SANCAnews.id

SANCAnews.id – Apabila gerakan nasionalis seperti PDI Perjuangan dengan gerakan religius seperti ormas Nahdlatul Ulama (NU) terus berjalan beriringan, maka segala macam persoalan dan ancaman kebangsaan di Indonesia bisa diatasi dengan mudah.

Demikian disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya secara virtual, pada acara Peringatan Harlah ke-96 Nahdlatul Ulama yang digelar secara hybrid, pada Sabtu (12/2).

"Saya sangat yakin jika PDI Perjuangan dapat terus berjalan beriringan dengan Nahdlatul Ulama, maka segala ancaman kebangsaan kita pasti bisa diatasi," kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati berharap kedekatan PDIP dan NU dapat terus dirajut. Itu semua antara lain untuk menciptakan hal-hal baik dan luar biasa.

"Pada saat ini dan tentunya untuk di masa yang akan datang," tutur Dewan Pembina BPIP ini.

Megawati juga turut mengucapkan selamat kepada NU yang kini sudah menginjak usia nyaris satu abad yakni 96 tahun. Ia berharap NU terus meneguhkan komitmen kebangsaan.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahir Nahdlatul Ulama, teruslah menyebarkan ahlussunnah waljamaah dan Islam yang rahmatan lil alamin serta meneguhkan komitmen kebangsaan," tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.

Kemudian, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, dan host Gus Miftah. (rmol)

SANCAnews.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan beberapa poin kecurigaan atas kekerasan aparat kepada warga Wadas merupakan tindakan yang terencana. Pasalnya, sebelum 8 Februari 2022, aparat sudah melakukan pengamanan dan pencegahan keluar masuk warga di lingkungan Wadas.

"Sejak awal kami curiga kalau ini adalah kekerasan yang direncanakan. Dan bukan hanya Februari. Tapi menjelang-menjelang Februari itu patroli semakin sering. Semakin rutin dilakukan. Ada upaya pencopotan poster dan lain-lain," kata Ketua YLBHI Muhamad Isnur saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk 'Bekerjanya Hukum Represif: Belajar Dari Kasus Wadas di kanal YouTube LP3ES Jakarta', Sabtu (12/2/2022).

Isnur juga menyebutkan, represifitas hukum dan negara di kasus Wadas bukan terjadi hanya kali ini saja, tapi sudah cukup panjang. Hal itu bisa dilihat dari proses awal yang disebutnya ada manipulasi proses perencanaan pertambangan.

"Jadi sejak awal warga sudah menolak rencana pembangunan tersebut. Dan saat sosialisasi pun warga sudah menyadari penolakannya. Tapi kemudian ini dianggap ketika mereka hadir, tanda tangan, dan mereka tidak tahu itu tanda tangan apa, dianggap sebagai persetujuan," paparnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat juga sudah terjadi pada 2021, tepatnya pada April.

"Ketika ada pengukuran, warga kemudian melakukan penolakan, sama direpresi juga. Kita masih ingat tahun lalu bagaimana aparat begitu brutal ya menarik, menangkap, melakukan kekerasan," sambungnya.

Namun demikian, Isnur menilai pada tahun ini bentuk kekerasan dan represifitas pemerintah dilakukan dengan cara yang selangkah lebih maju.

"Memang tahun lalu warga lebih leluasa merekam, lebih leluasa melakukan tayangan live, dan lain-lain. Kalau tahun lalu itu kan lebih warga lebih siap merekam. Tahun ini enggak. Warga menemukan misalnya sinyal tiba-tiba hilang, listrik dipadamkan. Kemudian semua upaya warga merekam itu dilarang," lanjut dia.

Terlebih lagi, kata Isnur, sejak awal Februari akses masuk Wadas sudah dijaga oleh aparat dan pengamanan dilakukan dengan dalih pandemi Covid-19. Artinya, tidak semua orang bisa memasuki Wadas.

"Jadi swab atau pandemi dijadikan alasan aparat untuk mengadang orang yang mau masuk," imbuhnya.

Maka dari itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut, ia kemudian menilai kekerasan yang dilakukan sudah terstruktur dan sistematis.

"Dari situ kita lihat rencana dilakukan sangat sistematis, terstruktur. Bukan kemudian ini adalah kekerasan yang dilakukan di lapangan oleh oknum, enggak," pungkasnya. (akurat)

SANCAnews.id – Puluhan akademisi lintas universitas mengecam insiden kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang menolak penambangan batu andesit.

Kelompok yang mengatasnamakan Para Akademisi Peduli Wadas itu menuntut pihak Polri bertanggungjawab atas insiden tersebut.

