SANCAnews.id

SANCAnews.id – Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang menyebut pemilu tak perlu buru-buru digelar karena pemerintah masih berjibaku dengan COVID-19.

Gde menilai Luhut tidak memahami UUD 1945 yang jelas mengatur pelaksanaan Pemilu lima tahun sekali dan pembatasan masa jabatan presiden. Ia menegaskan bahwa rakyat akan menurunkan Jokowi apabila tetap menjabat lebih dari dua periode.

“Pertama, LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik! Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!” kata Gde dalam keterangan, Kamis (17/3).

Menurutnya, pemilu dilaksanakan agar rakyat bisa memilih pemimpin baru untuk menyelesaikan persoalan negara. Ia mencontohkan peristiwa Pemilu 1955 yang tetap dilaksanakan di tengah krisis ekonomi dan politik.

“Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apa pun situasinya,” jelas dia.

“Contoh: Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954. Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini,” lanjutnya.

Begitu pula dengan alasan penundaan pemilu dalam rangka pemulihan ekonomi COVID-19. Gde menganggap alasan itu tidak konsisten karena Pilkada 2020 lalu tetap dilaksanakan di tengah tingginya kasus corona.

“Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat COVID-19 2020, yang banyak diprotes publik,” sebut Gde.

Ia pun melihat anggaran Pemilu Serentak 2024 belum disahkan hingga saat ini. Gde menduga ketidaktersediaan anggaran nantinya dijadikan alasan penundaan pemilu oleh pemerintah.

“Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres, dengan demikian jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu,” pintanya.

Lebih lanjut, Gde juga menduga keterlibatan Presiden Jokowi dalam usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, terlebih Luhut merupakan tokoh senior yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. (kumparan)

SANCAnews.id – Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut dikaitkan dalam kasus kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Beberapa waktu lalu, Gibran dan Kaesang memang dilaporkan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, atas dugaan tindak korupsi.

Oleh karena itu, netizen menggaungkan tagar ‘Tangkap 2 Anak Jokowi’ (#Tangkap2AnakJokowi) agar kasus tersebut diusut dengan tuntas.

Apalagi belakangan ini juga banyak terungkap crazy rich atau sultan palsu yang menjalani bisnis dari hasil pencucian uang.

Netizen berharap kasus Gibran dan Kaesang tidak tenggelam dan akhirnya menghilang seperti minyak goreng yang saat ini sedang langka.

Hingga Rabu (16/3/2022), #Tangkap2AnakJokowi telah digunakan ribuan kali dan memuncaki trending topic di Twitter.

Berikut beberapa cuitan yang ditulis oleh netizen menggunakan #Tangkap2AnakJokowi.

“Terus kawal kasus duo terduga korupsi Gibran Kaesang anak Presiden Jokowi di KPK, Jangan sampai Kasusnya ikut menghilang seperti minyak goreng. Ragu KPK #Tangkap2AnakJokowi dipanggil aja ga,” ujar @IlengMaz***.

“Culun nan rakus #Tangkap2AnakJokowi #Tangkap2AnakJokowi,” tulis @Mukidi****.

“RADIKAL RADIKUL itu hanya pengalihan ISSUE KORUPSI ??? #Tangkap2AnakJokowi #Tangkap2AnakJokowi,” tanya @september****.

“Setelah ada pelaporan 2 anak pakde, dri situ kita lihat sndiri berbagai berita buat mengalihkan isue, dri Mulai IKN, Menag mengumpamakan suara adzan dgn gonggongan anjiang dllnya Tetap Fokus utk kasus 2 anak Pakde #Tangkap2AnakJokowi #Tangkap2AnakJokowi,” ungkap @Bob_eT3k****.

“Cerita crazy rich sedang ramai di negeri ini, menampilkan sosok pengusaha muda dengan segala kemewahan nya akibat label usaha yang mereka jalankan yang pada akhirnya terjerat hukum, Dua putra mahkota yg di laporkan KPK apakah mereka juga termasuk Crazy rich? #Tangkap2AnakJokowi,” tanya @its__Arth****.

“Mendesak @KPK_RI agar secepatnya memeriksa gibran & kaesang.. #Tangkap2AnakJokowi #Tangkap2AnakJokowi,” tutur @B_TRACK****.

