Latest Post


 

SANCAnews.id – Sempat menjadi berita ramai ketika Tokoh Banten Mulyadi Jayabaya mendapat kunjungan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

 

Yang menjadi ramai karena Mulyadi Jayabaya meminta kepada para kyai di Kabupaten Lebak untuk mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mau maju kembali menjadi presiden tiga periode.

 

Artinya Mulyad Jayabaya mendukung Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode.

 

Hal itu disampaikan Mulyadi atau yang kerap disapa JB di hadapan ratusan kyai dan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir dalam acara tasyakuran di rumah JB yang berada di Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang km 07,  Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Kamis (31/3/2022).

 

"Pak Luhut ini orang sibuk, jam 12 sekarang aja harus terbang buat rapat di Bogor. Makanya kita doakan agar Pa Luhut ini, dan juga Pak Jokowi agar selalu sehat dan panjang umur. Kita juga doakan agar Pak Jokowi mau jadi presiden tiga periode," kata JB.

 

Nah, yang kemudian orang jadi teringat adalah nama Iti Octavia Jayabaya. Pasalnya, dia merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten (Ketua Partai Demokrat Banten). Partai Demokrat jelas-jelas sudah menentang jabatan presiden tiga periode.

 

Ketika ditelusuri, ternyata Mulyadi Jayabaya adalah ayah Ketua Partai Demokrat Banten  Iti Octavia Jayabaya. Mulyadi punya tiga anak, yakni  Iti Octavia Jayabaya, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Diana Jayabaya.

 

Kalau begitu, ayah Ketua Partai Demokrat Banten Banten Iti Octavia Jayabaya itu tokoh yang bertemu Luhut dan mendukung Jokowi tiga periode? Ini yang membuat sebagian orang bertanya-tanya.

 

Seperti diberitakan, kepengurusan Iti Octavia di Demokrat Banten belum lama dikukuhkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

Saat pengukuhan atau pelantikan, Agus Harimurti dengan tegas mengatakan bahwa partainya menentang penundaan pemilu maupun penambahan jabatan presiden jadi tiga periode.

 

Tentunya Iti Octavia Jayabaya satu garis dengan DPP Partai Demokrat seperti dikatakan AHY., dan tidak mendukung penambahan jabatan presiden jadi tiga periode.

 

Adapun pernyataan ayahnya, Mulyadi Jayabaya, yang mendukung Jokowi untuk menduduki jabatan presiden tiga periode, kemungkinan karena adanya kedekatan dari segi gari politik Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan politisi Partai Golkar.

 

Mulyadi Jayabaya dari karir politiknya dimulai dengan menjadi kepala Desa Cileles di Kecamatan Cileles. Selanjutnya, pada tahun 1975 masuk menjadi anggota Partai Golkar.

 

Dia kemudian sempat menjadi Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Lebak, dia menjadi tokoh terpandang saat itu. Mungkin ada garis politik dan jaringan yang bisa bertaut dengan Luhut karena faktor tersebut/

 

Meski demikian, dalam perjalanan karir Mulyadi,  pada saat reformasi berjalan, dia beralih menjadi anggota PDI Perjuangan dan sempat menjadi ketua DPC Lebak tahun 2001.

 

Yang terakhir ini juga menarik, karena PDIP sudah jelas menolak jabatan presiden tiga periode. Dari sisi ini maka, kalau Mulyadi berseberangan dengan kebijakan PDIP.

 

Kalau begitu, mungkinkah kader PDIP di tingkat bawah itu mulai digarap? Namun, satu hal lagi, kemungkinan bisa juga Mulyadi sudah bukan kader partai mana pun, tapi dia masih punya pengaruh luas di Lebak, Banten.

 

Pemulihan Ekonomi 

Dalam pernyataannya, Mulyadi Jayabaya mengungkapkan ralasan bahwa situasi pandemi Covid-19 yang belum juga selesai dan adanya dampak  perang Rusia-Ukraina membuat pemangku kebijakan yakni Presiden harus berfokus dalam pengamanan ekonomi nasional.

