SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aturan baru pemerintah terkait penyertaan wajib kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat sejumlah transaksi tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di mana salah satu aturannya dalam mengurus sertifikat jual beli tanah melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan.

Dilansir dari laman viva.co.id, Chief Executive Officer dan Founder Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda mengatakan, aturan Pemerintah terkait menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan publik terkesan dipaksakan kebijakannya. Hal tersebut dikarenakan kartu BPJS Kesehatan tidak ada kaitannya dengan jual beli properti.

“Memang kalau dilihat kebijakan ini agak dipaksakan karena tidak ada hubungannya BPJS Kesehatan dengan jual beli properti,” kata Ali kepada VIVA, dikutip Selasa, 22 Februari 2022.

Ia melanjutkan, di sisi lain dia memahami bahwa hal tersebut merupakan cara Pemerintah untuk mewajibkan masyarakat ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Niatnya mungkin bagus, tapi mekanismenya ketika menjadi syarat jual beli. Ini yang jadinya terkesan dipaksakan.  Jadi ada dua hal berbeda di sini, kalau hubungannya dengan jual beli enggak ada. Tapi kalau tujuannya agar masyarakat golongan atas juga bisa bantu BPJS, sah-sah aja,”ujarnya.

Adapun dengan itu, ia melanjutkan, jika proses yang dilalui harus digabung sebagai syarat akad ke bank. Dikarenakan pada bank juga terdapat syarat asuransi dan lainnya.

“Jangan saat balik nama, kesannya jadi enggak nyambung,” tandasnya.

Sementara itu, dari aturan baru tersebut akan diberlakukan secara serentak pada 1 Maret 2021. Di mana aturan ini dikeluarkan Pemerintah pada 6 Januari 2022.

Selain itu, berdasarkan Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN nomor HR.02/153-400/II/2022 disampaikan bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. (tvonenews)

SANCAnews.id – Kehormatan yang diterima Serma Junaedi berupa undangan langsung ke kantor KSAD Dudung Abdurachman membuat kecemburuan dari para prajurit lainnya. Bagaiman tidak, Serma Junaedi yang berasal dari daerah 'sukses' memasuki ruangan kerja dari orang nomor satu di Angkatan Darat.

Kesempatan itu tidak bisa dialami oleh semua prajurit, termasuk mereka yang bertugas di sekitar kantor KSAD. Namun, berkat jiwa sosialnya yang tinggi yakni meyelamatkan korban begal, Serma Junaedi yang ditugaskan sebagai Babinsa 1 Koramil 1705 Cikijing, mendapat kehormatan untuk duduk satu ruangan dengan KSAD.

Bagi Junaedi sendiri, dia masih belum mempercayainya bisa mendapat kesempatan itu. Di usia keprjuritannya yang sudah 27 tahun, baru kali ini dia mendapat kesempatan itu.

"Wah kayak mimpi, kita kan dari prajurit 27 tahun, baru kali ini nginjak Markas Besar Angkatan Darat. Langsung ketemu sama bapak lagi," kata dia.

Kedatangan Serma Junaedi bersama atasannya di KODIM 0617 Majalengka Letkol Inf Andik Suswanto, membuat 'kaget' rekan-rekannya sesama TNI yang bertugas di Mabes.

"Sampai orang sananya itu bilang sama saya, (jabatannya) kolonel-kolonel, 'Saya aja belum pernah masuk ruangan itu,' katanya gitu tadi teh. Jadi kaya mimpi, kita nggak percaya," jelas dia.

Dalam obrolan itu, salah satu yang dibicarakan tentang tawaran KSAD kepada Serma Junaedi untuk masuk SICAPA.

"Beliau (KSAD) bilang gini ke saya, saya mau disekolahkan perwira. 'Kamu sekarang juga masuk pendidikan Sicapa' katanya. Sicapa kan calon-calon perwira ya" jelas dia.

"Cuma saya ngomong, 'Izin bapak saya bukannya tidak mau, saya berterimakasih banyak ke bapak.' Cuma kami mau dilarikan ke anak aja. Jadi insha Allah kalau ada rejeki anak mau dijadikan Kowad, tentara perempuan," lanjut dia.

"Saya-nya dinaikkan pangkat satu tingkat jadi Pelda tadinya Serma. Itu diajukan kenaikan pangkat, luar biasa jadi Pelda," tambah dia.

