SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ekonom Senior Faisal Basri, mengkritisi adanya usulan untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, jika alasan anggaran penyelenggaran pemilu yang dianggap terlalu berat seperti mendulang air terpercik muka sendiri.

Jika alasan anggaran yang diajukan KPU dianggap terlalu besar, maka menurutnya hal itu akan gugur dengan sendirinya. Sebab untuk pemindahan IKN saja anggarannya lebih besar.

"Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air terpercik muka sendiri. Alasan KPU mengusulkan anggaran fantastis Rp86 triliun, padahal di tengah pandemi pula pemerintah hendak membangun IKN dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun yang lebih dari separuhnya dibiayai APBN. Jadi gugur dengan sendirinya," kata Faisal dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).

Selain itu, Faisal juga mengatakan pemerintah membeli senjata secara jor-joran. Ia mengatakan, masih banyak juga pemborosan lainnya yang dilakukan pemerintah.

"Banyak lagi pemborosan luar biasa sebagaimana tercermin dari ICOR yang melonjak di era Jokowi. Investasi banyak tapi hasilnya sedikit," tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menyinggung mudahnya pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur misalnya seperti jalan Tol.

"Untuk membangun 1 km jalan di era sebelumnya hanya membutuhkan 4-4,6 unit modal di era Jokowi 6,5 unit modal. Jadi dibutuhkan modal lebih banyak di era Jokowi," tuturnya.

Usulan Cak Imin

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.

"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.

Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.

Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.

"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022). (suara)

SANCAnews.id – Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kota Cirebon melakukan orasi untuk membela Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau akrab disapa Gus Yaqut, viral di media sosial.

Video Banser Cirebon gelar orasi bela Gus Yaqut soal pernyataan azan viral usai diunggah pengguna Twitter HASapardan, seperti dilihat pada Rabu 2 Maret 2022.

Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut tayangan dalam video itu merupakan momen ketika anggota Banser Cirebon mendatangi para pendemo Gus Yaqut.

Menurut sang netizen, saat sejumlah anggota Banser yang membawa spanduk sambil berjalan kaki itu mendatangi massa pendemo Yaqut mereka langsung bubar.

“Kecoak-Kecoak NKRI demo Gus YaqutCQoumas di cirebon bubar didatangi Banser,” cuit netizen HASapardan.

Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan orator massa Banser dalam video tersebut yang ia sampaikan terhadap para pendemo Gus Yaqut itu.

“Satu kata buat mereka: Mereka Jual Kita Borong Habis,” kata sang netizen.

Dilihat dari video itu, tampak sejumlah anggota Banser Cirebon menggelar orasi. Salah satu dari mereka pun dengan menggunakan toa menyebut adanya orang-orang di Cirebon yang mempelintir ucapan pemimpin mereka yang tak lain adalah Gus Yaqut.

“Di Kota Cirebon ini, ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita,” ujar sang orator dari massa Banser Cirebon itu.

Ia pun dengan lantang akan melawan para pemfitnah Gus Yaqut tersebut. Menurutnya, apabila mereka hendak ‘menjual’ maka Banser tak akan segan ‘memborong habis’.

“Hanya satu kata, hanya satu kata, mereka jual kita borong. Mereka jual kita borong. Siapa kita? Banser!,” teriaknya.

Sontak unggahan video itu menuai banyak komentar warganet. Salah satu netizen, Orw7 mengapresiasi sikap Banser Cirebon yang menegaskan akan melawan para pemfitnah Gus Yaqut itu.

“Nah gitu dong BANSER dari dulu. Selama ini BANSER terlalu lama bersabar. Sekarang saatnya borong habis,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) jika tak keluar fatwa atas banyaknya dugaan penistaan agama, termasuk yang diduga menjerat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212, Novel Bamukmin usai pertemuannya dengan Wasekjen MUI Pusat dibatalkan sepihak pada hari ini, Rabu siang (2/3).

"Seharusnya jam 14 siang hari ini kita diterima oleh Wasekjen, namun baru dibatalkan jam 12.50 WIB, tentunya ini mepet banget padahal belum lama ini kurang lebih dua bulan yang lalu kami PA 212 bersama sebagian dari KUHAP APA bertandang mendadak ke MUI untuk permasalahan yang sama," ujar Novel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/3).

Padahal pertemuan hari ini kata Novel, pihaknya dari Dewan Tanfidzi Nasional (DTN) PA 212 dan Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) ingin mengetahui hasil tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya.

Salah satu hal ditindaklanjuti terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Menag Yaqut yang membandingkan suara adzan dengan anjing menggonggong.

"Namun kok mendadak sekali kami ditunda, padahal prosedur komunikasi kemarin kami jalani dengan baik, kalau begini kami dikecewakan lagi," tegas Novel.

Hingga saat ini kata Novel, pihaknya masih beritikad baik menerima penundaan pertemuan para hari ini. Namun, pihaknya menunggu dijadwal ulang.

Jika tidak ada kabar atau itikad baik dan jika MUI malah berpihak kepada Yaqut, maka pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran.

"Maka kami apa boleh buat akan adakan besar-besaran kepung MUI sampai keluar fatwa atau Ketum MUI-nya mundur karena Indonesia sudah menjadi darurat penista agama dan MUI jelas menjadi biang kerok kalau saat ini tidak bisa mengeluarkan fatwa," pungkas Novel.

KUHAP APA sendiri pada Selasa (1/3) telah berusaha melaporkan Menag Yaqut ke SPKT Bareskrim Mabes Polri.

Namun, laporannya ditolak karena pihak kepolisian meminta adanya fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernyataan Menag Yaqut merupakan penodaan agama Islam. ***

SANCAnews.id – Beredar kabar yang menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) enggan dipindah ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Mereka justru mengajukan permohonan mutasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan permohonan mutasi seorang ASN harus melalui serangkaian prosedur.

"Tapi kami di DKI Jakarta secara jumlah sudah sangat cukup," kata Anies, usai mengikuti rangkaian upacara Tawur Agung Kesanga dalam perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (2/3).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan, permohonan mutasi ASN ke DKI Jakarta jangan sampai berdampak pada penambahan beban Jakarta.

"Jangan juga nanti menjadi beban bagi warga Jakarta, secara jumlah sudah cukup di Jakarta," tandas Anies Baswedan.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menegaskan, ASN yang saat ini bekerja di kementerian/lembaga harus siap pindah ke IKN Nusantara meski belum diputuskan jumlah ASN yang akan dipindah.

"ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibukota baru. Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib," ucap Tjahjo. (rmol)

SANCAnews.id – Seribuan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Istana Negara pada Rabu (2/3).

Dalam aksinya, mereka yang terdiri dari DPD IMM DKI Jakarta, DPD IMM Jawa Barat, dan DPD IMM Banten membawa atribut IMM seperti bendera hingga spanduk berisi kritikan kepada pemerintah.

Sejauh ini aksi berjalan tertib, massa tampak memenuhi separuh jalan di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau dikenal dengan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Aksi ini juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Mereka membawa sejumlah tuntutan, yakni menolak tegas segala bentuk perampasan tanah di belahan Indonesia seperti di Singingi Hilir, Riau oleh PT Warnasari Nusantara.

Mengecam keras aksi represif aparat di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dan peristiwa penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat.

Selain itu, IMM juga menolak Permenaker 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Selanjutnya, menolak BPJS sebagai syarat izin berbagai pengurusan administrasi dan jual beli.

Terkahir, menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan hapus Presidential Threshold menjadi 0 persen. (rmol)