SANCAnews.id

SANCAnews.id – Begawan ekonomi Rizal Ramli merespons langkah beberapa elite parpol yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Rizal Ramli menilai langkah tersebut jelas melanggar konstitusi Indonesia.

Terlebih lagi, kata dia, penundaan pemilu membuat para elite parpol bisa mempertahankan jabatan baik di eksekutif dan legislatif yang kini mereka emban.

Rizal menganggap perpanjangan jabatan tanpa didahului pemilihan yang sah, tidak bisa diterima hukum di tanah air.

"Perpanjangan jabatan tanpa pemilihan itu sangat inkonstitusional. Itu sebetulnya pemberontakan konstitusi. Kok tega-teganya, sih," kata mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kepada wartawan, Minggu (27/2).

Rizal juga menganggap langkah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 oleh elite politik tidak berpihak ke rakyat.

Sebab, usulan disampaikan ketika rakyat dihantam naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kedelai.

"Tidak ada empati dengan kesulitan rakyat," beber Rizal.

Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.

Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.

Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2). (jpnn)

SANCAnews.id – Sebuah video yang memperlihatkan Profesor Salim Said menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah bagian dari oligarki, viral di media sosial.

Video Prof Salim Said sebut Jokowi bagian dari oligarki itu viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki_5unyi, seperti dilihat pada Minggu 27 Februari 2022.

Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Salim Said dalam video itu yang menyebut Jokowi bagian dari oligarki.

“Salim Said ||: Jokowi bagian dari Oligarki, dia tak cukup cerdas untuk atur semua ini,” cuit netizen Lelaki_5unyi.

Dilihat dari video itu, tampak Prof Salim Said tengah berbincang bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Awalnya, Guru Besar Universitas Pertahanan itu memohon maaf kepada Presiden Jokowi dan semua masyarakat yang mendengar apa yang ia ucapkan itu.

“Saya mau mohon maaf kepada Pak Jokowi dan orang yang melihat seperti apa yang saya jelaskan,” kata Salim Said.

Ia pun lantas mengaku khawatir, banyak kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok oligarki.

“Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup yang membentuk apa yang disebut oligarki,” tuturnya.

Prof Salim Said pun menyebut bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh para oligarki, termasuk Presiden Jokowi.

“Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligarki, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, Jokowi adalah bagian dari oligarki lantaran sebagai presiden mantan wali kota Solo itu mempunyai modal yakni kekuasaan.

“Oligarki itu kan harus punya modal, kekuasaan untuk sama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan,” jelasnya.

Lantaran Jokowi juga merupakan bagian dari oligarki, kata Salim Said, maka negara Indonesia sekarang ini ramai-ramai dikuasai oleh oligarki.

“Jadi ini negeri ramai-ramai dikuasai oleh oligarki,” tegasnya. (terkini)

SANCAnews.id – Polisi menyebut keterangan pelaku pengeroyokan terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, masih kerap berubah-ubah.

Akibatnya, apa motif pelaku menganiaya Haris tersebut, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkannya.

"Keterengan masih berubah-ubah dan belum didukung fakta," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat, Minggu 27 Februari 2022.

Polisi masih kesulitan menguak motif pengeroyokan ini. Dua dari tiga eksekutor yang dicokok, diketahui bekerja sebagai debt collector. Namun, bukan berarti motifnya adalah karena utang piutang. Kepolisian masih terus mendalami.

"Bukan berarti harus ada utang tetapi artinya bukan begitu. Yang jelas faktanya pekerjaanya itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama diserang sekelompok orang tidak dikenal. Peristiwa ini disebut terjadi Senin, 21 Februari 2022.

Hal itu diungkap Haris dalam pesan singkatnya. Kata Haris, peristiwa tersebut terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di mana persisnya terjadi Restoran Garuda Cikini.

"Diserang sekelompok orang tidak dikenal di Restoran Garuda," kata Haris kepada wartawan, Senin, 21 Februari 2022. (viva)

SANCAnews.id – Isu penudaan pemilu 2024 kembali digaungkan beberapa partai politik. Hal tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies Pusat, Muhammad Ramli Rahim juga ikut berkomentar soal penundaan pemilu 2024 tersebut.

Muhammad Ramli memandang bahwa banyak pihak ingin menunda pemilu 2024 untuk mencegah Anies Baswedan maju sebagai capres pada 2024.