Dijelaskannya, peluang anaknya akan meneruskan perjalanan sebagai prajurit TNI, kemungkinan akan terwujud tahun depan. Pasalnya, anak pertamanya saat ini duduk di bangku kelas 3 SMA.

"Untuk anak rencana kan masih sekolah kelas 3 SMA, nanti begitu lulus baru nanti didaftarkan tes kowad. (Anak) yang kedua laki-laki masih TK, maunya jadi anggota TNI lagi. Karena ada apresiasi dari bapak KSAD untuk anak-anak saya," jelas dia.

Dalam pertemuannya tersebut, jelas dia, KSAD juga mengingatkan agar tetap dekat dengan masyarakat sekitar.

"Beliau memotivasi kita agar selalu dekat dengan masyarakat, memberi bantuan ke masyarakat jangan melupakan masyarakat. (KSAD) orangnya baik enjoy enak sekali, memberikan motivasi ke prajurit," jelas dia. (okezone)

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, alasan penahanan Staf Khusus Kasad Brigjen TNI Junior Tumilaar di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena bertugas di luar kewenangannya.

Jenderal Dudung ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa, mengatakan, setiap prajurit itu kalau melaksanakan tugas pasti atas perintah atasan dan ada surat perintahnya.

"Nah, dia (Tumilaar) tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus Kasad untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan," jelas Dudung.

Menurut dia, tindakan yang dilakukan Brigjen Junior Tumilaar seharusnya tugas Babinsa hingga Kodim karena dua unsur ini yang berwenenang melakukan tugas satuan kewilayahan.

"Seharusnya Babinsa sampai Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan setempat. Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya," katanya.

Tak hanya itu, jabatan Junior Tumilaar sebagai Staf Khusus Kasad seharusnya mengajukan izin terhadapnya ketika akan keluar.

"Staf Khusus Kasad apabila keluar harus seizin Kasad, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat padahal bukan kewenangan yang bersangkutan," tegasnya.

Diketahui, Brigjen Tumilaar membela warga Bojongkoneng, Babakan Medang, Kabupaten Bogor, yang terlibat permasalahan lahan dengan PT Sentul City.

Sebelumnya, sebuah foto selembar surat yang ditulis tangan mengatasnamakan Brigjen TNI Junior Tumilaar beredar di media sosial pada Senin (21/2).

Surat tersebut perihal permohonan Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya. Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD.

Dalam surat itu, Tumilaar memohon diampuni karena bersalah membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul City.

"Saya juga mohon pengampunan karena tanggal 3 April 2022 saya berumur 58 tahun, jadi memasuki usia pensiun," kata Tumilaar dalam suratnya.

Tembusan surat tersebut ditujukan di antaranya kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kababinkum TNI, dan Orjen TNI. (suara)

SANCAnews.id – Pendakwah Derry Sulaiman membela Khalid Basalamah, dirinya mengomentari Gus Miftah yang berpuisi dalam acara wayang untuk menyindir Khalid Basalamah, serta dalang yang juga menyindir orang yang sama, bahkan Derry Sulaiman mengatakan tindakan tersebut sudah kurang hajar.

Komentar Derry Sulaiman itu dilontarkan setelah dirinya melihat video Gus Miftah di acara wayang yang menyindir Khalid Basalamah. Mulanya, Derry Sulaiman mengaku bahwa dirinya tidak sependapat dengan Khalid Basalamah, namun tetap merasa hormat kepadanya.

“Khalid Basalamah dalam kajian beliau, menjawab pertanyaan dari jama’ah tentang wayang,” ujar Derry Sulaiman dalam video yang diunggah channel youtube Derry Sulaiman and Sahabat, pada Senin, 21 Februari 2022, dengan judul ‘Reaction Video Dalang Menghina Ustadz Khalid Basalamah’.

“Maka beliau (khalid Basalamah) menyampaikan begini-begini (jawabannya), ya itu urusan beliau sah-sah saja,” Ujar Derry Sulaiman melanjutkan.

Meski demikian, Derry menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pendapat Khalid Basalamah, namun pendapat tersebut adalah hak pribadi Khalid Basalamah.

“Beliau mengatakan udah dimusnahkan saja (wayang) dan lain sebagainya, sata tidak setuju dengan pendapat beliau!,” ujar Derry Sulaiman menjelaskan.

“Tapi saya tidak reaction juga, karena sah-sah saja orang tidak suka dengan wayang, sah-sah saja dia tidak suka dengan pertunjukan dalang-dalang itu,” ujar Derry Sulaiman menjelaskan.

