SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ada dua momen besar yang jadi sorotan karena agenda itu diikuti oleh Presiden Jokowi. Adalah parade MotoGP di Jakarta, Rabu (16/3/2022) kemarin, serta kemah di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022).

Setidaknya dalam pantauan ERA, gerak gerik Jokowi menjadi magnet bagi banyak orang. Pertama, saat di IKN, Jokowi dibincangkan karena mau meluangkan waktu berkemah bersama pejabat di pulau Kalimantan.

Kedua adalah, Jokowi mau menyampaikan pesan terbuka kepada publik, kalau ia berharap banyak kepada event skala internasional MotoGP di Mandalika.

Makanya, kemarin ia menyempatkan waktu nongkrong bareng bersama beberapa pembalap yang sudah punya nama, seperti Marc Marquez.

Namun di luar dari itu, ada yang lebih unik. Di media sosial, sebuah akun membandingkan gaya Jokowi saat berfoto sendiri di IKN dan sewaktu diapit banyak pembalap di sekitar Istana Presiden.

Keunikannya adalah, saat berpose sendiri di lokasi IKN yang notabene masih hutan, Jokowi memakai masker. Taat dengan protokol kesehatan. Fotonya itu pun viral di media sosial.

Jokowi bersama pembalap MotoGP di area Istana Presiden (Setkab)

Anehnya, saat menerima pembalap yang akan memacu gasnya dalam event MotoGP di Mandalika, Jokowi dalam satu momen, melepas maskernya.

Tentu saja, gayanya ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini, disorot. "Sendirian di hutan pake masker, giliran rame-rame buka masker.. selisih 2 hari padahal, yang gila sebenarnya siapa sich?" tulis @BossTemlen di akun Twitter.

Untuk diketahui, sebenarnya saat menerima pembalap, Jokowi terus memakai maskernya. Gerak-geriknya terpantau dari banyak video yang beredar di dunia maya.

Tapi entah mengapa, Jokowi seakan 'kepeleset' dalam satu momen itu, saat ia tak bermasker. Lebih jauh, kalau kamu bisa memilih, kamu suka momen Jokowi saat di IKN atau menerima pembalap MotoGP di Istana Presiden?

SANCAnews.id – Kemunculan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam barisan pendukung penundaan pemilu semakin meningkatkan ketidakpedulian publik terhadap pemerintahan sekarang ini.

Hal itu lantaran pemerintah yang seharusnya menjaga demokrasi justru tampil menggerogoti cita-cita perjuangan 1998, khususnya tentang pembatasan masa jabanan presiden. 

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).

"Menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan. Miris. Mereka yang seharusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," kata Pangi.

Pangi menjelaskan, Luhut belum lama ini hadir di muka umum dengan menyatakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo agar menjabat kembali untuk periode yang ketiga.

Beriringan dengan itu, mantan Menko Marves itu juga menggunakan analisis big data untuk melegitimasi penundaan pemilu.

"Dia membuat heboh big data 110 juta suara rakyat menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Saya tantang Luhut ekspose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data?" ujar Pangi

Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini, Luhut dan sejumlah tokoh politik yang mengkampanyekan penundaan pemilu hanya anggota orkestrasi dari desain penundaan pemilu yang dibuat oleh oligarki.

"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu yang punya tangan-tangan di pemerintah," demikian Pangi. ***

SANCAnews.id – Sorotan tajam diarahkan Partai Demokrat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang terus dikembangkan dari lingkaran istana.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief bahkan menyebut Menko Mahfud terkesan melakukan pembiaran pada menteri-menteri yang menggunakan jabatan dan kedekatan dengan presiden untuk mengacak-acak demokrasi.

Setidaknya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah terbuka mewacanakan penundaan pemilu ini ke publik.

“Mudah-mudahan saya salah,” sambungnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis pagi (17/3).

Andi Arief berharap, Mahfud MD yang pernah berdarah dalam mengawal reformasi bisa tegas menyingkirkan para penumpang gelap, yang gerak kelajuannya sudah tidak searah dengan cita-cita reformasi.

