SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kemunculan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam barisan pendukung penundaan pemilu semakin meningkatkan ketidakpedulian publik terhadap pemerintahan sekarang ini.

Hal itu lantaran pemerintah yang seharusnya menjaga demokrasi justru tampil menggerogoti cita-cita perjuangan 1998, khususnya tentang pembatasan masa jabanan presiden. 

Begitu pendapat Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).

"Menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan. Miris. Mereka yang seharusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," kata Pangi.

Pangi menjelaskan, Luhut belum lama ini hadir di muka umum dengan menyatakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo agar menjabat kembali untuk periode yang ketiga.

Beriringan dengan itu, mantan Menko Marves itu juga menggunakan analisis big data untuk melegitimasi penundaan pemilu.

"Dia membuat heboh big data 110 juta suara rakyat menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Saya tantang Luhut ekspose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data?" ujar Pangi

Lebih lanjut, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini, Luhut dan sejumlah tokoh politik yang mengkampanyekan penundaan pemilu hanya anggota orkestrasi dari desain penundaan pemilu yang dibuat oleh oligarki.

"Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu yang punya tangan-tangan di pemerintah," demikian Pangi. ***

SANCAnews.id – Sorotan tajam diarahkan Partai Demokrat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang terus dikembangkan dari lingkaran istana.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief bahkan menyebut Menko Mahfud terkesan melakukan pembiaran pada menteri-menteri yang menggunakan jabatan dan kedekatan dengan presiden untuk mengacak-acak demokrasi.

Setidaknya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah terbuka mewacanakan penundaan pemilu ini ke publik.

“Mudah-mudahan saya salah,” sambungnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis pagi (17/3).

Andi Arief berharap, Mahfud MD yang pernah berdarah dalam mengawal reformasi bisa tegas menyingkirkan para penumpang gelap, yang gerak kelajuannya sudah tidak searah dengan cita-cita reformasi.

“Pak Prof Mahfud MD sebagai saatnya tegas melawan mereka yang tak berkeringat dalam reformasi seperti Pak Jokowi, Pak Luhut dkk. Mereka penumpang gelap, bukan bagian kapal yang sudah bergerak sangat jauh,” tuturnya.

Terakhir, Andi Arief mengingatkan kepada Joko Widodo dan Luhut bahwa usia mereka memang sudah senja. Tapi Indonesia dan demokrasi adalah dua hal yang harus selalu ada. 

“Jutaan nasib rakyat tak boleh kalah dengan ambisi 2 orang,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 berserta GNPF Ulama menyurati Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka meminta agar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dihukum atas kasus dugaan penistaan agama.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, surat ini ditujukan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PA 212 menduga menduga sosok Menag yang kerap dipanggil dengan nama Gus Yaqut itu sudah melakukan penistaan agama.

Adapun dugaan kasus penistaan agama ini terkait menganalogikan pengeras suara masjid dengan gongongan anjing.

"Mendorong Polri agar berani memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Yaqut Cholil Coumas," kata Ketua Umum FPI KH Qurtubi Jaelani dalam surat terbuka, Kamis (17/3/2022).

Menurut Qurtubi, dengan melakukan proses hukum kepada Gus Yaqut, Polri bisa memperbaiki nama insititusi mereka yang rusak terkait kasus pembunuhan laskar FPI di kasus pelanggaran HAM KM 50.

Dalam surat terbuka ini, PA 212 juga menyoroti kasus dugaan penistaan agama lainnya. Diantaranya diduga dilakukan oleh Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Viktor Laiskodat hingga yang lagi viral saat ini, yakni pendeta Saifuddin Ibrahim.

"Serta kasus penistaan agama lainnya yang sudah dilaporkan namun stagnan," kata Qurtubi.

Surat terbuka ini dibuat pada 15 Maret 2022. Surat itu kemudian ditandatangani langsung oleh Qurtubi dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif serta Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak. *

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung secara menohok menguliti klaim "Big Data" Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini terkait klaim Luhut mengenai ada 110 juta pengguna media sosial yang menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, sosok yang akrab disapa RG ini menyebut jika Luhut beranggapan 110 Juta masyarakat Indonesia ingin Presiden Jokowi 3 periode, maka selebihnya menginginkan Presiden Jokowi mundur. Sisanya itu ada 160 juta masyarakat Indonesia.

Pernyataan Rocky Gerung itu diposting melalui kanal YouTube pribadinya, yakni di Rocky Gerung Official sebagaimana dilihat pada, Kamis 17 Maret 2022.

Meskipun Luhut mengakui tidak menginginkan Presiden Jokowi memperlanjang masa jabatan, tapi menurut RG, Luhut lah yang terus menerus mengkampanyekan penundaan itu.

“Kendati pak Luhut menganggap pak Jokowi tidak mengiginkan tapi pak Luhut sendiri yang terus menerus mengkampanyekan penundaan ini,” katanya RG seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

RG bahkan menyebut jika meskipun presiden tidak setuju dengan Luhut, harusnya sudah ditegur atau di resafel. Dia melanjutkan dengan menyebut jika yang masuk akal menurut Luhut adalah perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan percepatan pemilu.

“Tentu pak Luhut mengagap bahwa saya punya data meskipun saya tidak bisa buka. Jadi pak Luhut itu tetap ngotot bahwa perpanjangan ini masuk akal yang tidak masuk akal itu adalah percepatan,” paparnya.

“Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya karena 110 juta orang menginginkan Presiden untuk tetap melanjutkan, berarti sisanya 270 dikurang 110 berarti sisanya 160 juta, lebih baik mundur kan gampang," tandanya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta pengguna media sosial menginginkan jabatan Presiden di perpanjang. Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut jika big datanya tidak bisa dibeberkan karena itu data milik internalnya. (*)

SANCAnews.id – Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah di Tanah Air, salah satu penyebabnya akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Alasan tersebut diklaim Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi usai memantau ketersediaan bahan pangan dan minyak goreng di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

"Perlu diketahui, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan harga-harga tinggi," kata Mendag seperti dikutip redaksi.

Karena terhambat impor Sun Flower akibat perang, akhirnya Indonesia beralih untuk digantikan dengan minyak sawit mentah atau ekspor crude palm oil (CPO). Sehingga harga CPO melonjak tajam yang tadinya seharga Rp 14 ribu menjadi Rp 18.000.

Terlebih saat ini, ucap Mendag, pemerintah telah mencabut penentuan harga eceran tertinggi (HET) yang nilainya Rp 14 ribu per liter. Kini semua harga minyak goreng ditentukan oleh masing-masing pedagang pasar ataupun patokan harga ritel modern.

"Sekarang sudah turun sedikit. Tapi pada dasarnya naik karena mekanisme pasar," urainya.

Mendag Luthfi berjanji akan terus bekerja keras untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

Ia pun menyakini, bahwa stok minyak goreng di pasaran melimpah ruah. Atas dasar itu Mendag meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan minyak goreng.

Saat ini, tambah Luthfi, pemerintah juga akan hadir dengan memasok minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu.

"Minyak goreng stok melimpah. Tapi sesuai menurut perekonomian harganya diatur pasar," pungkasnya. (rmol)