SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB) menembak mati seorang prajurit TNI atas nama Letnan Mar Moh. Iqbal. Dia ditembak di tangan kanan. Tidak hanya Iqbal, sejumlah tentara juga terluka dalam serangan itu.

Netizen juga ikut menyoroti kasus ini. Dilihat VIVA di Twitter, Minggu 27 Maret 2022, Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman jadi salah satu tranding di Twitter.

Netizen menyenggol nama Dudung dan mengkaitkan pernyataan dia yang menyebut KKB sebagai saudaranya bukan musuh. Berikut komentar netizen yang dikutip VIVA, di antaranya:

@istanalurah: Saudaranya Dudung Baliho Melakukan Peyerangan Dan Menembak Komandan Peleton Marinir??

Seharusnya Dudung Baliho Di krim ke Papua. Untuk Meredakan Konflik Tersebut, Bukannya KKB Saudara Dudung Baliho yang Dirangkul

@haru_mawon: Teroris yg dianggap Saudara, KKB Papua, Dudung

@YahyaFauzi: banser mana banser ?? katanya garda terdepan NKRI???  kata Pak Jendral Dudung KKB saudara, jadi saudara boleh bunuh 10 TNI ????

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Jayapura, Papua pada November 2021 lalu, Jenderal Dudung memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan. Dudung menegaskan, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

KKB, kata Dudung, adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung di Jayapura.

Diketahui, KKB menembak prajurit TNI Pos Marinir Perikanan Quari Bawah yang sedang bertugas di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Sabtu, 24 Maret 2022. Hal itu disampaikan Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E. dalam keterangannya.

“Ini merupakan sekian kalinya, gerombolan KST melakukan aksinya selain membunuh warga sipil juga menembak dan membunuh aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara,” ujar Letkol Inf Candra Kurniawan. (viva)

SANCAnews.id – Penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dinilai aneh. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi (Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebab, dalam UU Nomor 28/1999 yang antara lain disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam memastikan penyelenggaran negara bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satunya menyampaikan masukan dan saran.

"Saya melihat apa yang diurai oleh Fatia di dalam channel (YouTube Haris Azhar) itu lebih merupakan saran agar penyelenggara negara bersih dan bebas dari KKN sebagaimana yang dititipkan oleh UU," kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam webinar yang diselenggarakan oleh IM57+ bertajuk "Dampak Penetapan Tersangka Fatia & Haris terhadap Riset Investigatif HAM, Anti Korupsi dan Lingkungan Hidup" pada Sabtu (26/3).

Menurut Feri, UU memerintahkan penyelenggara negara tidak boleh melaporkan warga negara yang berpartisipasi memberikan masukan. Yang harus dilakukan penyelenggara negara adalah menyampaikan apa yang dianggap benar ke publik.

"Jadi bukan melaporkan," tegasnya.

"Jadi aneh juga kalau publik disuruh memberikan saran lalu setelah memberikan saran, masukan, dan kritik atau apapun itu, malah kemudian dipidanakan," imbuhnya menegaskan.

Feri meyakini Luhut Binsar Pandjaitan dan orang-orang di sekitarnya pasti mengerti dan membaca UU. Sehingga, seharusnya tidak perlu ada pelaporan terhadap Haris dan Fatia.

"Tetapi ini memang lebih semangat otoritarianisme, memastikan seluruh orang yang berbeda sudut pandang ya dilaporkan," sesalnya.

Bahkan, lanjut Feri, dalam UUD Pasal 28 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pandangannya. Selain itu, pada Pasal 28 F juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengelola informasi dan menyampaikannya dalam berbagai bentuk, dalam bentuk media sekalipun yang dianggapnya penting agar informasi itu bisa didengarkan oleh orang lain.

"Jadi secara konstitusional Bang Haris dan Fatia dilindungi oleh UU," tegasnya lagi.

"Tapi sekali lagi, mungkin Pak Luhut tidak baca UU. Itu saja," demikian Feri. (rmol)

SANCAnews.id – Upaya kriminalisasi terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan tidak membuat gentar dua aktivis HAM itu.

Fatia menegaskan, penerapan pasal pencemaran nama baik yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap dirinya dan Haris Azhar sangat tidak berdasar.

Sebab, selain tidak hanya menyebutkan secara spesifik nama Luhut, Fatia menyebut podcast di kanal YouTube Haris Azhar sama sekali tidak untuk merugikan seseorang.

"Tapi lebih untuk kepentingan publik, untuk membuka fakta terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sesuai dengan isi dari riset," tegasnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh IM57+ bertajuk "Dampak Penetapan Tersangka Fatia dan Haris terhadap Riset Investigatif HAM, Anti Korupsi dan Lingkungan Hidup" pada Sabtu (26/3).

Fatia menguraikan, riset yang dilakukan oleh sembilan organisasi dalam hal ini; YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia ingin memotret tiga keterkaitan antara situasi militerisme di Papua, kaitannya dengan bisnis tambang di Papua, yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Jadi, dari tiga variabel tersebut, itu ingin memperlihatkan bahwa memang ada kaitannya antara penerjunan operasi militer yang ilegal ke Papua dengan bisnis militer yang ada di Papua," ungkapnya.

