SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan kesediaannya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat bersilaturahmi ke kediaman tokoh masyarakat Kota Medan, Rahudman Harahap di Komplek Tasbi, Kota Medan, Senin (21/3).

"Saya siap menjadi presiden kedepannya," kata Rizal Ramli.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung soal utang Indonesia yang sudah menggunung. Sebagai tokoh yang sudah fasih di bidang ekonomi, RR, sapaan Rizal Ramli memiliki beragam solusi untuk mengatasi persoalan utang negara. Salah satunya dengan menggantikan utang dengan komitmen untuk menjaga lingkungan.

Saat ini, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan perekonomian yang terpuruk, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, sejumlah strategi perlu dilakukan pemerintah agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan lebih cepat. Ia lantas mencontohkan kebijakan yang ia keluarkan saat masih menjabat Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur untuk mengatasi krisis ekonomi yang sebelumnya terjadi.

“Kuncinya, kita harus menyelesaikan masalah dengan kebijakan yang pro pada rakyat, bukan dengan proyek,” sambungnya.

Pemerintah, kata Rizal, harus bisa memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat terlebih dahulu, karena konsumsi masyarakat merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar.

“Agar konsumsi masyarakat bisa meningkat, pemerintah harus membuat kebijakan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang beberapa menteri untuk datang ke Istana Merdeka pada Rabu (23/3/2022) besok. Undangan itu datang di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali berhembus.

Lalu apakah memang undangan berkunjung ke Istana itu erat kaitannya dengan reshuffle yang dirumorkan terjadi pada Rabu besok?

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan undangan untuk hadir ke Istana itu berkaitan dengan rapat terbatas. Johnny yang juga menjabat Sekretaris Partai NasDem mengatakan belum ada informasi terkait kabar reshuffle yang beredar.

"Besok saya ada undangan ratas," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2022).

Johnny berujar ratas yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi itu salah satu agendanya ialah membahas penyelenggaraan MotoGP pada pekan kemarin.

"Undangan ratasnya pasti masalah yang terkait lah. Salah satunya tentang penyelenggaraan MotoGP Mandalika itu, yang lain belum ada pembicaraannya," kata Johnny.

Ia menegaskan bahwa dalam rapat terbatas itu juga tidak semua menteri diundang. Kemungkinan hanya menteri-menteri terkait pembahasan agenda ratas yang akan hadir.

"Enggak. Hanya menteri-menteri kan rapat terbatas. Kalau rapat paripurna baru semuanya," kata Johnny.

Sementara itu, terkait dengan isu rehuffle yang kembali muncul, Johnny enggan untuk menanggapi. Ia berujar hal itu merupakan kewenangan Jokowi selaku presiden.

"Nah reshuffle itu domainnya presiden, jangan tanya sama saya," kata Johnny.

Isu Reshuffle 

Sebelumnya, sempat beredar kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal merombak atau reshuffle kursi Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Maret 2022.

Terkait itu, pihak Istana ikut buka suara untuk menjawab kabar tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan belum ada informasi resmi terkait kabar yang berhembus tersebut.

"Belum ada (informasi)," kata Heru saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (21/3/2022).

Kabar yang dimaksud itu ialah Jokowi hendak mereshuffle dua kursi menteri. Menteri pertama ialah Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dari isu itu disebutkan kalau Tito digantikan oleh eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto. Kemudian, menteri selanjutnya ialah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (*)

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, bakal memantau proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satu fokus utama adalah soal penyiapan lahan di IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Terkait hal ini, komisi antikorupsi tersebut menemukan adanya indikasi masalah klaim lahan dari pihak ketiga.

"KPK menemukan ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN," kata Ketua KPK, Firli Bahuri kepada awal media, Selasa, 22 Maret 2022.

Selain itu, KPK menyoroti terkait meningkatnya transaksi pertanahan di lahan sekitar IKN serta tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas.

