SANCAnews.id

SANCAnews.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengeluarkan label atau logo halal baru yang mirip gunungan wayang. Mengacu pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, secara bertahap logo halal dari MUI tidak akan berlaku lagi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyampaikan, meski Kemenag mengeluarkan logo halal baru, namun MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal mestinya logo MUI juga dicantumkan di dalamnya.

“Yang jadi pertanyaannya adalah, yang bicara halal dan tidak halalnya kan Majelis Ulama, di mana selama ini saya mendasarkannya kepada audit dari lembaga halal,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/3).

Dari hasil audit para peneliti makanan atau barang tersebut, Anwar mengatakan pemerintah menyerahkannya kepada MUI untuk mengeluarkan sertfikasi halalnya.

“Mereka bawa kepada MUI, dalam hal ini komisi fatwa. Di sana dibahas, kemudian dilihat ingredient-ingredient atau komposisi (produk) itu. Kalau seandainya sudah tidak bermasalah ya berarti di keluarkan fatwa halalnya oleh MUI,” ujarnya.

“Kemudian, begitu dikeluarkan fatwa halalnya dibuatlah sertifikat halalnya oleh BPJPH, pemerintah tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal,” imbuhnya.

Dia menambahkan, MUI dalam hal ini komisi fatwa sudah menyatakan bahwa halal atau tidaknya produk tertentu semestinya ada logo MUI.

“Sebaiknya, kalau dibuat simbolisasi semestinya, wajar sekali ada logo MUI. Jadi logo itu sebetulnya ada 3 lapis tapi keduanya itu BPJPH di dalamnya,” katanya.

Mengenai tulisan halal dalam logo baru pemerintah menurutnya esensinya sama saja. Meski interpretasi di mata masyarakat berbeda mengenai tulisan yang tertera dalam logo tersebut.

“Ada tulisan bahasa arab, MUI yang tengahnya lagi halal itu yang pernah tahu kalau sekarang ini kan kalau dilihat dari sisi indah ya. Indah kalau orang di dunia, logo-logo halal dunia itu lambang halalnya jelas semua,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) harus membuktikan klaimnya terkait sebagian kader partai dan pemilih partai politik menginginkan perhelatan Pemilu 2024 ditunda.

Demikian pernyataan pengamat politik Jamiluddin Ritonga dalam menyikapi polemik pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim pemilih PDI Perjuangan, Demokrat dan Gerindra menginginkan wacana penundaan Pemilu 2024, Minggu (13/3).

"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda,” tegas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Menurutnya, sebagai pembantu Presiden Jokowi yang mengurusi masalah kemaritiman dan investasi, Luhut tidak perlu ikut mencampuri munculnya wacana penundaan Pemilu 2024.

"Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya. Sungguh aneh bila LBP terkesan menjadi jurubicara partai politik. Celakanya, justru partai politik menolak klaim LBP,” tutupnya.

Saat hadir di acara Podcast Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim memiliki data tentang pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.

Bahkan dari Big Data yang ia miliki, data 110 juta orang melakukan percakapan terkait wacana penundaan Pemilu.

Dari klaim dari data 110 Juta orang itu, Luhut mengungkapkan bahwa masyarakat tidak setuju akan penyelenggaraan Pemilu di masa pandemi. Kata Luhut, rakyat tidak ingin dana Rp 110 Triliun digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu (rmol)

SANCAnews.id – Klaim Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dukungan Arab Saudi terhadap pembangunan Ibu kota negara (IKN) baru mendapat kritikan. Luhut dinilai tidak memiliki kapasitas membangun Indonesia.

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan mengatakan, Luhut tidak memiliki kapasitas dan nampak berkhayal dalam menjalankan agenda pembanguanan. Ia juga menyebut Luhut kerap menggunakan data bodong yang justru menjerumuskan Indonesia di ambang kehancuran.

"Tidak kapasitas, berkhayal tinggi, data bodong semua. Indonesia di jurang kehancuran," demikian cuitan Anthony dalam laman Twitter pribadinya, Minggu (13/3).

Anthony kemudian mengungkapkan sebuah fakta, saat Luhut berbicara banyak terkait investasi IKN melalui Lembaga pengelila Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang terjadi justru Softbank mundur dari rencana investasi di IKN. 

"Bagaimana SWF, Lembaga Pengelola Investasi? Bicara besar, hasil masih nihil. Softbank lari. Saudi Arabia dikejar, mau investasi di IKN? Rakyat mau dibodohi lagi?" kritik terbuka Anthony.

