SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, menceritakan alasan mengapa ia menciptakan lagu yang sempat viral berjudul Ayo Ngopi.

Menurut dia, lagu itu dibuat khusus karena kopi merupakan salah satu produk unggulan dari Indonesia.

"Saya tidak sekedar membuat lagu, kopi ini merupakan produk Indonesia yang harus kita pertahankan dan banggakan. Waktu saya jadi Gubernur, Pangkostrad, Pangdam, setiap di kantor itu pasti ada kopi daru seluruh daerah," ujar dia dalam acara Coffee Morning di Kantor Mabes TNI AD, Senin, 7 Februari 2022.

Selain itu, Dudung melanjutkan, kopi juga saat ini sedang digandrungi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. "TNI, Polri, sampai teman-teman media juga lagi suka minum kopi, tanpa gula ya, karena kalau pakai gula itu menjadi racun," katanya.

Seperti diketahui, lagu tersebut sempat viral di media sosial YouTube. Berdasarkan lirik lagu yang didengarkan, inti dari lagu Jenderal Dudung adalah kopi bisa menyelesaikan berbagai masalah. Lagu tersebut sudah diunggah sejak November tahun lalu oleh Erick Simanjuntak.

Menurut Dudung, ada banyak jenis kopi di Indonesai, dari berbagai daerah, sehingga dapat membangkitkan kebhinekaan. "Kopi ini bisa menghadirkan keindonesiaan, itu alasan saya membuat lagu Ayo Ngopi waktu jado Pangdam Jaya. Itu lirik saya sendiri yang buat" tutur Dudung.

Namun, kata Dudung, meskipun sudah viral, lagu tersebut sebenarnya belum resmi dirilis. "Tapi nanti kalau mau lihat aslinya kita akan tayangkan. Jadi belum lauching," ujar KSAD Dudung Abdurachman. (tempo)

SANCAnews.id – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum banyak berkomentar ihwal dorongan untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hingga saat ini Prabowo belum memberikan jawaban dan tanggapan terkait dukungan dan permintaan tersebut.

"Beliau selalu menyampaikan ingin fokus pastikan amanahnya sebagai Menteri Pertahanan bisa ditunaikan dengan baik," kata Dahnil saat dihubungi, Senin, 7 Februari 2022.

Dahnil menyampaikan Prabowo ingin bekerja maksimal mungkin untuk saat ini. Harapannya, Prabowo bisa melakukan penguatan untuk bidang pertahanan Indonesia.

Dorongan agar Prabowo maju kembali dalam bursa Pemilihan Presiden menguat dari internal Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo memiliki modal yang kuat memenangi Pilpres 2024.

Posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kata Muzani, menjadi nilai tambah bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu. "Kehadiran kita dalam pemerintahan Jokowi Ma’ruf bukan hanya menjadi pelengkap, tapi menjadi faktor atas keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf," kata Muzani.

Selama menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, Muzani memastikan Prabowo totalitas menyukseskan seluruh program pemerintahan. Khususnya berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan dan kesehatan rakyat Indonesia.

"Ini adalah modal kita yang Insya Allah menjadi modal yang baik buat kita untuk menjadikan Prabowo presiden dan Gerindra menang pada Pemilu 2024,” tutur Wakil Ketua MPR ini.

Selain berada dalam pemerintahan saat ini, Muzani mengatakan berbagai hasil rilis lembaga survei menempatkan Partai Gerindra sebagai partai kedua terbesar dari segi elektabilitas. Begitu pun Prabowo yang menjadi calon presiden terfavorit memuncaki elektabilitas kandidat capres lainnya.

Di tambah lagi dengan posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang selalu mendapatkan predikat menteri dengan kinerja terbaik. Prestasi ini, kata Muzani, menjadi modal bagi ketua umum partai dalam upaya menggapai keberhasilan Pileg dan Pilpres 2024.

“Bersyukur lah kita memiliki pemimpin seorang Prabowo Subianto. Yang dalam setiap survei popularitas dan elektabilitasnya adalah yang tertinggi, serta kinerjanya sebagai Menhan juga yang terbaik. Ini adalah modal yang kuat untuk perjuangan," kata dia. (tempo)

SANCAnews.id – Masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Indonesia pada Sabtu (7/8) disayangkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani.

Pasalnya, Netty melihat hal tersebut kontradiktif dengan kebijakan pemerintah sebelumnya, yang melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia guna menekan penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas setiap harinya.

