SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini, Senin (28/3/2022). Menurut BEM SI, penundaan Pemilu 2024 hanya akan menciderai kaderisasi para pemuda.

"Disayangkan tidak ada pemilu di 2024. Kami tidak ingin adanya penundaan karena itu dapat menciderai kaderisasi pemuda," kata Koordinator BEM SI, Lutfhi Yufrizal di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Menurut Luthfi, gelaran Pemilu 2024 bisa menggantikan kaum tua yang jabatannya sebentar lagi usai. Dia mengklaim, kaum muda dapat menggantikan kaum tua untuk ke depannya.

"Yang seharusnya bisa menggantikan kaum-kaum tua yang saat ini istilahnya sudah selesai masa jabatannya. Kami ingin menggantikannya, karena kami sudah siap dengan hal-hal tersebut," sebut dia.

Tertahan di Patung Kuda

Massa BEM SI yang sedianya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Hanya saja, massa aksi tertahan di kawasan Patung Kuda.

Lutfhi Yufrizal mengatakan, pihaknya sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar bisa mendekat ke kawasan Istana Negara. Sebab, tujuan mereka memang berunjuk rasa di sana.

"Kami saat ini sedang benegosiasi dengan pihak kepolisian. Kami meminta sampai sedekat mungkin ke Istana. Karna memang tujuan kami ke Istana gitu. Bukan di sini. Istilahnya kami terlalu jauh kalau di sini," kata Luthfi.

Luthfi melanjutkan, jika selama ini, masyarakat yang hendak berunjuk rasa tidak pernah bisa mendekat ke Istana Negara. Kata dia, massa yang berunjuk rasa hanya tertahan di kawasan Patung Kuda.

"Kalau semisal kami nurut saja, makin kedepan aksi kami akan di sini terus. Kami tidak pernah dekat dengan Istana kita sendiri, Istana rakyat," papar dia.

Merujuk pada informasi yang dihimpun, kata Luthfi, pihaknya sedang meminta perwakilan KSP untuk menemui massa aksi. Namun, jika memungkinkan, massa hendak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini lagi minta KSP istana untuk menemui kami. Tapi kalau massa aksi kami masih di sini, kami minta Presiden langsung untuk terjun ke sini," ucap Luthfi.

Pantauan di lokasi, massa aksi tiba sekitar pukul 12.00 WIB. Sedianya, massa BEM SI mengagendakan aksi unjuk rasa berlangsung pukul 10.00 WIB di kawasan Istana Negara.

Saat ini, massa sedang berorasi terkait sejumlah tuntutan yang mereka serukan. Mulai dari mendesak pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok hingga tetap menyelenggarakan Pemilu 2024. (suara)

SANCAnews.id – Satu per satu investor pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dikabarkan mundur.

Setelah perusahaan keuangan multinasional asal Jepang, Softbak memutuskan batal berinvestasi di IKN Nusantara. Dua konsorsium pembangunan megaproyek di Kalimantan Timur ini, juga dikabarkan menarik diri.

Meski belum jelas konsorsium yang dikabarkan mundur, kabar ini tentu menjadi pukulan bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik pada pembangunan IKN Nusantara.

Kepercayaan publik akan semakin sulit didapat, setela SoftBank, membatalkan komitmennya untuk tanam modal dana hingga 40 miliar dolar AS dalam proyek tersebut.

Pada sisi lain, pemerintah telah menggencarkan pencarian investor untuk pembangunan IKN. Terbaru, ada dua negara yang tengah dijajaki yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). (rmol)

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith akan menjalani sidang perdana pada Selasa besok (28/3) secara virtual. Ia akan disidang atas kasus penyebaran berita bohong.

"Terdakwanya (dihadirkan) virtual. Sidangnya di PN Bandung," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Dalyursa, di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (28/3).

Untuk pengamanan, PN Bandung sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal itu untuk mengantisipasi massa yang kemungkinan hadir langsung di PN Bandung.

"Dari pihak kami dan Kejaksaan sudah kordinasi dengan pihak Kepolisian," tambahnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Pihaknya juga akan membatasi pengunjung yang masuk ke ruang sidang. Bahkan, protokol kesehatan ketat dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Nanti mungkin dibatasi, soalnya ini masalahnya pasti meledak, ini sidang pertama, nanti kalau sudah tuntutan," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bahar dan pengunggah video dianggap melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1E KUHPidana.

Habib Bahar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Polda Jabar. Ia ditetapkan tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramah.

