SANCAnews.id

SANCAnews.id – Denny Siregar ngata-ngatain Immanuel Ebenezer atau Noel Jokowi Mania (Joman) buntut jadi saksi meringankan di persidangan Munarman. Noel Joman menegaskan bahwa Munarman bukan teroris.

Buntut kesaksiannya itu, Denny Siregarngata-ngatain Noel Joman. Nah mendapat perlakuan demikian, Noel Joman  tetap bersikap santai dan memaafkan Denny Siregar.

Dalam konten di channel Youtube 2045, Denny Siregar menuding Noel Joman itu sudah kena jebakan Munarman, sehingga dimanfaatkan.

"Hei Noel! Pak Jokowi itu bukan teroris dan Munarman itu teroris itu juga bukan fitnah. Aparat sudah punya data-datanya, dan banyak saksi yang memberatkan dia di sidang, karena kehadiran dia di Makassar waktu baiat 2015," ujar Denny dengan lantang di Youtube 2045, dikutip Hops.ID, Selasa 1 Maret 2022.

Denny mengatakan, Immanuel Ebenezer telah dimanfaatkan oleh Munarman dengan pendekatan perkawanan.

Sebagaimana diketahui, Noel dan Munarman itu sudah berkawan sejak lama. Meski beda pandangan politik, Noel mengaku dirinya dengan Munarman tak pernah saling melukai secara fisik.

Nah Denny Siregar mengatakan, kesaksian Moel yang meringankan untuk Munarman ini adalah bukti lihainya kelompok radikalisme.

"Orang seperti Immanuel Ebenezer ini tanpa sadar jadi alat kelompok garis keras untuk sebarkan paham radikalnya, karena mereka tahu selalu dibela. Teroris seperti Munarman paham selalu ada orang yang bisa dimanfaatkan karena hubungan emosional," jelas Denny.

Nah merespons sindiran dari Denny Siregar itu, Noel sih santai saja. Dia gantian membalas sindiran itu dengan cibiran juga.

"Ketika kebencian yg kau rawat maka yg sebenarnya kau lah yg ingin bangsa ini hancur, tetapi aku tetap memaafkan mu kawan," tulis Noel di akun Instagramnya dikutip Hops.ID.

Bela Munarman, 'dia bukan teroris'

Immanuel Ebenezer mengejutkan banyak orang. Sebagai pendukung setia Ahok dan Jokowi, Noel Joman kok bela Munarman.

Immanuel yang merupakan ketua tim sukses Ganjar Pranowo ini tegas membuktikan Munarman bukan teroris. Dia belain Munarman.

Sebab andai Munarman itu teroris, kata tim sukses Ganjar itu, sudah pasti banyak gereja yang dibom oleh pria yang merupakan orang dekat Habib Rizieq.

Noel bilang gampang untuk coba cek dan buktikan saja, Munarman itu teroris atau bukan.

"Kalau Munarman dicap teroris berapa banyak gereja dibom dibakar dia. Tidak ada satu pun, kita bisa buktikan," jelas Immanuel diunggah dalam videonya dikutip Hops.ID dari akun TikTok Immanuel Ebenezer, Rabu 23 Februari 2022.

Bukti Munarman bukan teroris, jelas orangnya Ganjar itu, pertama Munarman mengutuk aksi terorisme peledakan bom di Surabaya. Bukan itu saja, Munarman juga mendukung pembanguna gereja di Cinere.

Immanuel bukan orang asing bagi Munarman. Dia merupakan kawan diskusi Munarman meski beda pandangan politik.

"Munarman kenal saya, saya pendukung Ahok, saya pendukung Jokowi. Dia tahu rumah saya. Saya berdiskusi dengan dia, nggak ada yang terluka," ujar Immanuel.

Dengan testimoni itu, Immanuel menegaskan jelas dong Munarman bukan teroris.

"Artinya apa? tuduhan terhadap Munarman sebagai teroris di sini bisa kita bukitkan, beliau bukan teroris. Dia aktivis pro demokrasi, dia punya pandangan, ya itu hak dia. Jangan pandangan seorang dikriminalkan, itu tidak baik buat demokrasi, ini bukan Orde Baru, ini eranya Jokowi semua punya hak menyampaikan pandangannya dan itu dilindungi konstitusi," katanya. ***

SANCAnews.id – Sebuah video yang diunggah di Channel YouTube NU Garis Lurus bikin gempar jagat maya. Pasalnya, dalam video itu Muhammad Najih Maemoen yang mengaku sebagai seorang ulama NU garis lurus melontarkan tudingan cukup serius.

Dalam video itu, lelaki paruh baya ini terang-terangan menuding jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah banyak makan uang haram.