 

"Yang terpenting itu saat ini  adalah pemulihan ekonomi, jika ekonomi pulih dan aman. Maka kesejahteraan rakyat juga bisa terjamin," katanya.

 

JB juga berharap kedatangan Menko Marvest juga dapat membawa investasi ke Kabupaten Lebak  guna kemajuan wilayah yang kini masih masuk ke wilayah tertinggal.

 

"Mudah-mudahan dengan datangnya Pak Luhut ke sini, maka dapat memikirkan investasi guna memajukan Banten," katanya.

 

Diketahui, dalam kunjungan ini, Menko Marvest juga sempat memeriksa progres pengerjaan Jalan Tol Serang-Panimbang sesi kedua. (poskota)



 

SANCAnews.id – Isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang diupayakan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo tidak mendapat dukungan publik, termasuk dua kelompok yang dijadikan dasar argumen oleh mereka.

 

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan berpendapat, dua kelompok yang sangat jelas melawan arus isu penundaan pemilu adalah kelompok pengusaha dan lembaga-lembaga survei.

 

Anthony mengutip temuan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menemukan sangat sedikit publik mendukung penundaan pemilu, dari total 1.220 responden survei yang diselenggarakan pada 13 sampai 20 Maret 2022.

 

"Banyak lembaga survei balik badan, ternyata yang dukung Jokowi 3 periode hanya 5 persen," ujar Anthony melalui akun Twitternya pada Sabtu (2/4).

 

Hasil lembaga survei tersebut menegasikan klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa hasil olah big data menunjukkan mayoritas pendukung partai yang menolak isu penundaan pemilu seperti PDIP, Demokrat, dan PKS, justru mayoritas mendukung.

 

Akan tetapi, Anthony kekinian mendapati pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, yang mengaku tidak pernah diajak siapapun membahas isu penundaan pemilu.

 

Pada saat awal isu penundaan pemilu ini dimunculkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, para pengusaha disebut-sebut menjadi penggagas ide penundaan pemilu.

 

"Kini pengusaha juga balik badan, bantah klaim Menteri Bahlil bahwa pengusaha dukung penundaan pemilu," imbuh ANthony menegaskan.

 

Maka dari itu, Anthony meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat menterinya yang mengupayakan penundaan pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden.

 

"Pembohong publik wajib diberhentikan!" demikian Anthony. (rmol)



 

SANCAnews.id – Selama menjadi seorang pendakwah ustaz Adi Hidayat pernah diminta orang Kristen untuk mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan.

 

Momen menarik tersebut diketahui dari unggahan video di kanal youtube Audio Dakwah belum lama ini.

 

"Saya pernah ditanya, ustaz kenapa anda tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan? Isa kan salah satu makhluk yang diciptakan tanpa bapak," kata ustaz Adi Hidayat menirukan pertanyaan jemaahnya.

 

Mengetahui pertanyaan itu, ustaz Adi Hidayat langsung memberikan penjelasan dengan membandingkan kelahiran Nabi Adam.

 

"Mohon maaf, kalau Nabi Isa ditetapkan  sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak. Saya tanya balik kenapa Nabi Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan," papar ustaz Adi Hidayat.

 

"Nabi Adam lebih hebat dari Nabi Isya, karena lahir tanpa bapak dan ibu," sambungnya.

 

Rupanya orang Kristen tersebut terus mengelak dengan mengatakan kehebatan Nabi Isya yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.

 

"Tapi ustaz, Nabi Isya kan bisa menghidupkan orang mati. Lalu saya tegaskan makhluk yang bisa menghidupkan orang mati tak hanya Nabi Isya,"

 

"Nabi Ibrahim juga pernah diizinkan Allah menghidupkan orang mati dan caranya lebih hebat dari Nabi Isa. Buka surat Al-Baqarah ayat 260," tegas ustaz Adi Hidayat

 

Setelah mendapat jawaban dari ustaz Adi Hidayat. Orang Kristen ini pun sudah tak bisa mengelak dan berkata-kata lagi.

 

Sontak saja unggahan video ini langsung dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit dari mereka yang ramai memberikan tanggapan beragam.