"Lagi-lagi aturan yang dibangun oleh pemerintah dilanggar sendiri oleh pemerintah. Kebijakan ini kontraproduktif dengan restriksi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat Indonesia,” ucap Netty kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/8).

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, pemerintah selalu membela kedatangan TKA China dan tidak tegas dengan kebijakan yang dikeluarkannya.

Hal itu bisa dilihat dari beleid yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, yaitu Permenkumham 27/2021 yang di dalam Pasal 2 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap orang asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas, pegang izin tinggal diplomatik dan dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan tetap,orang asing dnegan tujuan kesehatan dan kemanusian, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

"Pemerintah selalu berdalih jika ada TKA yang datang sesuai prosedur resmi, memiliki KITAS, dan sedang mengerjakan sektor PSN. Seharusnya pemerintah Indonesia setegas beberapa negara yang kemarin melakukan pembatasan dan tidak mengizinkan warga Indonesia masuk ke negaranya," kata Netty.

Dari situ, Netty melihat persoalan TKA masuk ke wilayah Indonesia di masa Covid-19 adalah tentang kedaulatan negara, keamanan, dan keselamatan jiwa raga rakyat Indonesia.

Maka dari itu, pihaknya menganggap serius persoalan terebut dan kaitannya dengan virus Corona yang kini tengah menyebar dengan berbagai varian baru yang megancam kesehatan bahkan ekonomi nasional.

Langkah antisipasi, kata Netty, perlu dilakukan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terkait menyebarnya virus mematikan ini.

"Varian virus ini terus berkembang dan dijumpai tingkat keparahan yang lebih berat dari varian alfa, delta, hingga Kappa di belahan bumi lainnya," tuturnya.

"Bahkan beberapa ilmuwan Wuhan sendiri yang memperingatkan potensi virus yang lebih berbahaya di masa mendatang," tandas Netty. *

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian harus bisa memberi contoh yang baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal itu penting sebab dalam sejumlah kunjungan daerah, pejabat pemerintah justru mengundang kerumunan masyarakat dan berpotensi menimbulkan klaster baru.

Begitu harapan anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani yang turut mengkritik kerumunan di Sumatera Utara saat kunjungan kerja Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Senin (7/2).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta agar pemerintah tidak mengulang kesalahan dengan mengundang kerumunan massa.

“Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan  kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan,” tegas Netty.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyiapkan fasilitas kesehatan dari rumah sakit hingga obat-obatan untuk para pasien isoman, agar dapat terjamin kesehatannya selama melaksanakan karantina mandiri.

"Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Sebagian kalangan masyarakat menyesalkan Polri dengan cepat menghentikan kasus dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sunda yang dilakukan oleh anggota komisi III DPR Arteria Dahlan. Polda Metro Jaya berdalih, kasus tersebut tidak dilanjutkan lantaran tidak menemukan unsur pidana.

Menyikapi hal tersebut, pakar hukum Univresitas Indonesia (UI) Choudry Sitompul menilai apa yang dilakukan Arteria Dahlan telah memenuhi unsur pidana lantaran adanya bentuk penghinaan terhadap seorang kepala Kejaksaan yang disampaikan di khalayak umum ketika sedang rapat di parlemen.

"Ini karena dianggap mencemarkan nama baik suku Sunda, ini kan pasti masuknya ke Pasal 28 UU ITE itu, menyebarkan rasa kebencian terhadap kelompok atau agama. Menurut saya itu sih pidana, apakah itu cukup bukti atau tidak kan itu mestinya di tingkat penyidikan,” kata Choudry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).

Dia menambahkan, bahwa Polisi terlalu dini untuk menyebut kasus yang menimpa Arteria tersebut dihentikan karena tidak menemukan unsur pidana. Seharusnya tim penyidik melakukan penyelidikan lebih dalam dengan memanggil korban maupun tersangka untuk mendalami kasus tersebut.

Pihaknya mengkhawatirkan nantinya akan ada kesan dari masyarakat bahwa polisi tebang pilih terlebih adanya kasus Edy yang mengantre di meja penyidik dengan kasus yang sama seperti Arteria Dahlan.

“Tapi polisi terlalu prematur bahwa ini bukan peristiwa pidana, karena kan nanti bisa jadi masalah, kenapa dalam kasusnya Edy Mulyadi dikatakan tidak itu, nanti dianggap ada tebang pilih, kita menyayangkan sekali akhirnya kan nanti ada anggapan itu (tebang pilih),” katanya.

"Tapi saya katakan lagi, nanti dalam peristiwa ini Arteria Dahlan tidak bisa dipidana karena mempunyai hak imunitas itu,” demikain Choudry. *