Tidak hanya itu Najih Maemoen juga secara tegas menyatakan organisasi ini melawan agama Islam serta memusuhi para pemuka agama.

Hal ini kata dia, tak bisa didiamkan begitu saja, namun di sisi lain, banyak yang tak berdaya menentang perlakuan PBNU yang disebutnya telah menyimpang itu.

“Ingin menghabisi islam, ini sangat mengerikan sekali! Sebetulnya harus kita lawan! tapi bagaimana ya, apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu, orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram! Melawan agama, melawan habaib (habib-habib),” ujarnya dalam video itu dikutip Populis.id Selasa (1/3/2022).

Dalam video yang sama Najih Maemoen juga terang - terangan menyeret nama mendiang Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dia mengatakan, PBNU sudah terbiasa menikmati duit haram itu sejak era kepemimpinan Gus Dur.

Meski berkali-kali menyebut PBNU makan uang haram, namun  Najih Maemoen tidak menjelaskan secara terperinci mengenai uang haram yang dimaksud, misalnya soal sumber dana.

“Termasuk juga masih saudara saya Yahya Staquf, membenci habaib, naudzubillahi mindzalik. Itu bagaimana ya, memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan uang haram ya, mulai dari zaman Gus Dur!,” tegasnya.

Selain makan duit haram, Najih Maemoen juga melontarkan tudingan serius lainnya, dia bilang PBNU juga selalu membela rezim Joko Widodo (Jokowi).

“Bahkan anak-anak santri syara, alumni syara, kiyai ya tu, santri, tapi membela-bela rezim ini. Kebablasan liberal kebablasan, entah karena iming-imingan, atau memang sudah kebanyakan makan haram itu, uang haram,” tukasnya. (warta)

SANCAnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini.

LaNyalla mengatakan, wacana yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi Pandemi dan kesulitan anggaran itu memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah.

Meski demikian, LaNyalla melihat bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju. LaNyalla memprediksi, saat ini rakyat masih diam dan mengamati perilaku elite politik.

“Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2).

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas,” jelas LaNyalla mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.

Lebih lanut LaNyalla mengatakan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti.

Ia yakin bahwa rakyat Indonesia memiliki kearifan berpikir. Termasuk dalam pembangunan IKN, mengapa harus dipaksakan jika tidak ada anggarannya.

Lagipula, sambung LaNyalla, para elite politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.

“Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” tandas mantan Ketua Umum PSSI ini.

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla pun mengingatkan bahwa sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia.

Dalam aturan itu, MPR sebagai Lembaga Tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan. (rmol)

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya jika itu dilaksanakan maka bisa menabrak konstitusi UUD 1945.

Jika presiden menabrak konstitusi maka akibatnya akan fatal salah satunya bisa dilengserkan. “Kalau saya sih menasehatkan kepada pak Jokowi ya tetap menaati konstitusi UUD 45, kata Yusril seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin 28 Februari 2022.

Presiden Jokowi bisa dilengserkan apabila menunda pemilu 2024 

Dia khawatir jika Jokowi nekad memperpanjang masa jabatannya dengan memundurkan pemilu maka rakyat bisa bergerak menjatuhkan atau melengserkannya seperti pada zaman Soeharto.

“(Ketika presiden melanggar UUD 1945) orang bisa mengatakan kalau begini ini pelanggaran terang-terangan terhadap UUD 45 (bisa di) impeachment (pemakzulan) presiden nah begitu,” jelasnya.

Salah satu cara menunda pemilu bisa dengan dekrit 

Dia menyebut salah satu cara menunda pemilu yang konstitusional adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit. “Pak jokowi akan menghadapi kritik yang luar biasa kalau di dekrit ini kan ujung-ujungnya menambah UUD 1945 juga ya kan. Timbul pertanyaan jaman sekarang, orang kan jauh lebih kriitis. Apa bisa? Apa benar?,” jelasnya.

Menurutnya, untuk saat ini menerbitkan dekrit tak semudah zaman Soekarno. ”Nggak seperti tahun 1959 Bung Karno dengan mudah mengeluaran dekrit. Sekarang saya rasa enggak semudah itu , saya tidak menyarankan langkah itu ditempuh. Apalagi dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan kan merubah UUD dalam praktek, tapi teksnya tidak berubah sama sekali,” ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Joko Widodo terancam dilengserkan jika menunda pemilu 2024

Sudah bertemu Jokowi bahas penundaan pemilu 

Yusril mengatakan dua kali bertemu Presiden Jokowi dan berbicara masalah penundaan pemilu.