Akademisi Peduli Wadas menyoroti tindakan penerjunan ribuan aparat kepolisian ke Desa Wadas, Purworejo pada 7-8 Februari 2022. Dari sejumlah informasi, para akademisi menilai pengerahan aparat disertai berbagai tindakan yang tak jelas legitimasi hukumnya berkaitan dengan pemutusan jaringan internet, intimidasi, pemukulan, dan penangkapan puluhan warga Desa Wadas beserta para pendampingnya.

"Tindakan sweeping, bahkan kepada warga yang sedang melakukan istighosah atau pergi beribadah di masjid, menjadi penanda ketidakjelasan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Diketahui juga, saat memasuki Desa Wadas, polisi juga merobek dan mencopoti poster-poster penolakan penambangan di Desa Wadas," kata salah satu Akademisi Peduli Wadas dari Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam keterangan kepada Republika, Sabtu (12/2).

Para akademisi menerima informasi tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian saat merampas peralatan ibu-ibu yang sedang membuat besek. Mereka juga menerima informasi penghalang-halangan tim kuasa hukum LBH Yogyakarta untuk melakukan pendampingan warga yang ditangkap di Polsek Bener, dengan alasan Covid-19. Bahkan ada peretasan akun Instagram LBH Yogyakarta pada 8 Februari 2022.

"Atas segala peristiwa di atas, meskipun dikabarkan warga telah dikeluarkan dari penaahanan kepolisian, kami para akademisi mengecam keras dan mendorong pertanggungjawaban hukum atas tindakan pengerahan aparat besar-besaran ke Desa Wadas dan serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan terhadap warga Desa Wadas," ujar Feri.

Feri menekankan, tak boleh ada tindakan hukum negara, termasuk aparat kepolisian, yang tidak dipertanggungjawaban.

Menurutnya, hilangnya pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Mengapa pengukuran untuk kepentingan proyek bendungan justru melahirkan bentuk kekerasan terhadap warga Wadas? Apakah hukum untuk penangkapan, penahanan, dan tindakan kepolisian lainnya dalam KUHAP tak lagi dianggap penting di negeri ini?" ucap Feri.

Berikut ini daftar sementara Para Akademisi Peduli Wadas :

1. Widodo Dwi Putro (FH UNRAM)

2. Herlambang P. Wiratraman (FH UGM)

3. I Ngurah Suryawan (Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat)

4. Eko Riyadi (FH UII)

5. Purnawan D Negara (FH UWM Malang)

6. Satria Unggul (FH UM Surabaya)

7. Abdil Mughis Mudhoffir (Sosiologi UNJ)

8. Rafiqa Qurrata A’yun (FH UI)

9. Herdiansyah Hamzah (FH UNMUL)

10. Gede Kamajaya (UNUD)

11. Dian Noeswantari (Pusham UBAYA)

12. Andri G. Wibisana (FH UI)

13. Bivitri Susanti (STHI Jentera)

14. Inge Christanti (Pusat Studi HAM Univ. Surabaya)

15. MHR. Tampubolon (FH. Univ.Tadulako Palu)

16. Dhia Al Uyun (FH UB)

17. Warkhatun Najidah (FH UNMUL)

18. Feri Amsari (FH UNAND)

19. Cekli S Pratiwi (Pusat Studi Peradaban dan HAM - UMM)

20. Gita Putri Damana (STHI)

21. Riwanto Tirtosudarmo (Peneliti Independen, KIKA)

22. Saiful Mahdi (FMIPA USK)

23. Rina Mardiana (FEMA IPB)

24. Franky Butar-Butar (FH UNAIR)

25. Rezky Robiatul A.I ( FH UNTAG Samarinda)

26. Hudriansyah (UINSI Samarinda)

27. Orin Gusta Andini (FH Unmul)

28. Nasrullah (FIB Unmul)

29. Sulistyowati Irianto (FH UI-ASSLESI)

30. Fachrizal Afandi (PERSADA UB-ASSLESI)

31. Awaludin Marwan (FH Ubhara-ASSLESI)

32. Dian Rositawati (STHI Jentera-ASSLESI)

33. Rival Ahmad (STHI Jentera-ASSLESI)

34. Esti H. Hardi (FPIK Unmul)

35. Grizelda (FH Unmul)

36. Haris Retno S. (FH Unmul)

37. Alfian (FH Unmul)

38. Sholihin Bone (FH Unmul)

39. Donny Danardono (PMLP Unika Soegipranata)

40. Idul Rishan (FH UII)

41.Bilal Dewansyah (FH UNPAD)

