3 April 2022, Arab Saudi menetapkan awal Ramadan tahun ini pada Sabtu 2 April 2022.

Melansir deskjabar.pikiran-rakyat.com, dengan penetapan 1 Ramadan 2022 pada Sabtu 2 April 2022, tercatat sebanyak 45 negara mengikuti jejak penetapan Arab Saudi.

Penetapan 1 Ramadan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut disampaikan anggota Ilmu Astronomi dan Luar Angkasa Serikat Arab, Ibrahimi Al-Jarwan.

Menurut Ibrahimi Al-Jarwan, sebagian besar negara-negara Arab akan memulai Ramadan pada hari-hari berikutnya.

Ramadan 2022 atau 1433 Hijriah di Arab Saudi, akan berlangsung selama 30 hari atau bertahannya sampai awal Mei 2022. Sehingga, Idul Fitri akan jatuh pada Senin, 2 Mei 2022.

Untuk penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah, ditentukan oleh penampakan hilal. Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya mengandalkan membuktikan para pengamat hilal.

Hilal tanda dimulainya 1 Ramadan 1443 Hijriah yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sering jadi penetapan sejumlah negara.

Sebuah tim pengamat astronomi di Hautat Sudair Arab Saudi, sebuah desa yang terletak di perempatan antara Riyadh, Sudair, dan Qassim, akan mengamati penampakan hilal.

Desa tersebut berada di pegunungan terpencil, terletak di barat daya kota, jauh dari polusi industri dan terletak 780 hingga 930 meter di atas permukaan laut.

Tempat ini dipilih oleh tim astronom khusus selama enam bulan.

Komite Penampakan Bulan di Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan tanggal resmi Ramadan.

Mahkamah Agung Kerajaan sering meminta warga Saudi untuk bergabung dalam upaya melihat bulan sabit.

Mengutip dari laman Aljazeera, negara-negara Islam yang mengacu pada penentuan hilal 1 Ramadan yang dilakukan Arab Saudi adalah Bahrain, Mesir, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Sementara itu juga tercatat 45 negara dunia mengikuti jejak Arab Saudi menetapkan 1 Ramadan pada 2 April 2022.

Adapun ke-45 negara yang mengikuti jejak Arab Saudi adalah Afghanistan, Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrian, Belgia, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Chechnia, Denmark, Finlandia, Georgia, Hongaria, Islandia, Irak (Sunni mengikuti Saudi).

Kemudian negara lainnya adalah, Italia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kirgizstan, Lebanon, Mauritania, Belanda, Palestina, Qatar, Rumania, Rusia, Singapura, Sudan, Swedia, Swiss, Suriah, Taiwan, Tajikistan, Tatarstan , Togo, Turkmenistan, UEA, Inggris, Uzbekistan, dan Yaman. (telisik)

SANCAnews.id – Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pihaknya tidak menerima undangan untuk menghadiri Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah.

"Informasi dari sekretariat PP. Muhammadiyah Jogja dan Jakarta, tidak ada undangan kepada PP. Muhammadiyah untuk menghadiri Sidang Isbat," kata Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (2/4/2022).

Diketahui sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriyah jatuh pada Minggu 3 April 2022. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan hilal tak terlihat di 101 titik pengamatan, pada Jumat (1/4/2022) sore.

"Secara mufakat 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 M," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat jumpa pers hasil Sidang Isbat.

Menurut Yaqut, Kemenag selalu gunakan dua metode yaitu hisab atau perhitungan dengan metode kedua rukyat atau melihat langsung keberadaan hilal. Dua metode ini, bukan dua metode yang dipertentangkan tapi saling melengkapi.

"Kedua metode ini penting saling melengkapi satu sama lain," katanya.

Kemenag menggunakan kriteria baru untuk penentuan awal bulan Hijriyah mengacu pada kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesi, Malaysia dan Singapura (MABIMS) pada 2021.

Di mana, MABIMS sepakat kriteria hilal menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dalam pemaparan hilal, Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag, Thomas Djamaluddin mengungkapkan, secara astronomis, posisi hilal di Indonesia pada saat Maghrib 1 April 2022 masih berada di bawah kriteria baru MABIMS yang ditetapkan pada 2021. Sehingga, kemungkinan hilal tidak dapat teramati.

"Di Indonesia, posisi hilal awal Ramadan 1443 H terlalu rendah sehingga hilal yang sangat tipis tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (senja), sehingga kemungkinan tidak terlihat," ujar Thomas. (okezone)

SANCAnews.id – Hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 5 persen warga Indonesia yang mendukung isu jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Hasil survei yang bertajuk ‘Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu’ itu, disampaikan oleh Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4/2022).

Deni menyebut, mayoritas warga (73 persen) menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.

"Hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah," kata Deni.

Dari 15 persen yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, sebanyak 61 persen (atau sekitar 9 persen dari total populasi) ingin masa jabatan presiden hanya satu kali (untuk 5, 8, atau 10 tahun).

Sementara itu, yang ingin lebih dari dua kali (masing-masing 5 tahun) hanya 35 persen atau hanya sekitar 5 persen dari total populasi.

