SANCAnews.id

SANCAnews.id – Nama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut laporan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, tujuh petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai dalam waktu yang berbeda. Pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan Pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari 2022.

Mereka yang dipanggil oleh Luhut, antara lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan itu, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.

Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. "Tidak benar," ujar Jazilul seperti dikutip dari Majalah Tempo pada Senin, 7 Maret 2022.

Zulkifli Hasan juga membantah bertemu dengan Luhut dan melakukan pembahasan tersebut.  "Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu," tutur Zulkifli lewat pesan pendek, Sabtu, 5 Maret lalu.

Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jimly Asshiddiqie, mengatakan dirinya menghubungi Luhut untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Namun, purnawirawan jenderal bintang tiga itu membantah disebut memberi perintah ihwal penundaan Pemilu 2024.

"Itu cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya," kata Jimly menirukan ucapan Luhut kepada Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.

Menurut Jimly, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. jika memang serius hendak dijalankan.

Sementara itu pihak Luhut belum merespons pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan ketua umum partai dan rencana perpanjangan masa jabatan persiden. Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik.

Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai. "Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar," tutur Jodi, Sabtu, 5 Maret 2022. (tempo)

SANCAnews.id – Akhir Februari lalu, beredar video di media sosial seorang tukang cendol di Sidorajo yang mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat 3 periode. Dari video ini, tukang cendol tersebut mengaku bernama Bangun Wahyudi dari Purbalingga, Jawa Tengah.

Ditemui Tempo pada awal Maret lalu, Bangun mengaku mendapat Rp 200 Ribu untuk setelah direkam untuk video tersebut.

Bangun masih mengingat sekitar tiga minggu lalu menjelang tengah hari ada mobil jenis berkelir hitam berhenti di tempatnya sering mangkal menjual es dawet yaitu di bawah jalan layang entrance dan exit pintu tol Waru, Sidoarjo – Surabaya.

Dua orang pria turun dari mobil dan memesan es dawet. Setelah minum, mereka menawari Bangun menjadi model konten video. “Mereka ngakunya sebagai Youtuber,” kata Bangun, Rabu, 2 Maret 2022.

Bangun tidak keberatan karena hanya diminta akting meracik es dawet dalam gelas dari termos dan toples yang ia angkut dengan motor. Selain itu, dua orang tersebut juga menunjukkan daftar pernyataan di layar telepon genggam seputar tanggapannya bila Jokowi menjabat tiga periode.

“Tidak mengarahkan narasinya, mereka minta pendapat yang murni,” kata Bangun yang mengaku sudah 15 tahun jualan es di Sidoarjo.

Bangun mengatakan karena sebelum berangkat jualan dari rumah kontrakannya di Kedungturi, Sidoarjo, sempat mendengar berita di televisi soal penundaan Pemilu 2024, ia pun secara spotan mengucapkan dukungan bila Jokowi tiga periode.

Juga soal dana BOS, ia ingat di sekolah anaknya mendapat kucuran dana BOS. Pengucapan narasi itu, kata dia, tidak diulang-ulang. “Sekali sudah cukup,” kata dia.

Bangun mengatakan proses pengambilan gambar itu berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit. Ia direkam menggunakan telepon genggam. Sebelum pergi salah seorang dari pria itu memberi Bangun uang Rp 200 ribu. Bangun baru sadar belum menanyakan mau ditayangkan di channel mana rekaman tersebut. Ia pun sempat mengejar ke mobil, namun sudah keburu pergi.

Selang seminggu kemudian, ia diberi tahu kenalannya bahwa rekaman itu beredar di medsos.

Bangun mengaku lancar mengucapkan narasi Jokowi 3 periode ini secara spontan karena bukan sekali ini saja ada pengendara mobil berhenti dan merekam dia akting berjualan. (tempo)

SANCAnews.id – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa di Balai KotaMedan.

Demo digelar sebagai bentuk evaluasi mahasiswa terhadap 1 tahun kepemimpinan Bobby Nasution-Aulia Rachman.

Massa menilai dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution, tak ada yang berubah. Khususnya dalam hal penanganan banjir di Kota Medan.

"Tercatat sampai 2021 kemarin, ada 1514 titik banjir yang ada di Ibu Kota Provinsi Sumut ini," kata Ketua KAMMI Kota Medan Putra Rajanami, Senin, 7 Maret.

Selain itu, kedatangan mereka juga untuk menagih janji Bobby Nasution dan Aulia Rachman sewaktu kampanye dulu yang menyebutkan infrastruktur selesai dalam kurun waktu 2 tahun.

