SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tokoh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin mengungkapkan ada intimidasi dan teror kepada pelapor Jenderal Dudung Abdurachman ke Puspom Angkatan Darat (Puspomad).

Ia mengungkapkan, pelapor Jenderal Dudung dan saksi kasus ini sampai dilempar batu.

Atas teror dan intimidasi yang terjadi pada pelapor Jenderal Dudung dan saksi kasus ini, maka Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) bakal mengambil langkah perlindungan.

Pelapor dan saksi diteror intimidasi 

Novel mengungkapkan teror dan intimidasi yang terjadi. Dampak dari teror ini, salah satu saksi sampai tertunda pemeriksaan oleh penyidik Puspomad.

Salah satu saksi, Alwi sedianya diperiksa penyidik pada Jumat pekan lalu. Tapi karena ada intimidasi dan teror, maka pemeriksaan ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada Selasa pekan ini.

"Pelapor dan saksi mereka merasakan ada intimidasi yaitu berupa pengintaian dan pendataan di lingkungan pelapor dan saksi dari beberapa orang yang diduga oknum yang terkait," kata Novel kepada Hops.ID, Kamis 17 Februari 2022.

Saksi lainnya, Amir yang diperiksa penyidik Puspomad pada 11 Februari 2022 juga mengalami teror lho.

"Bahkan rumah Bapak Amir sudah dilempar batu sampai kacanya pecah," ungkapnya.

Novel sih ngaku nggak kaget dengan polda teror buntut kasus Jenderal Dudung. Saat Mayjen Dudung menjabat Pangdam Jaya, Novel mendapat teror buntut kencang mengkritik pencopotan baliho Habib Rizieq yang diperintahkan oleh Dudung.

"Saya tidak kaget (intimidasi dan teror), karena jauh sebelum itu saat Dudung menjabat Pangdam Jaya, saya didatangi oleh oknum yang mengaku bawahannya Dudung, sampai tiga kali," katanya.

Saat diintimidasi ketiga kalinya, Novel menghadapinya dengan Damai Hari Lubis, advokat yang kini menjadi bagian KUHAP APA.

Atas insiden teror ini, KUHAP APA memutuskan mencari perlindungan ke Komnas HAM dan lembaga perlindungan saksi.

"KUHAP APA akan merencanakan mengadukan hal tersebut kepada komnas HAM dan juga kepqda LPSK serta juga ke komisi tiga DPR RI agar pelapor dan saksi bisa terjaga dan terlindungi," jelasnya. ***

SANCAnews.id – Tragedi berdarah pernah terjadi di daerah operasi TNI gara-gara ulah seorang perwira yang membawa anak kepala suku dan menjadikannya gundik. Akibatnya, rakyat kampung tersebut menyerang pos TNI hingga seluruh pasukan tewas.

Kejadian ini diceritakan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Peristiwa tersebut cukup menggegerkan TNI pada saat itu karena dialami pasukan yang cukup terkenal. Namun, Prabowo tidak menyebutkan nama pasukannya.

"Hal ini terjadi di daerah operasi. Terjadi kepada suatu pasukan yang dipimpin oleh seorang lulusan Akademi Militer. Ia bertugas di pasukan yang cukup terkenal (tidak saya sebut pasukan mana)," kata Prabowo Subianto, dikutip iNews.id dari bukunya "Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Kamis (17/2/2022).

Peristiwa ini berawal saat prajurit TNI mendapat tugas pengamanan di sebuah bukit, di luar suatu desa. Perwira itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat suatu pos pertahanan. Sebab, mereka berada di pos tersebut untuk beberapa minggu.

Selama di sana, lulusan Akmil itu ternyata memperhatikan anak kepala desa setempat yang juga kepala suku. Kecantikan perempuan itu membuatnya tertarik. Dia lalu mendekatinya, bahkan membawanya hingga beberapa minggu.

"Ternyata letnan ini memperhatikan bahwa anak kepala desa yang juga merupakan kepala suku di daerah tersebut, mungkin menurut letnan tersebut menarik atau cantik. Kemudian, anak kepala suku ini diambil dan dibawa dan menjadi 'gundiknya' selama beberapa minggu," tulis Prabowo.

Waktu berlalu, masa tugas pasukan di daerah operasi segera berakhir. Pasukan sudah bersiap-siap pulang.

