SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dukungan terbuka yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan sikap yang keliru.

Begitu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).

"LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. Titik!" ujar Gde Siriana.

Menurut Gde Siriana, aturan konstitusi tak bisa diganggu gugat karena merupakan kesepakatan bersama rakyat Indonesia.

"Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!" tegasnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini juga memandang, Pilpres merupakan bagian dari pembangunan demokrasi yang harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.

"Setiap Pilpres maupun Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya," tuturnya.

Sebagai contoh, Gde Siriana menceritakan pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 yang dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahirnya pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954.

"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini," ucapnya.

Maka dari itu, Gde Siriana berpendapat, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid-19, maka itu tidak menunjukkan konsistensi pemerintah yang tetap memaksakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Covid-19 dan kepungan protes publik.

"Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu," papar Gde Siriana.

Andi Arief: Sudah Saatnya Menko Mahfud Melawan Penumpang Gelap Reformasi, Seperti Jokowi dan Luhut Cs

"Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat," tutupnya. ***

SANCAnews.id – Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyindir menfaat Kartu Sembako di tengah kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng di Tanah Air. Kartu itu merupakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye terdahulu.

Rizal mengatakan, kartu sakti yang diterbitkan pemerintah dengan maksud membantu masyarakat mengatasi permasalahan itu, merupakan gagasan anak muda di sekeliling Presiden Jokowi. Kata dia, mereka bertindak praktis membantu Jokowi mencari jalan keluar dengan cara menerbitkan kartu.

"Di lingkungan Presiden Jokowi banyak anak muda yang engga ngerti masalah, kasih aja kartu, kartu sembako, kartu pra sekolah, macam-macam. Seolah-olah masalah itu bisa diselesaikan dengan main kartu," kata Rizal kepada VOI, Kamis 17 Maret.

Rizal menyebut, tindakan praktis sulit untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami masyarakat saat ini. Begitu juga, kata Rizal, kartu sembako murah yang manfaatnya dipertanyakan di tengah kelangkaan hingga merembet pada naiknya harga minyak goreng.

"Sebentar lagi Pak Jokowi bagiin kartu sabar, kita disuruh sabar terus," sindir Rizal.

Selain itu, Rizal menyampaikan, meroketnya harga dan langkanya pasokan minyak goreng di Tanah Air lantaran ketidakmampuan menteri terkait mengatasi masalah. Pasalnya Presiden Jokowi, kata dia,

Rizal mengatakan, sejumlah menteri Jokowi gagap menghadapi permasalahan ekonomi hingga sosial. Bahkan, kemampuan leadership untuk memecahkan masalah dipertanyakan.

Sebab itu, dia meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap agar permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat segera dituntaskan, salah satunya krisis minyak goreng.

"Makanya saya bilang, kalau menterinya tidak becus ya pilihannya cuma dua. Pertama, pecat dong! Yang kedua, kalau tidak mau pecat takut ini itu, utang budi, yaudah Presiden Jokowi-nya sendiri turun," ujar Rizal. ***

SANCAnews.id – Pendeta Saifuddin Ibrahim terang-terangan menantang Menko Polhukam Mahfud MD carok sampai salah satu ada yang mati.

Tantangan duel sampai mati itu disampaikan Pendeta Saifuddin Ibrahim melalui video yang diunggah di channel Youtubenya, Kamis (17/3/2022).

Pendeta Saifuddin Ibrahim menantang carok lantaran Mahfud MD menyebut dirinya melakukan penistaan agama.

Hal itu terkait permintaannya kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300 ayat Alquran yang dinilainya menjadi pangkal masalah kehidupan beragama di Indonesia.

“Penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Apalagi oleh Pak Mahfud MD,” ujarnya dalam video itu dikutip PojokSatu.id.

Karena itu, Saifuddin lantas melayangkan tantangan duel carok sebagaimana yang berlaku di masyarakat Madura.

“Berani carok dengan saya? Ayo kita carok. Mati, matilah. Halelluyah!” tantang Saifuddin.

“Atau kita main catur? Berdua main catur? Siapa yang kalah lompat ke jurang. Berani?” kata Saifuddin.

Ia menyatakan, dirinya adalah sosok yang selalu membela kebenaran sejak dari kecil.