“Sebagai anak anak presiden, pastinya dipepet pemodal yang ingin mengajak kerja sama karena privilege. Tdk dipungkiri. Privilege bagi pebisnis itu penting. Bagai dibentangkan karpet merah utk menjalankan usahanya. Bisa juga digunakan menyamarkan kejahatan. #Tangkap2AnakJokowi,” pungkas @Kimberley20***.

“Uda Gagal minta Nambah, Anaknya "Terlibat" KKN Bisnis Es Doger 71M , masih aja belum ada Proses Hukum nya.Negara ini bukan milik Jokowi dan Anak2nya . INGAT..! NKRI ini berdiri diatasperjuangan Darah dan Air Mata para Pahlawan. #Tangkap2AnakJokowi #Tangkap2AnakJokowi,” kata @AkunRecehPe****.

Selain itu, masih banyak cuitan netizen dengan menyisipkan #Tangkap2AnakJokowi dan hingga artikel ini dimuat, tagar tersebut sudah digunakan lebih dari 5.000 kali. (populis)

SANCAnews.id – Baru-baru ini, publik digegerkan dengan unggahan akun media sosial @magelang_raya yang memerlihatkan seorang warga meninggal dunia saat mengurus e-KTP.

Warga yang meninggal dunia tersebut dikabarkan dalam keadaan sakit dan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Namun, lantaran dirinya tidak memiliki BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pihak rumah sakit memerintahkan dirinya untuk mengurus e-KTP terlebih dahulu untuk tindakan operasi.

Sementara itu melihat kondisinya masih sakit dan lemas, warga tersebut saat proses pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bulukumba, Sulsel dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 15 Maret 2022.

Tampak pada video itu, warga yang sakit yang masih berstatus pasien ditemani seorang perempuan yang diduga kerabatnya.

Tubuh lemas dan lemahnya mengharuskan dirinya untuk mengurus e-KTP demi bisa menjalani operasi dengan biaya murah.

“Nanti kembali ke rumah sakit?” ucap seseorang yang berada di balik kamera.

Perempuan yang menemani pasien tersebut memberi jawaban singkat atas pertanyaan itu.

“Tidak, karena umum, cuma ini dikasih keluar ini kodong,” ujarnya.

Lalu, warga pasien tersebut masih harus melanjutkan proses selanjutnya yaitu scan sidik jari ditengah kondisinya yang semakin melemah.

Melihat kondisinya yang sangat lemah tersebut petugas tetap berucap tegas agar pasien itu bergerak lebih cepat.

“Telunjuk kanannya, cepet telunjuk kanannya,” ucap petugas tersebut, dikutip Hops.ID dari akun Instagram @magelang_raya pada Rabu, 16 Maret 2022.

Warga yang tengah sakit tersebut bernama Amiluddin (55) warga Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Amiluddin masih berstatus pasien rawat inap di Rumah Sakit Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba sejak tiga hari yang lalu dengan diagnosa penyumbatan usus.

Setelah pihak rumah sakit melakukan observasi, Amiluddin dianjurkan untuk operasi.

Akan tetapi, karena tidak memiliki BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit menawarkan untuk menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah setempat.

Tawaran dari rumah sakit pun ditolak oleh pihak keluarga pasien, dan meminta keluar paksa hari Selasa, 15 Maret 2022 siang.

Setelah keluar dari RSUD, ternyata pihak keluarga dan Amiluddin datang dengan menggunakan mobil angkutan untuk melakukan perekaman e-KTP karena menjadi persyaratan untuk pengurusan BPJS Kesehatan.

Kebetulan pada saat turun dari mobil, Kadis Dukcapil melihat Amiluddin yang mengenakan sarung terlihat sempoyongan.

Dia kemudian berinisiatif mengambil kursi roda untuk membawa Amiluddin ke mobil mereka.

Amiluddin langsung mendapatkan layanan perekaman karena sudah ada pihak keluarga sebelumnya yang datang mempersiapkan pengurusan berkas.

Beberapa saat setelah perekaman, Amiluddin terjatuh dan langsung dibopong ke bangku panjang.

Ternyata warga Bulukumba tersebut telah menghembuskan napas terakhirnya. ***