Rakyat di kampung tersebut rupanya mengetahui perbuatan si pemimpin pasukan terhadap anak kepala suku. Mereka kemudian menyergap dan menyerang pos. Seluruh pasukan gugur. Prabowo tidak menyebutkan berapa jumlah korban yang menjadi korban jiwa dalam insiden itu.

"Ternyata, tinggal beberapa hari sebelum pasukan tersebut akan pulang dari daerah operasi, rakyat kampung tersebut secara senyap melakukan penyergapan terhadap pos tersebut dan seluruh pasukan mati. Ini peristiwa yang cukup menggegerkan TNI pada saat itu," kata Prabowo.

Dari kejadian itu, Prabowo menyebutkan ada pelajaran yang harus dipetik. Pertama, letnan tersebut melanggar kaidah-kaidah yang diajarkan di TNI. Sebagai seorang prajurit TNI, seharusnya dia membela kepentingan rakyat.

"TNI adalah tentara rakyat. Masa TNI mengambil anak kepala suku dan memperlakukannya sebagai 'gundik', dan diketahui oleh seluruh suku tersebut," katanya.

Tragedi berdarah itu dipastikan karena suku asal si perempuan yang dijadikan sebagai gundik merasa sakit hati dan dendam. Termasuk juga perempuan yang dijadikan gundiknya. Sikap arogan sang perwira kemudian mengakibatkan bencana bagi anak buahnya.

"Rasa sakit hati, rasa dendam pasti yang terjadi. Sikap arogan yang disebut 'adidang, adigung, adiguna' ini justru yang mengakibatkan bencana bagi anak buahnya," katanya.

Terungkap pula, selama operasi dan membawa anak kepala suku bersamanya, perwira itu tidak melakukan pengamanan untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Si anak kepala suku bebas masuk keluar camp.

"Pasti anak kepala suku itu dapat menceritakan pada orang tuanya di mana letak pertahanan-pertahanan pasukan. Jalan masuk paling baik lewat mana. Jam berapa yang paling lengah, dan sebagainya," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, perbuatan pemimpin pasukan di daerah operasi TNI itu contoh kekeliruan leadership lapangan yang sangat fatal, yang membawa akibat sangat fatal.

Prabowo pun berpesan kepada siapa saja yang ingin menjadi pemimpin lapangan yang baik belajar dari kejadian tersebut. Itu salah satu contoh pemimpin yang tidak benar, pribadi-pribadi yang tidak benar sebagaoi pemimpin.

Dia juga menyebutkan contoh lainnya, para perwira dan komandan-komandan yang tidak perlu dicontoh.

"Saudara-saudara, terutama mereka-mereka yang ingin menjadi pemimpin lapangan yang baik, saya ceritakan cerita-cerita ini bukan untuk menjelekkan orang. Saya menceritakan ini untuk memberitahu kepada saudara-saudara sekalian agar saudara-saudara hindari dan tidak melakukan hal-hal seperti ini," katanya. ***

SANCAnews.id – Penambangan andesit di Desa Wadas, Purworejo diklaim tidak perlu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan, pertambangan andesit di Desa Wadas tak perlu IUP karena digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Bendungan Bener.

"Mengingat ini menjadi kepentingan nasional, material batu quarry diproduksi hanya untuk keperluan material proyek, tidak untuk dikomersialkan. Jadi tidak ada diberikan izin pertambangan," kata Menteri Arifin dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (17/2).

Namun demikian, ESDM memberi izin kepada PUPR dengan tujuan untuk pembangunan Bendungan Bener yang diprakarsai Ditjen Sumber Daya Air.

Dengan catatan, Kementerian ESDM melarang pertambangan tersebut untuk kepentingan komersil.

Senada dengan Menteri Arifin, Dirjen Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin menyebut pertambangan di Wadas memang tidak memerlukan izin. Sebab dalam regulasi, izin pertambangan hanya diberikan kepada badan usaha. (rmol)

SANCAnews.id – Kontraktor tambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang diperuntukkan sebagai material pembangunan Bendungan Bener, belum juga diungkap pemerintah pusat maupun daerah.

Wajar jika kecurigaan muncul dari sejumlah kalangan. Khususnya terhadap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak juga ambil sikap nyata menyelesaikan persoalan yang membuat resah warga Wadas.

