SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengguna media sosial atau disebut dengan warganet menanggapi soal Kemah Ritual Kendi di Ibu Kota Negara (IKN) yang diberi nama Nusantara. Warganet mengatakan jika nasib IKN bisa saja senasib dengan mobil Esemkan yang sebelumnya juga diadakan ritual kendi.

Tanggapan warganet soal Kemah Kendi pun ramai membanjiri lini masa Twitter, bahkan muncul tagar ritual yang memuat ribuan cuitan netizen terkait ritual ini.

“Dilakukan ritual buat IKN? Gw curiga entar nsibnya sama kek esemka, GAK JELAS juntrungannya!”, cuit salah satu netizen, dikutip dari Twitter, Minggu 13 Maret 2022.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengunjungi IKN dengan tujuan untuk melakukan kemah ritual kendi di titik nol IKN bersama 33 Gubernur se Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Presiden menginstruksikan kepada para Gubernur untuk membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal.

Tanah dan air dari 33 Gubernur itu kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia yang diberi nama Nusantara.

Khusus Gubernur Kaltim, Isran Noor membawa tanah dan air dari dua daerah yaitu dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sebab IKN berada di wilayah kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser.

Air dan Tanah yang dibawa Isran Noor sebagai salah satu simbol mewakili Kesultanan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejumlah fasilitas dan sarana prasaran di lokasi bakal kemah Presiden Joko Widodo sudah dipersipakan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku. Adapun yang telah disiapkan yakni fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK, jaringan telekomunikasi, listrik, air dan lainnya.

Kepala Biro Adpim Setda Kaltim, Syafranuddin mengatakan jika prosesi pengambilan tanah dan air untuk pengisian kendi berlangsung dengan lancar.

“Alhamdulillah, prosesi pengambilan tanah dan air dari dua wilayah yang mewakili Kerajaan atau Kesultanan di Kaltim yang dilaksanakan Sabtu 12 Maret 2022 berjalan lancar”, kata Syafranuddin, dikutip dari laman Tempo.

Tanah dan air yang disimpan dalam tempat khusus dan berbungkus kain kuning lalu dimasukkan kedalam Anjat (Ransel khas Dayak) lalu kemudian diserahkan Gubernur Kaltim, Isran Noor untuk diikut sertakan dalam ritul Kendi Nusantara di IKN. (terkini)

SANCAnews.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium Jakarta Utara ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Pada hari Minggu siang ini semua, bersama-sama ke Kalimantan Timur," kata Anies melalui akun instagram @aniesbaswedan di Jakarta, Minggu (13/3/2022).

Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan langsung oleh beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta itu, kemudian ditampung di besek bambu.

Anies beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu, karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini tidak memarjinalkan rakyat kecil.

Ia berharap pembangunan IKN nantinya akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua khususnya rakyat kebanyakan.

Tanah yang diantarkan ke lahan yang akan dibangun kota baru dan menjadi ibu kota negara itu, kata dia, diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar Republik Indonesia.

"Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo rencananya akan berkemah dan menginap di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3).

Presiden Jokowi berencana melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia.

Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di Titik Nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut.

Untuk diketahui, di IKN nanti, cuma 5 gubernur yang akan menemani Jokowi berkemah dan bermalam di IKN Nusantara. Mereka yakni Gubernur Kaltim, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

Tak ada nama gubernur yang digaungkan akan maju Pilpres 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (era)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Nicho Silalahi mengkritik rencana Presiden Joko Widodo beserta gubernur se-Indonesia yang akan berkemah di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Melalui akun Twitternya, Nicho heran dengan rencana tersebut padahal saat ini minyak goreng mengalami kelangkaan serta harga BBM dan juga listrik mengalami kenaikan.

Menurut dia, seharusnya seluruh rakyat berkemah di Istana Negara dan DPR serta seluruh kantor dan gubernur serta DPRD untuk meminta Joko Widodo mundur.