Beberapa hari lalu, seraya mengunggah foto bersama putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Luhut mengklaim bahwa Arab Saudi tertarik untuk menggarap sejumlah proyek di Indonesia. Salah satunya, pembangunan IKN.

Bahkan Luhut menyatakan pihak Arab Saudi dalam waktu dekat akan datang ke Indonesia untuk membicarakan teknis investasinya. Sementara dari pihak Indonesia, Luhut mengaku Presiden Jokowi sudah setuju untuk membentuk tim khusus menindaklanjuti peluang kerja sama dengan Arab Saudi. (rmol)

SANCAnews.id – Pendakwah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur angkat bicara terkait dokter Sunardi yang tewas ditembak mati Tim Densus 88 Antiteror. Dia tak habis pikir dokter Sunardi berstatus tersangka terorisme.

"Saya cari berita, saya searching seharian, gedung mana yang dibom? Sekolah mana, gereja mana yang dibom dokter Sunardi? Korban-korban yang dibunuh dokter Sunardi apakah ribuan? Saya cari seharian, tapi tidak ketemu," kata pria yang menyematkan "Gus" di awal namanya "Nur" itu, dikutip dari akun YouTubenya, Gus Nur 13 Official, Sabtu 12 Maret.

Awalnya Gus Nur bersaksi dokter Sunardi merupakan orang baik. Dia mengatakan, dokter Sunardi kerap melakukan sejumlah upaya membantu masyarakat dengan tindakan dermawan.

Gus Nur pun mengaku kecewa dengan tindakan kepolisian mencabut nyawa dokter Sunardi. Termasuk cap teroris yang disandingkan dengan nama dokter Sunardi.

Rasa herannya kepada label teroris yang dialamatkan kepada dokter Sunardi membuat Gus Nur mengorek informasi. Dia mencari tahu lewat internet terkait gedung atau bangunan mana yang pernah dibom dokter Sunardi menyusup cap teroris itu

Namun, apa yang ditemukannya tidak ada. Malah sebaliknya, kata dia, dokter Sunardi kerap membantu sesama. Sebagai dokter yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gus Nur menyebut, yang bersangkutan merupakan aktivis kemanusiaan.

"Yang ada dokter Sunardi itu aktivis kemanusiaan, penulis buku berfaedah, dokter yang gratiskan pasiennya, stroke ringan, jalan saja enggak bisa, jalan eggak bisa, susah," tutur Gus Nur.

Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar meminta masyarakat tidak mempermasalahkan Sunardi yang berstatus dokter sekaligus tersangka terorisme ditembak mati Tim Densus 88 Antiteror.

Menurut Denny, profesi apapun yang dijalani seseorang bisa terafiliasi dengan gerakan radikal. Begitu juga Sunardi yang tergabung dalam IDI.

Bahkan Denny mengklaim dewan syariah nasional yang kerap menerbitkan fatwa di Indonesia juga sudah disusupi radikal. Denny pun meminta agar masyarakat tidak merasa heran.

"Gak usah kaget deh kalo dia anggota IDI," kata Denny Siregar lewat akun Twitternya pada Jumat 11 Maret. (voi)

SANCAnews.id – Kematian Dokter Sunardi saat ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Surakarta, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu didesak oleh sejumlah kalangan untuk dilakukan pengusutan.

Salah satu yang mendorong adanya pemeriksaan sebab kematian Dokter Sunardi ialah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

"Saya kira kalau ada dugaan kejahatan di balik kematian itu harus diusut,"ujar Usman disela kesempatannya saat mengisi diskusi virtual Bincang Buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi, yang diselenggarakan pada Sabtu (12/3).

Menurut Usman, pihak keluarga Dokter Sunardi juga memiliki hak untuk menuntut secara hukum, agar bisa diusut tuntas kematian yang disebabkan penembakan oleh Tim Densus 88 Antiteror saat proses penangkapan.

"Apabila ada dugaan pelanggaran HAM dan atau kejahatan lainnya (boleh dituntut)," imbuh Usman menegaskan.

Lebih lanjut, Usman yang juga menjabat sebagai Co Founder Public Virtue Institute menegaskan, apabila ada dugaan atau kecurigaan yang cukup mendasar dari kematian Dokter Sunardi, maka harus ada upaya mendorong pemeriksaan.

"Misalnya upaya mendorong pemeriksaan forensik terhadap jenazahnya, meskipun sudah dimakamkan. Tapi tetap dimungkinkan dilakukan analisis forensik entah dari gigi atau rambut untuk menelusuri kematian-kematiannya itu dari apa," tutupnya. (rmol)