"Kami sudah melakukan 2 kali audiensi, namun tak ditanggapi serius oleh Bobby Nasution," sebutnya.

Selain itu, janji memberikan 1000 beasiswa saat kampanye juga ditagih mahasiswa.

"Saat memperkenalkan diri dengan masyarakat dahulu, keduanya berjanji akan menyediakan 1000 beasiswa kepada mahasiswa/i di Kota Medan. Namun faktanya baru 300 mahasiswa yang menerima manfaat tersebut," paparnya.

Dalam aksinya, massa aksi tidak ditemui Bobby Nasution. Massa hanya ditemui Asisten Pemerintahan, M Sofyan.

"Kami tunggu hampir 2 jam, tapi tak ada keluar satu pun Bobby atau Aulia. Kami datang dengan baik-baik. Akan tetapi tak ada iktikad baik dari Wali Kota Medan Bobby Nasution," ujarnya.

Karena itu, massa sempat berencana membakar ban bekas. Namun, rencana itu dihalangi pihak kepolisian yang berjaga.

Akibatnya, sempat ada ketegangan antara massa aksi dengan pihak keamanan. Aksi saling dorong dan kejar-kejaran tak terelakkan.

Namun situasi ini dapat terkendali dan massa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (voi)

SANCAnews.id – Sejak beberapa pekan terakhir, publik ramai membicarakan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Sebagian menolak wacana tersebut, namun tak sedikit yang terang-terangan menolaknya.

Menariknya, sebagai bentuk keseriusan, mereka yang mendukung rencana itu belakangan mulai memasang baliho 'Jokowi 3 periode' di sejumlah lokasi ramai. Salah satunya di Pekanbaru, Riau.

Menurut sejumlah foto yang banyak beredar di media sosial, disitat dari Suara, baliho tersebut menampilkan wajah Jokowi dengan tulisan 'Harapan rakyat Indonesia' dan hashtag #2024SetiaBersamaJokowi.

Kabarnya, baliho tersebut dibuat berdasarkan ide Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar setempat. Meski belum banyak terpasang, namun hal itu seakan menjadi awal keseriusan para pendukung Jokowi menyuarakan keinginannya.

Diketahui, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir pada Maret 2021 lalu. Ini menyusul pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden.

Jokowi pun sempat bersuara keras. Ia menegaskan tak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 Maret 2021 lalu.

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode. (hops)

SANCAnews.id – Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said ikut merespons wacana penundaan Pemilu yang disampaikan tiga ketum parpol. Menurut Sudirman Said, mengubah konstitusi adalah hal yang mudah.

Namun, para pejabat mulai dari Presiden hingga legislator memiliki aturan tidak tertulis yaitu moral etika. Moralitas ini lah yang menurut Sudirman sudah menurun.

“Jadi kalau mau-mau saja, bisa. 60 persen anggota MPR berkumpul sepakat jadilah konstitusi berubah. Nah, yang mengendalikan berbuat atau tidak berbuat aturannya adalah ethic moral. Nah, itu juga yang makin hari makin menurun,” kata Sudirman dalam sebuah diskusi daring dapur KedaiKopi, Minggu (6/3).

“Tidak merasa bahwa itu (jabatan) pinjaman yang harus dikembalikan, tidak merasa bahwa hidupnya ada hal lain yang mengatur yaitu etchic,” imbuh Sudirman.

Sekjen PMI itu mengingatkan, kekuasaan itu adalah pinjaman dari publik. Bahkan, 92 persen ongkos bernegara dibiayai oleh rakyat.

Artinya, para penyelenggara negara, presiden gubernur menteri anggota DPR harus merasa bahwa mereka adalah suruhannya rakyat.

Sudirman menjelaskan, Presiden adalah pesuruh rakyat se-Indonesia. Menteri kepala pesuruh rakyat se-kementerian. Begitu juga bupati gubernur dan seterusnya.

“Kesadaran itu kelihatannya mulai turun, setelah duduk (kekuasaan) harus dipegang erat-erat, selama-lamanya kalau bisa dibagi ke keluarganya. Nah, membedakan privat dan public domain itu merupakan bagian dari kita menjaga kehormatan sebagai bangsa sebagai orang yang terus menerus mengangkat derajatnya menjadi bangsa bermartabat," jelas Sudirman.

"Yang di pemerintahan: eh, anda itu dipinjamin, sementara. Reguler election yang memungkinkan sirkulasi kekuasaan sehingga terus menerus ada penyegaran,” tutup mantan Menteri ESDM ini. (kumpara)