SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sikap Luhut Binsar Pandjaitan yang asik teleponan ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dianggap mengajari rakyat untuk tidak sopan kepada pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang teleponan saat Jokowi pidato bukan sekadar berani, melainkan memperlihatkan sikap yang tidak sopan dan tidak hormat terhadap Jokowi.

"Apapun ceritanya Jokowi itu presiden. Dan Luhut harus sopan dan hormat terhadap Jokowi. Bagaimana rakyat mau hormat terhadap Jokowi kalau Luhut saja ajarkan sikap tidak hormat terhadap Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).

Menurut Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini, sikap Luhut tersebut tidak pantas dan tidak patut sebagai pembantu Jokowi.

"Saran saya sebaiknya pejabat yang tidak sopan itu diberi sanksi kalau Jokowi mau tegakkan wibawa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan presiden. Jika tidak, Jokowi tidak dianggap dan dihargai Rakyat. Bagaimana rakyat mau sopan dan hargai Presidennya kalau pembantunya model Luhut itu berlaku tidak sopan?" jelas Muslim.

Berdasarkan informasi yang didapat Muslim, sikap Luhut yang tidak sopan terhadap Jokowi sudah lama terjadi.

"Bahkan saya dengar Luhut sering bilang sampean ke Jokowi. Makanya saya tidak heran kelakuan Luhut seperti itu. Termasuk Luhut diberi jabatan apa saja selain Menko Maritim dan Investasi, karena Jokowi ketakutan hadapi Luhut? Padahal Jokowi berpidato pake Ulos loh. Mestinya Luhut lebih sopan dan santun ya. Kan Jokowi lagi hargai adat dan pakaian tradisi Batak ya. Sebaiknya Luhut dicopot aja. Wong Luhut sendiri gak hargai adat Batak ya?" pungkas Muslim. *

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang terkait rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan bisa selesai sebagian pada 2024.

Hal itu diingatkan langsung oleh inisiator petisi "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota" Prof Azyumardi Azra yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

"Kalau ini (proyek IKN) berlanjut ya mungkin itu tadi, paling penyesalan. Kan gak mungkin ya melakukan tindakan hukum kepada mantan presiden dalam pembangunan," ujar Prof Azyumardi seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah di akun YouTube Hersubeno Point, Minggu (6/2).

Karena kata Prof Azyumardi, proyek yang lebih kecil dari IKN seperti Hambalang saja mangkrak, tidak bisa menuntut presidennya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat itu.

"Jadi oleh karena itu lah maka kemudian presiden harus mempertimbangkan betul-betul matang-matang, ini dalam waktu dua tahunan bisa selesai gak, kalau gak selesai, gak ada jaminan presiden yang akan datang melanjutkan," kata Azyumardi.

Sehingga kata Azyumardi, hal tersebut harus dipertimbangkan sendiri oleh Presiden Jokowi. Karena, dampak dari proyek pemindahan IKN ke Kaltim sangat jelas.

"Dampaknya itu dampak keuangannya jelas. Kalau misalnya dalam dua tahun itu dikebut membangunnya, mungkin menghabiskan dana ratusan triliun katakanlah, itu kan mubazir," kata Azyumardi.

Padahal kata Azyumardi, anggaran untuk tahun 2022 hingga 2024 nanti bisa dimanfaatkan untuk mitigasi korban Covid-19.

"Banyak yang bangkrut, usaha-usaha kecil pada bangkrut, toko-toko pada bangkrut, banyak pengangguran dan sebagainya yang gak bisa terselesaikan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Bansos itu gak memadai sama sekali untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19," jelas Azyumardi.

Apalagi, sumber dana untuk proyek IKN kata Azyumardi, masih tidak jelas asal usulnya. Karena, para menterinya Jokowi saling lempar terkait asal usul anggaran proyek pembangunan IKN. (*)

SANCAnews.id – Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kembali menyoroti rencana pemerintah Joko Widodo memindahkan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Haris mengungkap, sebagaimana dikatakan salah satu orang dekat Presiden Jokowi, Andrinof Chaniago bahwa salah satu alasan mendasar memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah.

“Persoalannya, belum ada kajian yang matang sebab utama berlanjutnya sentralisasi dan ketimpangan antar Jawa dengan luar Jawa,” kata Haris Rusly Moti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/2).

Haris miris, rakyat Indonesia seluruhnya ibarat kerbau yang dicucuk hidungnya, dipaksa menerima kebijakan sepihak pemerintah untuk memindahkan ibukota negara.

“Mereka bilang alasannya matangm tapi kita sebagai warga negara tak pernah baca, apalagi diajak diskusi tentang IKN,” ujar Haris Rusly.

Haris tak habis pikir, kabar bahwa ibukota negara dijadikan objek investasi. Padahal, lanjut dia, ibukota negara merupakan wilayah strategis pertahanan negara yang di dalamnya terdapat objek vital seperti Istana Negara, Gedung Parlemen, Markas Besar TNI dan Polri, Kantor BIN dan sebagainya.

Belum lagi, sambung dia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Mohammed Bin Zayed akan gelontorkan uang milyaran dolar untuk bangun IKN.

