SANCAnews.id

SANCAnews.id – Budayawan Sujiwo Tejo ikut angkat bicara terkait polemik wayang haram dan pemusnahan wayang seperti yang ditudingkan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Namun menurut Sujiwo Tejo, tanpa dimusnahkan wayang akan musnah dengan sendirinya jika tidak ada yang menonton atau yang menanggap.

Pendapat wayang akan musnah sendiri bukan tanpa sebab. Alasannya menurut Sujiwo Tejo karena pertunjukan wayang sudah tak lagi diminati masyarakat. Ia pun mengaku tidak senang banyak orang yang membela wayang.

"Mbah bangga wayang banyak yang ngebelain? Malah sedih," ungkap Sujiwo Tejo.

“Sebab bagi mereka mungkin yang penting gaduh, bukan ngebela wayang. Nonton wayang aja mungkin gak pernah. Apalagi nanggap wayang. Tanpa dimusnahkan, wayang akan musnah sendiri kalau gak ada lagi yang nonton atau nanggap," tulis Sujiwo Tejo dalam akun Twitternya.

Presiden Jancukers ini mengaku enggan menanggapi polemik wayang haram lebih jauh. "Aku banyak dimintai tanggapan soal bahwa wayang harus dimusnahkan sebab haram. Tak satu pun kutanggapi," tutur Sujiwo Tejo melalui akun twitternya.

Ia pun berpesan kepada yang ingin menghapus wayang untuk menghapus bayangannya sendiri. "Yang ingin menghapus wayang atau bayangan, silahkan hapus dulu bayangannya sendiri. Awal itu gelap. Lalu mulai tampak segala hal berkat cahaya. Cahaya itulah akal atau pengetahuan. Dan setiap cahaya akan menimbulkan bayangan. Itu sebabnya wayang selalu bercerita tentang hal-hal non akal atau misteri," sambungnya.

Polemik wayang haram bermula dari ancaman Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Wilayah Banyumas Raya bakal melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan viralnya video ceramah di media sosial yang menyatakan wayang lebih baik dimusnahkan atau dihilangkan.

"Kalau hanya dinyatakan dilarang (dalam Islam), itu sudah biasa. Tapi dalam anak kalimat berikutnya ada ujaran 'lebih baik dimusnahkan', ini sangat menyakitkan kami," kata Koordinator Pepadi Wilayah Banyumas Raya, Bambang Barata Aji di Banyumas, Jawa Tengah, seperti dinukil dari Antara, Ahad (13/2/2022).

Ustadz Khalid Basalamah yang diacam akan dilaporkan ke polisi langsung mengklarifikasi sekaligus meminta maaf terkait video tersebut. Meski begitu, Ustadz Khalid menyampaikan jika tidak ada kata-kata darinya yang mengharamkan wayang dalam potongan video viral di media sosial tersebut.

"Tanpa dimusnahkan, wayang akan musnah sendiri kalau gak ada lagi yang nonton atau nanggap" -- Sujiwo Tejo.

Dalam akun resmi Instagramnya, @khalidsasalamahofficial, Senin (14/2/2022), Ustadz Khalid menegaskan dalam jawaban di potongan video yang viral tersebut, tidak ada kata-katanya yang mengharamkan wayang. Ia menyampaikan hanya mengajak agar menjadikan Islam sebagai tradisi.

"Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas potongan pertanyaan yang diajukan salah satu cuma beberapa tahun baru di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang," kata Ustadz Khalid.

"Saya akan coba mengklarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi tiga bagian saudaraku seimam juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai Muslim kepada penyanya Muslim. Itu dulu batasannya."

"Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan, kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan," kata Ustad Khalid menegaskan.

"Saya mengajak agar menjadikan Islam sebagai tradisi, makna kata-kata ini juga kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah dan kalau bentrok sama Islam ada baiknya ditinggalkan, ini sebuah saran." (republika)

SANCAnews.id – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo menyatakan dana jaminan hari tua (JHT) ditempatkan di instrumen investasi yang aman.

Hal itu disampaikan Anggoro, Kamis (17/2/2022) menanggapi pertanyaan soal bagaimana keamanan dana dan kemampuan BP Jamsostek untuk membayar JHT.

Pertanyaan itu mengemuka paska keluarnya Permenaker 22 tahun 2022 yang mengatur bahwa JHT baru dapat dicairkan oleh pekerja pada usia 52 tahun.

Permenaker tersebut menimbulkan polemik dan pertanyaan publik soal keamanan dana JHT yang diinvestasikan.

Namun Anggoro menegaskan dana JHT yang diinvestasikan berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan pembayaran klaim.

“Dapat dikatakan portofolio investasi JHT aman dan liquid,” ujarnya dikutip dari Kompas.tv.