42. Theresia Dyah Wirastri (FH UI - ASSLESI)

43. Lena Hanifah (FH ULM - ASSLESI)

44. Syukron Salam (FH UNNES)

45. Harry Setya N (FH UNMUL)

46. Santy Kouwagam (FH UNHAS)

47. Lilis Mulyani (BRIN, ASSLESI)

48. Robertus Robet (Sosiologi UNJ)

49. Rakhmat Hidayat (Sosiologi UNJ)

50. Haris Azhar (Universitas Trisakti)

51. Abdi Rahmat (Sosiologi UNJ)

52. Saleh Sjafei (FH USK)

53. Abdul Rahman Hamid (Sosiologi UNJ)

54. Manneke Budiman (FIB UI)

55. Susi Dwi Harijanti (FH UNPAD)

56. Basuki Wasis (Fahutan IPB)

57. Dedi Adhuri (BRIN)

58. Safarni Husain (FH UNMUL)

59. Selly Riawanty (FISIP UNPAD)

60. Noer Fauzi Rachman (Fapsi UNPAD)

61. Sartika Intaning Pradhani (FH UGM)

62. M. Shohibuddin (FEMA IPB).

63. Ria Renita A (Sosiologi UNHAS)

64. Siti Rakhma Mary Herwati (STHI Jentera)

65. Abdul Kodir (FIS UM)

66. Bayu Eka Yulian (PSA IPB)

67. Ahmad Nashih Luthfi (STPN)

68. Amalinda Savirani (Fisipol UGM)

Sumber: Republika

SANCAnews.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022.

Keputusan itu tertuang dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 Hijriah, berdasarkan hasil Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Pada hari Jumat Pahing, 29 Syakban 1443 H bertepatan dengan 1 April 2022 M, ijtimak jelang Ramadhan 1443 H terjadi pada pukul 13:27:13 WIB.

"1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 2 April 2022 M," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam keterangannya, Sabtu (12/2).

Selain awal Ramadhan, PP Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1443 jatuh pada hari Senin 2 Mei 2022 Masehi.

Penjelasannya, pada Sabtu Legi, 29 Ramadan 1443 H bertepatan dengan 30 April 2022 M, ijtimak jelang Syawal 1443 H belum terjadi. Ijtimak terjadi esok harinya, Ahad Pahing, 30 Ramadan 1443 H bertepatan dengan 1 Mei 2022 M pukul 03:31:02 WIB.

"Umur bulan Ramadan 1443 H 30 hari dan tanggal 1 Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin Pon, 2 Mei 2022 M," tuturnya.

"Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita," demikian Haedar Nashir. (rmol)

SANCAnews.id – Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku tidak terkejut dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian KPK.

Dalam perkom tersebut menyatakan pelamar pegawai KPK tidak pernah diberhentikan dengan hormat dari komisi.

"Jadi saya tidak terkejut dengan dibuatnya peraturan tersebut," kata Novel dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).

Sejak awal, Novel sudah menduga dirinya dan mantan pegawai KPK lainnya sengaja disingkirkan.

Menurut Novel, pimpinan KPK akan berusaha agar Novel dan kawan-kawan tidak pernah lagi kembali menjadi pegawai KPK.

"Semakin menggambarkan bahwa benar ada misi tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Bahkan sekarang seperti ada ketakutan bila suatu saat kembali lagi akan membongkar skandal-skandal tertentu," kata Novel.

Novel menyebut, dirinya dan mantan pegawai KPK lainnya yang sudah diberhentikan melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah memahami karakter Firli Bahuri cs.

Menurut Novel, pimpinan KPK periode 2019-2023 ini tidak ingin Indonesia bersih dari korupsi.

"Bagi saya dan kawan-kawan sangat paham bahwa ketika pimpinan KPK adalah orang-orang yang tidak ingin memberantas korupsi, bahkan berlaku sebaliknya, maka akan menyingkirkan orang-orang yang punya tekat untuk bekerja baik dan benar," kata Novel.

Namun Novel tetap berharap nantinya KPK dipimpin oleh mereka yang memiliki keinginan memberantas korupsi.

Menurut Novel, saat itu dirinya dan mantan pegawai KPK lainnya pasti akan kembali dibutuhkan.

"Tetapi ketika pimpinan KPK nanti adalah orang-orang yang cinta dengan negerinya, bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, maka akan mencari orang-orang yang berintegritas, berpengalaman, dan memiliki kompetensi. Pada saat itu kami pasti akan dibutuhkan," kata Novel. (tribunnews)