“Persoalan pindah ibukota negara itu persoalan nasional bangsa kita. Mestinya seluruh elemen dan komponen rakyat diajak bicara. Kenapa malah yang diajak bicara hanya investor asing semata? Mana mau investor asing yang profit oriented itu diajak terlibat membangun pertahanan negara di IKN?” pungkas Haris Rusly Moti. (rmol)

SANCAnews.id – Petisi yang dilakukan oleh 45 tokoh termasuk Prof Din Syamsuddin terkait Ibukota Negara (IKN) ternyata hanya untuk mendapatkan dukungan moral sebelum melakukan Judicial Review (JR) atas UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi yang berjudul "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota", Prof Azyumardi Azra yang merupakan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Prof Azyumardi mengaku, sebelum membuat petisi bersama dengan Din Syamsuddin dkk, dirinya bersama tiga orang lainnya juga telah membuat petisi dengan tema yang sama.

Petisi yang dibuatnya pun juga mendapatkan banyak dukungan tandatangan dari masyarakat Indonesia.

Terkait petisi bersama Din Syamsuddin dan 43 tokoh lainnya, kata Azyumardi, dilakukan sebelum secara resmi melakukan gugatan JR terhadap UU IKN.

"Rencana Judicial Review yang sedang disiapkan walaupun sekarang ini tertunda juga Judicial Review itu karena masih menunggu nomor UU IKN itu. Belum ada nomornya, jadi kalau belum ada nomornya, maka kemudian kalau itu diajukan itu bisa ditolak oleh MK," ujar Prof Azyumardi seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah akun YouTube Hersubeno Point, Minggu (6/2).

Meskipun kata Azyumardi, sudah ada kelompok yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua yang juga telah mengajukan gugatan JR ke MK terkait UU IKN.

"Jadi kalau kelompok ini yang Pak Din Syamsuddin ini dkk termasuk saya ya nunggu dulu hasilnya. Ini kan kelompok Judicial Review ini terutama mengerahkan beberapa lawyer ahli yang selama ini dipakai atau bersama Pak Din itu melakukan jihad konstitusi, yaitu mengajukan JR terhadap sejumlah UU yang dianggap merugikan hak konstitusional warga. Jadi tim itu mengatakan kita belum bisa ini karena nomor UUnya belum ada. Jadi kita harus tunggu dulu," jelas Azyumardi.

Sehingga kata Azyumardi, sembari menunggu terbitnya nomor UU atau telah resmi diundangkan, pihaknya terlebih dahulu mengeluarkan petisi.

"Jadi kita nunggu, sementara nunggu ya kita keluarkan petisi itu supaya mudah-mudahan kita mendapat dukungan moral lah dari publik umumnya," pungkas Azyumardi.

Sebanyak 45 tokoh menjadi inisiator petisi tersebut. Mereka yang terlibat yaitu, Prof Sri Edi Swasono, Prof Azyumardi Azra, Prof Din Syamsuddin, Anwar Hafid, Prof Nurhayati Djamas, Prof Daniel Mohammad Rasyied, Mayjen Purn Deddy Budiman, Prof Busyro Muqodas, Faisal Basri, Prof Didin S. Damanhuri, Prof Widi Agus Pratikto, Prof Rochmat Wahab.

Selanjutnya, Jilal Mardhani, Muhamad Said Didu, Anthony Budiawan, Prof Carunia Mulya Firdausy, Mas Ahmad Daniri MA, TB Massa Djafar, Abdurahman Syebubakar, Prijanto Soemantri, Prof Syaiful Bakhry, Prof Zaenal Arifin Hosein, Ahmad Yani, Umar Husin, Ibnu Sina Chandra Negara, Merdiansa Paputungan, Nur Ansyari, Ade Junjungan Said, Gatot Aprianto, Fadhil Hasan, Abdul Malik.

Kemudian, Achmad Nur Hidayat, Sabriati Aziz, Moch Najib YN, Muhamad Hilmi, Engkur, Marfuah Musthofa, Masri Sitanggang, Mohamad Noer, Sritomo W Soebroto, M. Hatta Taliwang, Prof Mas Roro Lilik Ekowanti, Reza Indragiri Amriel, Mufidah Said, dan Ramli Kamidin. **

SANCAnews.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di beberapa wilayah Indonesia pada hari Minggu, 6 Februari 2022.

Wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

BMKG memantau adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia barat Australia yang membentuk daerah pertemuan angin (konfluensi) di perairan selatan Jawa-Nusa Tenggara Timur.

Sirkulasi siklonik terpantau di perairan sebelah barat Sumatera Utara dan di Samudra Hindia barat daya Banten yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Sumatera Utara, Aceh dan di Samudra Hindia barat daya Banten.

Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Sumatera Barat hingga Lampung, dari Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, dari Banten hingga Jawa Tengah, di Sulawesi bagian selatan, dan di Papua bagian tengah serta daerah konfluensi terpantau di Laut Jawa, Selat Makassar bag selatan, Laut Flores, Sulawesi Selatan, Bali-Nusa Tenggara Timur.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut.

Bagi Anda yang ingin berolahraga dan berjemur di pagi hari antara pukul 07.00–10.00, wilayah yang diperkirakan cerah berawan di Medan, Bengkulu, Bandung, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Manado, Gorontalo, Palu, Ternate dan Jayapura. (tempo)