Selain Bahar, tersangka lain yakni Tatang Rustandi juga turut dilimpahkan ke Kejaksaan. Tatang merupakan pengunggah video ceramah Bahar. (*)

SANCAnews.id – Direktur Lokataru Haris Azhar menyoroti pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPR Puan Maharani di Bali, Kamis, 24 Maret 2022.

Menurutnya, pertemuan yang dilakukan saat sarapan di salah satu tempat makan di Bali itu sebagai bagian dari geriliya politik untuk memuluskan wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Ketika ada gerilya-gerilya, mungkin banyak teman-teman melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Panjaitan. Nah lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan," kata dia dalam diskusi virtual IM57+ Institute, Sabtu, 26 Maret 2022.

Upaya untuk memuluskan wacana tersebut, kata dia, semakin mengikis demokrasi di Indonesia. Ia berujar segala cara akan terus mereka tempuh hanya untuk memuluskan kepentingan pribadi yang melatar belakangi selama ini.

"Satu periode lagi, setelah satu periode, satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya nanti gayanya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana, dibanting sini, yang penting rasanya sedap buat mereka," ucap Haris.

Oleh sebab itu, Haris menekankan, salah satu cara utama untuk mengganggalkan ancaman terhadap demokrasi itu adalah berani untuk melawannya. Caranya, dengan terus memperkuat solidaritas dan menggencarkan aksi pengawasan.

"Yang menghidupkan demokrasi, yang menghidupkan fakta, adalah masyarakat lewat forum-forum solidaritas, aksi-aksi lewat keberanian. Kalau solidaritas, aksi meredup, takut dan kalah pada buzzer, tahanan dan soal panggilan, ya kita suda innalillah, maka kita akan diperbudak sama rezim oligarki," tegas Haris.

Upaya ini menurutnya penting dipelihara karena rezim yang berkuasa saat ini naik dengan banyak kepalsuan-kepalsuan yang dibawa selama masa kampanye. Lalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang disebutnya telah berlumuran darah.

"Bahkan dikasih jabatan-jabatan, lalu melupakan janji-janjinya, banyak yang dilupakan, apalagi yang tidak memberikan kenikmatan, atau menyulitkan. Akhirnya ruang kekuasaan atau political space itu hanya untuk mengembangkan bisnis orang-orang yang ada di sana," ucap dia.

Dari berbagai riset yang sudah banyak beredar sebelumnya, Haris mengingatkan bahwa tergambar sejumlah pengisi jajaran kabinet pemerintahan saat ini dan anggota DPR atau parlemen berisi para pebisnis.

"Makanya terlihat dalam Undang-undang Omnibus dari tim pengarahnya yang diisi para pebisnis dan di bawah koordinir Airlangga Hartarto dan agendanya memang agenda untuk kelancaran berbisnis, dan sebetulnya ini yang menjadi praktik kekuasana bagaimana memuluskan dan memastikan agenda cuan mereka bisa berjalan," ujar Haris Azhar. (tempo)

SANCAnews.id – Tak hanya soal wacana penundaan Pemilu 2024, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kini mendapat kritikan terkait diizinkannya kembali umat Muslim menjalankan shalat Tarawih berjamaah di masjid.

Meski ada pelonggaran, ternyata masih ada persyaratan yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menjalankan ibadah khusus bulan Ramadhan itu. Syarat itu adalah seluruh masyarakat sudah mendapat vaksis dosis ketiga alias booster.

Kebijakan ini kontan mendapat sorotan keras dari Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama. Menurut Haris, Luhut terlalu melebar mengurusi permasalahan ibadah umat muslim.

"Setiap masuk bulan Ramadhan selalu saja begini, urus saja urusanmu yang lain pak, jangan campuri ibadah kami umat muslim," ujarnya melalui akun Twitter @knpiharis yang dikutip Redaksi, Minggu (27/3).

"Kemarin di Mandalika apakah sudah booster semua?" sindir Haris.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu lalu (19/3), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan umat muslim sudah bisa menjalankan shalat tarawih berjamaah di masjid.

Namun, tetap ada upaya pencegahan penularan Covid-19 yang harus dilakukan masyarakat. Selain rajin mencuci tangan, memakai masker, warga yang akan melaksanakan shalat tarawih di masjid telah menerima vaksin booster Covid-19.

"Tarawih boleh," ucap Luhut. "Makanya nanti mau puasa ini supaya semua (dapat) booster, supaya nanti Ramadhan bisa lebih bebas. Kalau tarawih bisa lebih bebas, (barisan) rapat, tapi tangan dicuci, ini (masker) pasang, booster," kata Luhut.

Pernyataan Luhut ini, menurut Haris, sudah berlebihan, "Ingat pak, kau bukan Presiden, semua urusan mau kau atur," pungkas Haris. (rmol)