Dia juga mengklaim dirinya tak pernah ribut dengan orang lain.

“Kecuali karena membela teman-teman saya. Ho…ho…ho…ho…ho…” ucapnya sembari tertawa.

Pendeta Saifuddin juga tak ambil pusing dengan penilaian yang menganggap dirinya gila.

“Emang gila saya. Gila karena Yesus Kristus. Gila karena mengenal kebenaran. Gila karena cinta,” tegasnya.

Dalam video terbarunya itu, Pendeta Saifuddin menganggap 300 ayat Alquran itu merupakan pangkal masalah perpecahan umat beragama di Indonesia.

“Karena ayat yang 300 itu boleh menghabisi orang Kristen, boleh menghabisi orang kafir, boleh mematikan orang nonmuslim,” ujar Saifuddin di video terbarunya itu.

“Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Alquran itu, baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Alquran,” sambung dia.

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan dirinya meninggalkan Islam.

“Gak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Saya sudah damai dengan Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat saya,” kata Pendeta Saifuddin Ibrahim. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali memberikan pernyataan kontroversial. Ia tampak menantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com,  Menko Polhukam Mahfud MD telah memerintahkan aparat kepolisian untuk menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ia menilai sosok Saifuddin telah menistakan agama Islam.

Mahfud juga menyebut penista agama bisa dijerat dengan hukuman 5 sampai 6 tahun penjara. Mendengar itu, Pendeta Saifuddin Ibrahim justru tak gentar dan balas menantang.

Ia blak-blakan mengatakan tidak takut dipenjara. Bahkan, PendetaSaifuddin menyatakan siap dihumum mati asalkan kematiannya untuk membela minoritas.

"Bagaimana Pak Mahfud MD menyatakan, penista agama itu hukumnya 6 tahun. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Asal kematian saya untuk membela orang-orang minoritas," kata Pendeta Saifuddin Ibrahim di kanal YouTubenya, Kamis (17/3/2022).

Dia mengatakan, apa yang dia usulkan agar Ayat Al-Quran dihapus, adalah suatu kebenaran.

"Untuk membela Gereja. Agar Kristen disebarkan. Ditonton oleh orang di TV. Gak pantas pak Mahfud cara bapak menjawab saya," katanya.

Lebih lanjut, Pendeta Saifuddin mengatakan, dia dahulu adalah Islam. Namun keluar dari Islam karena mengakui tidak menemukan kedamaian.

"Belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam. Karena tidak ada kedamaian di dalam Islam," katanya.

"Makanya hapus dulu ayat ayat di dalam Al-Quran itu baru saya tidak berbicara tentang ayat ayat Al-Quran. Saya sudah damai dengan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat saya," sambungnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta aparat kepolisian menangkap pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyarankan agar 300 ayat Al-Quran dihapus.

Mahfud MD menilai, pernyataan Saifuddin Ibrahim membuat gaduh antar umat beragama.

"Waduh itu bikin gaduh itu, oleh sebab itu saya, itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera menyelidiki itu," kata Mahfud, Rabu (16/3/2022).

Selain meminta polisi menangkapnya, Mahfud juga meminta agar chanel YouTubenya ditutup.

"Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat," sambungnya.

Mahfud menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi penodaan agama itu berat. Sebagaimana diatur dalam UU no 5 tahun 1969. (suara)

SANCAnews.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN Nusantara.

Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN pasti besar. Ia merasa tak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan pembangunan IKN tersebut.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hidayatullah menyinggung soal proyek tol laut yang dinilai gagal.

Hidayatullah mengatakan, mengubah wilayah kosong menjadi IKN merupakan tugas yang kompleks bagi pemerintah.

"Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya," kata Hidayatullah, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/3/2022).

Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, proyek tol laut yang digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal.

Padahal, anggaran yang direalisasikan untuk tol laut mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016=2020.

Kemudian, puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar.

"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa disparitas harga antara daerah Barat seperti DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan.

"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," bebernya.

Menurutnya, kegagalan tol laut menimbulkan keraguan terkait proyek IKN, "Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," ungkapnya.

Hidayatullah menegaskan, sebaiknya keuangan diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid-19.

"Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19," tandasnya. (*)