Masih dalam riset tersebut, Fatia mengatakan pihaknya telah mencoba menyurati Mabes TNI terkait berapa jumlah personil yang diterjunkan ke Papua, tapi tidak direspons. Akhirnya, pihaknya pun monitoring data bahwa ada sekitar 21 ribu pasukan dan itu belum jelas. 

"Tidak jelas mau ke mana aja, apakah ada yang mutasi, apakah berkurang atau bertambah. Tapi, pada akhirnya kita menemukan konklusi dari pemantauan, media, juga jaringan lokal yang memonitoring terkait situasi militer di sana," ucapnya.

Sementara, di Intan Jaya sendiri pun ada sekitar 3 ribuan pasukan militer yang di mana ketika berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu tidak sebanding dengan jumlah KKB itu sendiri.

Bahkan sebetulnya, jika melihat peta Koramil, peta pos-pos militernya itu sangat berdekatan ataupun mengitari area dari konsesi tambang yang ada di Intan Jaya.

"Jadi, kita melihat bahwa sebetulnya apakah modus dari si penerjunan militer ini? Apakah untuk menggambarkan aktivitas korporasi atau memang untuk keamanan orang-orang Papua?" cetusnya.

Terlebih, masih kata Fatia, juga tidak hanya disebutkan spesifik satu nama Luhut Binsar Panjaitan saja. Tetapi, masih banyak beberapa nama purnawirawan yang terlibat di dalam bisnis militer di Papua.

Selain itu, ada juga yang masih aktif sebagai militer dan bahkan beberapa diantaranya berkaitan atau memiliki keterkaitan dengan bisnis ataupun upaya pengamanan terhadap korporasi tambang yang ada di Papua.

"Jadi sebetulnya, kalau misalkan dikaitkan dengan pencemaran nama baik, tidak berdasar. Karena semua yang diucapkan di dalam YouTube itu adalah berdasarkan dari hasil riset yang ditemukan oleh 9 organisasi," tegasnya.

Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Dewan Penasihat IM57+ Institute Sujanarko, dan Direktur Pusako Andalas Feri Amsari. (rmol)

SANCAnews.id – Penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan terus menuai reaksi.

Teranyar, kriminalisasi terhadap dua aktivis HAM yang dilakukan oleh Menko Marvest dilawan oleh sembilan organisasi masyarakat sipil yang melakukan riset berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" dan diunggah ke kanal YouTube milik Haris Azhar. 

Sembilan organsiasi itu adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.

Menanggapi hal itu, Haris Azhar menilai bahwa pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh sembilan organisasi masyarakat sipil itu tidak ada yang salah. Mulai dari metodologi penulisan, riset, upaya penegakan hukum itu semua sudah tepat.

"Yang persoalan adalah bukan soal metodologinya, tapi soal kekuasaan," ujar Haris Azhar dalam webinar yang diselenggarakan oleh IM57+ bertajuk "Dampak Penetapan Tersangka Fatia & Haris terhadap Riset Investigatif HAM, Anti Korupsi dan Lingkungan Hidup" pada Sabtu (26/3).

Menurut Haris, dalam hasil riset itu justru digambarkan sangat jelas bahwa terjadi kerumitan antara kekuasaan dengan pelaksana bisnis.

"Dan ternyata si pelaksana bisnis adalah orang yang sangat powerful, artinya cukup dominan," kata Haris Azhar.

Namun begitu, mantan Koordinator KontraS ini meyakini hasil riset dari sembilan organisasi masyarakat sipil akan menemukan titik terang. Sebab, kata Haris, kekuasaan yang anti dengan sains dan kebenaran akan berkahir dengan sendirinya. 

"Upaya pukulan balik terhadap fakta dan pendekatan metodologi ilmu, ini saya meyakini, saya yakin betul, ini hanya sesaat. Karena kekuasaan yang dibangun tanpa ilmu pengetahuan, tanpa kebenaran, ia akan mengalami satu down fall moment, akan berkahir," tuturnya.

Akan tetapi, peristiwa fakta-fakta represi-represi seperti ini yang ia dan rekan-rekan aktivis lainnya rasakan, itu secara otomatis akan terdokumentasi dan menjadi stimulus untuk tata kelola governance yang baru.

"Karena kebijakan-kebijakan yang anti sains anti kebenaran, atau pendekatan sains hanya untuk menjustifikasi kecurangan, itu nanti dia akan rontok dan dia meminta pertolongan," katanya.

"Kalaupun kita tidak bisa melakukan tata kelola nanti mereka sendiri yang akan meminta pertolongan tersebut, karena situasinya sudah makin mengkhawatirkan," demikian Haris Azhar.

Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Dewan Penasihat IM57+ Institute Sujanarko, dan Direktur Pusako Andalas Feri Amsari dan yang lainnya. (rmol)

SANCAnews.id – Warga Kelurahan Sri Meranti dan Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, kesal merasa dibohongi saat diminta hadir untuk bagi-bagi minyak goreng di GOR Kompleks Stadion Kaharuddin Nasution, Jumat 25 Maret 2022.