Anggoro pun kemudian membeberkan data bahwa pada tahun 2021 total dana JHT tercatat Rp372,5 triliun.

Sementara itu hasil investasi JHT pada 2021 lalu sebesar Rp24 Triliun. Adapun iuran JHT pada tahun itu terkumpul sebesar Rp51 triliun.

Dia mengungkapkan pembayaran klaim JHT mencapai Rp37 triliun, “Yang mana sebagian besar (pembayaran klaim) ditutup dari hasil investasi,” tukasnya.

Anggoro juga mengemukakan data ke mana saja dan untuk apa saja dana JHT yang dikelola BPJamsostek.

“Kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangannya optimal,” ucap Anggoro.

Dia menyatakan sebagian besar atau 65 persen dari dana JHT diinvestasikan untuk obligasi dan surat berharga.

“92 persen adalah surat utang negara,” ungkapnya.

Sementara sebanyak 15 persen diinvestasikan dalam bentuk deposito di empat bank milik negara atau dikenal juga dengan nama Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN). Selain itu juga ditempatkan di bank pembangunan daerah.

Kemudian sebanyak 12,5 persen diinvestasikan dalam bentuk saham yang masuk dalam kategori saham blue chip.

Anggoro melanjutkan, sebanyak 7 persen diinvestasikan di reksa dana, di mana reksa dana tersebut juga berisi saham-saham kategori blue chip.

Terakhir, sebanyak setengah persen oleh BP Jamsostek diinvestasikan di sektor properti dan penyertaan langsung. (tribunnews)

SANCAnews.id – Tak disangka, aksi nekat seorang polisi bernama Bripda M. Syarif Hidayatulloh yang melompat dari mikrolet di Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis (17/2/2022) mengejutkan banyak pihak.

Pasalnya, tak ada yang mengetahui mengapa polisi berpangkat Brigadir Dua itu memilih untuk melukai dirinya sendiri dengan cara yang cenderung konyol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Endra Zulpan mengatakan, bahwa Bripda Syarif nekat melakukan aksi konyolnya tersebut lantaran diduga mengalami depresi.

"Ya (diduga depresi)," kata Zulpan saat dikonfirmasi, Jum'at (18/2/2022).

Namun, perwira menengah Polri itu tak mengetahui pasti sejak kapan Bripda Syarif telah mengalami depresi yang membuatnya nekat melakukan aksi melompat dari mikrolet.

"Tidak tahu ya sejak kapan yang bersangkutan mengalami depresi. Saya perlu waktu untuk mengeceknya," tuturnya.

Selain itu, Zulpan juga membenarkan, bahwa Bripda Syarif merupakan anggota polisi Polda Metro Jaya yang berdinas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara.

"Ya, dia anggota Polres Jakut," beber dia.

Untuk diketahui, kondisi Bripda Syarif hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati karena mengalami luka yang cukup serius.

"Iya, dia keluar darah dari telinga, itu masih keluar aja. Ada juga retak di tulang tengkorak,” ungkap Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur, Iptu Seno Wibowo kepada wartawan, (18/2/2022).

"Saat ini masih dirawat di RS Polri karena luka yang dialaminya," sambungnya.

Lanjutnya, Bripda Syarif juga masih sulit untuk dapat dimintai keterangan terkait peristiwa yang dialaminya. Sebab, petugas kesulitan berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

“Kalau ngeliat itu dia kayaknya mau turun, karena kan loncat gitu. Cuman kan enggak tahu, kami ke rumah sakit tadi itu gimana ya, enggak nyambung untuk diajak bicara," pungkasnya.  (poskota)

SANCAnews.id – Keraguan publik pada hasil fit and proper test anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cukup beralasan.

Pasalnya, kata pengamat politik Jamiluddin Ritonga, nama-nama yang muncul sama persis dengan nama-nama yang beredar saat fit and proper test di Komisi II sedang berlangsung.

"Sungguh mengejutkan. Sebab, hasilnya sama persis dengan daftar nama yang beredar melalui pesan singkat,” ucap Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/2).

Menurutnya, sulit rasanya jika mengatakan nama yang beredar di pesan berantai sama persis dengan hasil fit and proper test, merupakan sebuah kebetulan semata mengingat tidak ada satupun nama yang berbeda.

"Ini menegaskan, sebelum fit and proper test Komisi II sudah menetapkan siapa yang menjadi komisioner KPU dan Bawaslu,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Jamiluddin, wajar kemudian muncul pertanyaan di tengah publik apakah fit and proper test memang diperlukan di DPR RI. Lantaran dinilai sangat kental unsur politisnya.

"Sebab, ada kesan fit and proper test di DPR lebih kental pertimbangan sisi politisnya daripada kapasitas sang calon,” pungkasnya. *