SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut telah mengumpulkan sejumlah saksi sejarah terkait dengan hilangnya nama Presiden ke-2 Soeharto dari serangan umum 1 Maret dibantah anak Letkol (purn) Wiliater Hutagalung, Batara Hutagalung.

Dalam sebuah wawancara di salah satu televisi swasta, Mahfud menyamapaikan bahwa ia mengumpulkan sejumlah saksi sejarah dalam beberapa kali seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“Saya tidak pernah dipanggil oleh tim/panitia seminar dalam tiga seminar tersebut,” kata Batara Hutagalung dalam keterangan tertulis, Jumat (4/3).

Batara kemudian menjelaskan, pada acara 27 Januari 2022 ia bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat itu, kata Batara, Mahfud MD meminta tulisan mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949.

“Kebetulan waktu itu saya membawa buku autobiografi ayah saya, Letkol TNI (purn.) dr. Wiliater Hutagalung yang saya berikan kepada beliau,” beber Batara Hutagalung.

Batara menjelaskan bahwa buku autobiografi itu ditulis cukup rinci, dari mulai perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Letkol dr. Wiliater Hutagalung, kemudian rapat di markas Divisi III tanggal 18 februari 1949, dan siapa-siapa yang hadir. Hingga siapa tokoh lain yang dihubungi oleh a.l. Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kol. TB Simatupang.

Batara mengatakan, naskah buku autobiografi ini ditulis tahun 1986. Naskah ini yang menjadi dasar pengusulan Tanda Kehormatan Bintang Gerilya tahun 1994.

“Yang mengurus tanda Kehormatan Bintang Gerilya untuk Letkol TNI (Purn.) dr. Wiliater Hutagalung adalah Mayjen TNI Pranowo, waktu itu adalah Sekretaris Militer Presiden Suharto, atas perintah langsung dari Presiden Suharto,” ungkapnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ekonom senior, Rizal Ramli kembali mengkritik soal wacana perpanjangan jabatan presiden dan perubahan undang-undang (UU) tentang durasi jabatan presiden. Menurut Rizal, perpanjangan kekuasaan merupakan ilegal.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu lantas mengingatkan bahwa Jokowi tidak sekuat kepala negara sebelumnya, jika jabatan presiden diperpanjang.

"Mohon maaf Mas Jokowi, anda tidak kuat-kuat amat spt Pak Harto, Gus Dur,  Mbak Mega, jadi sing eling,sing eling," tambah dia.

Rizal lantas menyindir dengan mengatakan jika di luar negeri saat ini sedang mengkhawatirkan perang dunia ke-3, di Indonesia malah sedang takut soal tiga periode.

PDIP tegaskan tolak perpanjangan masa jabatan presiden 

Penolakan perpanjangan waktu jabatan presiden juga dilontarkan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea. Ia menegaskan pihaknya menolak perpanjangan jabatan presiden dan perubahan undang-undang (UU) tentang durasi jabatan presiden.

"Sikap PDI Perjuangan jelas bahwa kami menolak adanya perpanjangan dan menolak adanya revisi tentang jabatan presiden. Jadi, itu tegas," kata Marinus dalam web seminar "Amendemen UUD 1945: Lobi-Lobi Masa Jabatan Presiden?", seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan sikap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menunjukkan partai banteng bersikap final pada pendiriannya, dengan menolak perpanjangan jabatan presiden dan juga menolak amendemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (UUD 1945) terkait perubahan masa jabatan presiden.

"Saya tegaskan tidak ada perpanjangan jabatan presiden, mau alasan apa pun itu; karena itu akan menjadi sebuah persoalan dan inkonstitusional," katanya.

Dia juga menjelaskan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR sebenarnya belum terpikir untuk melakukan amendemen UUD 1945, apalagi memperpanjang kepemimpinan kekuasaan presiden.

Dia mengungkapkan hingga saat ini parlemen belum pernah melakukan pembicaraan secara formal terkait amendemen UUD 1945.

Munculnya polemik amendemen kelima UUD 1945 dan berkembangnya usulan presiden tiga periode tersebut dipicu oleh pernyataan pribadi para anggota DPR, yang menjadikan amendemen UUD 1945 sebagai isu dan bahan pemberitaan media.

"Saya sampaikan bahwa sama sekali tidak ada agenda itu di DPR. Bahkan, dari partai-partai pun tidak ada agenda formal yang sudah disampaikan, karena konstitusi kita sudah final bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu hanya dua kali," ujarnya.

Dia mengatakan hampir seluruh fraksi di DPR tidak menyetujui adanya perubahan UU untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden RI menjadi tiga periode.

"Hampir semuanya, kalau kita tanya secara terpisah, tidak setuju ada perpanjangan tiga periode," ujarnya. (era)

SANCAnews.id – Di media sosial Twitter, terdapat beberapa foto kondisi masjid saat Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah mengisi ceramah.

Foto-foto Gus Miftah tersebut diunggah oleh pemilik akun Twitter @ommi_siregar pada Selasa (2/3/2022).

Dalam cuitannya, terlihat ada empat foto dari sudut pandang yang berbeda. Diketahui foto tersebut diambil di Masjid Cut Mutiah, Jakarta Pusat.