"BBM, TDL, dll Naik serta Minyak Goreng Langka malah Milih Camping, Nah Seharusnya Seluruh Rakyat Camping di Istana Negara dan DPR RI serta Seluruh Kantor Gubernur dan DPRD dengan Satu Tuntutan "Jokowi Mundur". Ia ga sih ?,"

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bakal berkemah di kawasan ibu kota, Kalimantan Timur pada besok.

Rencananya Jokowi bakal berkemah selama hingga 14 Maret 2022.

Selain itu, bakal ada seluruh gubernur se-Indonesia dalam acara tersebut. (era)

SANCAnews.id – Viral di media sosial surat dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang berisikan penolakan Ustaz Syafiq Riza Basalamah untuk ceramah di Grobogan, Jawa Tengah.

Edaran surat penolakan GP Ansor tersebut salah satunya diketahui dari unggahan foto di akun Instagram @_sunnah.id.

"Semoga Allah menolong dan memudahkan dakwah salafiyah. Kalau gini siapa yang radikal?" kata keterangan tersebut dikutip Hops.ID Sabtu 12 Maret 2022.

"Walau pun salafi sering dituduh radikal, alhamdulillah tidak pernah mengajarkan menolak dan membubarkan pengajian kelompok lainnya, walaupun berbeda pemahaman," katanya.

Surat edaran yang ditulis GP Ansor Kabupaten Grobokan itu ditunjukkan kepada Bupati, Kapolres, Dandim dan Kepala Kementrian Agama.

Isi surat tersebut bertuliskan, GP Ansor Kabupaten Grobogan menolak keras acara tablig akbar Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang direncanakan akan digelar di Masjid Jabalul Khoir Simpang Lima Purwodadi, pada Minggu 27 Maret 2022.

Namun, hingga kini belum diketahui pasti alasan apa yang melatar belakangi GP Ansor Kabupaten Grobogan menolak keras acara tablig akbar Ustaz Syafiq Riza Basalamah tersebut.

Warganet yang melihat unggahan tersebut kemudian beramai-ramai memberikan komentar. Sebagian besar mereka kecewa dan mengkritik sikap GP Ansor.

"Kegiatan syirik tidak pernah ada penolakan, kajian ilmiah dibubarkan

Tahlilan ramai, salat jamaah sepi. Dunia terbalik emang," kata akun @miftakhu.za**.

"Hak setiap warga negara untuk berdakwah kok dilarang. Padahal nggak merugikan orang lain," kata akun @suyant**.

"Alasannya apa ya?" kata aku @vajar_offi**.

"Kalah ilmu maen tolak, tidak mencerminkan sikap toleransi demokrasi dan pancasila," kata akun @_feri_va**.

"Biasanya surat penolakan dibuat dengan alasan. Misal karena radikal, karena memecah belah. Atau apapun, saya pengen tau aja alasannya. Masa gak ditulis? Cemen banget," kata aku @muhamadakbar**.

Ustaz Syafiq Basalamah merupakan salah satu pendakwah yang banyak dikenal masyarakat. Kajiannya sering terlihat di media sosial baik Youtube, Facebook, maupun Instagram.

Dilansir dari Biografiku.com, Ustaz Syafiq Riza Basalamah lahir di Jember pada tahun 1977. Sejak kecil ia sudah mengenyam pendidikan Islam.

Tak heran jika ceramahnya sering kali menarik perhatian masyarakat bahkan kalangan artis. Ustaz ahlusunnah waljamah dengan paham salafi ini, merupakan alumni pesantren Islam Al Irsyad Bondowoso. ***

OLEH: MARWAN BATUBARA

PADA tanggal 10 Maret 2022, pemerintah (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan) resmi mematok aturan domestic market obligation (DMO) minyak sawit (crude palm oil, CPO) sebesar 30 persen yang wajib dijual di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia.

Sesuai Peraturan Dirjen Kemendag ini, harga maksimum DMO adalah Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein (fraksi cair minyak sawit tahan oksidasi). DMO ini merupakan syarat bagi eksportir CPO dan turunannya dapat izin ekspor.