Kecurigaan makin kuat, karena anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menemukan fakta bahwa Desa Wadas tidak masuk sebagai wilayah penambangan jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.

Herannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL untuk penambangan di Wadas mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener. Padahal, ada lima titik lokasi di Purworejo yang sudah memiliki izin tambang batu andesit.

Tak hanya itu, Nasir juga menemukan sebab awal kekisruhan di Wadas karena muncul kajian ahli dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memandang fungsi pengawasan dari PDIP yang memiliki kader yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Jateng hingga Purworejo tak tampak.

"Memang spirit membela rakyat kecil sudah hilang di tataran legislatif, hanya kelompok civil society yang bersuara lantang membela kaum tertindas," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (17/2).

Karena hal tersebut, Jerry mempertanyakan dari pihak mana ide atau gagasan penambangan batu andesit di Wadas tersebut lahir. Ia juga menduga ada keberpihakan dari PDIP terhadap izin penambangan batu andesit di Wadas.

"Kan ada beberapa opsi. Apakah ini keinginan PDIP di bawah bayang-bayang oligarki. Ataukah ini lahan meraup keuntungan politis untuk biaya capres," tuturnya.

"Karena sampai sekarang belum disentuh jika ada kontraktor siapa pemilik perusahaannya," demikian Jerry. ***

SANCAnews.id – Sejarah wayang tidak terlepas dari perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Wali Songo menjadi aktor utama hingga wayang diubah dari kesenian yang dinilai haram dalam hal bentuk, menjadi media dakwah yang efektif bagi masyarakat kala itu.

Gus Baha menceritakan bagaimana Wali Songo sempat berdebat terkait wayang. Permintaan Raja Kesultanan Demak, Raden Fatah dan keinginan Sunan Kalijaga yang berharap bisa menggunakan wayang sebagai media dakwah, sempat terbentur hukum wayang. Hingga akhirnya wayang menemukan jalannya.

Cerita bermula Sunan Kalijaga ingin berdakwah melalui media wayang yang saat itu merupakan kesenian tradisional yang amat melekat di masyarakat Jawa.

Namun, wayang yang digunakan Sunan Kalijaga adalah wayang thengul yang berbentuk arca/manusia. Sunan Giri pun tak setuju lantaran wayang thegul memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Secara hukum menurut Sunan Giri, orang yang membuat patung manusia di akhirat nanti akan dihukum Allah dengan diperintahkan meniupkan ruh ke dalamnya. 

Perdebatan antara Sunan Kalijaga dan Sunan Giri sempat membuat keduanya bersitegang. Kemudian datang Sunan Kudus sebagai tokoh yang lebih alim, lebih tinggi tingkat ilmu keislamannya. Sunan Kudus datang untuk menengahi Sunan Kalijaga dan Sunan Giri.

Masih diceritakan Gus Baha, Sunan Kudus memberikan ide dengan mengakali bentuk dari wayang thengul yang berbentuk seperti manusia. Wayang itu disarankan dipipihkan bentuknya, hingga menjadi wayang kulit.

"Kan masyhur itu, (Sunan) Kalijaga saking inginnya berdakwah di daerah Pajang, daerah sini lho, mulai Pajang daerah sini, di Sragen sampai ke sini. Sampai membuat wayang thengul, wayang thengul itu wayang orang," kata Gus Baha.

"Sunan Giri tidak terima. (Sunan Giri berkata) 'Itu haram membuat patung. Kalau membuat patung itu nanti di akhirat disuruh memberi nyawa'. Sunan Kalijaga tidak begitu banyak ngaji orang mantan preman jadi wali. Ngaji fashlun itu, nggak begitu banyak ngaji," ujar Gus Baha.

"Walhasil akhirnya ditengah-tengahi oleh Sunan Kudus yang lebih alim, lebih senior. (Kata Sunan Kudus) 'Sudah gini aja, wayangnya itu dipenyetkan jadi wayang kulit, karena kalau wayang thengul itu (berbentuk) patung. Tapi kalau gepeng (seperti) kulit sudah tidak bisa dikasih nyawa, sudah penyet semua," kisah Gus Baha sembari tertawa. Dipipihkannya wayang thengul menjadi wayang kulit untuk menghindari keharaman. (republika)