Ramli Rahim membeberakan alasan bahwa elektabilitas Anies begitu tinggi, sehingga parpol berupaya mencari cara untuk menghadapinya.

"Seminggu yang lalu, sebelum wacana penundaan pemilu 2024 mengemuka, saya bertemu seorang legislator dari partai G. Beliau mengatakan, elektabilitas pak Anies luar biasa,"ungkap Ramli, dikutip Hops.ID dari Wartaekonomi.co.id (jaringan Suara.com) pada Minggu, 27 Februari 2022.

Ketua Umum Jaringan Nasional MIleanies Pusat tersebut mengutarakan bahwa angka elektabilitasnya Anies mencapai 45%, namun tidak dipublish karena ada pihak yang melarang.

"Bahkan ada survei yang hasilkan 45% untuk pak Anies. Hanya donatur melarangnya mempublikasikan angka tersebut," ungkat Ramli.

Ramli Rahim menilai elektabilitas Anies tersebut meningkat karena relawan terus giat bergerak dari provinsi, kabupaten, hingga pelosok desa.

Pernyataan Ramli tersebut cukup berasalan, karena hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa Aneis menempati posisi teratas dalam hal elektabilitas menjadi presiden 2024.

Anies mendapatkan persentase elektabilitas 24,6 persen. Di bawah Anies ada Prabowo Subianto 23,9 persen, Ganjar Pranowo 19,2 persen, Agus Harimurti Yodhoyono 7,3 persen dan Ridwan Kamil 5,1 persen.

Ramlin memandang pergerakan relawan Anies yang bergerak secara organik membuat popularitas dan elektabilitasnya semakin naik. Ia berpendapat bahwa relawan bergerak tanpa didanai, serta bulum direstui oleh Anies Baswedan.

Ramlin meyakini tingginya elektabilitas tersebut yang membuat parpol kesulitan bersaing melawan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Rasa frustasi melingkupi mereka dan pilihannya adalah mencari cara untuk tidak berhadapan dengan Anies," ungkap Ketua Umum Jaringan Nasional MIleanies Pusat tersebut.

Ramli menjelaskan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi salah satu cara yang dipilih untuk menghadapi Anies.

"Para cukong juga pasti senang dengan wacana itu karena mereka tidak akan berhadapan dengan Anies Basewadan yang jelas menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil," ungkap Ramli. ***

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024. Karena hal itu tidak logis dan belum punya dasar jelas.

“Usul untuk menunda pemilu adalah usul yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama di tingkat nasional, provinsi. Ini kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?” tegas AHY saat melantik kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Riau (26/2)

AHY juga menegaskan, partainya harus tegas menyampaikan penolakan tersebut, karena tidak boleh siapapun, apapun pangkat dan jabatannya di negeri ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat.

“Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik,” tuturnya.

“Ini malah tiba-tiba ada yang mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur?Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu,” imbuh AHY.

AHY menduga, soal penundaan pemilu itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan.

“Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki oleh orang-orang seperti itu. Menurut saya, memalukan cara berfikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?” tanya AHY.

Terkait alasan pandemi dan pemulihan ekonomi, AHY justru mempertanyakan Pilkada 2020. Padahal itu lagi gawat-gawatnya Pandemi Covid-19. Artinya bangunan narasi yang ingin pemilu ditunda ini tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.

Lebih lanjut AHY menegaskan, Partai Demokrat harus menyampaikan penolakan ini kepada siapapun, agar jangan salah. Karena kalau sudah salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan, mak yang menanggung ruginya dan dampak buruknya adal semua, rakyat Indonesia.

“Demokrat tidak boleh takut bersuara. Insyaallah rakyat kita semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan. Teruslah berjuang untuk menyuarakan akal sehat, menyuarakan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Kepada Ketua-ketua DPD Banten dan Riau yang baru dilantik, AHY mengingatkan, Bendera pataka tadi sudah dikibarkan. Maknanya bukan hanya simbol kebesaran atau gagah-gagahan.

“Tapi maknanya adalah Demokrat hadir menyapa seluruh masyarakat, hadir dalam kesejukannya, dalam keteduhannya, tapi tajam dalam solusi. Jangan kita cepat berpuas diri, jangan kita sombong dan jumawa. Justru sebaliknya, kita tetap rendah hati dan tetap percaya diri,” pungkasnya. (jawapos)