SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Nicho Silalahi malakukan aksi demo di sekitar Kantor Kementerian Agama pada Selasa, 8 Maret 2022. Dia meneriaki Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mengatakan jika dirinya non muslim dan tak keberatan soal azan.

"Kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu,” kata Nicho Silalahi seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal Youtube @Mimbar Tube pada Rabu, 9 Maret 2022.

Azan membantunya untuk bangun di pagi hari 

Selain itu menurutnya azan Ashar mengingatkannya untuk makan. “Azan Ashar mengingatkan gue untuk makan. Azan magrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang ditanamkan orang tua," jelasnya. 

Dia juga mengatakan jika saat ini tak lagi menghargai sosok Menteri Agama. ”Woe Yaqut, Qut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan", teriaknya.

Nicho Silalahi mengungkapkan jika dirinya heran atas pernyataan Menag Yaqut yang menganalogikan suara toa masjid dengan gonggongan anjing.

Menurtnya seharusnya seorang Menteri Agama memiliki peran dalam dalam menjaga toleransi antarumat beragama. "Dari mulutnya keluar analogi menyesatkan,” ungkapnya.

“Dia menggunakan golongan anjing. Ini biadab namanya. Hanya untuk mendeskripsikan suara azan," imbuhnya.

Menag dituntut minta maaf 

Dia menuntut Menag Yaqut untuk menyatakan permintaan maaf. Dia juga beberapa kali memaki Menag. "Omongan yang menganalogikan suara yang sangat merdu. Yang sangat damai. Kau analagikan dengan golongan anjing. Binnatang mulut mu Yaqut," teriaknya lagi.

Nicho Silalahi juga meminta Gus Yaqut untuk bertaubat salah satunya untuk memenuhi permintaan umat.

"Bertaubalah akui kesalahan mu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon ada permohonan maaf. Ketika kau mengakui kesalahan mu maka umat di negeri ini akan memafkanmu," tuturnya. (*)

SANCAnews.id – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan tanggapannya terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi di seluruh wilayah saat ini.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menuding rakyat menimbun minyak goreng. Dia menilai tudingan tadi tidak bijak dan terkesan sebagai kegagalan pemerintah dalam menyediaka minyak goreng untuk masyarakat.

"Bagaimana mungkin pemerintah menuding dan menyalahkan warganya atas aksi panic buying membeli dan menyimpan minyak goreng," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

"Selain tudingan ini tidak dapat dibuktikan, menyalahkan aksi panic buying adalah bentuk kegagalan pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok, " sambungnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini menilai jika apa yang dilakukan pemerintah selama krisis minyak goreng ini tidak berdampak apa-apa terhadap stok dan harga yang wajar.

"Di berbagai daerah, kita terus mendapatkan laporan kelangkaan dan tingginya harga di semua pasar tradisional maupun modern. Faktanya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng di negara surga sawit," ucapnya.

"Saya harap Presiden Jokowi mengingatkan pembantu-pembantunya agar segera menyelesaikan perkara minyak goreng ini. Berkali-kali saya ingatkan pemerintah agar serius dan fokus menyelesaikan perkara mendasar dan kebutuhan pokok rakyat, " kata Syarief.

Janganlah kita berbicara hal-hal besar jika perkara mendasar rakyat saja tidak dapat diselesaikan. Padahal rakyat tidak minta yang muluk-muluk: cukupkan kebutuhan mendasar, apalagi rakyat sudah terlampau menderita di tengah pandemi, " kata dia lagi.

Anda bisa menjadi lebih tinggi bahkan pada usia 40!

Para ilmuwan telah menemukan rahasia peningkatan tinggi badan dengan lakukan ini di rumah!

Hampir GRATIS LISTRIK! Para tukang listrik menyembunyikannya dari kita!

Anda bisa menurunkan biaya listrik anda hingga TIGA KALI LIPAT! Perlu

Syarief mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan persoalan dari hulunya, membongkar krisis minyak goreng ini dari akarnya. Sebab, tidak dapat diterima akal sehat jika negara penghasil dan eksportir sawit terbesar di dunia mengalami kelangkaan pasokan minyak goreng dalam jangka waktu yang sangat lama.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah situasi masyarakat yang sulit mendapatkan minyak goreng kemasan di pasaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan membantah kabar minyak goreng langka di pasaran. Menurutnya, pasokan minyak goreng masih tersedia dengan harga yang cukup tinggi.

"Minyak goreng ini gak langka, tersedia, hanya masalah yang dituntut masyarakat itu mana yang Rp14 ribu, mana yang Rp13 ribu, mana yang Rp11.500, kalau harga tinggi banyak, di pasar mana pun harga tinggi pasti ada, kalaupun gak mau ke mana-mana di online harga tinggi ada," ujar Oke dalam diskusi virtual, Selasa (8/3/2022).

Oke mengatakan, sejak ditetapkannya harga eceran tertinggi, pendistribusian minyak goreng telah terpengaruhi. Menurutnya  saat ini minyak goreng yang terdistribusi di pasaran adalah minyak goreng harga murah. Artinya, seharusnya HET minyak goreng sudah berlaku seiring dengan stok minyak goreng yang mudah didapatkan masyarakat.