“Pak Prof Mahfud MD sebagai saatnya tegas melawan mereka yang tak berkeringat dalam reformasi seperti Pak Jokowi, Pak Luhut dkk. Mereka penumpang gelap, bukan bagian kapal yang sudah bergerak sangat jauh,” tuturnya.

Terakhir, Andi Arief mengingatkan kepada Joko Widodo dan Luhut bahwa usia mereka memang sudah senja. Tapi Indonesia dan demokrasi adalah dua hal yang harus selalu ada. 

“Jutaan nasib rakyat tak boleh kalah dengan ambisi 2 orang,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 berserta GNPF Ulama menyurati Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka meminta agar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dihukum atas kasus dugaan penistaan agama.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, surat ini ditujukan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PA 212 menduga menduga sosok Menag yang kerap dipanggil dengan nama Gus Yaqut itu sudah melakukan penistaan agama.

Adapun dugaan kasus penistaan agama ini terkait menganalogikan pengeras suara masjid dengan gongongan anjing.

"Mendorong Polri agar berani memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Yaqut Cholil Coumas," kata Ketua Umum FPI KH Qurtubi Jaelani dalam surat terbuka, Kamis (17/3/2022).

Menurut Qurtubi, dengan melakukan proses hukum kepada Gus Yaqut, Polri bisa memperbaiki nama insititusi mereka yang rusak terkait kasus pembunuhan laskar FPI di kasus pelanggaran HAM KM 50.

Dalam surat terbuka ini, PA 212 juga menyoroti kasus dugaan penistaan agama lainnya. Diantaranya diduga dilakukan oleh Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Viktor Laiskodat hingga yang lagi viral saat ini, yakni pendeta Saifuddin Ibrahim.

"Serta kasus penistaan agama lainnya yang sudah dilaporkan namun stagnan," kata Qurtubi.

Surat terbuka ini dibuat pada 15 Maret 2022. Surat itu kemudian ditandatangani langsung oleh Qurtubi dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif serta Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak. *

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung secara menohok menguliti klaim "Big Data" Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini terkait klaim Luhut mengenai ada 110 juta pengguna media sosial yang menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, sosok yang akrab disapa RG ini menyebut jika Luhut beranggapan 110 Juta masyarakat Indonesia ingin Presiden Jokowi 3 periode, maka selebihnya menginginkan Presiden Jokowi mundur. Sisanya itu ada 160 juta masyarakat Indonesia.

Pernyataan Rocky Gerung itu diposting melalui kanal YouTube pribadinya, yakni di Rocky Gerung Official sebagaimana dilihat pada, Kamis 17 Maret 2022.

Meskipun Luhut mengakui tidak menginginkan Presiden Jokowi memperlanjang masa jabatan, tapi menurut RG, Luhut lah yang terus menerus mengkampanyekan penundaan itu.

“Kendati pak Luhut menganggap pak Jokowi tidak mengiginkan tapi pak Luhut sendiri yang terus menerus mengkampanyekan penundaan ini,” katanya RG seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

RG bahkan menyebut jika meskipun presiden tidak setuju dengan Luhut, harusnya sudah ditegur atau di resafel. Dia melanjutkan dengan menyebut jika yang masuk akal menurut Luhut adalah perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan percepatan pemilu.

“Tentu pak Luhut mengagap bahwa saya punya data meskipun saya tidak bisa buka. Jadi pak Luhut itu tetap ngotot bahwa perpanjangan ini masuk akal yang tidak masuk akal itu adalah percepatan,” paparnya.

“Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya karena 110 juta orang menginginkan Presiden untuk tetap melanjutkan, berarti sisanya 270 dikurang 110 berarti sisanya 160 juta, lebih baik mundur kan gampang," tandanya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta pengguna media sosial menginginkan jabatan Presiden di perpanjang. Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut jika big datanya tidak bisa dibeberkan karena itu data milik internalnya. (*)