Firli menambahkan, KPK juga bakal fokus memantau penyediaan tenaga kerja; pengelolaan aset-aset milik negara; proses pengadaan barang dan jasa; serta mekanisme pembiayaan. Terkait hal itu, KPK akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Dari hasil analisis sementara terhadap UU IKN dan draft Perpres tentang Otorita IKN, KPK setidaknya mendalami tiga hal, yaitu aspek tata negara, mekanisme khusus untuk pengadaan, dan fasilitas khusus pembiayaan," kata Firli.

KPK, ungkap Firli, sudah membentuk satuan tugas yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring; tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup); serta tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK).

Satgas tersebut memiliki tugas untuk melakukan pendampingan terhadap proyek pembangunan IKN Nusantara.

"KPK berharap dengan pendampingan ini dapat mendorong dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola dalam setiap tahapan proses pembangunan IKN Nusantara sehingga dapat mencegah celah dan potensi korupsi," imbuhnya. (viva)

SANCAnews.id – Mantan Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (22/3). Ia hadir di KPK untuk diperiksa terkiat kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Romahurmuziy atau akrab disapa Romi ini telah masuk ke ruang penyidik pada pukul 10.30 WIB.

Sebelumnya, Romi yang mengenakan kemeja dan jaket putih ini terlebih dahulu duduk di bangku ruang tunggu Lobby Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sembari membaca sebuah buku.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan bahwa tim penyidik memanggil Romi sebagai saksi.

"Hari ini pemeriksaan saksi TPK dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018 atas nama saksi Muchammad Romahurmuziy mantan Ketua Umum PPP," ujar Ali.

KPK diketahui sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi DAK tahun 2018 yang merupakan pengembangan dari terpidana Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2017-2018.

Namun demikian, KPK belum bisa membeberkan konstruksi perkara tersebut, termasuk pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. KPK baru akan mengumumkan tersangka pada saat dilakukan upaya paksa penahanan terhadap pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, salah seorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah, Rifa Surya selaku Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu periode Januari-Agustus 2018. (*)

SANCAnews.id – Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun menyoroti kasus hukum yang menjerat Munarman. Ia menyebut pihak yang yang menghukum orang tak bersalah adalah dajjal.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pernyataan itu diungkapkan Refly setelah adanya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Munarman dalam kasus dugaan tindakan terorisme. Menurutnya, Munarman dalam kasus tersebut tidak bersalah.

“Kalau orang tak bersalah dihukum, betapa dajjalnya orang-orang seperti itu (yang memberikan hukuman),” ujar Refly dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (22/3/2022).

Dalam kesempatan ini, Refly turut mengapresiasi Munarman yang menulis sendiri pembelaan (pledoi) untuk kasus tersebut. Diketahui jumlah halaman pledoi yang ditulis Munarman bahkan mencapai hampir 500 halaman.

Refly bahkan memuji pledoi Murnarman sudah seperti disertasi untuk syarat kelulusan S3. Ia menyebut, bukan tidak mungkin Munarman yang merupakan pengacara profesional bisa mendapatkan gelar S2 atau S3 berkat pledoi tersebut.

“Jangan-jangan setelah ini, Munarman bisa membuat disertasi tentang kasus ini. Dia bisa mendapatkan gelar S2 atau S3,” kata Refly.

"Munarman bahkan leading lawyer dalam kasus HRS (Habib Rizieq Shihab). Ketika dia sibuk membela HRS, dia kemudian diperkarakan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Munarman membacakan nota pembelaan atau pledoi setelah dituntut delapan tahun penjara. Hukuman itu dikurangi masa tahanan sementara dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Adapun pledoi yang ditulis Munarman berjudul “Perkara Topi Abu Nawas, Menolak Kezaliman, Fitnah, dan Rekayasa Kaum Tak Waras”. Ia membacakan sendiri pledoinya dalam sidang pembacaan nota pembelaaan pada Senin (21/3/2022) di PN Jakarta Timur.

Sebelumnya, JPU menilai bahwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan bermufakat jahat.

Akibatnya, Munarman dituntut dengan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (*)