Deni menambahkan pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten dalam 3 kali survei, yakni pada bulan Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022.

"Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat. Hanya sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja," kata Deni.

Survei ini terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebanyak 1.027 atau 84 persen.

Sementara margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara tatap muka dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Maret 2022.

Selain itu, survei SMRC menunjukan bahwa kinerja Presiden RI dinilai anjlok menyusul wacana presiden Jokowi tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah pihak. (poskota)

SANCAnews.id – Sempat menjadi berita ramai ketika Tokoh Banten Mulyadi Jayabaya mendapat kunjungan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Yang menjadi ramai karena Mulyadi Jayabaya meminta kepada para kyai di Kabupaten Lebak untuk mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mau maju kembali menjadi presiden tiga periode.

Artinya Mulyad Jayabaya mendukung Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode.

Hal itu disampaikan Mulyadi atau yang kerap disapa JB di hadapan ratusan kyai dan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir dalam acara tasyakuran di rumah JB yang berada di Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang km 07,  Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Kamis (31/3/2022).

"Pak Luhut ini orang sibuk, jam 12 sekarang aja harus terbang buat rapat di Bogor. Makanya kita doakan agar Pa Luhut ini, dan juga Pak Jokowi agar selalu sehat dan panjang umur. Kita juga doakan agar Pak Jokowi mau jadi presiden tiga periode," kata JB.

Nah, yang kemudian orang jadi teringat adalah nama Iti Octavia Jayabaya. Pasalnya, dia merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten (Ketua Partai Demokrat Banten). Partai Demokrat jelas-jelas sudah menentang jabatan presiden tiga periode.

Ketika ditelusuri, ternyata Mulyadi Jayabaya adalah ayah Ketua Partai Demokrat Banten  Iti Octavia Jayabaya. Mulyadi punya tiga anak, yakni  Iti Octavia Jayabaya, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Diana Jayabaya.

Kalau begitu, ayah Ketua Partai Demokrat Banten Banten Iti Octavia Jayabaya itu tokoh yang bertemu Luhut dan mendukung Jokowi tiga periode? Ini yang membuat sebagian orang bertanya-tanya.

Seperti diberitakan, kepengurusan Iti Octavia di Demokrat Banten belum lama dikukuhkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat pengukuhan atau pelantikan, Agus Harimurti dengan tegas mengatakan bahwa partainya menentang penundaan pemilu maupun penambahan jabatan presiden jadi tiga periode.

Tentunya Iti Octavia Jayabaya satu garis dengan DPP Partai Demokrat seperti dikatakan AHY., dan tidak mendukung penambahan jabatan presiden jadi tiga periode.

Adapun pernyataan ayahnya, Mulyadi Jayabaya, yang mendukung Jokowi untuk menduduki jabatan presiden tiga periode, kemungkinan karena adanya kedekatan dari segi gari politik Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan politisi Partai Golkar.

Mulyadi Jayabaya dari karir politiknya dimulai dengan menjadi kepala Desa Cileles di Kecamatan Cileles. Selanjutnya, pada tahun 1975 masuk menjadi anggota Partai Golkar.

Dia kemudian sempat menjadi Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Lebak, dia menjadi tokoh terpandang saat itu. Mungkin ada garis politik dan jaringan yang bisa bertaut dengan Luhut karena faktor tersebut/

Meski demikian, dalam perjalanan karir Mulyadi,  pada saat reformasi berjalan, dia beralih menjadi anggota PDI Perjuangan dan sempat menjadi ketua DPC Lebak tahun 2001.

Yang terakhir ini juga menarik, karena PDIP sudah jelas menolak jabatan presiden tiga periode. Dari sisi ini maka, kalau Mulyadi berseberangan dengan kebijakan PDIP.

Kalau begitu, mungkinkah kader PDIP di tingkat bawah itu mulai digarap? Namun, satu hal lagi, kemungkinan bisa juga Mulyadi sudah bukan kader partai mana pun, tapi dia masih punya pengaruh luas di Lebak, Banten.

Pemulihan Ekonomi 

Dalam pernyataannya, Mulyadi Jayabaya mengungkapkan ralasan bahwa situasi pandemi Covid-19 yang belum juga selesai dan adanya dampak  perang Rusia-Ukraina membuat pemangku kebijakan yakni Presiden harus berfokus dalam pengamanan ekonomi nasional.

"Yang terpenting itu saat ini  adalah pemulihan ekonomi, jika ekonomi pulih dan aman. Maka kesejahteraan rakyat juga bisa terjamin," katanya.

JB juga berharap kedatangan Menko Marvest juga dapat membawa investasi ke Kabupaten Lebak  guna kemajuan wilayah yang kini masih masuk ke wilayah tertinggal.

"Mudah-mudahan dengan datangnya Pak Luhut ke sini, maka dapat memikirkan investasi guna memajukan Banten," katanya.

Diketahui, dalam kunjungan ini, Menko Marvest juga sempat memeriksa progres pengerjaan Jalan Tol Serang-Panimbang sesi kedua. (poskota)