"Prinsipnya minyak goreng yang saat ini sudah dikategorikan harusnya minyak goreng murah, tapi ada yang mempermainkan ini, baik dari alirannya maupun dari harganya," ujarnya. (akurat)

SANCAnews.id – Pernikahan beda agama di Semarang jadi sorotan nasional. Kalangan pemuka agama dimintai pendapatnya soal nikah beda agama tersebut.

Nah Ketua Komisi MUI, KH Muhammad Cholil Nafis ngaku mendapat banyak pertanyan soal bikah beda agama.

Maka Ketua MUI itu menegaskan sesuai Fatwa MUI pada 2005, nikah beda agama hukumnya tidak sah.

Haram hukumnya 

KH Cholil Nafis menjelaskan hukum nikah beda agama tidak sah itu berlaku bagi yang semua orang Islam.

"Menjawab banyak pertanyaan ttg nikah beda agama maka saya tegaskan menurut fatwa MUI hukumnya tdk sah, baik pernikahan beda agama yg muslim maupun yg muslimah. Selanjutnya saya terserah anda," cuit KH Cholil Nafis dikutip Hops.ID dari Twitternya, Rabu 9 Maret 2022.

Fatwa nikah beda agama haram bagi muslim ini diteken dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa ini ditekan oleh KH Maruf Amin lho sebagai ketua komisi fatwa kala itu.

Fatwa haram nikah beda agama ini melalui sejumlah pertimbangan. Pertama, kala itu disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.

Pertimbangan kedua, perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah masyarakat.

Pertimbangan ketiga, di tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan.

Pertimbangan keempat, untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan rumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Fatwa ini juga memperhatikan Fatwa MI dalam Munas II tahun 1980 tentang Perkawinan Campuran. serta pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VI MUi 2005.

Akhirnya Komisi Fatwa MUI memutuskan dua hal. Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, perkawinan beda laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Nikah beda agama viral 

Sebuah pernikahan beda agama di Semarang jadi viral di media sosial TikTok.

Dalam konten di akun Tiktok @sacha_alya, pernikahan beda agama dilangsungkan di sebuah gereka, dengan mempelai wanita berjilbab lho. Pernikahan beda agama ini melibatkan konselor pernikahan, bernama Ahmad Nurcholis.

Dalam keterangannya, Nurcholis membenarkan pernikahan beda agama itu terjadi pada Sabtu pekan lalu. Nurcholis dalam prosesi nikah itu statusnya sebagai saksi pernikahan.

Nurcholis menyampaikan pernikahan beda agama itu melalui akad dan pemberkatan di dua lokasi berbeda lho.

Dia mengungkapkan akad dilakukan di sebuah hotel Kota Semarang dan dilanjutkan pemberkatan di Gereja St. Ignatius Krapyak.

"Kemarin mereka akad dan pemberkatan di tempat berbeda," jelasnya dikutip Hops.ID dari Suara.com, jaringan Hops.ID, Selasa 8 Maret 2022.

Ternyata Nurcholis mengatakan pasangan beda agama itu melalui konseling pernikahan dua tahun lho.

Nurcholis mengatakan untuk bisa sampai pernikahan beda agama ini, sejoli tersebut menjalani proses yang cukup lama dan tidak mudah, banyak hal harus dilalui.

Nurcholis mengaku telah menangani pernikahan beda agama lebihdari 30 kali, jadi pasangan beda agama yan nikah akhir pekan lalu itu bukan yang pertama kali dia tangani gitu.***

SANCAnews.id – DPP PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan akan dilakukan pada akhir Maret nanti.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya juga tidak merasa keberatan jika PAN bergabung dan mendapatkan jatah koalisi. Meskipun, baru bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Soal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden Jokowi. Meskipun isu reshuffle sudah lama sebenarnya, meskipun PAN yang bergabung, yah wajar saja, namanya koalisi," kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/3).

Pun sebaliknya, kata Awiek, jika PAN tidak mendapatkan jatah koalisi pada reshuffle nanti, PPP juga tidak mempermasalahkan. Sebab, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau pun PAN nggak masuk kabinet, yah biasa saja karena itu merupakan hak prerogatif dari Presiden sebagai yang memiliki hak prerogatif," tuturnya.

Awiek menambahkan, sekalipun reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi di Rabu pon atau Rabu yang lain.

"Semuanya dari Presiden termasuk juga parameter presiden yg akan direshuffle, semuanya ada di presiden Jokowi," demikian Awiek. (rmol)

SANCAnews.id – Isu penundan pemilihan umum (Pemilu) yang menjadi diskursus publik selama beberapa pekan ini, diharap pakar Ilmu Politik, Prof. Siti Zuhro, untuk dihentikan.

Siti Zuhro menilai, isu tersebut justru menjadi suatu wacana yang tak produktif bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

"Kita sepakat lah untuk menutup hiruk pikuk ini (soal penundaan Pemilu)," ujar Siti Zuhro dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Poros Peduli Indonesia secara virtual pada Selasa (8/3).

Menurut mantan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini, penundaan pemilu yang bakal berimbas pada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.

"Sudah sangat jelas hitam di atas putih, bahwa konstitusi adalah dasar hukum negara kita. Jangan dibacakan saja, disampaikan saja kita cinta NKRI," tegasnya.

Maka dari itu, Siti Zuhro mengajak semua pihak untuk tidak lagi membahas soal isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jadi usulan perpanjang periode menjadi tunda pemilu ini tidak usah ditanggapi lagi, supaya tidak menjadi polemik-polemik yang lalu," demikian Siti Zuhro. (rmol)