SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel blak-blakkan sempat mengobrol dengan Munarman, terdakwa kasus terorisme yang dia bela beberapa waktu lalu. Noel dihadirkan oleh jaksa dalam kapasitasnya sebagai saksi meringankan Munarman.

Noel mengaku terharu karena sempat dipeluk oleh Munarman. Munarman bilang dirinya khawatir karena kemauan Noel menjadi saksi justru berdampak buruk pada posisinya sebagai komisaris utama anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra.

"Munarman meluk saya, bahkan dia mengkhawatirkan posisi saya itu. Itu yang membuat saya kaget. Kalau seorang teroris tentu tidak punya rasa kemanusiaan, apalagi saya seorang Kristen. Dia tahu saya seorang Kristen karena saya Immanuel,"kata Noel dilansir lewat kanal Youtube Realita TV, Selasa, 29 Maret.

Kekhawatiran Munarman rupanya terbukti. Saat ini Noel sudah dipecat dari posisinya sebagai komisaris utama. Menurut Noel, kehadirannya sebagai saksi semata-mata bentuk rekonsiliasi.

Dirinya tidak menginginkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang terjadi keterpecahan yang tajam di masyarakat. Seperti istilah yang sering digunakan saat ini, yaitu cebong untuk pendukung pemerintahan dan kampret sebagai lawan dari pemerintahan.

"Saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah Indonesia, saya adalah Pancasila maka saya membela kawan saya. Saya meringankan kawan saya dalam kasusnya itu hak konstitusi. Itulah Indonesia, itulah Pancasila, kemanusiaan keadilan persatuan dan sebagainya," tegas Noel.

Noel heran, bila tujuan rekonsiliasi yang dia perjuangkan justru direspons negatif bahkan cacian. Paling menjengkelkan, Noel kemudian difitnah sebagai bagian dari teroris itu sendiri.

"Saya mempraktekkan ideologi yang saya anut hari ini tapi saya difitnah, saya sebagai teroris pendukung khilafah, kadrun dan sebagainya. Bahkan ada yang terakhir dibilang new kadrun, atau kadrun varian baru," terang Noel.

Atas situasi ini Noel meminta Presiden Joko Widodo berani untuk bersikap memberikan atensi atas perpecahan yang masih ada meski Pemilu 2019 telah berlalu. (voi)

SANCAnews.id – KH Abdul Qohar Al-Qudsi resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (Ketum PA) 212. Pergantian susunan pengurus tersebut terhitung mulai hari ini, Selasa (29/3/2022).

Demikian hal itu dibenarkan oleh eks Ketua PA 212, Slamet Maarif saat dikonfirmasi sore ini. Kekinian, Slamet menjabat sebagai Sekretaris Majelis Syuro PA 212.

"Betul, Abdul Qohar Al-Qudsi jadi Ketua Umum PA 212 terhitung hari ini," kata Slamet.

Slamet juga memberikan susunan pengurus melalui poster yang dia kirim melalui pesan singkat WhatsApp.

Adapun nama Habib Rizieq Shihab masuk dalam susunan pengurus sebagai Pembina PA 212.

Kemudian, Ketua Dewan Majelis Syuro dijabat oleh Muhammad Yusuf Martak.

Sedangkan, Wakil ketua Dewan Syuro dijabat oleh Nasir Zein dan Sekretaris Dewan Syuro dijabat oleh Slamet Maarif.

Untuk posisi Wakil Ketua Umum dijabat oleh Bernard Abdul Jabbar dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Uus Sholihuddin. (suara)

SANCAnews.id – Puluhan orang yang tergabung dalam solidaritas masyarakat dan mahasiswa menggelar demonstrasi damai di Manokwari. Massa  mendesak pembebasan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Massa aksi yang berjumlah 30 an orang ini menggelar demonstrasi damai yang dipusatkan di jalan Trikora Wosi tepatnya di traffic light Haji Bauw. Dengan membentangkan spanduk dan membawa pamflet, massa menuntut pembebasan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Solidaritas masyarakat dan mahasiswa di Manokwari ini, menilai proses penegakkan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan direktur Lokataru dan koordinator Kontras ini, tidak adil dan wujud dari upaya membungkam demokrasi.

Aksi demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian, juga oleh para Intelijen. Aksi demonstrasi damai yang dipusatkan di salah satu titik keramaian di kota Manokwari itu, tidak mengganggu arus lalu lintas. Usai berorasi selama lebih kurang 2 jam. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (kompas)

SANCAnews.id – Sejumlah pakar pendidikan menyoroti penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Salah satu alasannya karena dalam draf yang beredar di masyarakat diduga frasa madrasah dihapus dalam RUU Sisdiknas tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam waktu dekat untuk menjelaskan ihwal persoalan tersebut.

"Salah satu poin dengan konsorsium pendidikan Indonesia itu dan beberapa elemen, rekomendasinya mengundang Mas Nadiem, semoga bisa minggu-minggu depan," kata Nadiem kepada Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Politikus PKB itu menyatakan, hingga kini pihaknya belum menerima draf RUU Sisdiknas tersebut. Oleh sebab itu, dirinya belum bisa memastikan apakah frasa madrasah dihilangkan atau tidak.

"Kita sampaikan bahwa sampai hari ini Komisi X draf ini terkait RUU Sisdiknas. Tahapannya memang masih di level pemerintah," ujarnya.

Ia menyayangkan pihak Kemendikbudristek yang terkesan cuek dalam menanggapi persoalan tersebut.

Dirinya mendesak agar Nadiem Makarim memberikan intruksi kepada jajarannya agar lebih melibatkan entitas pendidikan dalam menyusun RUU Sisdiknas.

"Pada konteks ini saya mengkritik, artinya perluasan partisipasi pelibatan dan sifatnya substantif itu kalau melihat laporan dan berbagai aduan itu belum maksimal," ujarnya.

Selain itu, ia menyayangkan adanya kebocoran data draf RUU Sisdiknas yang bisa sampai ke publik, padahal legislatif pun belum menerimanya.

"Kita tidak tahu frasa madrasah hilang atau tidak. Itu kalau hilang, saya kira tidak tepat, karena semangat UU berdimensi, terekognisi. Madrasah adalah lembaga pendidikan sebelum negara ini lahir, mereka harus terekognisi. Itu salah, kalau (madrasah) sampai dihapus," katanya. *

SANCAnews.id – Hubungan personal antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dinilai tidak alamiah. Diduga ada makcomblang yang mempertemukan keduanya, dengan tujuan untuk mengamankan agenda tertentu.

"Soal rencana nikah Ketua MK, Anwar Usman dan adik Jokowi itu kalau kejadian berarti jodohan orang itu. Dan saya kira itu pasti ada makcomblangnya. Dugaan saya bisa jadi makcomblangnya orang Istana tuh," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (28/3).

Muslim menduga, tujuan makcomblang menjodohkan Anwar dengan Idayati adalah agar urusan Presiden di MK bisa lancar.

"Idenya barangkali, kalau Ketua MK bisa jadi ipar presiden, urusan Presiden di MK bisa lancar dan beres, barangkali?" cetus Muslim.

Dengan demikian, agar anggapan itu terbantahkan, Anwar Usman harus membuktikannya dengan cara mundur dari posisi Hakim Konstitusi.

"Biar virus KKN tidak semakin ganas menularnya. Karena KKN adalah salah satu musuh negara dan amanat reformasi yang wajib ditumpas," pungkas Muslim. ***