Pada saat yang sama, Kemendag menyatakan peraturan DMO 30 persen ini memperkuat keputusan sebelumnya tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti diketahui, Permendag No.6/2022 telah menetapkan HET minyak goreng (migor) dibagi dalam tiga kelompok, yakni HET migor kemasan premium senilai Rp 14.000 per liter, migor kemasan sederhana senilai Rp 13.500 per liter, dan migor curah senilai Rp 11.500 per liter.

Dengan kewajiban DMO sebesar 30 persen, jika tahun 2022 ini produksi total  CPO nasional diperkirakan sebesar 51 juta ton, maka pasokan minyak sawit (termasuk olein) untuk konsumsi domestik akan mencapai 15,3 juta ton.

Sedangkan biasanya rata-rata kebutuhan domestik sawit nasional, termasuk program biosolar B20/B30, untuk domestik sekitar 10 hingga 12 juta ton. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka mestinya kelangkaan migor domestik tidak lagi terjadi.

Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia. Sedangkan konsumsi domestik hanya sekitar 25 hingga 30 persen dari total produksi CPO nasional. Lantas, di tengah lumbung CPO ini, mengapa gonjang-ganjing harga dan nestapa migor masih terus berlangsung, hingga berbulan-bulan? Berikut diuraikan beberapa penyebab mengapa “rakyat mati di lumbung CPO”.

Pertama, karena negara melalui Pemerintahan Jokowi tidak atau belum hadir guna mengurus dan mengatur kebutuhan rakyat yang vital tersebut secara komprehensif, terarah dan berkelanjutan. Mayoritas rakyat yang berada dalam posisi lemah tampaknya bukan prioritas yang harus diurus dan diselamatkan kebutuhan pokoknya.

Bagi pemerintah yang menganut ekonomi sangat liberal, kepentingan oligarki, pengusaha sawit dan maksimalisasi penerimaan APBN dari naiknya harga CPO jauh lebih penting dibanding urusan hajat hidup vital rakyat.

Kedua, meskipun memiliki otoritas, membuat kebijakan dan menetapkan aturan, Pemerintah cenderung gagal membuat aturan antisipatif dan gagal pula belajar dari pengalaman naiknya harga CPO masa lalu.

Meskipun telah menerbitkan empat peraturan dalam dua bulan terakhir, yakni Permendag 1/2022, Permendag 3/2022, dan Permendag 6/2022 dan Peraturan Dirjen yang disebut di atas, kelangkaan migor masih berlangsung, rakyat mengantri panjang berjam-jam, dan bahkan di Berau, Kaltim, (12/3/2022) sampai ada yang meninggal!

Ketiga, kebijakan pemerintah tidak solid karena adanya intervensi oligarki. Akibatnya terbit aturan-aturan yang bersifat interim, coba-coba dan sewaktu-waktu bisa berubah, karena yang menjadi fokus perhatian bukanlah rakyat banyak, tetapi kepentingan oligarki, program biodiesel (B20 & B30) menggunakan dana pungutan BPDPKS yang sangat menguntungkan oligarki, dan pengamanan penerimaan APBN yang terancam defisit besar.

Keempat, lemahnya pengawasan, penegakan hukum serta tidak jelas dan tegasnya sanksi atas pelaku penyelewengan. Harga migor subsidi untuk mayoritas rakyat (terutama migor jenis curah) memang lebih murah dibanding migor non-subsidi sektor industri dan migor golongan mampu. Karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, oknum-oknum pengawas, aparat negara dan penegak hukum justru terlibat berbagai kejahatan: menjual migor subsidi ke sektor industri dan sektor non-subsidi, menimbun atau bahkan menyeludupkan migor.

Kelima, sejumlah pengusaha sawit merupakan perusahaan terintegrasi yang juga memiliki jaringan bisnis di sektor industri dan sektor-sektor lain di hilir yang mestinya tidak berhak mengkonsumsi migor subsidi. Jika di satu sisi pengawasan dan penegakan hukum lemah, dan di sisi lain jaringan terintegrasi tersebut demikian luas dan mencengkeram, serta ditambah pula dengan prilaku moral hazard, maka penyelewengan akan mudah dan terus berlangsung.