“Beliau saya agak ledek-ledekin, ‘Lha ini mau bikin ibukota baru berapa tahun nih pak? Jangan-jangan tunggu tiga periode.” Beliau menjawab, ‘Hahaha tiga periode katanya, kan situ yang lebih ngerti apa cantolan konstitusionalnya hayo, enggak ada toh masak saya disuruh nabrak konstitusi’,” kata Yusril.

Dia pun menyimpulkan dari apa yang dikatakan Jokowi, jika tak ada kemauan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya. 

“Saya fikir secara zahir beliau ya bilang begitu, dan itu yang saya pegang. Ini mudah-mudahan ini memang kemauannya Pak Jokowi,” jelasnya.

Khawatir pada orang disekitar Jokowi 

Dia lebih khawatir pada orang-orang di sekitar Jokowi yang terkadang bisa mempengaruhi sang presiden.

“Sebab kadang-kadang jadi pemimpin itu susah. Saya ingat Pak Harto, suatu hari saya dengar pak Faisal Tanjung ngobrol-ngrobrol sama Pak Harto, ’Saya ini bagaimana ya baiknya apa maju lagi apa bagaimana,’ katanya tahun 1997,” tutur Yusril.

“Lalu Pak Faisal Tanjung menjawab, “Kalau saya Pak, ini saat yang paling baik Bapak mudur pelan-pelan. Puncak keharuman Bapak, kesuksesan Bapak sekarang,” sambungnya.

Baca Juga: Anies Baswedan di posisi terdepan jadi Presiden 2024 yang akan tempati Istana Negara baru di IKN Nusantara

Namun, suatu hari Yusril mengetahui jika Pak Harto ternyata kembali maju sebagai calon presiden.

“Saya sendiri di Bina Graha tanya Pak Harto, ’Pak ini kok jadi maju lagi?’ Dijawab, Lha iya ini Harmoko ini keliling-keliling Safari Romadhon, terus pulang menghadap saya, mengatakan saya ini masih dibutuhken,’ ya seperti itu,” terangnya.

Lalu dia ditanya seseorang apabila terjadi seperti itu saat ini bagaimana?

“Gimana ya saya bilang politik ini kan serba tak terduga. Dulu menurut Pak Harto ya Harmoko yang mengusulkan seperti itu, dan tahun 1998 Pak Haromoko yang mengusulkan ngetok palu sampai patah minta Pak Harto mundur. Sekarang Cak Imin yang mengusulkan siapa tahu dia juga nanti yang minta Pak Jokowi mundur,” jelasnya.

Tegaskan mau pemilu sesuai jadwal 

Dia menegaskan akan menyarakan kepada Presiden Jokowi untuk tetap menggelar pemilu sesuai jadwal. “Kalau saya ditanya pemilu apa tidak? Ya pemilu karena kalau tidak pemilu, itu menabrak konstitusi,” terangnya.

Dia pun memberikan satu jalan keluar. “Lebih baik kita belajar sama Filipina yang melaksanakan pemilu serentak digital orang memilih bisa pakai handphone,” ungkapnya.

Sarankan gelar pemilu online 

Menurutnya teknologi digital saat ini sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu. “Sekarang aja saya bisa mindahin uang saya berapa miliar dari bank  tanpa rasa kuatir kok, enggak pernah ketemu tahu-tahu uang saya bisa pindah ke rekening orang lain karena saya punya kode yang sulit orang lain untuk memalsukannya,” jelasnya

Selain itu, menurutnya jarang sekali elekronik banking itu timbul masalah. “Kalau misal ada waktu kita melaksanakan pemilu dengan digital election saya pikir sudah terbiasa orang yang divaksin menggunakan peduli lindungi, orang akan bisa nyoblos dengan dikasi kode-kode tertentu,” imbuhnya.

Menurutnya, jika memakai pemilu secara digital maka biaya pemilu akan murah karena tidak jor-joran, terhindar dari covid dan cost yang mahal.

“Tapi KPU mau enggak melaksanakan itu? Kan masih ada waktu 2 tahun nih dari sekarang. Tapi kalau sistem pemilu modern dengan IT itu tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor alasannya mungkin enggak ada budget tapi orang tidak mudah (percaya) dan mengatakan untuk IKN kok ada duitnya,” tegasnya.

Menurutnya memang pemilu harus digelar sebagai bagian dari demokrasi walaupun biayanya tak murah.

“Kalau dicari-cari begitu kan nggak ada selesai-selesainya kan begitu. Lantas mungkin pertimbangannya pemilu kan ini barang yang sulit, bertele-tele makan biya, waktu berdebat panjang tapi kita belum menemukan sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Sejelek-jelek dikatator masih lebih baik daripada demokrasi, meski demokrasi mahal,” jelasnya.***