 

"Sungguh logis penjelasan tuan guru kita, insya Allah ustaz Adi Hidayat diberi umur panjang oleh Allah amin," ucap akun Tausiyah Isla**.

 

"Masya Allah pak ustaz, kalau non muslim yang berakal sehat insya Allah memahami dan lekas memeluk agama Islam berpedoman pada Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad," tutur akun Duren**.

 

"Ustaz Adi memang cerdas banget masya Allah. Semuanya dibahas dengan dasar yang jelas. Barakallah ustaz," imbuh akun Erina**.

 

"Ceramah yang smart, berilmu, sangat bermanfaat bagi jemaahnya, menambah ketaqwaan dan keimanan kepada Allah," ungkap akun Lathifah Yasmin**. (suara)



 

SANCAnews.id – Anggota DPR RI Fadli Zon memberikan tanggapan mengenai kebijakan baru terkait seleksi calon prajurit TNI.

 

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan agar keturunan anggota PKI untuk mendaftar TNI.

 

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Fadli Zon tidak keberatan akan hal tersebut.

 

Pasalnya, ia mengatakan bahwa sejak masa reformasi tak ada larangan bagi keturunan PKI selama setia pada Pancasila.

 

"Sebenarnya tak ada larangan bagi keturunan PKI sejak reformasi, selama setia pada Pancasila dan RI," kata Fadli, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Jumat (1/4/2022).

 

Meski demikian, Fadli Zon menjelaskan bahwa berdasarkan TAP MPRS No 25/1966 dan UU No 27/1999 ideologi komunisme dan PKI masih terlarang hingga kini.

 

Oleh karena itu, Fadli Zon mewanti-wanti agar tetap waspada.

 

"Namun kewaspadaan tetap perlu, karena masih ada yang berusaha memutarbalikan sejarah atau membelokkan sejarah seperti dalam kasus 'Kamus Sejarah' yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan nama KH Hasyim Asy'ari," bebernya.

 

Selain itu, Fadli Zon mewanti-wanti agar mewaspadai komunisme gaya baru.

 

"Juga komunisme 'gaya baru' yang perwujudannya seperti memecah belah bangsa, adu domba, anti agama termasuk Islamophobia," imbuhnya.

 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Kini, keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pun boleh mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

 

Hal itu disampaikan Jenderal Andika saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. (*)



 

SANCAnews.id – Pernyataan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang membolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftar sebagai calon anggota TNI mesti dijelaskan secara mendalam, apabila ingin mencegah persepsi publik yang mengira ada unsur politik di dalamnya.

 

Begitu saran dari Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/4).

 

"TNI harus menjelaskan secara clear apakah pandangan itu merepresentasikan sikap pribadi Panglima TNI ataukah sikap TNI secara kelembagaan? Apa motif di balik statemen hingga tiba-tiba memunculkan narasi itu?" ujar Khoirul Umam.

 

Per hari ini, Khoirul Umam tidak melihat adanya ancaman riil dalam dari elemen kekuatan sosialis-komunis di Indonesia.

 

Namun menurutnya, akan berbahaya apabila Andika Perkasa hanya melemparkan wacana yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Sebab bukan tidak mungkin masyarakat berpikir pernyataan Panglima TNI itu hanya untuk kepentingan politis semata.

 

"Tentu kita tidak ingin statemen Panglima TNI itu dimaknai sebagai 'kegenitan politik' untuk mencari perhatian dari kekuatan politik tertentu," tutur Khoirul Umam.

 

Lebih lanjut, Khoirul Umam tidak mempersoalkan apabila dalam pernyataannya Andika Perkasa memiliki spirit rekonsiliasi politik atas luka sejarah masa lalu, bahkan menurutnya perlu didukung.

 

"Namun tetap, kebijakan Panglima TNI dalam konteks ini sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pandangan pribadi saja, tetapi juga didasarkan pada basis kajian sosial-politik dan pertahanan yang solid dan memadai," harapnya.

 

"Termasuk mengakomodir pendapat para senior-senior TNI yang selama ini juga memiliki basis pertimbangan yang matang dan proporsional," tandas Khoirul Umam. ***


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.