Tak hanya jemaah pria, ada juga ibu-ibu yang terlihat duduk di Masjid Cut Mutiah sambil menghadap ke Gus Miftah.

Seperti ciri khasnya, Gus Miftah menggunakan kacamata hitam dan blangkon saat mengisi ceramah tersebut.

Sambil mengunggah keempat foto itu, pemilik akun @ommi_siregar menulis, “GUS MIFTAH, SEPI JAMA'AH. Pengurus Masjid Cut Mutiah, Jakarta Pusat, mengundang Gus Miftah utkberceramah ttg Islam dan kebangsaan.”

Ia juga menyayangkan kondisi pengajian Gus Miftah yang sepi dan mengungkap kalau foto yang didapatkan berasal dari temannya.

“Waktunya tadi ba'da Ashar . Tapi disayangkan, jamaahnya tdk banyak, bahkan bisa dibilang sepi. Entah kenapa ? ~> dikabari "temen",” tambahnya.

Sebelumnya, Gus Miftah memang sempat menjadi sasaran hujatan netizen setelah adanya pertunjukan wayang di Pondok Pesantren Ora Aji miliknya pada Jumat (18/2/2022).

Dalam pertunjukan tersebut, ada satu wayang yang dimainkan dalang Ki Warseno dan dianggap mirip sosok Ustaz Khalid Basalamah.

Pada pertunjukan itu, Ki Warseno juga terlihat beberapa kali membanting atau memukul wayang yang dinilai mirip Ustaz Khalid.

Setelah video tersebut beredar, Gus Miftah dan Ki Warseno pun menerima banyak hujatan dari netizen.

Namun, tidak diketahui apakah sepinya pengajian Gus Miftah itu merupakan imbas dari masalah pertunjukan wayang sebelumnya.

Netizen yang melihat cuitan @ommi_siregar turut berkomentar dan menyampaikan pendapat mereka.

“ini mau ta'lim apa eksis, kacamata item ngga dibuka, itukan di masjid bukan di resto atau cafe, adabnya ada ngga tuh ?? Kalo ke masjid itu berpakaianlah yang sopan karena berada di tempat yang suci. Terima kasih kiriman info dan foto2nya, mulai pada sadar siapa dia,” kata @mhiday****.

Akun Twitter Pengajian Gus Miftah yang bernama @pgmoraaji ikut menanggapi dengan mengirim video ramainya pengajian Gus Miftah di Ponorogo.

“Terimakasih sudah perhatian Untuk diketahui, emang jama'ah nya terbatas... Kalau ini sepi gak ya, Lokasi ponorogo,” tulis @pgmoraaji.

“Gus @pgmoraaji apakah sepi atau ramainya pengajian itu menjadi tolak ukur kesuksesan seorang da'i ilallah? Mohon jika berkenan diberikan penjelasan,” balas @hidupdat****.

“Berbanding jauh dengan ini, beberapa hari lalu beliau hadir di Ponorogo, luar biasaaa gus @pgmoraaji semoga barokah manfaat dimanapun engkau bercermah tetap pada misi keislaman nusantara dan keindonesiaan,” kata @awalse****.

“Itu maksudnya beliau pake kacamata dalam ruangan knapa ya?” tanya @mamit****.

“Duh tempat gw numpang solat, sblom mo ke cikini, mushola sejuk, keranwudhu ny banyak bener. pengurusny sengaja ap gk tahu ya lg viral itu orang, gk sholat dsitu lg dah masjid lain aj,” ujar @Ojie_****.

Selain itu, masih ada berbagai macam tanggapan dari netizen mengenai cuitan @ommi_siregar. (populis)

SANCAnews.id – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rentan disalahartikan sebagai dukungan terhadap wacana tersebut. Karenanya, dia medorong agar Jokowi segera mengambil sikap menolak.

"Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan Pemilu, terlebih ide-ide itu muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Menurut Mardani, pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024 itu tidak masuk akal. Sebab, alasan tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.

"Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda Pemilu tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan Pilkada serentak 2020 di saat penularan pandemi sedang naik-naiknya," tegas Mardani.

Lagipula, kata Mardani, pemerintah belakangan kerap mengeluarkan klaim bahwa pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah semakin membaik dan terkendali. Bahkan sudah ada recana untuk mengubah status bencana pandemi menjadi endemi.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini mengingatkan agar semangat reformasi harus tetap dipertahankan. Jangan sampai seorang pemimpin negara bersikap sebaliknya dan tidak menaati konstitusi yang berlaku.

"Semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik dari pengelola negeri saat ini," kata Mardani.

"Pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun sistem yang baik," imbuhnya.

Sebelumnya, penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu beserta pemerintah dan DPR RI telah sepakat pelaksanaan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun belakangan kembali muncul wacana penundan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar Pemilu ditunda minimal dua tahun demi pemilihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Usulan dan alasan serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Namun, sejumlah partai politik pendukung pemerintah seperti PDIP dan NasDem tegas menolak wacana tersebut. Belakangan sejumlah pihak medesak agar Presiden Joko Widodo segera memberikan pernyataan sikap. Terlebih sebelumnya dalam beberapa kesempatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah tegas menolak masa jabatan presiden diperpanjang maupun menunda Pemilu. (era)