Keenam, besarnya windfall profit dari naiknya harga CPO (mencapai 71 persen dalam setahun terakhir) jelas akan menambah kemampuan keuangan negara. Dengan besarnya windfall profit yang diperoleh pengusaha sawit, mestinya pemerintah pun memperoleh dana tambahan penerimaan APBN yang besar pula, berupa windfall profit tax, atau pajak progresif ekspor CPO. Dana tambahan ini sangat besar untuk mampu mengendalikan harga migor subsidi, sehingga rakyat tidak perlu mengantri. Namun subsidi migor rakyat tersebut tidak terjadi.

Meskipun potensi dana tersebut sangat besar, kita tidak paham apakah windfall profit tax/pajak progresif tersebut telah benar-benar diterapkan, nilainya berkeadilan dan digunakan untuk pembelanjaan APBN yang mendesak dan prioritas. Untung besar dari windfall harga CPO sangat BESAR untuk bisa dimanfaatkan oleh oligarki dan pelaku moral hazard untuk mempertahankan dominasi kekuasaan dibanding untuk kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Dalam hal ini, rakyat harus meminta BPK mengaudit dan KPK mengusut tuntas penerapan dan penggunaan windfall profit tax, serta mengadili para pencoleng.

Di samping pajak ekspor progresif CPO, pemerintah pun telah memperoleh dana dari pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS yang merupakan Badan Layanan Umum ini merupakan unit organisasi di bawah Menteri Keuangan. Dalam dua tahun terakhir, 2020-2021 subsidi biodiesel dari BPDPKS kepada perusahaan pemasok biodiesel (umumnya pengusaha oligarkis) sekitar Rp 79,86 triliun.

Dengan dua sumber penerimaan, yakni pajak ekspor (harus progresif) dan pungutan ekspor (oleh BPDPKS) mestinya negara sangat mampu mensubsidi harga migor agar tersedia bagi rakyat dengan harga terjangkau. Rakyat pun tak perlu menderita dan mengantri migor ratusan meter selama berjam-jam. Namun hal ini gagal dijalankan Pemerintahan Jokowi! Jika ditambah enam masalah dan kegagalan pemerintah yang diuraikan di atas, terutama, maka lengkaplah kegagalan Presiden Jokowi, sehingga layak dituntut untuk mundur dan bertanggungjawab!

Merujuk pada Ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945, Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; sedangkan bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakta di lapangan, para pengusaha CPO (sekitar 40 persen adalah asing dari Malaysia, China, dll) justru menguasai lahan milik negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU), terutama beroperasi terutama di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka para pengusaha inilah yang memperoleh manfaat terbesar lahan negara!

Dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, para pengusaha CPO malah mendapat keuntungan terbesar dari lahan negara yang luasnya ratusan ribu hingga jutaan hektar. Sebaliknya, rakyat memperoleh bagian yang lebih kecil. Bahkan untuk memperoleh migor sesuai harga keekonomian saja (Rp 14.000), rakyat harus berjuang keras dan menderita, dan Pemerintahan Jokowi pun gagal melindungi kebutuhan rakyat tersebut!

Kondisi dan kebijakan Pemerintahan Jokowi yang tidak adil, anti Pancasila & UUD 1945 ini harus segera diakhiri. Rakyat harus segera bersikap dan bergerak menyatakan sikap, serta melakukan perlawanan terbuka. Tidak layak bagi rakyat menjadi pecundang di tengah prilaku penyelenggara negara yang pro oligarki dan sarat kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Rakyat pantas menuntut MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Mengurus kebutuhan dasar rakyat saja tak mampu, mengapa pula minta perpanjangan masa jabatan? Sebenarnya lebih pantas jika Presiden Jokowi mundur!

(Penulis adalah Koordinator Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK)