SANCAnews.id

SANCAnews.id – Agus Hadi Sujiwo atau akrab disapa Sudjiwo Tedjo turut beraksi atas polemik Desa Wadas. Ia mengatakan dalam sebuah cuitannya di Twitter untuk membawa meteran ketika hendak ukur tanah bukannya bawa polisi.

Gesekan antara warga dan aparat menghiasi proses pengukuran lahan yang rencananya akan dijadikan lahan proyek.

Seperti diwacanakan, proyek Bendungan Bener akan dibangun di lahan milik warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Warga yang tidak menyetujui rencana tersebut menolak pengukuran lahan. Akibat dari penolakannya, warga diamankan pihak kepolisian.

Dilansir Terkini.id, Rabu 9 Februari 2022 dari akun Sudjiwo Tedjo tertulis sebuah cuitan yang menyentil pihak yang terlibat dalam kasus Desa Wadas.

“Ngukur tanah bawa meteran, jangan bawa Polisi”, tulis Sudjiwo Tedjo di akun Twitter Pribadinya.

Kendati demikian, Ganjar Pranowo mengaku telah meminta maaf kepada warga atas kasus Wadas ini.

Ganjar mengaku akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik Desa Wadas. Ganjar juga meminta warga yang ditahan petugas untuk segera dibebaskan.

“Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan,” ucap Ganjar, dikutip dari laman Galamedianews.com, Rabu 9 Februari 2022.

Sebelumnya, banyak pihak yang menyoroti Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo karena dirinya menganggap kondisi di Desa Wadas kondusif dan meminta warga jangan khawatir, namun jika melihat video yang beredar sangat bertolak belakang dengan pengakuan Ganjar. (*)

SANCAnews.id – Rocky Gerung menyoroti peran Ganjar Pranowo dalam insiden Wadas. Menurutnya isu Ganjar Wadas ini akan jadi isu internasional. Malah nanti Ganjar akan diketawain dunia.

Malahan Rocky Gerung menilai nanti juga publik internasional akan melihat kualitas Ganjar soal Wadas ini.

Rocky menilai Ganjar akan ditertawai dunia, soalnya ambisi nyapres tapi kok nggak becus dalam urusan etika lingkungan. Pak Ganjar urus Wadas kacau.

Jadi isu internasional

Tokoh oposisi itu mengaku dikontak oleh beberap jaringannya di luar negeri melalui WA. Kawan-kawannya itu penasaran kok bisa insiden Wadas bisa terjadi.

Rocky Gerung mengatakan, kawan-kawannya di luar negeri mengistilahkan insiden Wadas itu adalah penindasan, penyingkiran warga serta perencanaan kejahatan.

Sebab bukan cuma kekerasan saja, tapi warga Desa Wadas juga diputus akses internet dan listriknya.

"Ngapain suruh padamkan internet, ini orang anggap kenapa gubernur nggak bela rakyat. Di luar negeri jadi heboh betul, soal teman-teman sedang berjuang di situ, ada LBH, ada seniman Yayat yang terkenal itu," jelas Rocky dikutip Hops.ID dari Youtube Rocky Gerung Official, dengan judul Beresin Masalah Warga Wadas, Pak Ganjar Baru Nyapres, Rabu 9 Februari 2022.

Tokoh KAMI ini yakin masalah ini akan dikawal jaringan HAM dan akan menjadi isu internasional. Insiden Wadas ini akan membuka kedok Ganjar yang tak paham merawat rakyat dan merawat kehidupan.

"Ganjar ini akan dibuka algoritmanya, dari awal doyan urusan rusak lingkungan dari kasus Kendeng, Ganjar yang dikira pro rakyat, hancur saja," kata Rocky.

Ganjar akan diketawain dunia

Masalah lingkungan Wadas ini, kata Rocky, sumbernya karena surat izin pembebasan lahan yang dikeluarkan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sayangnya surat izin itu nggak menimbang soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dengan mengeluarkan izin, artinya Ganjar berkontribusi menjadikan kawasan sumber air Wadas itu menjadi berantakan.

Rocky Gerung (pikiran-rakyat)

"Ini yang nggak dipahami Ganjar yang sibuk jadi presiden, tapi tak paham tentang etika lingkungan. Itu akan diketawain dunia lah, jadi capres seluruh dunia bicara tentang etika lingkungan, ini nggak," jelasnya.

Rocky juga heran dengan ucapan Ganjar meminta warga tenang tidak panik saat polisi dikerahkan kepung Desa Wadas. Menurutnya bagaimana warga bisa tenang, kalau polisi datang dengan intimidasi.

"Tenang bagaimana, (warga) dikepung dengan kekerasan, diintimiasi, dimatikan akses, seolah itu pasukan asing suruh kepung wilayah sarang narkoba, itu gila. Itu tanggung jawab gubernur ditingkat kebijakan, dan juga tanggung jawab Jokowi di tingkat nasional karena ini proyek nasional," ujar Rocky. ***

SANCAnews.id – Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China.

Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi ini disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa kemarin (8/2).

Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut. "Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus kita datangkan dari Tiongkok," katanya.

Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo.

Menurut sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja dalam berbagai proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" heran Jerry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).

Ditambahkan Jerry, seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan pekerjaan kasar.

"Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi berkuasa. Belum lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," demikian Jerry. *

SANCAnews.id – Tagar Wadas Melawan jadi trending topic di Twitter. Tagar ini jadi trending setelah 250 petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Dikutip dari SuaraJawaTengah.id, Selasa (8/2), kehadiran para petugas gabungan ini setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin, 7 Februari 2022 pagi.

"Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.

Adapun dasar surat pendampingan personil, lanjutnya, tertuang dalam Surat Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mengecam keras Polisi yang masuk kampung dan mengintimidasi warga dan melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Desa Wadas

Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zaenal Arifin menyebut tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tak bisa memberikan advokasi untuk warga desa wadas. Mereka tak bisa memasuki wilayah yang akan menjadi tambang batu andesit.

"Tim kuasa hukum dari LBH Yogyakarta julian dan danil tidak diperbolehkan masuk ke desa wadas jika tidak membawa surat kuasa," katanya.

Selain itu, Zaenal menyebut warga desa Wadas dikepung di Masjid dan tidak bisa melakukan aktivitas. Warga yang di Masjid diketahui tengah melakukan doa bersama.

"Warga di dalam masjid dikepung polisi, tidak bisa keluar sedangkan pengukuran masih berjalan," ujarnya.

Sementara itu, di laman media Twitter, sejumlah akun mengabarkan kondisi terkini para warga Wadas. Dari akun Twitter @Wadas_Melawan disebutkan para polisi tengah berkeliaran di sekitar rumah warga.

Postingan itu baru di-upload akun tersebut, satu jam yang lalu atau sekitar pukul 14:50 WIB.

"Info sementara. Kurang lebih 25 warga Wadas ditangkap dan dibawa ke polsek Bener." tulis akun @Wadas_Melawan.

Sejak Januari lalu, warga Wadas menolak adanya enambangan batuan andesit di wilayahnya. Pada 6 Januari lalu, warga desa yang tergabung Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) melakukan aksi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

"Rencana penambangan batuan andesit yang akan dilakukan di desa Wadas sudah ditolak keras sejak diusulkan," kata Ketua Gempadewa, Insin Sutrisno. (suara)