Kemudian Derry Sulaiman mengomentari Gus Miftah di acara wayang menggugat, dalam acara tersebut diketahui bahwa Gus Miftah bersama para dalang, menyindir Khalid Basalamah.

“Gus Miftah mohon maaf, ada kesombongan!, menganggap ustadz Khalid Basalamah dan orang-orang yang bersorban, berjenggot, orang-orang yang kearab-araban adalah orang-orang yang kerdil otaknya, ini saya rasa agak berlebihan!,” ujar Derry Sulaiman menjelaskan.

Selanjutnya, Derry Sulaiman juga mengomentari penampilan dalang yang memainkan wayang dengan maksud menyindir Khalid Basalamah.

“Ini udah kurang hajar!, membuat imej ustadz Khalid Basalamah sebagai bahan tontonan dan dijadikan wayang, bagi saya ini sudah kelewat batas!,” ujar Derry Sulaiman menandaskan. (terkini)

SANCAnews.id – Puluhan wali murid Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, menggeruduk Kantor Desa setempat, Selasa (22/2/2022). Para orang tua siswa memprotes tindakan yang dilakukan pihak sekolah karena melakukan vaksinasi ke anak mereka tanpa izin mereka.

Mendengar apa yang disampaikan anaknya, beberapa wali murid tersebut bukannya senang, tetapi justru melakukan aksi protes terhadap sekolah. Karena pihak sekolah tidak memberitahu terlebih dulu sebelum melakukan vaksinasi kepada anaknya.

Salah satu wali murid Abdul Hadi menuturkan, dirinya meresa kecewa karena pihak sekolah tidak melakukan sosialisasi dulu ke orang tua tentang vaksinasi anak. Mereka bertambah kesal karena baru tahu kalau anaknya telah divaksinasi dari video yang diunggah di media sosial.

"Berkaitan dengan vaksinasi anak, mohon sosialisasikan dan disampaikan terlebih dahulu kepada wali murid sebelum melaksanakan vaksinasi," tutur Abdul Hadi.

Selain itu, masih kata Abdul Hadi, dia merasa takut dengan berita yang beredar di media sosial meskipun berita tersebut belum tentu kebenarannya (hoax).

"Dengan adanya berita di media sosial itu, bisa memengaruhi mental masyarakat. Seperti setelah divaksin orang tersebut sakit, sehingga warga takut dan enggan untuk melakukan vaksinasi, apalagi orang awam," ucapnya.

Menanggapi protes dari para orang tua, tim gabungan Satgas Covid-19 Kecamatan Jangkar melalui Kepala Puskesmas Jangkar Farida Lutfi menyampaikan, kegiatan vaksinasi ini merupakan program pemerintah, untuk menekan penyebaran penularan virus Covid-19 dan masuknya varian Omicron.

"Vaksin itu tidak berbahaya, vaksin itu sehat dan dapat membentuk anti bodi atau imun kepada orang yang divaksin sehingga terbentuk herd immnity," jelasnya.

Lebih lanjut Farida Lutfi menuturkan, kalaupun ada warga atau anak sakit paska divaksinasi, itu karena penyakit bawaan.

"Penyakit yang timbul tersebut, bukan diakibatkan dari vaksinasi, namun akibat penyakit bawaan dan masyarakat yang tidak menjaga kesehatannya," tuturnya.

Farida menambahkan, guna mencegah penularan Covid-19, pihaknya mengajak masyarakat agar tetap mematuhi prokes (protokol kesehatan) terutama pakai masker.

"Fungsi masker sangat penting bagi kesehatan, kenapa seperti itu karena penularan Covid-19 melalui hidung," ujarnya.

Selain itu, Kapolsek Jangkar AKP Moch Fauzan juga mengatakan, pihaknya mengklarifikasi atas kesalahpahaman wali murid pada kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sekolah tersebut.

"Dengan musyawarah ini dapat meluruskan kesalahpahaman dari wali murid berkaitan kegiatan Vaksinasi yang dilakukan terhadap putera puterinya. Karena vaksinasi sudah ada aturan dari pemerintah," katanya.

Beberapa wali murid yang hadir, sambung AKP Moch Fauzan, sudah memahami setelah diberi penjelasan terkait dengan vaksinasi.

"Alhamdulillah musyawarah selesai, berjalan lancar dan aman. Intinya missed komunikasi, saat ini wali murid sudah memahami, apa tujuan dan manfaat vaksinasi yang dilakukan pemerintah," bebernya. (tvonenews)