Ternyata, usai mendapat kupon bagi-bagi sembako, acara tersebut bukanlah aksi sosial, melainkan gerakan politik dukungan sekaligus deklarasi para relawan menyerukan kesetiaan dan satu komando bersama Joko Widodo di 2024.

Deklarasi "2024setiabersamajokowi, dan #Joomkitebesamepakjokowi2024 ini juga diiming-imingi door prize lainnya yang disediakan 8 relawan Jokowi, RI Satu Jokowi, KOBAR, BaraJP, GK Jokowi, Bravo 5, Sedulur Jokowi, Posraya, dan Almisbat.

Pantauan di lokasi acara, terlihat sejumlah panitia sibuk memberi kupon door prize ke setiap warga yang masuk, tapi bukan kupon sembako.

Masyarakat terlihat gembira, datang membawa keluarga dan ada yang meninggalkan urusan dapur demi menghadiri kegiatan tersebut.

Namun, kegiatan yang di gelar justru acar menunjukkan hasil pembangunan infratrukstur dari hasil kinerja Presiden Joko Widodo selama 5 tahun.

Terlihat di dalam GOR bertuliskan spanduk slogan kata-kata penarik, "2024setiabersamajokowi, #Joomkitebesamepakjokowi2024#. Selain itu, ada juga kegiatan vaksin massal.

Dijanjikan Minyak Goreng Murah, Ternyata Deklarasi Relawan Dukung Jokowi

WARGA menghadiri deklarasi 8 relawan menyatakan kesetiannya dukung Jokowi hingga 2024 di GOR Rumbai, Jumat 25 Maret 2022

Namun hingga dua jam berlalu, keramaian mulai berkurang. Alasannya, sembako ditunggu tak kunjung dibagi. Warga yang hadir menunjukkan ekspresi kecewa, mulai berangsur-angsur meninggalkan GOR lalu pulang.

Relly (54), warga Sri Meranti yang hadir mengatakan, kedatangannya ke lokasi karena ada informasi akan diberikan sembako dan diarahkan mengambil kupon di Stadion.

"Kemarin Ketua RT di Kelurahan menyuruh datang ke sini (GOR) untuk ngambil kupon dan Pemerintah akan beri sembako melalui RT," katanya di lokasi acara.

Tak hanya Relly, Firman, warga Umban Sari juga mendapat informasi dari temannya ada acara bagi-bagi sembako di tempat olahraga itu. Setelah hadir, ia kaget ternyata acara relawan Presiden.

"Katanya akan diberikan sembako. Paling akal-akalan mau cari suara untuk 2024," tuturnya.

Karena sembako tak kunjung nampak, satu per satu warga pun terlihat meninggalkan kegiatan tersebut hingga acara itu berlanjut.

Informasi diperoleh dari seorang RT di Kelurahan Sri Meranti, warga yang datang ke GOR berada di dalam kompleks Stadion Kaharudin Nasution akan diberikan baju putih bertuliskan 'setiabersamajokowi' di lokasi acara.

Sementara itu dari rilis panitia yang diterima, 8 relawan pendukung Jokowi ikut dalam deklarasi tersebut antara lain RI Satu Jokowi, Kobar, BaraJP, GK Jokowi, Bravo 5, Sedulur Jokowi, Posraya, dan Almisbat.

Ketua Umum RI Satu Jokowi, Arif Ekasaputra, mengatakan para relawan yang kumpul hari ini menegaskan komitmen bersama untuk 2024 setia bersama Jokowi.

Menurut Arif, kesetiaan dan kerja nyata dari Presiden Jokowi dapat dirasakan dari segi pembangunan infrastruktur di Riau. Ia mencontohkan jalan tol, beri bukti, bukan sekadar janji.

Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat (Kobar), Sahat Martin Philip, menyatakan pemerintahan Jokowi adalah kepemimpinan selama ini diharapkan dan dicita-citakan oleh rakyat Indonesia.

"Sebenarnya Kobar menyuarakan Presiden Jokowi dapat lanjut satu periode lagi, 2024-2029," kata Komisaris BUMD Riau, PT PIR tersebut.

Sementara itu, Koordinator Relawan GK Jokowi Provinsi Riau, Rusli Ahmad, menjelaskan kedelapan organ pendukung Jokowi berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai tahun 2024.

"Perhatian Pak Jokowi pada rakyat Riau sudah luar biasa sekali. Urusan sertifikat tanah misalnya, langsung ke rumah-rumah. Dulu ke Dumai makan waktu sampai 6 jam, sekarang hanya 1 jam. Karena itu, kita pendukung setia Pak Jokowi, tahun 2024, kemana diarahkan Pak Jokowi, relawan ini akan satu komando," ungkap Ketua PW Nahdlatul Ulama Provinsi Riau tersebut.

Berikut poin komitmen yang dibacakan oleh ketujuh relawan pendukung Jokowi:

1. Selalu setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

2. Tetap bersatu, setia, tegak lurus, bersama mengawal Jokowi

3. Tetap satu komando, 2024 setia bersama Jokowi. (riauonline)